TUGAS TIM TEKNIS PPK DALAM PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

PBJ

1. TUGAS DAN KEWENANGAN TIM TEKNIS PPK OLEH : KRESNA MAKKULAWU, S.T.,M.H. (ADVISOR/ASESOR/FASILITATOR/PEMBERI KETERANGAN AHLI PBJ LKPP)

2. TENTANG SAYA KRESNA MAKKULAWU, S.T.,M.H. INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA TARAKAN Jl. Sulawesi No. 1 Tarakan RIWAYAT BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA : ADVISOR PENGADAAN BARANG/JASA LKPP ASESOR PENGADAAN BARANG/JASA LKPP FASILITATOR PENGADAAN BARANG/JASA LKPP PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA LKPP

3. Agenda TUGAS DAN KEWENANGAN PPK TUGAS DAN KEWENANGAN TIM PERENCANAAN PBJ TUGAS DAN KEWENANGAN TIM PELAKSANAAN PBJ NON E-PURCHASING TUGAS DAN KEWENANGAN TIM PELAKSANAAN PBJ E-PURCHASING TUGAS DAN KEWENANGAN TIM PENGGUNAAN PDN

4. TUGAS DAN KEWENANGAN PPK

5. Identifikasi Kebutuhan PBJ Penetapan Jenis PBJ Penetapan Cara PBJ Pemaketan dan Konsolidasi PERENCANAAN PBJ Waktu Pemanfaatan PBJ Anggaran Pengadaan

6. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN

7. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PBJ Identifikasi Kebutuhan Barang kesesuaian barang dengan kebutuhan pengguna jadwal kebutuhan barang status kelayakan barang yang tersedia/dimiliki Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi kesesuaian kebutuhan pekerjaan konstruksi kompleksitas pekerjaan konstruksi: standar/sederhana, tidak sederhana dan kompleks waktu penyelesaian pekerjaan studi kelayakan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain desain pekerjaan konstruksi pembebasan lahan penunjang dan lokasi pekerjaan

8. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PBJ Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi Jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan fungsi dan manfaat Jasa Konsultansi waktu pelaksanaan pekerjaan ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya Jenis kebutuhan pekerjaan Jasa Lainnya Fungsi dan manfaat dari Jasa Lainnya waktu penyelesaian pekerjaan

9. PENETAPAN JENIS PENGADAAN BARANG setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang JASA KONSULTANSI jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. PEKERJAAN KONSTRUKSI keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan JASA LAINNYA jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

10. PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS/KAK Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri Produk bersertifikat SNI (dapat diakses pada https://aksessni.bsn.go.id/home dan produk SNI wajib pada http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib.) Produk ramah lingkungan hidup (dapat diakses melalui laman: https://sibarjasramling.com/ atau https://katalog.sibarjasramling.com/)

11. Komponen barang/jasa contoh: pengadaan keramik merek X, WC duduk merek Y/Indonesian standar Suku cadang contoh: kompresor AC merek Y; Bagian dari satu sistem yang sudah ada contoh: Server Merk X Barang/jasa dalam katalog elektronik contoh: laptop merek ABC, Mobil merek X type V Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek

12. PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA Identifikasi Komponen Pekerjaan Penentuan Komponen Biaya dan/atau Harga Satuan Penyusunan RAB Pengumpulan Data dan Informasi Penyusunan RAB Sumber Internal Sumber Eksternal

13. PENETAPAN CARA PENGADAAN

14. PEMAKETAN PBJ PEMAKETAN mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai hasil/output pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan Cara Pemaketan : Mengkategorikan Menghimpun/Menyatukan Membagi/Memilah

15. Pemaketan barang/jasa berorientasi kepada:

16. LARANGAN DALAM PEMAKETAN

17. CONTOH CARA PEMAKETAN

18. KONSOLIDASI strategi menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pengadaan Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap : perencanaan pengadaan (oleh PA/KPA/PPK) persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia (oleh PPK) persiapan pemilihan penyedia (oleh UKPBJ) Manfaat Konsolidasi pengadaan antara lain: Biaya pengadaan dan biaya transaksi menjadi turun; Mengurangi beban kerja untuk paket berulang; Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat pada saat pemilihan penyedia.

19. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

20. Kaji Ulang RUP Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri PERSIAPAN PBJ Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK Penyusunan Rancangan Kontrak

21. PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS/KAK Materi yang dikaji Ketersediaan produk Rencana waktu pelaksanaan Prioritas penggunaan PDN dan UMK Output Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK

22. PENYUSUNAN HPS

23. Harga Pasar Setempat Biaya Satuan Oleh Asosiasi Daftar Biaya/Tarif Barang/Jasa Biaya Kontrak Sejenis Data & Informasi Penyusunan HPS Perkiraan Perhitungan Biaya Biaya Kontrak Sebelumnya/Sedang berjalan Biaya Satuan oleh BPS Informasi Lain

24. Ketentuan Penyusunan HPS

25. PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK Tanda Bukti Perjanjian : Bukti Pembelian (s.d 10 Juta) Kuitansi (s.d 50 Juta) Surat Peribtah Kerja (SPK) (s.d 100 Juta untuk Jasa konsultansi dan s.d 200 Juta untuk Pekerjaan Konstruksi) Surat Perjanjian (lebih dari 100 Juta untuk Jasa konsultansi dan lebih dari 200 Juta untuk Pekerjaan Konstruksi) Surat Pesanan (Untuk e-purchasing atau pembelian online)

26. Jenis Kontrak Lumsum merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Contoh: Pengadaan kendaraan operasional roda empat Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan Kontrak gabungan antara kontrak Lumsum dan kontrak Harga Satuan dalam 1 operasi dari hasil produksi dalam negeri (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Contoh: Pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan, bagian pondasi jembatan menggunakan harga satuan dan bagian lantai jembatan menggunakan lumsum Kontrak Payung merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. Contoh: Pengadaan ATK selama 1 (satu) tahun anggaran Harga Satuan Merupakan Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Contoh: Pengadaan makanan pasien di Ruma Sakit

27. Jenis Kontrak Biaya Plus Imbalan merupakan jenis Kontrak dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Contoh: Pengadaan penggusuran tanah akibat longsor dijalan raya Putar Kunci merupakan kontrak pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Contoh: Pengadaan pembangunan Gedung Pabrik Es untuk pembekuan ikan Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Contoh: Pengadaan jasa konsultan hukum

28. LUMSUM (B/PK/JL/JK/JKK) HARGA SATUAN (B/PK/JL) GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN (B/PK/JL) KONTRAK PAYUNG (B/JL/JK) Penerapan Jenis Kontrak BIAYA PLUS IMBALAN (B/PK) PUTAR KUNCI (PK) WAKTU PENUGASAN (JK/JKK)

29. KAJI ULANG RUP Materi yang dikaji Rencana biaya paket pekerjaan Kebijakan Pemaketan Rencana waktu pelaksanaan Prioritas penggunaan PDN dan UMK Spesifikasi Teknis/KAK Output Kaji Ulang RUP BA. Hasil kaji ulang ((dapat dibahas bersama Pokja Pemilihan/PP) Usulan Perubahan RUP (jika PPK bukan PA/KPA) PA/KPA Mengumumkan RUP Perubahan (apabila ada)

30. Proses Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja/PP Pelaksanaan Penandatangan Kontrak PPK dan Penyedia wajib memeriksa kembali draf Kontrak hasil finalisasi meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak PERUMUSAN KONTRAK Finalisasi dan Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak Finalisasi dan persiapan Penandatanganan Kontrak berdasarkan data pada Berita Acara Hasil Pemilihan

31. BIAYA Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal MUTU Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan WAKTU Mengubah jadwal pelaksanaan KUANTITAS Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak PENGENDALIAN KONTRAK FUNGSI

32. Instrumen Pengendalian Kontrak

33. Pengajuan kepada PPK untuk Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK Berita Acara Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SerahTerima dari Pejabat PPK kepada PA/KPA Berita Acara Serah Terima dari PPK kepada PA/KPA

34. PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS/KAK Materi yang dikaji Ketersediaan produk Rencana waktu pelaksanaan Prioritas penggunaan PDN dan UMK Output Dokumen Spesifikasi Teknis Spesifikasi Mutu/Kualitas Spesifikasi Jumlah Spesifikasi Waktu Spesifikasi Layanan

35. PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK Tanda Bukti Perjanjian : Surat Pesanan (Untuk e-purchasing atau pembelian online)

36. Spesifikasi Teknis Spesifikasi Mutu/Kualitas Spesifikasi Jumlah Spesifikasi Waktu Spesifikasi Layanan Jenis Kontrak Rancangan Kontrak Metode Pemilihan Penyedia Negosiasi Mini Kompetisi Compatitive Catalogue Referensi Harga ISI DOKUMEN PERSIAPAN e-Purchasing Prioritas PDN Prioritas UMK

37. BIAYA Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal MUTU Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan WAKTU Mengubah jadwal pelaksanaan KUANTITAS Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak PENGENDALIAN KONTRAK FUNGSI

38. Instrumen Pengendalian Kontrak

39. Pengajuan kepada PPK untuk Serah Terima Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK Berita Acara Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SerahTerima dari Pejabat PPK kepada PA/KPA Berita Acara Serah Terima dari PPK kepada PA/KPA

40. SE LKPP 8 TAHUN 2023 Ttg Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan PDN pada PBJP Memeriksa Nilai TKDN & BMP pada http://tkdn.kemenperin.go.id A. Dalam hal terdapat PDN yang memiliki penjumlahan TKDN + nilai BMP min 40% maka WAJIB menggunakan PDN TKDN ≥ 25 % . B. Apabila huruf (A) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan berdasarkan data pada katalog elektronik,maka PPK menggunakan PDN yang memiliki TKDN paling sedikit 25%. C. Dalam hal PDN pada huruf (B) tidak mencukupi kebutuhan, maka PPK menggunakan PDN yang memiliki TKDN < 25%. D. Dalam hal PDN sebagaimana huruf (C) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka PPK PDN yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha

41. INVENTARISASI NILAI TKDN