MEMBERDAYAKAN PELAKU UMKM DI PROV. KALBAR - DJPb Kalbar - 160720.pptx

no

1. 1 MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALIMANTAN BARAT Dr. Edih Mulyadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

2. Outline Kehadiran pemerintah di tengah UMKM di bidang Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM Subsidi Bunga UMKM B antuan Sosial Modal Kerja P enjaminan Modal Kerja Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kondisi UMKM di Indonesia

3. Kondisi UMKM di Indonesia 3 Data dan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Nasional Kondisi UMKM Belum didukung dengan iklim usaha yang baik Belum Produktif Kesulitan Naik Kelas Sulit menembus pasar global Kekurangan layanan finansial 52,5% UMKM bersifat informal 60.702 ribu 5.550 ribu Mikro Kecil Menengah Besar 63,5 juta (98,7%) 783.132 ribu 60,34% total PDB nasional 97% total tenaga kerja 99% total lapangan kerja 14,17% total ekspor 58,18% total investasi 99,9% Jumlah usaha (Sumber: KemenkopUKM 2018 dan BPS 2016) ICOR indonesia 2016-2018 masih sangat tinggi (6,3) (Malaysia sebesar 4,6, Thailand 4,5, dan Vietnam 5,2) Survey IFC 2016 Alasan informal (rumit, tidak ada manfaat, mahal) Porsi kredit UMKM hanya 19,6%, didominasi Bank BUMN (BI, 2018) 46,7% didominasi sektor perdagangan, belum mampu menciptakan value added tinggi (BPS, 2016) Belum mampu terlibat dalam mata rantai produksi sektor usaha menengah/besar Usaha mikro terlalu mendominasi (98,7%) dan proporsinya tidak berubah 10 tahun terakhir Hanya 6,3% mampu masuk Global Value Chain dibanding rata-rata Asia Tenggara 22% (WTO, 2013) Kontribusi ekspor 14,7% Tangguh Menghadapi Krisis 1998 64% tidak berubah omzetnya, 31% menurun, dan 1% berkembang (Media Indonesia, 2015) Penurunan tenaga kerja hanya 0,1% (FEUI, 2013) 2008 Resesi global tidak berdampak signifikan karena ketergantungan ekonomi ke ekspor rendah Berbeda dengan 1998 dan 2008 Apakah UMKM mampu bertahan? 2020 ... Namun krisis akibat pandemi ini ... 68% Jumlah penduduk usia produktif Dan akan terus mendominasi 2020-2030 (Bonus Demografi) Peluang memanfaatkan bonus demografi

4. Empat Faktor Untuk Memajukan UMKM Kompetensi Accessibility Database Kelembagaan

5. Sumber : SIKP Penyaluran di Kalimantan Barat per 3 Juli 2020 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Kendala Penyaluran : Wajib ada Agunan . Rata-rata nilai agunan di atas 100% dari nilai kredit , memberatkan UMKM baru memulai usaha . Penyaluran KUR bersaing dengan produk Bank Penyalur yang mempunyai bunga lebih rendah . Koordinasi antara Bank Penyalur dan Dinas Koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan dalam pemilihan debitur potensial . Dinas Koperasi dan UMKM belum maksimal merekam data Calon Debitur Pontensial ke dalam Aplikasi SIKP. Pendampingan , pembinaan , dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM belum optimal.

6. PENYALURAN UMI KALBAR Sumber : SIKP 7 KREDIT ULTRA MIKRO ( UMi ) Penyaluran di Kalimantan Barat per 3 Juli 2020 Kendala Penyaluran : Terbatasnya pilihan bentuk jaminan , sebagian besar berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Tingkat suku bunga yang relative tinggi jauh lebih tinggi dari bunga KUR dan bunga pinjaman komersial Terdapat Penyalur /Lembaga Linkage Lebih memilih memasarkan produknya sendiri . Penyebaran informasi penyaluran program Ultra Mikro (UMi) kurang maksimal.

7. Demand Side Rp205,20 T Perlindungan sosial (PKH, Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non-Jabodetabek, Pra Kerja, Diskon Listrik, Logistik/Pangan/Sembako, BLT Dana Desa Insentif Perumahan bagi MBR Supply Side Rp402,45 T Rp203,9 T Rp1,3 T Rp607,65 T 10 Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional Rp695,20 T (di luar anggaran kesehatan Rp87,55 T) Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha. UMKM Subsidi Bunga Penempatan Dana untuk Restruk Belanja IJP Penjaminan untuk modal kerja stop lost PPh final UMKM DTP Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDP Insentif Usaha Pembiayaan Korporasi Sektoral K/L dan Pemda 123,46 35,28 78,78 5,00 1,00 2,40 1,00 120,61 53,57 104,81

8. SUBSIDI BUNGA UMKM Sumber: OJK, DJPb, data diolah No Penyalur Debitur Alokasi Anggaran 1 Perbankan 102 Bank Umum 1570 BPR 176 BPRS 36,689 Juta 32,162 Triliun Perusahaan Pembiayaan 110 Perusahaan Leasing (terdaftar di OJK) 2 BUMN Penyalur Kredit UMKM UMi, Mekaar PT PNM PT Pegadaian 16,68 Juta 2,592 Triliun 3 BLU, Koperasi 4 BLU Pengelola Dana (PIP, LPDB, P2H, LPMUKP) 297 Koperasi mitra BLU 7,289 Juta 0,526 Triliun 11 Total Subsidi Bunga Rp35,28 T Total Outstanding Kredit Penerima Subsidi Bunga Rp1.601,75 Triliun Total Penundaan Pokok Rp285,09 T Jumlah Debitur Penerima Subsidi Bunga: 60,66 Juta Debitur

9. Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Pinjaman sampai dengan 500 Jt , subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan ke dua Pinjaman di atas 500 Jt s.d. 10 Miliar , subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan ke dua Lembaga penyalur kredit program pemerintah Pinjaman sampai dengan 10 Jt subsidi nya sebesar beban bunga debitur, paling tinggi 25% Pinjaman di atas 10 Jt s.d. 500 Jt , subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan ke dua Pinjaman di atas 500 Jt s.d. 10 Miliar , subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan ke dua SUBSIDI BUNGA UMKM PMK- 85 /2020 12 6 bulan sejak 1 Mei 2020 Periode Total Subsidi Bunga Rp35,2 T Target Debitur 60,66 juta Perbankan, Perush. Pembiayaan BUMN Penyalur KP BLU, Koperasi 102 Bank Umum 1570 BPR 176 BPRS 110 Perush Leasing (terdaftar OJK) UMi, Mekaar PT PNMPT Pegadaian 4 BLU (PIP, LPDB, P2H, LPMUKP) 297 Koperasi mitra BLU Rp32,2 T 36,7 juta debitur Rp2,6 T 16,7 juta debitur Rp0,5 T 7,3 juta debitur Sosialisasi dari penyalur kepada masing-masing debitur terkait adanya fasilitas pemberian subsidi bunga /margin dalam rangka pemulihan ekonomi nasional . Debitur didampingi Penyalur melakukan pendaftaran / konfirmasi ke portal. Penyiapan data debitur yang akan disampaikan ke SIKP, diantaranya meliputi data identitas debitur dan data transaksi kredit / pembiayaan (payment schedule 6 bulan ) Penyalur melaporkan data debitur yang telah terdaftar sebagai penerima subsidi bunga kepada OJK. Penyalur

10. 3 Kriteria, Syarat, dan Jenis Perlakuan Khusus KUR Penjamin KPA Penyaur Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kriteria Penerima Mikro, Kecil, Khusus TKI Calon Debitur Penurunan Pendapatan Mengalami Gangguan Proses Produksi Penundaan keberangkatan Pemulangan sementara, dan akan kembali setelah Covid berakhir Sulit memenuhi dok. administrasi Mengalami gangguan mobilitas Syarat Penerima Bersikap koperatif atau memiliki itikad baik Bersedia diberangkatkan ke negara tujuan saat kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran & kondisi yang menjadi kendala telah berakhir Kol. 1 atau 2 dlm masa restruk: Restruk berjalan lancar Tidak memiliki tunggakan bunga dan/atau angs. pokok OS s.d. 29 Februari 2020 Kolektibilitas lancar (Kol. 1 atau 2) per 29 Feb 2020 Bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya Covid-19 sesuai penetepan pemerintah Lakuttu Keringanan Angsuran bunga; Relaksasi syarat administratif pengajuan KUR Penangguhan sementara berkas administrasi Penundaan pokok, Perpanjangan, Penambahan plafon; dan/atau Penundaan pemenuhan dokumen adminsitrastif

11. Kriteria Penerima Relaksasi Memiliki Debitur yang memenuhi kriteria (dalam hal Pola penyaluran langsung) dan mengajukan relaksasi Memiliki Lembaga Linkage yang memenuhi kriteria (dalam hal Pola penyaluran tidak langsung) dan mengajukan relaksasi Kualitas pembiayaan per 29 Feb 2020 dengan kolektibilitas lancar (persyaratan ini tidak berlaku untuk Penyalur yang melakukan akad setelah tgl 29 Feb 2020) . 14 LINKAGE Memiliki Debitur yang memenuhi kriteria dan mengajukan relaksasi Kualitas pembiayaan per 29 Feb 2020 dengan kolektibilitas lancar (persyaratan ini tidak berlaku untuk linkage yang melakukan akad setelah tgl 29 Feb 2020) Kooperatif dan menunjukkan itikad baik Telah melakukan akad perjanjian pinjaman/pembiayaan sebelum ditetapkannya Peraturan Direktur Utama DEBITUR Kualitas pembiayaan per 29 Feb 2020 dengan kolektibilitas lancar ( persyaratan ini tidak berlaku untuk debitur yang melakukan akad setelah tgl 29 Feb 2020) akad pembiayaan telah tercatat di SIKP- UMi usahanya terdampak COVID-19 Kooperatif dan menunjukkan itikad baik Debitur Linkage Penyalur Bentuk , Jangka Waktu dan Periode Relaksasi JANGK Jangka waktu relaksasi paling lama 6 (enam) bulan BENTUK Penundaan Kewajiban Pokok Pemberian Masa Tenggang (Grace Period) pembayaran kewajiban pokok Bentuk Jangka Waktu Relaksasi bagi Debitur Pembiayaan UMi PERIODE Relaksasi diberikan pada periode mulai Maret 2020 s.d. Desember 2020: Penundaan pokok diberikan bagi debitur /linkage/ penyalur dengan akad pembiayaan yg ditandatangani s.d. tanggal 4 Juni 2020 Masa tenggang diberikan bagi debitur baru /linkage/ penyalur dengan akad pembiayaan yg ditandatangani setelah tanggal 4 Juni s.d. 30 Nov 2020 Catatan : Debitur yang memperoleh relaksasi tetap membayar bunga / nisbah kepada Penyalur /Linkage Relaksasi yang diberikan kepada penyalur dalam bentuk penundaan kewajiban pokok diberikan dengan cara Restrukturisasi pembiayaan dan didasarkan atas relaksasi yang dilakukan kepada debitur ( untuk penyaluran langsung ) dan relaksasi yang dilakukan kepada lembaga linkage ( untuk penyaluran tidak langsung ) Periode

12. 15   BANTUAN MODAL KERJA  BANSOS PRODUKTIF PP 45/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APbN PMK 254/2015 jo. PMK 228/2016 tentang BelanjaBansosPada K/L Pasal 2 ayat (1) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam Pemerintahan bertindak sebagai PA atas bagian anggatan yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut . Belanja Bansos adalah pengeluaran berupa transfer uang , barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial , meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraaan masyarakat . Bentuk Bansos : uang , barang , dan/ atau jasa Penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening penerima atau melalui bank/pos penyalur Belanja Bansos diberikan tidak untuk dikembalikan atau diambil hasilnya Pasal 99 Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadi risiko sosial , meningkatkan kemampuan ekonomi , dan/ atau kesejahteraan masyarakat , dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial Pembayaran belanja bantuan sosial dapat dilkukan dalam bentuk : b. bantuan sosial yang bersifat produktif (4) Belanja bansos yang bersifat produktif : ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah pelaksanaan anggaran untuk Belanja Bantuan Modal Kerja UMKM seharusnya melekat pada Kementerian/Lembaga selaku penyelenggara urusan UMKM

13. 16 1 Turut meringankan beban yang dirasakan oleh pelaku UMKM sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 2 Stimulus ini ditujukan bagi pelaku usaha untuk melewati masa transisi new Normal ketika ekonomi Kembali menggeliat akibat pelonggaran PSBB 3 TUJUAN, TARGET DAN KRITERIA PENERIMA PROGRAM Tujuan Program Bantuan Modal Kerja ini memberikan dana tunai yang akan digunakan untuk mendukung usaha penerima program Usaha Ultra Mikro Non nasabah perbankan : M emiliki kekayaan bersih s.d. Rp 50 juta atau omset penjualan s.d. Rp 300 juta per tahun ; Kegiatan usaha telah terdaftar . Nasabah perbankan /Lembaga keuangan dengan pinjaman s/d Rp 10 juta Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menggunakan Kartu Keluarga sebagai data validasi tambahan 4 Memberikan bantuan program pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan Pelaku UMKM yang belum terjangkau perbankan Usaha Ultra Mikro dengan pinjaman kurang dari Rp 10 juta T arget Sasaran Kriteria

14. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat

15. 2 SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahaakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program Kredit Program yang tercakup dalam SIKP meliputi : Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pembiayaan Ultra Mikro ( Umi ) Skema lainnya yang akan diintegrasikan kemudian KUR Koneksi kedalam SIKP Sikp.kemenkeu.go.id Sikp.kemenkeu.go.id/dashboard Menggunakan koneksi user interface (UI) berbasis web Web Besed UI Koneksi langsung kedalam server database SIKP dari server pengguna Host to Host

16. 2 SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP) KUR Latar belakang SIKP 1. Rekomendasi BPK terhadap Pemeriksaan atas LK Belanja Subsidi Tahun 2012 Mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan database Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin agar proses verifikasi subsidi Kredit Program dapat dilaksanakan tepat waktu 2. Temuan BPK atas LK BUN Tahun 2013 Mekanisme Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Program kurangan memadai sehingga diragukan ketepatan sasarannya Kajian dan Evaluasi atas Effektifitas Kredit Program Linkage Program KUR perlu dikaji ketepan sasarannya Peran Pemda dalam KUR minim Overtaping komoditas yang dibiayai

17. E arly W arning S y s t em (E W S ) * 1. 2. Debitur menerima lebih dari satu fasilitas kredit program Penyaluran melebihi plafon/limit • Diperlukan unique ID: NIK (utk debitur individu) dan NPWP (utk debitur badan usaha) K n o w Y our Cu st om e r (deb i tu r ) 1. 2. 3. 4. Jumlah dan profil debitur Validitas debitur Statistik debitur per skema per wilayah Statistik penyaluran per skema per wilayah S I KP Support Pengambilan Kebijakan 1. 2. Database sebagai bahan monev Profil penyaluran sebagai evaluasi kebijakan Otomatisasi Verifikasi Tagihan Subsidi Bunga • Rekonsiliasi dan validasi data tagihan dilakukan secara sistem 4 T U J U AN PEN G EM B AN G AN SIKP

18. FITUR USER PEMDA Dashboard Menampilkan calon debitur potensial dan penyaluran per daerah Input Upload debitur : unggah ADK data calon debitur Monitoring upload : monitoring status ADK yang diunggah Rekam debitur : merekam calon debitur Pencarian Calon debitur : pencarian calon debitur di daerah tertentu Monitoring debitur K/L : pencarian debitur yang didaftarkan K/L di daerah tertentu . Data debitur : pencarian debitur di daerah tertentu . Laporan Penyaluran KUR Membuat laporan penyaluran KUR di daerah tertentu . Dokumentasi Memuat bantuan dan manual aplikasi SIKP Referensi Memuat tabel referensi

19. DATA CALON DEBITUR POTENSIAL BERDASARKAN UPLOAD PADA SIKP 15 JULI 2020

20. TERIMA KASIH