MATERI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMIL IHAN SERENTAK TAHUN 2024 5 Maret 2023 1 ABDUL RAHMAN, S.Pd Anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Iir
2 DASAR HUKUM 1. 2. 3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota . 4.
Isu Strategis: No. Isu Strategis Rancangan Kebijakan 1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS pemilik KTP- el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; pemilik KTP- el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan pemilik KTP- el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. 2. Penerapan Prinsip Terbuka Kegiatan selama rapat pemungutan dan penghitungan suara dapat diliput oleh Pewarta dan disaksikan oleh Masyarakat; Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir kegiatan rapat pemungutan dan penghitungan suara. 3. Penggunaan Dokumen Lain selain KTP- el pengganti Suket Perekaman Penggunaan Dokumen Biodata Penduduk dalam pemungutan suara dalam hal penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP- el pada Hari pemungutan suara. 4. Pengalokasian Waktu bagi Pemilih Pindahan Pemilih Pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai, dalam hal Pemilih Pindahan tersebut hadir sebelum waktu tersebut karena mengalami keadaan memaksa, Pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara 5. Mitigasi terhadap Surat Suara yang belum ditandatangani namun sudah dicoblos Pada saat rapat penghitungan suara dalam hal terdapat surat suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, Ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Masyarakat/Pemilih dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU 8 KEBERATAN SAKSI- KWK
Isu Strategis: No. Isu Strategis Rancangan Kebijakan 6. Koreksi terhadap Pencatatan Hasil Penghitungan Suara Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir C Hasil, Ketua KPPS melakukan pembetulan yang dilakukan dengan cara: mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret tersebut Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata/ atau frasa hasil pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK 7. Penyampaian Berita Acara Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir C Hasil, KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik 8. Pemberian Suara di TPS Lokasi Khusus Tersedianya Tempat Pemungutan Suara pada Lokasi Khusus 9. Penanganan Surat Suara kurang di TPS Apabila terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, maka Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi dan/atau Pengawas TPS yang hadir. Pelayanan terhadap Pemilih tersebut harus dikoordinasikan antara KPPS pada TPS asal dengan 9 KPPS pada TPS tujuan
10 Isu Strategis: No. Isu Strategis Rancangan Kebijakan 10. Larangan bagi Pemilih yang hadir ke TPS Larangan tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi Saksi namun berlaku juga bagi Pemilih yang hadir ke TPS 11. Saksi hadir di TPS setelah rapat pemungutan suara dimulai Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK 12. Penggunaan surat suara Cadangan di TPS Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti karena rusak dan/atau keliru dicoblos, Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk: Pemilih Pindahan; dan Pemilih Tambahan 13. Pemberian tanda khusus setelah memberikan suara kepada Pemilih Disabilitas Fisik Dalam hal Pemilih merupakan Pemilih disabilitas fisik, Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari tangan atau pada bagian tubuh lainnya
11 Isu Strategis: No. Isu Strategis Rancangan Kebijakan 14. PPS wajib mengumumkan hasil penghitungan suara TPS di wilayah kerjanya PPS wajib mengumumkan formulir hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan 15. Penyampaian Salinan hasil penghitungan suara ke Pemantau pemilihan terdaftar Dalam hal Pemilihan dilaksanakan hanya dengan 1 (satu) Pasangan Calon, maka KPPS dapat memberikan formulir C Hasil salinan kepada pemantau Pemilihan terdaftar 16. Penyampaian C Pemberitahuan KPPS dapat menyampaikan foto/dokumen digital formulir Model CPEMBERITAHUAN- KWK dalam format pesan elektronik kepada Pemilih melalui messenger /surel atau media internet lainnya yang bersifat private/personal dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut 17. Pengaturan Posisi Duduk Saksi dan Pengawas TPS Dalam rangka memberikan akses lebih kepada Saksi dan Pengawas TPS untuk menyaksikan dan mengawasi pemilih dan proses pemilihan di TPS, maka posisi duduk Saksi dan Pengawas TPS berada di belakang KPPS 1
12 Isu Strategis: No. Isu Strategis Rancangan Kebijakan 18. Pelayanan terhadap Pemilih Prioritas dan Pemilih Disabilitas Pengaturan posisi duduk Pemilih Prioritas ditempatkan pada baris depan kursi Pemilih Pemberian akses yang memadai bagi Pemilih yang menggunakan kursi roda menuju ke Bilik Suara Pengaturan tinggi meja Kotak suara sehingga Pemilih yang menggunakan kursi roda mendapatkan kemudahan dalam memasukan surat suara ke Kotak suara 19. Penyesuaian nama Formulir C Hasil Pemilihan Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Petugas KPPS mengidentifikasi jenis formulir berdasarkan jenis Pemilihan yaitu C.Hasil-KWK- Gubernur, C.Hasil-KWK- Bupati dan C.Hasil- KWK- Walikota
JADWAL DAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA No Kegiatan Jadwal Pelaksana 1. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih 23-26 November 2024 KPPS 2. Penyiapan TPS 26 November 2024 KPPS 3. Pemungutan Suara di TPS 27 November 2024 KPPS 4. Penghitungan Suara di TPS 27 November 2024 ( apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas ) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 28 November 2024 pukul 12.00 waktu setempat ) KPPS 5. Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS dan di PPS 27 November 2024 s.d 3 Desember 2024 KPPS dan PPS
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
10 PRA PEMUNGUTAN SUARA
PRA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
PENGUMUMAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya KPPS memastikan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat tanggal 26 November 2024
15 PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TATA LETAK PEMUNGUTAN SUARA
PENJELASAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
20 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMERIKSAAN PERSIAPAN AKHIR PEMUNGUTAN SUARA
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
23 Saksi dan Pengawas TPS Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS. Adapun ketentuan terkait Saksi peserta Pemilu yang hadir ke TPS adalah sebagai berikut : dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemil ihan; dan/atau 2 (dua) Peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan Berbeda membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh: Pasangan Calon tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur; Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon. Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai , KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara
PEMANTAU DAN PEWARTA
25 Kegiatan KPPS pada Rapat Pemungutan Suara Membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan: membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel memperlihatkan kepada Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 ,5 % (dua koma lima persen ) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemil ihan . Memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai: Jumlah surat suara yang diterima; Tata cara pemberian suara; Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu atau warga masyarakat/Pemilih; Tata cara pemantauan oleh pementau Pemilu; Pembagian tugas anggota KPPS; dan Hal-hal lain yang diperlukan. Penjelasan sebagaimana dimaksud seperti keterangan diatas disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara berlangsung.
26 Tata Cara Pemberian Suara oleh Pemilih Pemilih dalam memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut: Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS; Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan; Pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama , atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak .
PEMILIH YANG BERHAK MEMBERIKAN SUARA DI TPS Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari Pemungutan Suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk
28 Surat Suara yang diberikan ke Pemilih P emilih DPT 2 Jenis Surat Suara P emilih DPTb Surat Suara Gubernur dan Wakil Guberbur Pindah memilih ke Kab /Kota lain dalam satu Provinsi Surat Suara DPRD Kab /Kota Pindah memilih ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten /Kota P emilih DPK 2 Jenis Surat Suara Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati
29 Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani Surat Suara. Ketua KPPS Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan -KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih -KPU), dan KTP- el atau Suket Perekaman KTP- el bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb , dan DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran ; dan/ atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS Kedua
30 Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (2) Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan -KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih -KPU) setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos ; dan/ atau Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS KPPS Ketiga Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih ; Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP- el atau Suket Perekaman KTP- el beserta formulir Model C.Pemberitahuan -KPU, formulir Model A-Surat Pindah Memilih -KPU; Memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP- el atau Suket Perekaman KTP- el yang ditunjukan oleh Pemilih ; ......slide berikutnya KPPS Keempat
31 Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (3) Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan -KPU dengan KTP- el atau Suket Perekaman KTP- el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih ; Apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb , memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih -KPU dengan KTP- el atau Suket Perekaman KTP- el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb , serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan ; Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb , memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP- el yang ditunjukkan oleh Pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb . KPPS Keempat
32 Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (4) Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih ; Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan dan Namanya tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb; Menuliskan nama lengkap sesuai KTP- el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPK; Menuliskan nama Pemilih dan jenis disabilitas Pemilih yang belum tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb/ MODEL C.DAFTAR HADIR DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan ; Mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan . KPPS Kelima
33 Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (5) Mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing-masing Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu . KPPS Keenam Mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya KPPS Ketujuh
34 Tata Cara Pencoblosan pada Surat Suara Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur mencoblos pada nomor urut , nama , foto Pasangan Calon dalam satu kotak Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati mencoblos pada nomor urut , nama , foto Pasangan Calon dalam satu kotak
35 Layanan Pemilih Disabilitas
36 Ketentuan Pendampingan Pemilih
37 PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai , dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara . Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan Hari pemungutan suara , penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas ) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara . Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara . Sarana dan prasarana meliputi : Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pangaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan C.Hasil-KWK-Bupati ; tempat duduk KPPS, Saksi , dan Pengawas TPS; alat keperluan administrasi ; formulir penghitungan suara di TPS; sampul kertas / kantong plastik pembungkus ; segel ; kotak suara serta menyiapkan alat pengaman lain nya ; dan peralatan TPS lainnya . Penempatan Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas .
39 PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA
40 TUGAS KPPS PADA PENGHITUNGAN SUARA (1) Memimpin rapat penghitungan suara ; Memeriksa tanda coblos , menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian Surat Suara sah atau tidak sah kepada Saksi , Pengawas TPS, Pemantau Pemilu , Pemilih /Masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas . Ketua KPPS Membuka setiap Surat Suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS Kedua
41 TUGAS KPPS PADA PENGHITUNGAN SUARA (2) Mencatat hasil penelitian tiap lembar Surat Suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model C.Hasil sesuai jenis Pemilu ; dan Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS Ketiga dan KPPS Keempat Melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu. KPPS Kelima Menyusun, mengelompokan dan mengikat dengan karet Surat Suara yang sudah diteliti dan diumumkan Surat Suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing Peserta Pemilu dan Surat Suara yang dinyatakan tidak sah . KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh
42 SURAT SUARA SAH Tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain; surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan tanda coblos pada nomor urut , foto , nama salah satu Pasangan Calon dalam surat suara . Pemil ihan Serentak Tahun 2024
43 Ketua KPPS Memberikan Tanda Silang Pada Surat Suara Apabila K etua KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, Alamat TPS, nama Ketua KPPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoint terhadap : Surat Suara yang tidak digunakan; Surat Suara cadangan yang tidak digunakan; Surat Suara yang rusak; dan/atau Surat suara yang keliru coblos. Dalam memberi tanda silang Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS
44 PENCATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK Gubernur dan Model C.Hasil-KWK Bupati ; KPPS mencatat jumlah surat suara yang digunakan kedalam formulir Model C.Hasil-KWK Gubernur dan Model C.Hasil-KWK Bupati; Hasil penghitungan suara harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan; Setelah dicatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK Gubernur dan Model C.Hasil-KWK Bupati , KPPS wajib menandatangani form u l i r tersebut ; Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-K WK ; Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI -KWK ditulis nihil; Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan formulir yang telah ditandatangani dalam bentuk elektronik ; Saksi , Pengawas TPS, pemantau Pemilu , atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir Model C.Hasil-KWK Gubernur dan Model C.Hasil-KWK Bupati .
45 PEMBETULAN PADA FORMULIR C.HASIL Mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; Menulis angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret; Ketua KPPS wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan; Saksi yang hadir dan bersedia paraf, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan; Ketua KPPS wajib mencatat kejadian dalam catatan khusus dengan menggunakan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK
FORMULIR C. HASIL- KWK- GUBERNUR 46
CONTOH FORMULIR C. HASIL- KWK- BUPATI UNTUK 3 CALON 47
48 PEMBUATAN FORMULIR C.HASIL-SALINAN Setelah formulir Model C.Hasil-KWK Gubernur dan Model C.Hasil-KWK Bupati selesai dilakukan penandatanganan , Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi . KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil -SALINAN- Gubernur dan Model C.Hasil-SALINAN-KWK Bupati menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil -SALINAN- Gubernur dan Model C.Hasil-SALINAN-KWK Bupati dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir . KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C.Hasil -SALINAN- Gubernur dan Model C.Hasil-SALINAN-KWK Bupati kepada setiap saksi , pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama . Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik .
49 CONTOH FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN- GUBERNUR
50 CONTOH FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN- BUPATI
51 PENGUMUMAN & PENYAMPAIAN FORMULIR C.HASIL-SALINAN KPPS Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; KPPS wajib menyampaikan 1 ( satu ) rangkap formulir Model C.Hasil -SALINAN- Gubernur dan Model C.Hasil-SALINAN-KWK Bupati kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS . Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 , juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik . PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan / desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 ( satu ) rangkap formulir Model Model C.Hasil -SALINAN- Gubernur dan Model C.Hasil-SALINAN-KWK Bupati sampai batas waktu yang ditetapkan , KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan . Selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.DAFTAR HADIR-DPT- KWK , Model C.DAFTAR HADIR DPTb - KWK , Model C.DAFTAR HADIR DPK- KWK , Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN- KWK dalam bentuk Dokumen Elektronik
NOMENKLATUR BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI C. HASIL- KWK- GUBERNUR C. HASIL- KWK- BUPATI 52
FORMULIR C. HASIL- KWK- GUBERNUR 53
CONTOH FORMULIR C. HASIL- KWK- BUPATI UNTUK 3 CALON 54
SUBSTANSI FORMULIR C. HASIL- KWK (1) JUDUL Nama Formulir; Logo Daerah; AprilTag. 55
AprilTag Terdiri dari 3 (tiga) digit angka; Digit Pertama identifikasi jenis Pemilihan, Pilgub : 1 , Pulbup/Pilwakot : 2 ; Digit Kedua identifikasi halaman; Digit Ketiga identifikasi jumlah Pasangan Calon pada halaman kedua/halaman ketiga) 56
SUBSTANSI FORMULIR C. HASIL- KWK (2) Pencatatan Hari, Tanggal, Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara; Identifikasi nama Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Nomor TPS; Pencatatan kegiatan sebelum rapat pemungutan suara dimulai. 57