White Collar Crime Scheme Agus Liantono (asli).pdf

TrawasOutboundProvider 20 views 19 slides Apr 25, 2025
Slide 1
Slide 1 of 19
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19

About This Presentation

White Collar Crime in Banking Credits Modus


Slide Content

Page 1 of 19

Crime Scheme Agus Liantono
Terlapor/Debitur Pailit/Tergugat

Agus Liantono alias Djeng Liang alias Gus Lie



Bobol Bank dengan Modus “Over Limit” Kredit
a/n...
- PT. Surya Jaya Plastindo
Scope: Produksi dan Penjualan Kemasan Plastik LDPE
- CV. Surya Naga Buana Jaya
Scope: Pagar Pracetak dan Paving Stone
- CV. Naga Jaya Sukses
Scope: Trading
- Toko “Ilham” Plastik
Scope: Penjualan skala Grosir dan Eceran kemasan plastik dan produk berbahan plastik lainnya
- Agus Liantono
- Bagus Lianto



Menggunakan Identitas Pribadi yang berbeda-beda sbb:

 KTP a/n Agus Liantono dengan NIK: 3576021508710001 beralamat di Jl. Letkol Sumarjo No.
47, RT. 002 RW. 002 Kel. Gedongan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto, Propinsi
Jawa Timur. (KTP Asli)
 KTP a/n Agus Liantono dengan NIK: 3516181508710002 beralamat di Dusun Jogodayoh, RT.
006 RW. 002, Kel. Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur.
KTP ini digunakan untuk mengurus NPWP Badan nomor 31.311.286.4-602.000 a/n CV. Surya
Naga Buana Jaya beralamat di Dusun Jogodayoh RT.006 RW.002, Kel. Jabon Kecamatan
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur
 KTP a/n Agus Liantono dengan NIK: 3578181508710002 beralamat di Royal Park TK 3 / No.2,
RT. 006 RW. 006 Kel. Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa
Timur untuk pengajuan kredit di Bank Danamon dan juga pinjaman di PT, Bank Nusantara
Parahyangan, Tbk.
 KTP a/n Bagus Lianto dengan NIK: 3374131608710009 beralamat di Jl. Kencono Wungu V No.
16, RT. 006 RW. 002 Kel. Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Propinsi Jawa
Tengah untuk mengurus NPWP Badan dan Perseorangan sebagai syarat membuka rekening giro
di J-Trust Bank cabang Semarang norek. 1936824001 a/n Bagus Lianto untuk rekening
tampungan TPPU.

Page 2 of 19

Andy Suharto dan The Kalung Yulianto (Keponakan)
Aliran TPPU Modus “Jubel Fiktif”

1. Andy Suharto
- Tanah dan Bangunan SHM No. 1242, 3128, 3129 yang terletak di desa Kemanten, Kabupaten
Mojokerto, SHM No. 36 terletak di Kelurahan Gedongan Kota Mojokerto dan 2 (dua) bidang
Tanah SHM No. 02368 dan SHM No. 428 yang terletak di desa Sugih Waras, Kabupaten Tuban
yang semuanya telah dialihkan a/n Sdr. Andi Suharto (Keponakan Debitur Pailit) dari Sdr.
Agus Liantono (Debitur Paiit).
- Bahwa atas ke-6 bidang tanah diatas yang telah berubah nama pemilik menjadi Andi Suharto,
SHM No. 1242, 3128, 3129 yang terletak di desa Kemanten, Kabupaten Mojokerto, SHM No. 36
terletak di Kelurahan Gedongan Kota Mojokerto telah diambil kembali oleh Terlapor (Debitur
Pailit) dari Notaris dan sisanya 2 (dua) bidang Tanah SHM No. 02368 dan SHM No. 428 yang
terletak di desa Sugih Waras, Kabupaten Tuban telah dikuasai oleh sdr. Andi Suharto dan dijual
kepada (almarhum) sdr. Eko dengan pembayaran uang muka pembelian sebesar Rp.
2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)
- Bahwa untuk keperluan fee memfasilitasi tindakan “TPPU” tersebut sekaligus rencana
“Kepailitan Volunteer” di PN. Niaga Semarang, sdr. Agus Liantono telah memberikan 2
lembar cek masing-masing senilai Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah) untuk cek no.
111372 dan senilai Rp.11.000.000.000 (Sebelas Milyar Rupiah) untuk cek no. 111368 yang
kemudian diketahui “ditolak” / “diblokir” oleh Bank atas permintaan sdr. Agus Liantono setelah
“Jubel Fiktif” dilaksanakan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas timbul perseteruan dan saling lapor antara keduanya baik
di Polres Mojokerto Kota maupun SPKT Polda Jatim.
- Bahwa Sdr. Andi Suharto menunjuk saya sebagai kuasanya guna penyelesaian
perserteruannya dengan sdr. Agus Liantono dengan imbalan 2 SHM kebun durian di Madiun a/n
ayah kandungnya.

2. The Kalung Yulianto
- Jubel Fiktif Tanah dan Bangunan SHM No. 2716 seluas 1.824m2 yang terletak di desa
Ketapanrame, Kelurahan Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Propinsi
Jawa Timur (tumpang tindih dengan SHM a/n Agus Liantono yang diatasnya berdiri bangunan
yang saya bangun dan kemudian menjadi dasar tagihan Konkuren)
- Pembiayaan dan Penyertaan modal toko “Victory Music” Jl. Taman Kalijudan Indah No.22,
Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60114


Toni Gunawan (Korban Penipuan)

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sdr. Agus Liantono memesan barang berupa pagar beton
kepada korban sdr. Toni Gunawan dan dibayar dengan selembar cek senilai Rp. 50.000.000
(Lima puluh juta rupiah) namun setelah diuangkan dinyatakan bank saldo tidak mencukupi (cek
kosong)
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sdr. Agus Liantono memesan mesin cetak paving senilai
Rp. 355.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan korban diberi 8 lembar cek dan
1 unit mobil Avanza seharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun setelah

Page 3 of 19

dicairkan hanya 3 lembar cek yang dapat diuangkan sedang 5 lembar cek yang lain ditolak oleh
bank karena dilaporkan kehilangan oleh sdr. Agus Liantono di Polresta Mojokerto (penipuan)
dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 188.000.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta
Rupiah) dipihak Toni Gunawan sebagai korban.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 sdr. Agus Liantono meminta korban untuk mengerjakan
pondasi batu kali di gudang Jl. Raya by Pass dan dibayar dengan 2 lembar cek total senilai Rp.
45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) namun setelah dicairkan juga ditolak oleh bank
(cek kosong)

 Berlaku ketentuan Pasal 372 (Penggelapan) dan Pasal 378 (Penipuan) KUHP sebagai Tindak
Pidana Awal (TPA) yang melekat sejak mendapatkan fasilitas kredit dari para Kreditur Separatis
sehingga unsur “Mens Rhea” dan “Actus Rhea” pasal-pasal pidana tersebut diatas telah
terpenuhi.

 Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU terkait penggunaan uang hasil kejahatan
untuk dialihkan kepemilikannya kepada para keponakan ybs dengan cara “Jual Beli Fiktif”.


Setelah berhasil menyelamatkan asset-aset yang dibeli dari uang hasil 6 bank di Surabaya sdr. Agus
Liantono mempailitkan diri ("voluntary bankruptcy") atau kepalitan volunteer sejak Debitur dinyatakan
Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya no. perkara 37/Pdt-Sus-Pailit/2017/PN.Sby tanggal 15
February 2018 merugikan 6 bank yang mencairkan kredit usaha yang tidak sesuai peruntukannnya
dengan kerugian terbesar ditanggung oleh PT. Bank Papua, Tbk. Cabang Surabaya Darmo (BUMD)
sebagai bank terakhir pencair kredit sebesar Rp.62 Milyar (kerugian negara) dimana baru diangsur
2X angsuran. Rincian total pencairan kredit sesuai hasil Verifikasi dan Pencocokkan Piutang akhir
yang diakui oleh Tim Kurator adalah sbb:

 PT. Bank Danamon Tbk., Surabaya : Rp. 33 Milyar
 PT. Bank Index, Tbk., Surabaya : Rp. 44 Milyar
 PT. Bank Mandiri Cab. Darmo, Surabaya : Rp. 2 Milyar
 PT. Bank Mestika, Tbk., Surabaya : Rp. 40 Milyar
 PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk., Sby : Rp. 23,3 Milyar
 PT. Bank Papua, Surabaya : Rp. 62 Milyar
 DR. John Sumarna, Ec.CPC (Konkuren) : Rp. 1,3 Milyar +

Total Tagihan 6 Kreditur Separatis dan Konkuren : Rp. 205,6 Milyar
Sementara versi terakhir Martin Pasaribu berdasarkan temuan tagihan lainnya yang terlambat
melakukan pencocokkan adalah Rp. 218 Milyar seperti yang dimuat di blognya
https://noediglaw.com/martin-pasaribu/

Page 4 of 19

Page 5 of 19

Terkait Penggunaan dana Pencairan Kredit yang diajukan “Tidak Sesuai Peruntukannya” (Kredit
Modal Kerja menjadi Konsumtif) dengan modus “Ponzi” (gali lubang tutup lubang) untuk
mendapatkan pinjaman dari bank berikutnya menggunakan KTP yang berbeda-beda pada periode
yang sama dengan korban terakhir dan terbesar adalah PT. Bank Papua, Tbk. Cabang Surabaya-
Darmo (Rp.62Milyar). Terbukti pada tabel dibawah, bahwa seluruh jaminan pinjaman yang diberikan
kepada masing-masing bank pencair kredit hamper seluruhnya adalah asset berupa tanah sebagai
obyek “marking up” jaminan dengan rewards “cash back” sebesar 10% kepada masing2 Pimpinan
dan Kadiv Kredit masing-masing bank sebagai contoh: tanah Rp.200rb/mtr menjadi Rp. 1,5jt/mtr
untuk pembelian tanah di desa Ketapanrame, Trawas, Mojokerto ditahun 2014 tempat obyek
kerjasama Outbound dan Hotel Pelapor dan Pelaku. Sebagai Bukti dapat dilihat pada tabel daftar
“Boedel Pailit” yang diterima oleh Tim Kurator-I (Tim bentukan Agus Liantono) yang
keseluruhannya adalah bidang-bidang tanah (obyek markup) dan bukan barang-barang modal
(mesin dan peralatan produksi) seperti yang tercantum dalam PKnya (Perjanjian Kreditnya)

Page 6 of 19

Page 7 of 19


Demikian juga peruntukan Kredit disalurkan oleh kepada 4 bank swasta lainnya dan 1 bank BUMN
yang PK nya diajukan untuk peruntukan KMK (Kredit Modal Kerja) tetapi digunakan untuk Konsumtif
dengan seperti yang terurai pada tabel berikut:

Page 8 of 19

Page 9 of 19

Page 10 of 19

Contoh: PK no. 46 Bank Danamon tahun 2015 peruntukkanan Modal Kerja dipakai Konsumtif

Page 11 of 19

Page 12 of 19

Page 13 of 19

Page 14 of 19

PALSU



ASLI

Page 15 of 19

Contoh Mark Up jaminan pada lokasi Outbound dan Hotel lokasi kerjasama Pelapor dan Pelaku

Page 16 of 19


Berbanding terbalik dengan fakta yang tercantum dengan PBB Rumah Pelapor yang terletak
berseberangan dengan lokasi Outbound dan Hotel yang notabene berupa tanah dengan kontur
menurun dan sebagian besar berupa tanah curam yang berada 9 mtr dibawah permukaan jalan
namun dihargai oleh PT. Bank Nusantara Parahyangan (BNP) saat itu Rp.1,5jt/meter dari yang
seharusnya Rp.200rb/meter ditahun 2014. Atau terjadi markup 750% (ruaaaar biasa)

Page 17 of 19


Catatan:
PMH (Pidana Perbankan) yang ditemukan pada PK no.46 PT. Bank Danamon
tanggal 09-04-2015:
- Terdapat Mark Up Nilai Jaminan yang melanggar prinsip Prudential dengan
rewards cash back pada ORDAL Bank.
- Digunakan untuk peruntukkan yang berbeda bertentangan dengan isi yang
tertuang dalam Perjanjian Kreditnya yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) namun
faktanya digunakan untuk Konsumtif yaitu pembelian beberapa bidang tanah
(lihat tabel Boedel Pailit) untuk dijaminkan pada Bank berikutnya dengan
modus yang sama.
- Menggunakan Identitas Ganda (Palsu) untuk mengelabui BI Checking
- Setelah menerima pencairan Kredit lebih banyak digunakan untuk kepentingan
lain yang tidak bisa dipertanggung jawabkan (dialihkan a/n nama pihak ketiga
seperti a/n Keponakan2, Supir dan Kakak kandung pelaku) dimacetkan (NPL)
lalu mempailitkan diri secara sukarela. (Tidak Lazim)

DASAR HUKUM PIDANA

Sanksi pidana terhadap debitur yang melakukan tindakan seperti pemalsuan
KTP, markup jaminan, penyuapan kepada pihak bank, penyalahgunaan dana
pinjaman (tidak sesuai peruntukan), dan kredit macet (karena faktor kesengajaan
atau kelalaian berat) dapat dijerat dengan beberapa pasal pidana di Indonesia.
Berikut penjelasan hukumnya:
 Pemalsuan KTP
Pasal 263 KUHP:
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat… dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, diancam pidana penjara paling lama 6
tahun”
 Markup Jaminan (Rekayasa Nilai Jaminan)
Termasuk dalam penipuan atau penggelapan tergantung modusnya.
Pasal 378 KUHP (Penipuan):
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum… menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
suatu barang, dsb, diancam dengan penjara paling lama 4 tahun”
Jika dilakukan bersama-sama dengan oknum dari bank (misalnya bekerja sama
untuk menaikkan nilai jaminan), maka bisa masuk persekongkolan dan tindak
pidana korupsi jika dana tersebut dari bank milik negara atau menggunakan
fasilitas negara.
 Menyuap Petugas Bank
Jika menyuap pegawai bank negara atau pegawai negeri:

Page 18 of 19

UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
Pasal 5 & 13: Suap kepada pegawai negeri, ancaman pidana 3–5 tahun penjara,
denda hingga Rp 250 juta.
 Jika bank swasta, bisa tetap dijerat dengan pasal penyuapan (KUHP)
tergantung kasusnya.
 Penggunaan Dana Tidak Sesuai Peruntukkan
Jika dilakukan dengan sengaja dan itikad buruk atau sejak awal sudah berniat
menyalahgunakan dana:
Bisa masuk penggelapan atau penipuan, pasal 372 atau 378 KUHP jika
mengakibatkan kerugian negara atau perbankan milik negara, bisa kena UU
Tipikor.
 Kredit Macet karena Unsur Kesengajaan
Kredit macet sendiri tidak otomatis Pidana (by business accident).Tapi jika sejak
awal sudah ada niat tidak mengembalikan, atau melakukan rekayasa data dan
dokumen (by designed), maka bisa dikenai:
Pasal 378 KUHP (Penipuan)
Pasal 372 KUHP (Penggelapan)
Jika menggunakan fasilitas dari bank negara dan merugikan keuangan negara: UU
Tipikor dan TPPU, bisa dipidana 4–20 tahun dan denda miliaran rupiah.
 Menipu sebagai Mata Pencaharian
Pasal 379a KUHP:
"Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk
membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran
seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri
sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.".

Kesimpulan:
Berdasarkan Fakta Peristiwa Fakta Hukumnya, kerugian terbesar dalam Kasus
Pembobolan Bank yang dialukan oleh saudara Agus Liantono alias Gus Lie alias
Djeng Liang alias Bagus Lianto dialami oleh PT. Bank Papua, Tbk. Cabang Darmo
Surabaya dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp, 62 Milyar Rupiah sebagai
bank pencair kredit terbesar dan paling akhir dalam sistim “Ponzi” Kredit yang
dilakukan oleh Pelaku karena baru menerima 2X angsuran + bunga saja lalu macet
dan mempailitkan diri.
FYI komposisi kepemilikan saham PT. Bank Papua, Tbk. Berdasarkan laporan
keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2023, diketahui
bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki investasi permanen di PT Bank

Page 19 of 19

Papua sebesar Rp. 430.640.000.000 yang setara dengan 86.128 lembar saham
atau sekitar 15,69% dari total modal disetor sebesar Rp. 2.744.678.138.942.
Disclaimer:

- Bahwa semua uraian yang saya sebutkan diatas berdasar atas bukti otentik, data informasi
elektronik, dan surat-surat terkait yang dapat dipertanggungjwabkan secara hukum.

- Bahwa data-data dan bukti-bukti lengkap dan rinci terkait perbuatan pidana yang dilakukan
oleh Sdr. Agus Liantono secara lengkap sudah saya serahkan kepada Bareskrim Mabes Polri
dan selanjutnya dilimpahkan ke Penyidik Polda Jatim dalam keadaan lengkap seperti asli surat
Laporan saya.

Hormat saya,

Pelapor
Kreditur Konkuren/Kuasa Andi Suharto-Toni Gunawan-Eko Setyawan (Alm)

DR. John Sumarna, Ec.CPC
WA. 081368806780 atau email: [email protected]