KEMISKINAN DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA

“Kemiskinan tidak hanya berakhir ketika seseorang memiliki uang, tetapi ketika ia memiliki kesadaran, kebebasan, dan kebiasaan yang membuatnya tak kembali miskin lagi.”

1. KELOMPOK 3
KEMISKINAN
PENANGGULANGANNYA
DAN

2. SRY RAMADANI RUMAKAT 1 2300010043 NADHIF RIVANO 2 SALMA DIEN RAFIDAH 3 ANGGOTA KELOMPOK 2315010067 2300010047

3. Sumber: jurnal Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023 Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, dikarenakan masalah kemiskinan
muncul akibat adanya ketidakadilan kebijakan sistem ekonomi dan politik bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan adanya
keterbatasan akses bagi mereka. Kurangnya pendapatan mengakibatkan buruknya kualitas hidup masyarakat miskin. Hal ini
dikarenakan adanya keterbatasan akses bagi masyarakat miskin untuk menerima layanan yang mampu meningkatkan taraf
hidup mereka. Sehingga mereka terpaksa hidup dengan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya (Romi et al., 23 C.E). LATAR BELAKANG MASALAH

4. Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak
mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. kemiskinan adalah tantangan serius yang telah menjadi fokus perhatian dunia selama
bertahun-tahun. kemiskinan menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan bukan sekadar kekurangan
finansial, melainkan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang
memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka
(Hermawati, 2017). Kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan untuk memperoleh
pendapatan yang mencukupi, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam memanfaatkan peluang-peluang
pembangunan yang seharusnya menjadi hak setiap individu (Rahman, et., 2019). DEFINISI KEMISKINAN

5. “Once it comes into existence, the culture of poverty tends to perpetuate itself.”
— Oscar Lewis, 1959 Oscar Lewis, seorang antropolog, memperkenalkan konsep penting "Budaya
Kemiskinan" (Culture of Poverty) sebagai penjelasan mendasar atas persistensi
kemiskinan. Menurut Lewis, kemiskinan pada sekelompok masyarakat tertentu tidak
semata-mata disebabkan oleh kurangnya sumber daya ekonomi, tetapi lebih
merupakan hasil dari sistem nilai, sikap, dan pola perilaku yang diwariskan secara
turun-temurun.
Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan untuk menganalisis Kemiskinan Kultural, di
mana masyarakat miskin mengembangkan ciri khas berupa sikap apatis, kurangnya
etos kerja, mental bergantung (pasrah/malas), orientasi jangka pendek, dan rasa
ketidakberdayaan (powerlessness). Lewis berpendapat bahwa meskipun kondisi
ekonomi dapat membaik, pola pikir dan gaya hidup yang sudah terinternalisasi ini
(misalnya, pemborosan atau penolakan terhadap modernisasi/pendidikan) membuat
mereka kesulitan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga kemiskinan menjadi
sebuah subkultur yang melanggengkan siklus keterpurukan. OSCAR LEWIS 1 LANDASAN TEORI

6. AMARTYA SEN 2 LANDASAN TEORI “Poverty is not just a lack of income; it is a deprivation of basic
capabilities.” — Amartya Sen, 1999 Ia memperkenalkan konsep “Capability Approach” yaitu kemiskinan adalah ketidakmampuan
seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Menurut Sen, miskin berarti tidak
memiliki kapabilitas (kemampuan) dan fungsi (functionings) dasar untuk menjalani hidup yang
layak, terlepas dari jumlah uang yang dimiliki. Kapabilitas mengacu pada kebebasan nyata
seseorang untuk melakukan dan menjadi apa yang ia hargai dalam hidup (misalnya, bebas dari
penyakit, bisa membaca, atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat).
Dalam studi kemiskinan di Indonesia, perspektif Sen sangat penting karena menjelaskan
kemiskinan multidimensi. Seseorang mungkin berada sedikit di atas Garis Kemiskinan, namun
jika ia tidak memiliki akses kesehatan yang memadai (misalnya, selalu sakit-sakitan) atau kualitas
pendidikan yang rendah, ia tetap dianggap miskin secara kapabilitas. Kemiskinan, dalam
pandangan Sen, adalah keterbatasan pilihan hidup yang disebabkan oleh kegagalan institusi
sosial dan pemerintah dalam menyediakan dasar kebebasan (seperti akses terhadap pelayanan
kesehatan dan pendidikan berkualitas) yang diperlukan masyarakat untuk berfungsi secara
optimal.

7. ANALISIS
DATA
Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa
meskipun sempat terjadi guncangan akibat pandemi,
Indonesia berhasil melanjutkan tren positif pengurangan
kemiskinan dengan kecepatan yang cukup stabil.Grafik tersebut menunjukkan tren penurunan jumlah
dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari
Maret 2014 hingga Maret 2025. Pada awal periode,
yaitu Maret 2014, jumlah penduduk miskin mencapai
28,28 juta orang atau sekitar 11,25% dari total
penduduk. Angka tersebut terus menurun secara
bertahap hingga mencapai titik terendah di Maret
2019, yaitu 25,14 juta orang atau 9,41%. Namun, pada
periode pandemi COVID-19 tahun 2020–2021, terjadi
kenaikan signifikan jumlah penduduk miskin menjadi
27,55 juta orang atau 10,19%, mencerminkan dampak
ekonomi dari krisis kesehatan global. Setelah itu, tren
kembali menurun secara konsisten, menunjukkan
pemulihan ekonomi dan efektivitas kebijakan
pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Pada
Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi
23,85 juta orang atau 8,47%, menjadi capaian
terendah dalam satu dekade terakhir.

8. PRESENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PULAU MARET 2025 Secara nasional jumlah penduduk miskin di
indonesia pada maret 2025 mencapai 12,58 juta
jiwa dengan persentase 11,03% di pedesaan dan
11,27 juta jiwa 6,73% di perkotaan. artinya di
indonesia masih dominan terjadi di pedesaan
dibandingkan dengan perkotaan. Sumber: data dari BPS

9. Antara September 2024 dan Maret 2025, garis kemiskinan di Indonesia menunjukkan kenaikan moderat,
yang mencerminkan peningkatan kebutuhan minimum untuk memenuhi standar hidup dasar
masyarakat miskin. Artinya, untuk tidak dikategorikan miskin, sebuah rumah tangga dengan rata-rata 4–5
anggota kini harus memiliki pendapatan minimal sekitar Rp2,9 juta per bulan. GARIS KEMISKINAN RUMAH TANGGA

10. GARIS KEMISKINAN PER
KAPITA MENURUT
PROVINSI & DAERAH

11. GARIS KEMISKINAN PER
RUMAH TANGGA MISKIN
MENURUT PROVINSI DAN
DAERAH

12. Tingginya kontribusi rokok kretek filter
menunjukkan bahwa pengeluaran untuk rokok
memiliki peran signifikan dalam menghitung Garis
Kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa
komoditas ini merupakan bagian penting dari
pola konsumsi penduduk miskin. DAFTAR KOMODITAS YANG
MEMBERI SUMBANGAN
TERHADAP GARIS KEMISKINAN Bagi perokok aktif, terutama yang sudah menjadi
perokok berat, kebutuhan untuk merokok (atau
istilah populernya "nyebat") terasa setara dengan
kebutuhan dasar, bahkan mengalahkan rasa
lapar.

13. Korelasi Stres: Menemukan bahwa tingkat stres mengalami
peningkatan bila dihubungkan dengan frekuensi merokok
yang meningkat. Perokok cenderung berisiko lebih besar
mengalami gejala depresi. Meskipun rokok adalah
mekanisme doping negatif, ia digunakan oleh individu
untuk merespons tekanan psikologis. DAFTAR KOMODITAS YANG
MEMBERI SUMBANGAN
TERHADAP GARIS KEMISKINAN Studi Internasional (Low-Income): Menemukan bahwa perokok
berpenghasilan rendah (lower income smokers) memiliki tingkat
stres yang dirasakan dan ketergantungan nikotin (Nicotine
Dependence) yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan
perokok berpenghasilan tinggi. Ini mendukung hipotesis bahwa
perokok miskin lebih rentan menggunakan rokok untuk mengatasi
tekanan hidup. Sumber: jurnal Analisis ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERILAKU MEROKOK DENGAN
KESEHATAN MENTAL Sumber: jurnal Analisis Income as a moderator of psychological stress and nicotine
dependence among adult smokers

14. PEMBAHASAN KEMISKINAN DIBAGI MENJADI 3 KATEGORI 1.KEMISKINAN
STRUKTURAL
2.KEMISKINAN
KULTURAL
3.KEMISKINAN
NATURAL

15. 1.KEMISKINAN
STRUKTURALKemisikinan struktural adalah kemiskinan yang di sebabkan
oleh faktor – faktor manusia seperti ketimpangan ekonomi,
kebijakan pemerintah, pengaruh korupsi dan keadaan
perekonomian internasional. Disebabkan oleh ketimpangan sistem ekonomi dan
kebijakan pembangunan. Akses terhadap modal, lapangan
kerja, pendidikan, dan fasilitas ekonomi terbatas. hal ini
disebut “accidental poverty” yaitu kemiskinan karena
dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang
menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan
masyarakat.

16. 2. KEMISKINAN
KULTURAL
Kemisikinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau
kelompok masyarakat yang di sebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan
hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan
dan tidak merasa kekurangan. Kemiskinan Kultural berasal dari
pola pikir dan budaya hidup masyarakat yang cenderung pasrah
dan tidak memiliki dorongan kuat untuk berubah.Masyarakat yang terbiasa menunggu bantuan pemerintah seperti
Bansos, BLT, atau bantuan sembako, bukan berusaha mencari
solusi jangka panjang.

17. 3. KEMISKINAN
NATURALKemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awlanya
memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin
kerena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya
alam, sumber daya manusia maupun sumberdaya pembangunan,
atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka
hanya mendapat imbalan pendapat yang rendah, faktor alamiah
seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. jadi
kemiskinan natural adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun
temurun. Akibatnya produktivitas rendah, lapangan kerja terbatas, dan
pendapatan sulit meningkat.

18. Tahun berikutnya, 2021, tingkat pengangguran
mulai menurun ke 6,49%, menandakan awal
pemulihan ekonomi nasional. Penurunan
berlanjut pada tahun-tahun setelahnya: 5,86%
pada 2022, 5,32% pada 2023, dan akhirnya
mencapai 4,91% pada 2024. Angka tahun 2024
ini merupakan tingkat pengangguran terendah
dalam satu dekade terakhir, menandakan
keberhasilan pemulihan ekonomi pasca-
pandemi dan peningkatan lapangan kerja di
berbagai sektor. DATA PENGANGGURAN 2014-2024 secara umum, tingkat penganguran di indonesia selama periode 2014-2024
menunjukan tren menurun, meskipun terdapat lonjakan tajam pada tahun
2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2020, terjadi
lonjakan tajam menjadi 7,07%, mencerminkan dampak signifikan pandemi
terhadap dunia kerja di Indonesia, termasuk PHK massal dan menurunnya
aktivitas ekonomi.

19. Ini merupakan indikator positif yang
mencerminkan berkurangnya jumlah penduduk
yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar,
seiring meningkatnya efektivitas program wajib
belajar dan pemerataan pendidikan di
Indonesia. DATA TINGKAT PENDIDIKAN 2018-2024 Sumber: Diolah dari data BPS secara umum, grafik menunjukan adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat indonesia selama periode 2018-2024. Pada tahun 2018,
penduduk yang berpendidikan SMA/SMK sederajat ke atas tercatat sebesar 35,11%, dan angka ini terus meningkat secara konsisten hingga mencapai
41,05% pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia yang berhasil menempuh pendidikan menengah atas
atau lebih tinggi, menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan dan kesadaran pentingnya pendidikan lanjutan. Sementara itu, penduduk
yang hanya berpendidikan SD sederajat cenderung mengalami penurunan kecil namun stabil, dari 25,63% pada tahun 2018 menjadi 24,72% pada tahun
2024. Begitu juga dengan kelompok SMP sederajat yang relatif stagnan, berkisar antara 21,24% hingga 22,79% selama periode tersebut. Kategori tidak
tamat SD mengalami penurunan paling signifikan, dari 13,64% pada tahun 2018 menjadi hanya 8,56% pada tahun 2024.

20. 1. Ekonomi Indonesia masih tumbuh (y-on-y).
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2025 mencapai Rp1.741,0 triliun, meningkat 2,21
persen dibanding Triwulan III-2024 dan 4,89 persen dibanding Triwulan I-2024.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 sebesar 123,45 yang menunjukkan indeks harga yang diterima
oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 turun dibandingkan Agustus 2024. Penurunan lebih
cepat pada wilayah perdesaan.
5. Proporsi pekerja infomal pada Februari 2025 sebesar 59,40 persen.
6. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2025 dibandingkan Maret 2024 menunjukkan pola
yang bervariasi. Beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga, antara lain minyak goreng, cabai
rawit, dan bawang putih. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain beras, daging
ayam ras, dan bawang merah.
7. Diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang masih berlaku pada Februari 2025 turut memberikan andil
terhadap terjadinya deflasi. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN BEBERAPA
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN MARET 2025
ANTARA LAIN ADALAH: Sumber: dari data BPS

21. KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL
(SOCIAL ASSISTANCE POLICY) 1 KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINANKEBIJAKAN PEMEBERDAYAAN
EKONOMI DAN DESA 2 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN 4 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN REFORMASI DATA 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DASAR 3

22. 1.Program Keluarga Harapan (PKH) → bantuan bersyarat
untuk keluarga miskin agar anak tetap sekolah & ibu
hamil memeriksakan kesehatan.
2.Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Sembako
→ untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar.
3.Bantuan Langsung Tunai (BLT) → diberikan saat krisis
(misalnya pandemi COVID-19 atau kenaikan BBM). KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL
(SOCIAL ASSISTANCE POLICY) 1 Sumber: Haliim, W., & Muhammad, J. (2024)

23. 1.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM Mandiri)
2.Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM
3.Program Dana Desa & Bumdes (Badan Usaha Milik
Desa) KEBIJAKAN PEMEBERDAYAAN
EKONOMI DAN DESA 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DASAR 3 1. pembangunan jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas
pendidikan/kesehatan
2.Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk
membuka lapangan kerja langsung di desa. Sumber: Priambodo, A. P., & Djirimu, M. A. (2023).
Sumber; Nugroho, S. S. (2021).

24. 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah
2.Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan
Nasional (BPJS)
3.Program Gizi & Posyandu untuk menurunkan
stunting KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN 4 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN REFORMASI DATA 5 1.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2.Perbaikan sistem digital bansos agar lebih tepat
sasaran
3.Penyaluran bantuan melalui rekening atau kartu
elektronik Sumber: Murniawaty, I. F. I., & Rusdarti. (2022).
Sumber: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JIEB), Universitas Gadjah Mada.

25. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2025 TENTANG
OPTIMALISASI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
 1 PERAN PEMERINTAH YANG DI LAKUKAN
DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ANGGARAN PERLINDUNGAN
SOSIAL (PERLINSOS) 2025
 2 PRO­GRAM “FREE NUTRITIOUS
MEALS / MAKAN BERGIZI
GRATIS”
 4 PERUBAHAN STRATEGI DARI
BANTUAN KE PEMBERDAYAAN
 5 PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM
 3 PAKET EKONOMI & STIMULUS BAGI
RUMAH TANGGA RENTAN
 6

26. Dikeluarkan 27 Maret 2025. Inpres ini bertujuan
mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan
kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
melalui kerja sinergis antarkementerian/lembaga dan
pemerintah daerah, serta keterpaduan program. 1.Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk
perlindungan sosial (protection social) di APBN 2025,
yaitu sekitar Rp 503,2 triliun.

2.Tujuannya adalah untuk mengurangi beban hidup
masyarakat miskin lewat BLT, PKH, Kartu Sembako,
bantuan kesehatan, dan program-program sosial
lainnya. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2025 TENTANG
OPTIMALISASI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
 1 ANGGARAN PERLINDUNGAN
SOSIAL (PERLINSOS) 2025
 2

27. 1.Pemerintah memiliki target untuk mencapai zero
percent kemiskinan ekstrem pada 2026.
2.Fokusnya ada di daerah-daerah “kantong kemiskinan
ekstrem”, dengan intervensi khusus untuk rumah
tangga yang paling terpinggirkan. Program ini diluncurkan untuk menangani malnutrisi, terutama
di kalangan anak-anak dan ibu hamil, sebagai bagian dari
langkah jangka panjang untuk meningkatkan sumber daya
manusia dan kesehatan masyarakat. PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM
 3 PRO­GRAM “FREE NUTRITIOUS
MEALS / MAKAN BERGIZI
GRATIS”
 4

28. Pemerintah mulai bergeser dari dominasi pemberian
bantuan langsung ke pendukung/kebijakan yang
meningkatkan produktivitas penerima bantuan. Artinya
bantuan tetap ada, tapi ditekankan agar penerima bisa
lebih mandiri secara ekonomi.Ada paket stimulus ekonomi yang mencakup pendistribusian
bantuan tunai (cash handout), program padat karya, bantuan
pangan, dan perluasan kesempatan kerja/intership. Misalnya
stimulus Rp30 triliun untuk 35 juta rumah tangga, plus program
magang (internship). PERUBAHAN STRATEGI DARI
BANTUAN KE PEMBERDAYAAN
 5 PAKET EKONOMI & STIMULUS BAGI
RUMAH TANGGA RENTAN
 6

29. 1.SUBSIDI UNIVERSAL YANG BOROS
2.AUSTERITY FISKAL TERLALU KETAT SETELAH KRISIS
3.REFORMASI PASAR TENAGA KERJA YANG MELEMAHKAN
PERLINDUNGAN
4.PEMBANGUNAN YANG MENGUSIR KOMUNITAS MISKIN
(GENTRIFIKASI TANPA KOMPENSASI)
5.PROGRAM BANTUAN TUNAI TANPA KOMPONEN
PEMBERDAYAAN BEBERAPA KEBIJAKAN YANG BAIK BISA
MEMPERBURUK KEMISKINAN JIKA
SALAH ARAH:

30. OSCAR LEWIS 1 Ia melihat bahwa kemiskinan bukan hanya hasil dari kekurangan
ekonomi, tapi suatu sistem nilai, sikap, dan cara hidup yang berkembang
di komunitas miskin dan diwariskan antar generasi. PEMBAHASAN LINGKARAN KEMISKINAN AMARTYA SEN 2 Menurutnya, kemiskinan adalah “deprivation of basic capabilities” —
kekurangan kemampuan substantif untuk hidup bermartabat dan bebas
menentukan pilihan hidup.

31. PEMBAHASAN KEBIJAKAN TRANSFORMASI STRUKTURAL & PERUBAHAN BUDAYA/PERILAKU INVESTASI KUALITAS MANUSIA
(KAPABILITAS)
PEMBERDAYAAN EKONOMI
PRODUKTIF (BUKAN SEKADAR
TRANSFER)
PERBAIKAN AKSES PASAR &
INFRASTRUKTUR
PROGRAM SOSIAL YANG
MENINGKATKAN KAPABILITAS
INTERVENSI BUDAYA &
KOMUNITAS
PERLINDUNGAN UNTUK
PEKERJA INFORMAL
KEBIJAKAN MAKRO UNTUK
STABILITAS PANGAN & ENERGI

32. INVESTASI KUALITAS MANUSIA
(KAPABILITAS) 1 Pendidikan vokasi dan literasi keuangan di area miskin; penguatan
layanan kesehatan dasar.
Hasil: keluarga punya keterampilan dan kesehatan untuk bekerja
produktif, meningkatkan mobilitas ekonomi. PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF
(BUKAN SEKADAR TRANSFER) 2 Kredit mikro bersyarat pada pelatihan (microfinance + pelatihan bisnis),
dukungan pasar, akses teknologi.
Hasil: bantuan berubah jadi modal produktif → pendapatan
berkelanjutan. PERBAIKAN AKSES PASAR &
INFRASTRUKTUR 3 Jalan, listrik, pasar digital untuk UMKM di wilayah tertinggal.
Hasil: mengurangi biaya transaksi, membuka peluang kerja dan skala
usaha.

33. PROGRAM SOSIAL YANG
MENINGKATKAN KAPABILITAS 4 Ubah bansos menjadi conditional cash transfers yang mengikat ke
sekolah/posyandu + program pembinaan kewirausahaan.
Hasil: proteksi jangka pendek + investasi jangka panjang pada
manusia. INTERVENSI BUDAYA & KOMUNITAS 5 Program community-led development: kelompok warga dilatih
manajemen, perencanaan, akses informasi.
Kampanye nilai: menumbuhkan orientasi jangka panjang, budaya
menabung, pengetahuan hak-hak sosial.
Hasil: mengikis norma yang memperkuat kemiskinan. PERLINDUNGAN UNTUK PEKERJA INFORMAL 6 Jaminan sosial dasar, akses asuransi kesehatan, pelatihan transisi
pekerjaan.
Hasil: mengurangi ranah kerentanan dan memudahkan investasi produktif. KEBIJAKAN MAKRO UNTUK STABILITAS PANGAN & ENERGI 7 Cadangan pangan strategis, subsidi tertarget, kebijakan stabilisasi harga.
Hasil: melindungi daya beli kelompok miskin dari guncangan harga.

34. KEMISKINAN SEBAGAI HASIL
MINDSET DAN PERILAKU 1 Masyarakat miskin tidak hanya kekurangan uang, tetapi juga
cara berpikir produktif dan orientasi masa depan. RANTAI KONSUMSI SEBAGAI
CERMIN STRUKTUR EKONOMI
RUMAH TANGGA 2 Mindset change adalah langkah pertama, tetapi tidak akan
bertahan tanpa perubahan struktur sosial yang mendukung. ALTERNATIF SOLUSI

35. Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu
membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan seperti pendidikan, kesehatan,
air bersih, transportasi umum dan bahkan makanan sehat. Namun, yang menjadi masalah
adalah dapatkah kita membuat daftar kebutuhan dasar secara objektif. Yang penting bagi
seseorang belum tentu penting bagi orang lain, sehingga skala prioritas dan pilihan individu
berbeda-beda. Pilihan yang berbeda-beda tesebut membutuhkan perlakuan yang berbeda-
beda pula, sehingga pembebanan tarif pelayanan dipandang sesuai dengan pilihan kebutuhan
seseorang. Pelayanan publik dapat juga diberikan secara gratis oleh pemerintah, akan tetapi
penyediaan gratis tersebut akan mempengaruhi pilihan individu. Pemberian beras gratis
mungkin tidak pas untuk orang tertentu karena mungkin ia lebih suka diberi uang untuk
membeli pakaian. Keputusan untuk membebankan biaya pelayanan kepada pelanggan harus
dikompensasi dengan pemberian subsidi atau pemberian pelayanan gratis. HASIL DISKUSI
KAMI

36. “Kemiskinan tidak hanya berakhir ketika seseorang memiliki uang, tetapi ketika ia memiliki kesadaran, kebebasan, dan
kebiasaan yang membuatnya tak kembali miskin lagi.”
KESIMPULAN DAN
SARAN
Ubah cara berpikir dan nilai hidup karena kemiskinan adalah jebakan budaya.
Tapi pastikan sistem memberi kebebasan nyata untuk menggunakan cara berpikir itu.

37. LAMPIRAN SUMBERLAMPIRAN SUMBER

38. LAMPIRAN SUMBERLAMPIRAN SUMBER

39. SILAHKANSILAHKAN BERTANYA
BERTANYA

40. TERIMAKASIH
TERIMAKASIH