ASPEK LEGAL BAGI PERAWAT KAMAR BEDAH.ppt

ASPEK LEGAL BAGI PERAWAT KAMAR BEDAH

1. ASPEK LEGAL BAGI PERAWAT
KAMAR BEDAH
EDY PURWANTOEDY PURWANTO

2. Perawat Harus Bersatu, Aktif, dan
Kritis
KENDARi, SEP 20142

3. Belakangan ini perkembangan intelektual
hukum sudah mulai memasuki degradasi
kepada lapisan masyarakat umum dengan di
tandai banyaknya tuntut menuntut persoalan
medis dan keperawatan
Perkembangan ilmu keperawatan yang kian maju dan sejalan dengan
IPTEK dan tekhnologi komputerisasi yang begitu pesatnya dalam dunia
medis dan keperawatan yang semakin berkembang, peranan rumah
sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat
Latar Belakang

4. 1.Menyiapkan standar operating prosedur bagi perawat kamar bedah
di indonesia.
2. Membuat uraian tugas bagi masing – masing perawat sesuai
kompetensi yang dimilkinya.
3. Memberikan rambu –rambu hukum bagi perawat kamar
bedah agar tidak melampaui batas kewenangan
dalam melakukan praktek
keperawatan di kamar bedah.
4. Membantu keperawatan dalam menjaga standar mutu pelayanan
dan utamakan pasien safety.
5. Menjunjung tinggi peraturan Rumah Sakit dan mentaati kebijakan
yang di buat dimana Rumah Sakit saudara bekerja .
 
Tujuan Mempelajari Aspek Legal

5. UU NO. 38 TAHUN 2014

6.  Kualitas pelayanan yang di berikan,
 Siapa yang melakukan pelayanan,
 Serta konsumen yang menilai sesuatu
pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.
Komponen yang terlibat dalam suatu proses
pelayanan ditentukan oleh :

7. PENGERTIAN LEGAL ASPEK
Legal adalah Ketentuan hokum yang mengatur seseorang
untuk melakukan suatu tindakan yang tidak berbenturan
dengan hokum.baik pidana ,perdata dan hokum
administrasi.
Legal aspek kamar bedah adalah peraturan hokum yang yang
berlaku di dalam kamar bedah yang mencakup Hak dan
Kewajiban serta tanggung gugat yang terkait dengan praktek
keperawatan di dalam tindakan pembedahan , baik itu
perawat asisten , perawat instrument dan perawat sirkulair

8. Anatomi Praktik Keperawatan

9. Memajukan kesejahteraan umum
Pembangunan Kesehatan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Pelayanan Keperawatan
Bertanggung jawab,Akuntable,bermutu ,aman,dan terjangkau oleh perawat yg
kompeten,berwenang,BERETIKA,dan bermoral yang TINGGI.
Perlu diatur secara KOMPREHENSHIF
Memberi perlindungan dan Kepastian hukum : Perawat dan
Masyarakat.
KONSIDERAN UU Kep NO. 38/14

10. TUJUAN UU Kep No.38/2014

11. AZAS UU Kep No.38/2014
•Kesehatan dan keselamatan klien

12. PENDIDIKAN KEPERAWATAN

13. DASAR HUKUM
UU
PKEP
NO.38/
14
UU PK
NO.29/
2004
PERAWA
T
UU RS
NO.44/
2009
UU
KES
NO.36/
2009
KEPRES
PEMDA
PERPU
KEPMEN
PERDA

14. Pasal 20 :
SIPP hanya berlaku 1 (satu) tempat praktek
SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada perawat paling banyak
untuk dua tempat.

15. Tanggung jawab di RS ada 3 gol
Sebagai suatu badan yang di wakili oleh kepala rumah
sakit secara keseluruhan ( Corporate liability atau
Enterprise Liability ).
Tanggung jawab profesi Medis Yang dibebankan
termasuk tanggung jawab dokter.
 Tanggungjawab bidang keperawatan  Yang memang
menjadi tanggung jawab para perawat (khusus dalam
hukum Pidana )

16. UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 Psl 63
ayat (4) yang berbunyi “Pelaksanaan
pengobatan dan/atau perawatan
berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu
keperawatan hanya dapat dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk itu”
Kompetensi yg utama

17. Hubungan dokter dan
perawat
Hubungan rujukan (Kemitraan):
bidang perawatan, perawat adalah
mitra dokter (sejajar)
Hubungan delegasi: bidang
kedokteran, perawat adalah
bawahan atau asisten dokter

18. Syarat delegasi
(Guwandi)
Tidak boleh mendelegasikan diagnosis, terapi dan
indikasi
Dokter yakin perawat mampu
Pendelegasian tertulis, jelas dan rinci
Ada bimbingan / pengawasan medik saat
pelaksanaan: hadir secara fisik atau dapat
dihadirkan segera
Perawat dapat menolak jika merasa tidak mampu

19. TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT
BIDANG HUKUM
PIDANA
DITANGGUNG SENDIRI OLEH PERAWAT
KETENTUAN DEWASA MENURUT KUHP
BIDANG HUKUM
PERDATA
MENURUT SIFAT HUBUNGAN KERJA
PERAWAT DGN INSTITUSI / RS
DILIHAT DARI SISI KONTRAK KERJA :
. DITANGGUNG PENUH OLEH INSTITUSI / RS
. DITANGGUNG SENDIRI OLEH PERAWAT
. DITANGGUNG BERSAMA DGN PROPORSI YANG DISEPAKATI
BIDANG HUKUM
ADMINISTRASI
SANKSI DAPAT DIKENAKAN Pd PERAWAT DAN ATAU
INSTITUSI/ RS (DUTY OF CARE)

20. Melakukan Wan Prestasi pasal 1239
KUH Perdata / BW
Menurut hukum perdata , seseorang dapat dianggap
melakukan Wan prestasi apabila, MELAKSANAKAN
APA YANG DIJANJIKAN, TETAPI TIDAK sesuai
DENGAN YG DIJANJIKAN.
Seseorang yang harus bertanggung jawab tidak
hanya karena kerugian yang dilakukakannya
dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian
atau kurang kehati –hatian (pasal 1366 BW )

21. Gugatan keperdataan thd perawat
bersumber pada dua (2) bentuk:
Perbuatan melanggar hukum
(Onrechtmatigedaad) psl 1365 KUH perdata.
Perbuatan Wanprestasi (Contractual Liability )
sesuai psl 1239 KUHPerdata.

22. REKAM MEDIS yang baik adalah cermin
dari praktek kedokteran yang baik.
 Rekam Keperawatan yang baik adalah wujud
nyata perawat berkarakter dan taat hukum.
Rekam Medis yang baik adalah wujud dari
kedayagunaan dan ketepatan perawatan Rumah
Sakit.

23. Perbedaan Dokter - Perawat
Dokter Perawat (ps 29)
Trias inti : D/, Th/,
Prognosis
Membuat nyaman /
mengurangi
penderitaan
Menghibur
Memberi delegasi
Tak pernah menerima
delegasi dari perawat
 “hadir” sekilas
Asuhan keperawatan
Menyuluh
Meng-konseling
Menerima delegasi
Tak pernah memberi
delegasi
“Hadir”/tatap muka
penuh

24. Tanggung Jawab Hukum
Pola Praktek Pola fasyankes
Bersama
Sendiri
Hirarki Praktisi : Ps 32 ay 3 & 4
Ners spes
Profesi Ners
Vokasi (>= D3)
Hanya 2 Tempat Praktek
 2 papan nama/TP
Ps 20 jo 21 j0 19 ay 2b
Hanya berasal dari 2 SIPP

25. Bentuk Delegasian
Ps 29 ay 1,2 jo Ps 32
Delegatif
Mandat
Taja beralih kepada
penerima delegasian  sbg
1 pihak ikut tergugat
(kelengkapan para pihak)
Praktisi (profesi, vokasi)
Dibatasi tindik : suntik,
infus, imunisasi
Taja masih pada pemberi
delegasian (DPJP) di
fasyankes kuratif & rehab
Dibatasi : Th/ parenteral &
menjahit luka
Pemberi delegasi  Taja hrs
lakukan supervisi masih di
pemberi
KOMBINASI TINDIK KHUSUS: UKM
MENJALANKAN PROGRAM KES 
ps 31 : bantu Case findings, kelola kasus, Wat ALKOM

26. Hukum PIDANA pertama tama melihat
dahulu akibat yang di timbulkan , baru
Motif dari tindakan tersebut.
Kecelakaan Medis ( Medical Mishap ) dan atau Kelalaian Medis
( Niglegence ) kedua duanya menimbulkan akibat dari kerugian kepada
pasien.
BEDANYA
KELALAIAN MEDIS dapat dipersalahkan , sedangkan pada
“KECELAKAAN MEDIS “Tidak dapat dipersalahkan, asalkan kecelakaan
ini kecelakaan murni, dimana tidak ada unsur kelalaiannya. Hal ini
disebabkan karena di dalam hukum medis yang terpenting bukanlah
akibatnya, tetapi bagaimana sampai terjadi akibat itu, bagaimana
tindakan itu dilakukan. Untuk itu dipakailah tolok ukur yaitu Etik
Kedokteran , sop keperawatan dan standars profesi Medis.

27. Masalah hukum berpotensi sengketa
keperawatan - Perawat -pasien
1.Masalah penyebab Lalai - Cedera
2.Komunikasi bertele –tele
3.Ingkar
4.Pertanggung jawaban institusi
5.Kelalaian korporasi
6.Asuransi - keuangan
7.Hub. antar pemberi pelayanan
8.Kerahasiaan/Pengungkapan
9.Persetujuan tindakan kepeawatan – medik
10.Reformasi hukum kesehatan

28. MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA KARENA KELALAIAN
PASAL 359
BARANGSIAPA KARENA KESALAHANNYA (KEALPAAANNYA)
MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI, DIANCAM DENGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN ATAU
PIDANA KURUNGAN PALING LAMA SATU TAHUN.
PASAL 360
(1)BARANGSIAPA KARENA KESALAHANNYA(KEALPAANNYA)
MENYEBABKAN ORANG LAIN MENDAPAT LUKA-LUKA
BERAT DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING
LAMA LIMA TAHUN ATAU PIDANA KURUNGAN PALING
LAMA SATU TAHUN.

29. RISIKO Keperawatan
INHEREN/BERHUB ERAT PADA SETIAP TINDAKAN
KEPERAWATAN
SEBAGIAN DIANGGAP ACCEPTABLE/DPT DITERIMA :
1.TINGKAT PROBABILITAS DAN KEPARAHANNYA MINIMAL
(UMUMNYA BERSIFAT FORESEEABLE BUT UNAVOIDABLE
(DIKETAHUI TP TDK BISA DIHINDARI) : CALCULATED, CONTROLLABLE)
2.RISIKO “BERMAKNA” TETAPI HARUS DIAMBIL KARENA “THE
ONLY WAY” (UNAVOIDABLE, UNPREVENTABLE/PASTI TERJADI)
3.RISIKO YG UNFORESEEABLE (TDK DPT DIDUGA SEBELUMNYA) =
UNTOWARD RESULTS (KEMALANGAN)
1 DAN 2 PERLU INFORMED CONSENT, SEHINGGA BILA TERJADI,
NERS/PERAWAT VOKASI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SECARA
HUKUM

30. Etika
Dalam Asuhan Keperawatan
Perioperatif
Oleh:
Ns. Suatmaji, SKep

31. Etika:
Asal : bahasa Yunani “ ethos “
Merupakan cabang filsafat yang paling tua
Adalah refleksi kritis,metodis dan sistematis
tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan
buruk
Etika berupaya menyadarkan manusia akan
tanggung jawabnya sebagai manusia dalam
kehidupan bersama secara mondial.
1 November 202531
TERMINOLOGI

32. 1 November 202532
MORAL

Asal : bahasa Latin “ mos – mores “
Berarti “Adat istiadat (kebiasaan)
mengenai baik buruk dari suatu
perbuatan manusia
 Nilai moral berkaitan dengan:
 Tanggung jawab
 Hati nurani
 Kewajiban absolut
 Tidak bisa berdiri sendiri

33. 1 November 202533
NORMA
Adalah aturan atau kaedah-kaedah yang
dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai
tingkah laku seseorang.
JENIS NORMA:
Norma Moral ( tertinggi )
Norma Hukum
Norma Susila
Norma Sopan Santun ( etiket )

34. 1 November 202534
Kompas arah moral bagi setiap anggota profesi.
Dengan kode etik , kepercayaan masyarakat
kepada profesi diperkuat karena sebagai klien
mempunyai kepastian bahwa kepentingannya
terjamin.
Sebagai sarana kontrol sosial
Mencegah campur tangan oleh pemeritah
Untuk mengembangkan patokan atau standar
kehendak profesi yang lebih tinggi.
KODE ETIK PROFESI

35. 1 November 202535
Agar Kode Etik dapat berfungsi dengan
semestinya, diperlukan syarat:
Kode Etik harus dibuat oleh profesi sendiri
( self regulation )
Pelaksanaannya diawasi terus menerus
Profesional wajib melapor bila ada sejawat
melanggar Kode Etik.
Lanjut ……..

36. 1 November 202536
Bagian I : Tanggung jawab terhadap individu,
keluarga dan masyarakat.
Pasal : 1 s/d 3
Tanggung jawab yang bersumber pada kebutuhan
pasien.
Menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan
agama.
Sikap tulus ihlas, bermartabat, dan menghormati
tradisi luhur keperawatan.
Kerjasama dalam segala upaya kesehatan.
KODE ETIK
PERAWAT INDONESIA

37. 1 November 202537
BAGIAN II :
Tanggung jawab terhadap tugas.
 
Pasal 5 s/d 9:
 Menjaga mutu pelayanan dan
kejujuran.
 Memegang rahasia jabatan perawat.
 Menghormati norma-norma
kemanusiaan.
 Sikap non diskriminatif dalam asuhan.
 Mengutamakan keselamatan pasien.
Lanjut .............

38. 1 November 202538
Lanjut ............
BAGIAN III :
Tanggung jawab terhadap sesama
perawat .
Pasal 10 s/d 11: 
Memelihara hubungan yang baik dengan
para kolega.
Penyebaran ilmu pengetahuan,
keterampilan dan pengalaman.

39. 1 November 202539
BAGIAN IV :
Tanggung jawab terhadap profesi
keperawatan.
Pasal 12 s/d 15:
•Meningkatkan kemampuan profesional
•Menjunjung tinggi nama baik profesi
•Berperan aktif dalam pembakuan
pendidikan dan pelayanan.
•Membina & menjaga organisasi profesi.
Lanjut ……………

40. 1 November 202540
BAGIAN V:
Tanggung jawab terhadap pemerintah,
bangsa, dan negara.
Pasal 16 s/d 17 :
Melaksanakan kebijakan pemerintah
dalam kesehatan.
Menyumbangkan pemikiran ke pemerintah
dalam mengembangkan pelayanan.
Lanjut ................

41. 1 November 202541

1.AUTONOMY : SELF DETERMINATION
menghargai hak-hak pasien utuk membuat
keputusan pribadi

2.NONMALEFICIENCE : AVOIDING HARM
tidak merugikan orang lain / pasien
 
   
 
PRINSIP - PRINSIP MORAL

42. 1 November 202542
3.BENEFICENCE: DOING GOOD
selalu bertindak baik dan benar
4.JUSTICE: TREATING PEOPLE FAIRLY
memperlakukan orang lain secara adil
danberimbang
5.FIDELITY: KEEPING PROMISES
menepati janji

43. 1 November 202543
6.VERACITY: TRUTH TELLING
bersikap jujur kepada orang lain , termasuk
pasien dan dapat dipercaya.  
  
7.CONFIDENTIALITY:
RESPECTING PRIVELEGED INFORMATION
menghargai privasi dan rahasia pasien yang
dipercayakan kepadanya.
 

44. 1 November 202544
8. CARING
Merupakan jantung dari setiap profesi,
termasuk profesi keperawatan/kebidanan.
Karena kontribusi terbesar kegiatan
keperawatan/kebidanan dalam pelayanan
kesehatan adalah CARING, maka
keperawatan disebut sebagai:
“ MAJOR CARING PROFESSION ”

45. Kesimpulan
Berlakunya UU Keperawatan menimbulkan
persepsi klien mudah menggugat Ners/Perawat
vokasional
Tajakum yg khas adalah delegasian & mandat dalam
UKP, walaupun dalam UKM ada perkecualian demi
program Pem
Doktrin malpraktek utk Dr dapat diterapkan utk
Ners/Perawat vokasional
Kerawanan hukum ditangkal dgn BPA PPNI + tim
Medikolegal

46. Doktrin Captain of the ship
Dugaan malpraktek di OK
Captain of the Ship: SpB,
SpB ber TJ atas semua kejadian di OK,
kecuali jika kejadian dalam bidang Anestesi
Kejadian di Kamar Induksi atau Recovery
Room: TJ pada SpAn sepenuhnya

47. Ketua Bid. Hukum
PP HIPKABI
SUKENDAR,SKM,SH,MH.KES
HP. 085210486321
081288728320
Email:
[email protected]

48. QUESTIONS?
SHARINGS?
07 Juni 2014 48
COMMENTS…..

49. 1 November 202549
Sekian
Terima kasih