Pengaruh Kebijakan Ekonomi Presentation_20251006_080141_0000.pdf

Pengaruh dari kebijakan bahlil soal phk di shell

1. BAHLIL BUKA
SUARA SOAL
PHK DI SHELL
BUNTUT BBM
LANGKA

2. ANGGOTA 1 4 2 5 3 6 Dwi Rangga S. (11) Gavin Sandya N. (20) Ezar Athallah H. (12) Jesica Angel R. (22) Farrel Akhdan P. (15) Saskia Alifah N. (36)

3. APA MASALAH EKONOMINYA Beberapa dimensi masalah ekonomi yang muncul:
1. Gangguan Rantai Pasokan
Kelangkaan BBM menunjukkan adanya gangguan dalam supply chain bahan
bakar: fasilitas import, logistik, distribusi ke terminal/SPBU swasta tidak
mencukupi atau terganggu. Ini menyebabkan stok bensin tidak tersedia.
2. Kapasitas Produksi dan Infrastruktur Energi Terbatas
Indonesia masih mengimpor banyak bahan bakar dan memiliki keterbatasan
kilang. Infrastruktur penyimpanan, jalur distribusi juga mungkin kurang
memadai ataupun tidak cukup fleksibel untuk menghadapi lonjakan
permintaan atau fluktuasi pasokan internasional.
3. Regulasi & Kebijakan Pemerintah
Kebijakan impor, regulasi impor dan distribusi, serta peran
pemerintah/perusahaan negara seperti Pertamina sebagai penyedia
stok/reservoir ikut mempengaruhi situasi. Kebijakan alokasi kuota impor, izin
impor, kolaborasi antara swasta dan BUMN muncul sebagai isu.

4. APA MASALAH EKONOMINYA 4. Dampak Tenaga Kerja
Penyesuaian operasional dan potensi PHK berdampak langsung ke pekerja
(pengurangan jam kerja, merumahkan, dll.). Ini mengurangi pendapatan pekerja,
meningkatkan ketidakpastian, dan bisa memperparah kondisi sosial-ekonomi
lokal.
5. Kedudukan Pasar dan Persaingan
Dengan SPBU swasta kesulitan stok, pelanggan mungkin beralih ke SPBU BUMN
(Pertamina), atau bahkan ke substitute (misalnya BBM jenis lain, kendaraan
listrik, penggunaan transportasi umum) jika kondisi terus berlanjut. Ini
mempengaruhi posisi kompetitif SPBU swasta.
6. Ketidakpastian & Risiko Bisnis
Bila stok BBM tidak stabil, maka usaha swasta yang bergantung padanya akan
mengalami kesulitan merencanakan operasional, biaya tenaga kerja, pembelian
sumber bahan baku, distribusi. Ini bisa mengurangi investasi dan efisiensi.

5. SISTEM EKONOMI
YANG BERLAKU Campuran antara ekonomi pasar & intervensi negara
Pemerintah mengatur impor BBM, menentukan kebijakan kuota, regulasi distribusi,
dan BUMN (Pertamina) adalah pemain kunci. Tetapi ada sektor swasta (Shell, SPBU
swasta) yang beroperasi di dalam pasar, bersaing, melayani pelanggan. Jadi
sistem ekonomi Indonesia di sektor energi/BBM adalah ekonomi pasar yang diatur
dengan intervensi cukup kuat.
Peran BUMN / Sektor publik
Pertamina sebagai perusahaan milik negara (BUMN) punya peran dalam
memastikan ketersediaan pasokan BBM, mungkin sebagai penampung cadangan,
atau sebagai sumber alternatif bagi SPBU swasta ketika impor sulit.
Regulasi dan Kebijakan Ekonomi
Pemerintah membuat regulasi terkait impor, distribusi, kolaborasi antara swasta
dan BUMN, penetapan kuota, mungkin subsidi.
Ketergantungan impor dan Pasar global
Karena tidak sepenuhnya memproduksi sendiri atau memiliki kapasitas kilang yang
cukup, pasokan bergantung pada kondisi global — harga minyak dunia, logistik
impor, mata uang asing, regulasi ekspor-impor internasional.

6. PELAKU EKONOMINYA
1. Pemerintah / Kementerian ESDM
Pengatur kebijakan impor, regulasi
distribusi BBM, dan juga sebagai
pengawas. Menteri ESDM memberi
arahan agar tidak PHK dan
mendorong kerja sama.3. Perusahaan swasta / SPBU
swasta
Contoh Shell, BP-AKR, dll.
Mereka mengelola SPBU,
melakukan impor (terkadang),
penyimpanan, distribusi ke
SPBU, melayani masyarakat.
Mereka juga pihak yang
terdampak langsung akibat
kekurangan stok.
2. BUMN, terutama Pertamina
Berperan sebagai penyedia
stok, mungkin sebagai
penyangga cadangan BBM,
dan sebagai pihak yang dapat
menjual ke SPBU swasta bila
perlu.
01 02 03

7. PELAKU EKONOMINYA
4. Pekerja di SPBU / karyawan
operasional
Menjadi pihak paling terdampak
langsung secara ekonomi dari
penyesuaian operasional dan
potensi PHK.6. Pemasok luar negeri
(importir BBM, pelayaran,
terminalling internasional)
Karena impor diperlukan,
pelaku global/logistik
internasional ikut terbebas-
terikat di rantai pasokan.
5. Konsumen / masyarakat umum
Pengguna kendaraan bermotor dan
konsumen BBM; jika bensin tidak
tersedia mereka mungkin harus
membayar lebih mahal atau
menggunakan alternatif, atau
mengalami ketidaknyamanan.
Dampaknya juga ke biaya logistik
barang dan distribusi umum.
04 05 06

8. SOLUSI YANG BISA KITA
TAWARKAN
1.Kolaborasi SPBU swasta dengan Pertamina untuk mendapatkan stok tambahan BBM.
2.Penyesuaian regulasi impor atau penambahan kuota impor bagi SPBU swasta bila stok
domestik atau impor lewat jalur lain tertahan.
3.Penjadwalan kebutuhan operasional SPBU swasta agar dapat diatur sesuai
ketersediaan stok termasuk pengaturan shift kerja untuk menghindari PHK langsung.
4.Pemerintah menyediakan subsidi atau bantuan sementara kepada pekerja terdampak
yang dirumahkan atau jam kerja dipotong, agar tidak langsung kehilangan
penghasilan. Jaring pengaman sosial.

9. SOLUSI YANG BISA KITA
TAWARKAN5. Peningkatan kapasitas kilang dalam negeri agar kebutuhan bensin (dan
produk BBM lain) lebih bisa diproduksi sendiri, mengurangi ketergantungan
impor.
6. Pengembangan cadangan strategis BBM & infrastruktur distribusi (terminal,
penyimpanan, transportasi) yang tahan terhadap gangguan impor atau
fluktuasi pasokan.Agar ada buffer dalam menghadapi masalah mendadak.
7. Kebijakan energi alternatif & transisi energi (misalnya biofuel, kendaraan
listrik, BBM alternatif) agar permintaan bensin bisa semakin dikurangi dalam
jangka panjang.Menurunkan beban impor, mengurangi dampak terhadap
lingkungan.
8. Transparansi dan pemantauan pasar BBM agar publik dan pelaku usaha
tahu kondisi stok, distribusi, dan potensi konflik/logistik, untuk menghindari
spekulasi yang memperburuk keadaan.Mengurangi kepanikan publik dan
penyalahgunaan informasi.

10. TERIMA KASIH