03-KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA (GADA UTAMA) EDIT-09-09-2019.pptx

pelatihan

1. KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA Dr. HADI PURNOMO, S.IK, MH.

2. KOMBES POL DR. HADI PURNOMO, SIK.,MH. CIREBON, 11 APRIL 1963 LULUSAN AKPOL 1987 LULUSAN DOKTOR HUKUM UNDIP 2015 PENUGASAN : POLDA JATENG POLDA METROJAYA POLDA KALTIM AKPOL POLDA KEPRI SOPS POLRI BAKAMLA BAHARKAM POLRI KAPRODI S3 PTIK

3. NORMA, NILAI, SANKSI PERATURAN NORMA NORMA, ADALAH ANGGAPAN SESEORANG HARUS BERBUAT ATAU TDK HARUS BERBUAT. ISTILAH NORMATIF MENGANDUNG ARTI ADANYA UNSUR APA YG SEHARUSNYA, APA YG DIHARAPKAN. NORMA MENGANDUNG APA YG DIHARAPKAN (YG PATUT) ATAU YG TIDAK DIHARAPKAN (YG TIDAK PATUT) NORMA DIKATAKAN BERLAKU PADA SUATU MASY APABILA TERDAPAT FAKTOR SOSIAL YG MEMBUAT ANGGOTA MASY BERTINDAK LAKU SESUAI DGN NORMA ITU (CONFORM) NILAI DIBELAKANG NORMA TERDAPAT NILAI (VALUE), NILAI MERUPAKAN DASAR BAGI NORMA. NILAI DAPAT DIARTIKAN SBG UKURAN YG DISADARI ATAU TDK DISADARI OLEH SUATU MASY ATAU GOLONGAN UTK MENETAPKAN APA YG BENAR DAN YG BAIK, DSB. NILAI SIFATNYA LEBIH ABSTRAK DARIPADA NORMA, NORMA TDK SELALU BERLAKU SAMA PADA SETIAP MASY DAN BANGSA.

4. SANKSI SANKSI MERUPAKAN SESUATU HAL YG DIBERIKAN KPD MASY APABILA SUATU NORMA TDK DIPATUHI. SANKSI BISA BERSIFAT NEGATIF MAUPUN POSITIF SERTA DPT PULA BERSIFAT INFORMAL MAUPUN FORMAL. SEBAGIAN DARI NORMA MERUPAKAN NORMA HUKUM, SEHINGGA MASYARAKAT DAN ALAT PERLENGKAPANNYA DAPT MEMAKSAKAN BERLAKUNYA. CONTOH PASAL 338 KUHP : BARANG SIAPA SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DIANCAM, KARENA PEMBUNUHAN DGN PIDANA PENJARA SETINGGI-TINGGINYA 15 TAHUN. NORMA YG TERLETAK DIBELAKANG ATURAN INI ADALAH ORANG DILARANG MEMBUNUH. NILAI YG TERLETAK DI BELAKANG NORMA TERSEBUT : KELANGSUNGAN HIDUP ATAU KASIH SAYANG TERHADAP SESAMA MANUSIA. ADDRESA T DARI NORMA HUKUM YANG MENJADI ADRRESAT DARI NORMA HUKUM ADALAH MASYARAKAT, KEPADA MEREKA INILAH NORMA-NORMA TERTUJU.

5. PENGERTIAN HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA DIBEDAKAN DALAM 2 (DUA) JENIS, YAITU : HUKUM PIDANA MATERIIL HUKUM PIDANA FORMIL

6. BEBERAPA DEFINISI HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIL MENURUT PARA AHLI Mr. WIROJONO PRODJODIKORO HUKUM PIDANA MATERIIL BERISIKAN : PENUNJUKAN DAN GAMBARAN DARI PERBUATAN-PERBUATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUM PIDANA. PENUNJUKAN SYARAT UMU DENGAN YANG HARUS DIPENUHI AGAR PERBUATAN ITU MERUPAKAN PERBUATAN YANG PEMBUATNYA DAPAT DIHUKUM PIDANA. PENUNJUKAN ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG PADA UMUMNYA DAPAT DIHUKUM PIDANA. PENUNJUKAN JENIS HUKUMAN PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN .

7. HUKUM PIDANA FORMIL BERISIKAN : HUKUM ACARA PIDANA BERHUBUNGAN ERAT DENGAN DIADAKANNYA HUKUM PIDANA, OLEH KARENA ITU, MERUPAKAN SUATU RANGKAIAN PERATURAN YANG MEMUAT CARA BAGAIMANA BADAN-BADAN PEMERINTAHAN YANG BERKUASA, YAITU KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PENGADILAN YANG BERTINDAK GUNA MENCAPAI TUJUAN NEGARA DENGAN MENGADAKAN HUKUM PIDANA.

8. BEBERAPA DEFINISI HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIL MENURUT PARA AHLI Mr. TIRTAAMIDJAJA HUKUM PIDANA MATERIIL : HUKUM PIDANA MATERIIL ADALAH KUMPULAN ATURAN HUKUM YANG MENENTUKAN PELANGGARAN PIDANA; MENETAPKAN SYARAT-SYARAT BAGI PELANGGARAN PIDANA UNTUK DAPAT DIHUKUM; MENUNJUKKAN ORANG YANG DAPAT DIHUKUM DAN MENETAPKAN HUKUMAN ATAS PELANGGARAN PIDANA. HUKUM PIDANA FORMIL : HUKUM PIDANA FORMIL ADALAH KUMPULAN ATURAN HUKUM YANG MENGATUR CARA MEMPERTAHANKAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG TERTENTU, ATAU DENGAN KATA LAIN, MENGATUR CARA BAGAIMANA HUKUM PIDANA MATERIIL DIWUJUDKAN SEHINGGA DIPEROLEH KEPUTUSAN HAKIM SERTA MENGATUR CARA MELAKSANAKAN KEPUTUSAN HAKIM.

9. HUKUM PIDANA, HUKUM PIDANA PADA DASARNYA BERPOKOK PADA DUA HAL : PERBUATAN YG MEMENUHI SYARAT-SYARAT TERTENTU MERUPAKAN PERBUATAN YG DILAKUKAN ORANG YG MEMUNGKINKAN PEMBERIAN PIDANA (PERBUATAN YG DAPAT DIPIDANA/PERBUATAN JAHAT/VERBRECHEN/CRIME. PIDANA PENDERITAAN YG SENGAJA DIBERIKAN KEPADA ORANG YG MELAKUKAN PERBUATAN YG MEMENUHI SYARAT TERTENTU.

10. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA MENURUT Prof. SIMONS HUKUM PIDANA OBJEKTIF ADALAH HUKUM PIDANA YANG BERLAKU ATAU HUKUM PIDANA POSITIF ATAU DISEBUT IUS POENALE HUKUM PIDANA SUBJEKTIF ADALAH HAK DARI NEGARA ATAU ALAT PERLENGKAPAN NEGARA UNTUK MENG ENAKAN ATAU MENGANCAM PIDANA THDP PERBUATAN TERTENTU, YANG DISEBUT IUS POENIENDI HUKUM PIDANA MILITER, YANG SEMATA-MATA DIBERLAKUKAN BAGI ANGGOTA MILITER HUKUM PIDANA UMUM DIBUAT DAN BERLAKU UNTUK SEMUA ORANG HUKUM PIDANA KHUSUS, CAKUPANNYA CUKUP BANYAK DIANTARANYA : TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA EKONOMI, TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP, TINDAK PIDANA IMIGRASI, TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, TINDAK PIDANA PERAIRAN DAN PERIKANAN, TINDAK PIDANA TENTANG NARKOTIKA, TINDAK PIDANA PASAR MODAL, TINDAK PIDANA PERBANKAN, TINDAK PIDANA KEPABEANAN, TINDAK PIDANA TENTANG KEHUTANAN.

11. TUJUAN HUKUM PIDANA TEORI ABSOLUT ( VERGELDINGSTHEORIE) MENURUT TEORI INI, HUKUMAN ITU DIJATUKAN SEBAGAI PEMBALASAN TERHADAP PARA PELAKU KARENA TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN YANG MENGAKIBATKAN KESENGSARAAN TERHADAP ORANG LAIN ATAU ANGGOTA MASYARAKAT TEORI RELATIF ( DOELTHEORIE) MENJERAKAN : DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN DIHARAPKAN SI PELAKU TERPIDANA MENJADI JERA DAN TIDAK MENGULANGI LAGI PERBUATANNYA SERTA MASYARAKAT UMUM MENGETAHUI BAHWA JIKA MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DILAKUKAN TERPIDANAMEREKA AKAN MENGALAMI HUKUMAN YANG SERUPA.

12. MEMPERBAIKI PRIBADI TERPIDANA : BERDASARKAN PERLAKUAN DAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SELAMA MENJALANI HUKUMAN, TERPIDANA MERASA MENYESAL SEHINGGA IA TIDAK AKAN MENGULANGI PERBUATANNYA DAN KEMBALI KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI ORANG YANG BAIK DAN BERGUNA. MEMBINASAKAN ATAU MEMBUAT TERPIDANA TIDAK BERDAYA : MEMBINASAKAN BERARTI MENJATUHKAN HUKUMAN MATI, SEDANGKAN MEMBUAT TERPIDANA TIDAK BERDAYA DILAKUKAN DENGAN MENJATUHKAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP.

13. PENGERTIAN DELIK KATA DELIK BERASAL DARI BAHASA LATIN YAITU DELICTUM BAHASA JERMAN DISEBUT DELICT BAHASA PERANCIS DISEBUT DELIT BAHASA BELANDA DISEBUT DELICT BAHASA INDONESIA DISEBUT DELIK, YANG BERMAKNA PERBUATAN YANG DAPAT DIKENAKAN HUKUMAN Prof. Mr. VAN DER HOEVEN : RUMUSAN TERSEBUT TIDAK TEPAT KARENA YANG DAPAT DIHUKUM BUKAN PERBUATANNYA TETAPI MANUSIANYA.

14. Prof. MOELTJATNO : MENGGUNAKAN ISTILAH PERBUATAN PIDANA UNTUK KATA DELIK. MENURUT BELIAU KATA TINDAK LEBIH SEMPIT CAKUPANNYA DARI PADA PERBUATAN, KATA TINDAK MENUNJUKAN PADA HAL YANG ABSTRAK SEPERTI PERBUATAN, TETAPI HANYA MENYATAKAN KEADAAN YANG KONKRET. PARA PAKAR PIDANA MENYETUJUI ISTILAH STRAFBAAR FEIT

15. SUMBER UTAMA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) / WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NEDERLANDSCH INDIE ( WvSvNI ) SEBUAH TITAH RAJA (KONINKLIJK BESLUIT ATAU DISINGKAT KB TANGGAL 15 OKTOBER 1915 NO. 33 DAN MULAI BERLAKU SEJAK 1 JANUARI 1918. WvSvNI MERUPAKAN COPY / TURUNAN DARI WETBOEK VAN STRAFRECHT DARI NEGERI BELANDA (WBS BLD) KUHP YANG BERLAKU SEKARANG SUDAH MENGALAMI PERUBAHAN-PERUBAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946. SUMBER HUKUM PIDANA LAINNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12/1951, UU TINDAK PIDANA EKONOMI (UU DARURAT NO. 7 /1955) DSB. HUKUM ADAT SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA

16. BERLAKUNYA UU PIDANA MENURUT WAKTU (AZAS NULUM DELICTUM) AZAS : “ NULLUM DELICTUM, NULLA POENA, SINE PRAEVIA LEGE POENALI ” PASAL 1 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : TIADA SUATU PERBUATAN BOLEH DIHUKUM MELAINKAN ATAS KEKUATAN ATURAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA, SEBELUM PERBUATAN ITU DILAKUKAN. (MENURUT VAN HATUM BAHWA PERBUATAN DAN ORANG YANG MELAKUKANNYA SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIPISAHKAN) IMPLIKASI DARI PASAL 1 AYAT (1) : SUATU TINDAK PIDANA HARUS DIRUMUSKAN /DISEBUTKAN DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG. PERATURAN UNDANG-UNDANG INI HARUS ADA SEBELUM TERJADINYA TINDAK PIDANA.

17. RUANG BERLAKUNYA PERATURAN PIDANA MENURUT TEMPAT AZAS TERRITORIAL AZAS INI TERDAPAT DALAM PASAL 2 KUHP, YG BERBUNYI : “ aturan pidana dalam undang-undang indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah indonesia “ IMPLIKASI DARI PASAL INI : SETIAP ORANG BERARTI ORANG INDONESIA MAUPUN ORANG ASING. AZAS IN DAPAT DIPERLUAS TERHADAP SESEORANG YANG ADA DI LUAR NEGERI TETAPI MELAKUKAN DELIK DI INDONESIA (KAPAL, PESAWAT UDARA BERBENDERA INDONESIA) KETENTUAN INI JUGA DIATUR DALAM PASAL 3 DAN PASAL 95 KUHP YG BERBUNYI: “ Perahu Indonesia berarti alat pelayar yang menurut undang-undang umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di Indonesia, harus diperlengkapi dengan surat-surat laut atau pas kapal atau surat izin penggantinya untuk sementara “

18. AZAS PERSONALITAS ( Azas Nasional Aktif ) AZAS INI : PERATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERLAKU BAGI SETIAP WARGA NAGERA INDONESIA, YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BAIK DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI. ADA SYARAT BAGI YG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI: KEJAHATAN TERHADAP KAMANAN NEGARA, MARTABAT PRESIDEN, PENGASUTAN, PENYEBARAN SURAT-SURAT YANG MENGANDUNG PANGHASUTAN, MEMBUAT TIDAK CAKAP UNTUK DINAS MILITER, DAN PERAMPOKAN. TINDAK PIDANA YG MENURUT UNDANG-UNDANG INDONESIA DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN YG DI NEGRI TEMPAT TINDAK PIDANA DILAKUKAN JUGA DIANCAM PIDANA. AZAS PERSONAL INI TERDAPAT PERKECUALIAN TIDAK BOLEH DIJATUHKAN PIDANA MATI.

19. AZAS PERLINDUNGAN ( Azas Nasional Pasif ) AZAS INI : MEMUAT PRINSIP BAHWA PERATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERLAKU TERHADAP TINDAK PIDANA YG MENYERANG KEPENTINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA, BAIK ITU DILAKUKAN OLEH WNI / BUKAN YG DILAKUKAN DI LUAR INDONESIA. KEJAHATAN-KEJAHATAN TERSEBUT DAPAT DIBAGI DLM LIMA KATEGORI: KEJAHATAN-KEJAHATAN THDP KEAMANAN NEGARA DAN PRESIDEN KEJAJATAN TENTANG METERAI ATAU MERK YG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA PEMALSUAN SURAT-SURAT HUTANG DAN SERTIFIKAT HUTANG ATAS BEBAN INDONESIA, DAERAH ATAU SEBAGIAN DARI DAERAH. KEJAHATAN JABATAN DALAM TITEL XXVIII BUKU KE-II YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI INDOESIA DI LUAR INDONESIA (PASAL 7) KEJAHATAN PELAYARAN YG TERCANTUM DALAM TITEL XXIX BUKU KE- II.

20. AZAS UNIVERSAL AZAS INI : PERATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERLAKU TERHADAP TINDAK PIDANA BAIK DILAKUKAN DI DALAM NEGRI/DI LUAR NEGERI, DAN JUGA BAIK DILAKUKAN OLEH WNI ATAUPUN WNA. TINDAK PIDANA DIMAKSUD SEBAGAIMANA DIATUS DALAM PASAL 4 SUB 2 KUHP (MENGENAI KEPENTINGAN NEGARA ASING)DAN PASAL 4 SUB 4 KUHP MENGENAI PEROMPAKAN DI LAUT. AZAS INI LEBIH DIKENAL DNG NAMA AZAS “DER WELTRECHTSPFLEGE” (AZAS MENGENAI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN HUKUM DUNIA) CONTOH: ORANG ASING DI INDONESIA MEMALSU MATA UANG NEGARANYA SENDIRI DAPAT DIADILI DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA.

21. CONTOH KASUS: SEORANG WNI TELAH DITUDUH MEMBUNUH KEKASIH BERSAMA ANAKNYA DI HONGKONG. SETELAH PERBUATAN YG DITUDUHKAN ITU IA KEMBALI KE INDONESIA DAN TERTANGKAP. DALAM KASUS INI ADA PERSOALAN EKSTRADISI. APAKAH PERLU ATAU HARUSKAH TERTUDUH ITU DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH HONGKONG? PEMERINTAH INDONESIA BERPENDIRIAN, ORANG TERSEBUT TIDAK DAPAT DISERAHKAN KE HONGKONG DAN KEMUDIAN DIA DIADILI DI INDONESIA. EXTRADISI MERUPAKAN BANTUAN HUKUM YG BERSIFAT INTERNASIONAL DGN BANTUAN HUKUM INI MAKA NEGARA ASING YG MERASA BERHAK UNTUK MENUNTUT SESEORANG YANG BERADA DI NEGARA INDONESIA, DAPAT MELAKUKAN HAKNYA ITU, DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA. UNTUK DAPAT MENYERAHKAN SEORANG PENJAHAT KE NEGARA LAIN HARUS ADA PERSETUJUAN ANTARA NEGERA-NEGARA YANG BERSANGKUTAN, DAN HARUS ADA UNDANG-UNDANGNYA YANG MENGATUR. CONTOH : UU TENTANG PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN MALAYSIA. EXTRADITIE ( Penyerahan )

22. KETENTUAN TENTANG WAKTU DIPERLUKAN UNTUK MENENTUKAN APAKAH UU DPAT DITERAPKAN THD TINDAK PIDANA YG TERJADI. KETENTUAN TENTANG TEMPAT DIPERLUKAN UNTUK MENETAPKAN APAKAH UU PIDANA INDONESIA DPT DIPERLAKUKAN, PENGADILAN MANA YG BERKOMPETEN UNTUK MENGADILI PELAKU. UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTI DAPAT DIGUNAKAN TIGA TEORI: TEORI PERBUATAN MATERIIL (PERBUATAN JASMANIAH) TEORI INSTRUMEN TEORI AKIBAT TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA ( locus delicti )

23. TINDAK PIDANA TENTANG ISTILAH TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA = Strafbaar feit : DALAM BEBERAPA UU DI INDONESIA Strafbaar feit DIGUNAKAN ISTILAH LAIN : PERISTIWA PIDANA PERBUATAN PIDANA PERBUATAN-PERBUATAN YG DAPAT DIHUKUM HAL YG DIANCAM DGN HUKUMAN PERBUATAN YG DAPAT DIKENAKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PARA SARJANA HUKUM BELUM MEMILIKI KESAMAAN PENGGUNAAN ISTILAH, AKAN TETAPI SEBENARNYA SUBSTANSINYA SAMA.

24. PENGERTIAN TINDAK PIDANA MERUPAKAN SUATU PENGERTIAN DASAR DLM HUKUM PIDANA. TINDAK PIDANA MERUPAKAN PNGERTIAN YURIDIS, LAIN HALNYA ISTILAH PERBUTANA JAHAT ATAU KEJAHATAN YG BISA DIARTIKAN SECARA YURIDIS ATAU KRIMINOLOGIS. PEMAHAMAN TENTANG TINDAK PIDANA PADA HAKEKATNYA MENYAKUT DUA HAL YAITU: PERBUATAN PIDANA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ( Criminal Responsibility/Criminal liability ) PANDANGAN INI DINAMAKAN DUALISTIC MENGENAI PERBUATAN PIDANA DAN MERUPAKAN PENYIMPANGAN DARI PANDANGAN YG BERSIFAT MONISTIC PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

25. D. SIMONS “ strafbaar feit adalah een strafbaar gestelde , onrechmatige , met schuld verband staande handeling van een toerekening svatbaar persoon ” ( Adalah pelanggaran tindakan yang dapat dihukum, melanggar hukum, terkait rasa bersalah dari orang yang tidak dapat dihukum ) UNSUR STRAFBAAR FEIT ADALAH : PERBUATAN MANUSIA (POSITIF/NEGATIF, BERBUAT/TIDAK BERBUAT ATAU MEMBIARKAN) DIANCAM DGN PIDANA ( Stratbaar gesteld ) MELAWAN HUKUM ( Onrechtmatig ) DILAKUKAN DGN KESALAHAN ( Met schuld in verband staand ) OLEH ORANG YG BERTANGGUNG JAWAB ( toerekeningsvatbaar persoon ) ALIRAN MONISTIC VAN HAMEL, E. MEZGER, KARNI, WIRJONO PRODJODIKORO, YG SELARAS DENGAN PENDAPAT D. SIMONS, YAITU TIDAK ADANYA PEMISAHAN ANTARA CRIMINAL ACT DAN CRIMINAL RESPONSIBILITY

26. H.B. VOS STRAFBAAR FEIT HANYA BERUNSURKAN : KELAKUAN MANUSIA DIANCAM PIDANA DALAM UU ALIRAN DUALISTIC W.P.J. POMPE STRAFBAAR FEIT ADALAH FEIT YANG DIANCAM PIDANA DALAM KETENTUAN UU STRAFBAAR FEIT PERBUATAN YG BERSIFAT MELAWAN HUKUM, DILAKUKAN DGN KESALAHAN DAN DIANCAM PIDANA. MOELJANTO PERBUATAN PIDANA SEBAGAI PERBUATAN YG DIANCAM DGN PIDANA BARANG SIAPA MELANGGAR LARANGAN TERSEBUT. UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA : PERBUATAN YG MEMENUHI RUMUSAN DALAM UU (SYARAT FORMIL) BERSIFAT MELAWAN HUKUM

27. SKEMA: MEMBERI GAMBARAN TTG UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA STRAFBAAR FEIT PERBUATAN ANCAMAN MELAWAN HUKUM KESALAHAN ORANG MAMPU BER-TANGGUNG JAWAB PIDANA a. SIMONS

28. b. MULJANTO PERBUATAN PIDANA KESALAHAN (PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA) PIDANA PERBUATAN MEMENUHI RUMUSAN UU SIFAT MELAWAN HUKUM

29. c . POMPE STRAFBAAR SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA PERBUATAN ANCAMAN PIDANA KESALAHAN

30. d. K ANTOROWITCZ VERBRECHEN KESALA HAN PIDANA PERBUATAN MEMENUHI RUMUSAN UU TAK ADA ALASAN PENGHA PUSAN KESALAHAN TAK ADA ALASAN PEMBENAR

31. e. VRIJ PIDANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM KESALAHAN UNSUR SUB SOCIAL

32. g. SUDARTO PIDANA PERBUATAN 1. MEMENUHI RUMUSAN UU ORANG SYARAT PEMIDANAAN 2. BERSIFAT MELAWAN HUKUM (TIDAK ADA ALASAN PEMBENAR) 3. KESALAHAN: MAMPU BERTANGGUNG JAWAB DOLUS ATAU CULPA (TIDAK ADA ALASAN PEMAAF)

33. DELIK FORMIL DAN DELIK MATERIL DELIK FORMIL ADALAH DELIK YANG PERUMUSANNYA MENITIK BERATKAN PADA PERBUATAN YANG DILARANG DAN DIANJCAM DENGAN PIDANA OLEH UNDANG-UNDANG ( DALAM HAL INI RUMUSAN DARI PERBUATAN SANGAT JELAS. MISALNYA, RUMUSAN YANG TERDAPAT DIDALAM PASAL 362 TENTANG PENCURIAN DELIK MATERIL ADALAH DELIK YANG PERUMUSANNYA MENITIK BERATKAN PADA AKIBAT YANG DILARANG DAN DIANCAM DENGAN PIDANA OLEH UNDANG-UNDANG. MISALNYA RUMUSAN YANG TERDAPAT DIDALAM PASAL 338 TENTANG PEMBUNUHAN

34. PENGERTIAN UNSUR DELIK PANDANGAN MONISTIS, (ANDI ZAINAL ABIDI FARID, 1983: 46) MERUMUSKAN BAHWA “SEMUA UNSURE PIDANA ADALAH SAMA DENGAN SYARAT PEMIDANAAN ORANG YANG MELAKUKAN PERISTIWA PIDANA DENGAN MEMPERHATIKAN SEMUA UNSUR PERISTIWA PIDANA”. ADAPUN UNSUR-UNSUR DELIK MENURUT PANDANGAN MONISTIS, (ANDI ZAINAL ABIDIN FARID, 1983: 47) ADALAH: MENCOCOKI RUMUSAN DELIK ADANYA SIFAT MELAWAN HUKUM TIDAK ADA DASAR PEMAAF ADANYA KESALAHAN YANG MELIPUTI DOLUS DAN CULPA.

35. PENGERTIAN UNSUR DELIK MENURUT ALIRAN DUALISTIS, (ANDI ZAINAL ABIDIN FARID, 1983: 47) ADALAH SEBAGAI BERIKUT: PERBUATAN ITU MENCOCOKI RUMUSAN DELIK (UNDANG-UNDANG) PERBUATAN ITU MELAWAN HUKUM TIDAK DASAR PEMBENAR ALIRAN INI MEMISAHKAN UNSUR DELIK YAKNI UNSUR PEMBUATAN DAN UNSUR PERBUATAN. UNSUR PEMBUATAN MELIPUTI: KESALAHAN YANG TERDIRI DARI DOLUS DAN CULPA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN TIDAK ADA ALAS PEMAAF. UNSUR PERBUATAN MELIPUTI: PERBUATAN ITU HARUS MENCOCOKI RUMUSAN DELIK PERBUATAN ITU HARUS MELAWAN HUKUM TIDAK ADA ALASAN PEMBENAR

36. UNSUR-UNSUR DELIK BERDASARKAN ANALISIS UNSUR SUBJEKTIF, ADALAH UNSUR YANG BERASAL DARI DALAM DIRI PELAKU. ASAS HUKUM PIDANAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA HUKUMAN KALAU TIDAK ADA KESALAHAN KESALAHAN YANG DIMAKSUD ADALAH KESALAHAN YANG DI AKIBATKAN OLEH KESENGAJAAN KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD KESENGAJAAN DENGAN KEINSAFAN PASTI KESENGAJAAN DENGAN KEINSAFAN AKAN KEMUNGKINAN KEALPAAN ADALAH BENTUK KESALAHAN YANG LEBIH RINGAN DARI KESENGAJAAN TAK BERHATI-HATI DAPAT MENDUGA AKIBAT PERBUAT ITU

37. UNSUR OBJEKTIF UNSUR OBJEKTIF MERUPAKAN UNSUR DARI LUAR DIRI PELAKU YANG TERDIRI DARI : PERBUATAN MANUSIA BERUPA : ACT, YAKNI PERBUATAN AKTIF ATAU PERBUATAN POSITIF OMISSION, YAKNI PERBUATAN PASIF ATAU PERBUATAN NEGATIF, YAITU PERBUATAN YANG MENDIAMKAN ATAU MEMBIARKAN AKIBAT(RESULT) PERBUATAN MANUSIA AKIBAT TERSEBUT MEMBAHAYAKAN ATAU MERUSAK, BAHKAN MENGHILANGKAN KEPENTINGAN-KEPENTINGAN YANG DIPERTAHANKAN OLEH HUKUM, MISALNYA NYAWA, BADAN, KEMERDEKAAN, HAK MILIK DSB. KEADAAN-KEADAAN ( CIRCUMSTANCES ) KEADAAN PADA SAAT DILAKUKAN DAN KEADAAN SETELAH PERBUATAN DILAKUKAN SIFAT DAPAT DIHUKUM DAN SIFAT MELAWAN HUKUM BERKENAAN DENGAN ALASAN YANG MEMBEBASKAN PELAKU DARI HUKUMAN DAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM BAIK BERSIDAT LARANGAN ATAU PERINTAH

38. MELAWAN HUKUM (UNLAWFULNES/ONRECHMATIGE DAAD/WEDERRECHTELIJK) ONRECHMATIGE TIDAK LAGI HANYA BERARTI APA YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM SI PELAKU, MELAINKAN JUGA APA YANG BERTENTANGAN BAIK DENGAN TATASUSILA MAUPUN KEPATUTAN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT. WEDERRECHTELIJK ( MELAWAN HUKUM) : MELAWAN HUKUM DALAM ARTI MATERIL BUKAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG AKAN TETAPI BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM YANG TERDAPAT DALAM LAPANGAN HUKUM MELAWAN HUKUM DALAM ARTI FORMIL MEMENUHI SEMUA UNSUR YANG TERDAPAT DALAM RUMUSAN SUATU DELIK MENURUT UNDANG-UNDANG

39. SIFAT DAPAT DIHUKUM STRAFUITSLUITINGSGRONDEN :YAITU HAL-HAL ATAU KEADAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN ORANG YANG TELAH MELAKUKAN SESUATU YANG DENGAN TEGAS DILARANG DAN DIANCAM DENGAN HUKUMAN OLEH UNDANG-UNDANG (DELIK) TIDAK DAPAT DIHUKUM, DALAM ARTIAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. SYARAT-SYARAT SESEORANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN JIWA ORANG HARUS DEMIKIAN RUPA SEHINGGA IA MENGERTI MENGINSAFI NILAI DARI PERBUATANNYA ORANG HARUS MENGINSAFI BAHWA PERBUATANNYA MENURUT TATA CARA KEMASYARAKATAN ADALAH DILARANG ORANG HARUS DAPAT MENENTUKAN KEHENDAKNYA TERHADAP PERBUATANNYA

40. ONTOEREKENINGSBAARHEID (PERBUATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ) PASAL 44 AYAT 1 KUHP TIDAK DAPAT DIHUKUM BARANG SIAPA MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN PADANYA OLEH KARENA PERTUMBUHAN AKAL SEHATNYA YANG TIDAK SEMPURNA, ATAU KARENA GANGGUAN PENYAKIT PADA KEMAMPUAN AKAL SEHATNYA . PASAL 48 KUHP TIADA BOLEH DIHUKUM BARANG SIAPA MELAKUKAN PERBUATAN KARENA TERDORONG OLEH SUATU SEBAB YANG MEMAKSA. PASAL 50 KUHP TIDAK BOLEH DIHUKUM BARANG SIAPA MELAKUKAN PERBUATAN UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG

41. CONTOH UNSUR-UNSUR DELIK BARANG SIAPA MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD HENDAK MEMILIKINYA DENGAN MELAWAN HUKUM, DIHUKUM KARENA BERSALAH TENTANG PENCURIAN ... DAN SETERUSNYA. DARI KETENTUAN DIATAS UNSUR-UNSUR PENCURIAN ADALAH : BARANG SIAPA MENGAMBIL SESUATU BARANG BARANG ITU SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MEMILIKINYA DENGAN MELAWAN HUKUM

42. DELIK KEJAHATAN & PELANGGARAN DALAM KUHP PERBUATAN-PERBUATAN PIDANA MENURUT SISTEM KUHP DIBAGI ATAS KEJAHATAN (MISDRIJVEN) DAN PELANGGARAN (OVERTREDINGEN). PEMBAGIAN TERSEBUT DIDASARKAN ATAS PERBEDAAN PRINSIPIL. PEMBAGIAN KEJAHATAN DISUSUN DALAM BUKU II KUHP DAN PELANGGARAN DISUSUN DALAM BUKU III KUHP. UNDANG-UNDANG HANYA MEMBERIKAN PENGGOLONGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN, AKAN TETAPI TIDAK MEMBERIKAN ARTI YANG JELAS. KEJAHATAN MERUPAKAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN HUKUM, SEDANGKAN PELANGGARAN MERUPAKAN PERBUATAN YANG TIDAK MENTAATI LARANGAN ATAU KEHARUSAN YANG DITENTUKAN OLEH PENGUASA NEGARA. ADA TIGA MACAM KEJAHATAN YANG DIKENAL DALAM KUHP YAKNI: KEJAHATAN TERHADAP NEGARA. SEBAGAI CONTOHNYA ADALAH PENYERANGAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN YANG TERDAPAT PADA PASAL 104 KUHP, PENGANIAYAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN PADA PASAL 131 KUHP, PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PASAL 134 KUHP.

43. KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA MISALNYA PENCURIAN PADA PASAL 362 S/D 367 KUHP, PEMERASAN PADA PASAL 368 S/D 371 KUHP, PENIPUAN PADA PASAL 406 S/D 412 KUHP. MENURUT UNDANG-UNDANG PENCURIAN ITU DIBEDAKAN ATAS LIMA MACAM PENCURIAN YAITU:(A) PENCURIAN BIASA PADA APSAL 362 KUHP, (B) PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA PASAL 363 KUHP, (C) PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA PASAL 365 KUHP, (D) PENCURIAN RINGAN PADA PASAL 364 KUHP, (E) PENCURIAN DALAM KALANGAN KELUARGA PADA PASAL 367 KUHP. KEJAHATAN TERHADAP BADAN DAN NYAWA ORANG SEMISAL PENGANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN. PELANGGARAN YAITU PERBUATAN-PERBUATAN YANG SIFAT MELAWAN HUKUMNYA BARU DAPAT DIKETAHUI SETELAH ADA WET YANG MENENTUKAN DEMIKIAN.

44. DELIK KEJAHATAN & PELANGGARAN DALAM KUHP PELANGGARAN DIBAGI TIGA MACAM YAKNI: PELANGGARAN TENTANG KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, BARANG DAN KESEHATAN UMUM. MISALNYA, KENAKALAN YANG ARTINYA SEMUA PERBUATAN ORANG BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DITUJUKAN PADA ORANG ATAU BINATANG ATAU BARANG YANG DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA ATAU KERUGIAN ATAU KERUSUHAN YANG TIDAK DAPAT DIKENAKAN DALAM PASAL KHUSUS DALAM KUHP. PERBEDAAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN: PIDANA PENJARA HANYA DIANCAMKAN PADA KEJAHATAN SAJA JIKA MENGHADAPI KEJAHATAN MAKA BENTUK KESALAHAN (KESENGAJAAN ATAU KEALPAAN) YANG DIPERLUKAN DISITU, HARUS DIBUKTIKAN OLEH JAKSA, SEDANGKAN JIKA MENGHHADAPI PELANGGARAN HAL ITU TIDAK USAH. PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN PELANGGARAN TIDAK DAPAT DIPIDANA (PASAL 54 ). TENGGANG KADALUWARSA, BAIK UNTUK HAK MENENTUKAN MAUPUN HAK PENJALANAN PIDANA BAGI PELANGGARAN PIDANA SATU TAHUN, SEDANGKAN KEJAHATAN DUA TAHUN.

45. PERBEDAAN KEJAHATAN DENGAN PELANGGARAN DALAM KUHP DIATUR DALAM BUKU KEDUA PASAL 104 S.D 488 TERGOLONG SEBAGAI DELIK BERAT, HUKUMAN LEBIH BERAT DI BANDING PELANGGARAN . JENIS ANCAMAN HUKUMANNYA TIDAK TERBATAS, SEMUA MACAM HUKUMAN ( HUKUMAN MATI, PENJARA, LARANGAN, DENDA, PERAMPASAN BARANG, PENCABUTAN HAK ) DAPAT DIJATUHI ATAS DIRI PELAKU KEJAHATAN. DALAM KUHP DIATUR DALAM BUKU KETIGA PASAL 489 S/D 564. TERGOLONG DELIK RINGAN HUKUMANNYA LEBIH RINGAN DIBANDING KEJAHATAN. JENIS ANCAMAN HUKUMANNYA HANYA TERBATAS PADA HUKUMAN DENDA DAN KURUNGAN SAJA.

46. TINDAK PIDANA PENGHINAAN

47. TINDAK PIDANA OBJEK HUKUM BERGANTUNG PADA KEPENTINGAN HUKUM APA YANG HENDAK DI LINDUNGI OBJEK-OBJEK MENGENAI SUBJEK HUKUM (ORANG & BADAN) OBJEK-OBJEK MENGENAI OBJEK HUKUM (BENDA-BENDA & HAK) PASAL 310 KUHP KEJAHATAN PENISTAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK KEHORMATAN OBJEK RASA/PERASAAN OBJEK TUBUH OBJEK KEBEBASAN / KEMERDEKAAN MENYERANG ATAU MEMPERKOSA KETENTRAMAN DAN KEDAMAIAN BATIN ORANG

48. RASA / PERASAAN YANG DIMILIKI MANUSIA YANG DILINDUNGI HUKUM PRIBADI KELOMPOK KELOMPOK / KOMUNAL ATAU BERSAMA RASA HARGA DIRI DAN MARTABAT SEBAGAI PEMELUK SUATU AGAMA RASA HARGA DIRI MENGENAI KEHORMATAN DAN MARTABAT SEBAGAI BANGSA RASA HARGA DIRI MENGENAI KEHORMATAN NAMA BAIK PADA PENGHINAAN / BELEEDIGING DAN BENTUK2NYA

49. APA ITU PENGHINAAN ? PASAL 310 (1) KUHP APAKAH PENGHORMATAN APAKAH NAMA BAIK PERBUATAN MENYERANG RASA HARGA DIRI DI BIDANG NAMA BAIK ORANG DENGAN CARA MENUDUHKAN SESUATU PERBUATAN TERHADAP ORANG ITU, YANG MAKSUDNYA TERANG AGAR DIKETAHUI OLEH UMUM. UNSUR AGAR DIKETAHUI UMUM : MENCERMAKAN DAN MENJATUHKAN HARKAT DAN MARTABAT ATAU HARGA DIRI ORANG YANG DI TUJU ORANG ITU DIPERMALUKAN, DISAKITI HATINYA, DIPERBUAT BATINNYA TERSIKSA AKIBAT PENGHINAAN, BERSIFAT PENDERITAAN BATIN ( IMMATERIIL ) KEHORMATAN ( EER ) DAPAT DIBERIKAN BATASAN, ADALAH HARGA DIRI ATAU HARKAT DAN MARTABAT YANG DIMILIKI OLEH ORANG YANG DISANDARKAN PADA TATA ATAU NILAI-NILAI (ADAB) KESOPANAN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT. ARTI TATA ADALAH NILAI-NILAI YANG BAIK (ADAB) YANG HIDUP SERTA DIJUNJUNG TINGGI DAN DIPERTAHANKAN OLEH MASYARAKAT

50. KUALIFIKASI PENGHINAAN 310 (2) 310 (1) 311 (2) 315 317 (1) 318 (1) 320 & 321 PENCEMARAN TERTULIS PENCEMARAN (SMAAD) / PENISTAAN FITNAH (LATTEN) PENGHINAAN RINGAN PENGADUAN FITNAH MENIMBULAK PRASANGKA PALSU ORANG YANG SUDAH MATI

51. PENGHINAAN KHUSUS UU 32 / 2002 PENYIARAN 10 BENTUK / MACAM TP PENYIARAN PSL 57, 58, 59 PENGHINAAN KHUSUS PSL 36 (5) HURUF a JO PSL 57 HURUF a PSL 36 (6) JO PASAL 57 HURUF e PASAL 57 DIPIDANA DENGAN PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN / ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) UNTUK PENYIARAN RADIO DAN DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING BANYAK 5 (LIMA) TAHUN DAN/ ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) UNTUK PENYIARAN TELEVISI PASAL 36 ISI SIARAN WAJIB MENGANDUNG INFORMASI : PENDIDIKAN HIBURAN INTELEKTUALITAS WATAK DAN MORAL KEMAJUAN DAN KEKUATAN BANGSA NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA INDONESIA 60 % ACARA BERASAL DARI DALAM NEGERI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KHALAYAK KHUSUS (ANAK-ANAK DAN REMAJA) MENYIARKAN PADA WAKTU YANG TEPAT MENJAGA NETRALITAS TIDAK MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN GOLONGAN TERTENTU ISI SIARAN DILARANG : FITNAH, MENGHASUT, MENYESATKAN, BOHONG, UNSUR KEKERASAN, CABUL, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN NARKOBA, RAS, MERENDAHKAN / MELECEHKAN MARTABAT MANUSIA

52. SUBJEK HUKUM TP PENYIARAN PERTAMA KEDUA SUBJEK HUKUM ORANG YANG DAPAT DI BEBANI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGI PEMBUAT TP. DILUAR KUHP KOORPORASI DAPAT MENJADI SUBJEK HUKUM TP DENGAN PEMBATASAN-PEMBATASAN TERTENTU. DIANGGAP SEBAGAI PERKECUALIAN ASALKAN DIRUMUSKAN SECARA TEGAS, BATAS DAN UKURAN-UKURANNYA. ORANG YANG DIBEBANI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ADALAH SIAPA YANG PERBUATANNYA MENYEBABKAN TIMBULNYA TP SESUAI DENGAN BUNYI DARI MASING-MASING RUMUSAN TP ORANG INI DISEBUT SEBAGAI PEMBUAT TUNGGAL ( DADER ) TERMASUK SIAPA-SIAPA YANG PUNYA ANDIL DAN PERAN TIMBULNYA TP ORANG-ORANG YANG TERAKHIR DIBEBANI TANGGUNG JAWAB PIDANA BERDASARKAN KETENTUAN PENYERTAAN (PSL. 55-57 KUHP)

53. PENGHINAAN KHUSUS UU 19 / 2016 ATAS PERUBAHAN UU 11 / 2008 (ITE) PASAL 27 (3) PASAL 45 (1) SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENSTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK. SETIAP ORANG YANG MEMENUHI UNSUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3) ATAU AYAT (4) DIPIDANA DENGA PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH UNSUR OBJEKTIF PERBUATAN : MENDISTRIBUSIKAN, MENSTRANSMISIKAN, MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA MELAWAN HUKUM : TANPA HAK OBJEKNYA : INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK YG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK UNSUR SUBJEKTIF KESALAHAN : DENGAN SENGAJA

54. PASAL 170 KUHP PENGEROYOKAN DAN PENGERUSAKAN BARANG SIAPA DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG DI ANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN 6 BULAN UNSU R-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : BARANG SIAPA BERSAMA -SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG DIMUKA UMUM ANCAMAN HUKUMAN : MENYEBABKAN LUKA MAKSIMUM 7 TAHUN PENJARA. MENYEBABKAN LUKA BERAT MAKSIMUM 9 TAHUN PENJARA. MENYEBABKAN MATI MAKSIMUM 12 TAHUN PENJARA .

55. PASAL 187 KUHP MENDATANGKAN BAHAYA BAGI KEAMANAN / MEMBAKAR, PELEDAKAN BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENIMBUKAN KEBAKARAN, LEDAKAN, ATAU BANJIR, DIANCAM DENGAN ... UNSUR -UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MEMBAKAR, MELEDAKKAN / MENJADIKAN LETUSAN ATAU MENGAKIBATKAN KEBANJIRAN. MENDATANGKAN BAHAYA UMUM, BAHAYA MAUT ATAU ADA ORANG MATI. DENGAN SENGAJA. ANCAMAN HUKUMAN : BAHAYA BAGI BARANG MAKSIMUM 12 TAHUN PENJARA. BAHAYA MAUT BAGI ORANG MAKSIMUM 13 TAHUN PENJARA. BAHAYA MAUT DAN ORANG MATI MAKSIMUM SEUMUR HIDUP ATAU 20 TAHUN PENJARA BILA PERBUATAN ITU KARENA, LALAI / KESALAHANNYA ( P A S A L 188 KUHP ) DENGAN ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 5 TAHUN PENJARA.

56. PASAL 209 KUHP MENYOGOK / MENYUAP DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN 8 BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH : BARANG SIAPA MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA SEORANG PEJABAT DENGAN MAKSUD MENGGERAKKANNYA UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA BARANG SIAPA MEMBERI SESUATU KEPADA SEORANG PEJABAT KARENA ATAU BERHUBUNG DENGAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN, DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN DALAM JABATANNYA UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MEMBERI HADIAH / PERJANJIAN. SEORANG PEGAWAI NEGERI . U N T U K MENGALPAKAN / MELAKUKAN PEKERJAAN YG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 2 TAHUN 8 BULAN PENJARA.

57. PASAL 220 KUHP LAPORAN PALSU BARANG SIAPA MEMBERITAUKAN ATAU MENGADUKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN SUATU PERBUATAN PIDANA, PADAHAL MENGETAHUI BAHWA ITU TIDAK DILAKUKAN, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 TAHUN 4 BULAN. UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MEMBERITAHUKAN / MENGADUKAN. PERBUATAN YANG DAPAT DI HUKUM. PERBUAATN ITU SEBENARNYA TIDAK ADA ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 1 TAHUN 4 BULAN PENJARA.

58. PASAL 221 KUHP MENYEMBUNYIKAN PENJAHAT / KEJAHATAN DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 9 BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENYEMBUNYIKAN ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU YANG DITUNTUT KARENA KEJAHATAN, ATAU BARANG SIAPA MEMBERI PERTOLONGAN KEPADANNYA UNTUK MENGINDARI PENYIDIKAN ATAU PENAHANAN OLEH PEJABAT KEHAKIMAN ATAU KEPOLISIAN, ATAU OLEH ORANG LAIN YANG MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG TERUS- MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU DISERAHI MENJALANKAN JABATAB KEPOLISIAN. BARANG SIAPA SETELAH DILAKUKAN SUATU KEJAHATAN DAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENUTUPINYA, ATAU UNTUK MENGHALANG-HALANGI ATAU MEMPERSUKAR PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN, MENGANCURKAN, MENGHILANGKAN, MENYEMBUNYIKAN BENDA-BENDA TERHADAP MANA ATAU DENGAN MANA KEJAHATAN DILAKUKAN ATAU BEKAS-BEKAS KEJAHATAN LAINNYA, ATAU MENARIKNYA DARI PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEHAKIMAN ATAU KEPOLISIAN MAUPUN OLEH ORANG LAIN, YANG MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG TERUS-MENERUS UNTUK SEMENTARA WAKTU DISERAHI MENJALANKAN JABATAN KEPOLISIAN.

59. ATURAN DI ATAS TIDAK BERLAKU BAGI ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT DENGAN MAKSUD UNTUK MENGHINDARKAN ATAU MENGHALAUKAN BAHAYA PENUTUPAN TERHADAP SEORANG KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA GARIS LURUS ATAU DALAM GARIS MENYIMPANG DERAJAT KEDUA ATAU KETIGA, ATAU TERHADAP SUAMI/ISTRINYA ATAU BEKAS SUAMI/ISTRINYA. UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MENYEMBUNYIKAN PENJAHAT / MENGHILANGKAN BUKTI ATAU BEKAS KEJAHATAN ATAU MENOLONG AGAR MELARIKAN DIRI. MENGHINDARKAN PENANGKAPAN / PEMERIKSAAN / PENAHANAN ATAU MENGHALANG-HALANGI / MENYUSAHKAN PEMERIKSAAN OLEH YANG BERWAJIB. DENGAN SENGAJA. OLEH PEJABAT KEPOLISIAN / KEHAKIMAN. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 9 TAHUN PENJARA.

60. PASAL 244 KUHP MEMALSUKAN MATA UANG BARANG SIAPA MENIRU ATAU MEMALSUKAN MATA UANG ATAU KERTAS YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA ATAU BANK, DENGAN MAKSUD UNTUK MENGEDARKAN ATAU MENYURUH MENGEDARKAN MATA UANG ATAU UANG KERTAS ITU SEBAGAI ASLI DAN TIDAK DIPALSU, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA BELAS TAHUN. UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MENIRU / MEMALSUKAN. UANG / UANG KERTAS NEGARA / UANG KERTAS BANK. MENGEDARKAN / MENYURUH MENGEDARKAN, SEAKAN-AKAN UANG ASLI. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 15 TAHUN PENJARA.

61. PASAL 263 KUHP MEMBUAT SURAT PALSU BARANG SIAPA MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SUATU HAK,PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG, ATAU YANG DIPERUNTUKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SUATAU HAL DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN UNTUK MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DIPALSUKAN,DIANCAM JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN, KARENA PEMALSUAN SURAT, DENGAN PENJARA PALING LAMA ENAM TAHUN. DIANCAM DENGAN PIDANA YANG SAMA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI, JIKA SURAT ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN. UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MENERBITKAN HAK, PERJANJIAN, MEMBEBASKAN HUTANG ATAU KETERANGAN BAGI SUATU PERBUATAN. SEOLAH-OLAH SURAT TERSEBUT ASLI ATAU TIDAK DIPALSUKAN. MENDATANGKAN KERUGIAN. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 6 TAHUN PENJARA.

62. PASAL 281 KUHP KEJAHATAN TERHADAP KESOPANAN DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA DUA TAHUN DELAPAN BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH: BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA MELANGGAR KESUSILAAN BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA DAN DI DEPAN ORANG LAIN YANG ADA DI SITU BERTENTANGAN DENGAN KEHENDAKNYA, MELANGGAR KESUSILAAN. UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : KESOPANAN / KESUSILAAN MERUSAK KESOPANAN / KESUSILAAN DI MUKA UMUM DENGAN SENGAJA ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 2 TAHUN 8 BULAN PENJARA.

63. PASAL 284 KUHP PERZINAAN DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA SEMBILAN BULAN : SEORANG PRIA YANG TELAH KAWIN YANG MELAKUKAN GENDAK ( OVERSPEL), PADAHAL DIKETAHUI BAHWA PASAL 27 BW BERLAKU BAGINYA, SEORANG WANITA YANG TELAH KAWIN YANG MELAKUKAN GENDAK SEORANG WANITA TIDAK KAWIN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU, PADAHAL DIKETAHUI OLEHNYA BAHWA YANG TURUT BERSALAH TELAH KAWIN DAN PASAL 27 BW BERLAKU BAGINYA. TIDAK DILAKUKAN PENUNTUTAN MELAINKAN ATAS PENGADUAN/SUAMI/ISTRI YANG TERCEMAR, DAN BILA MANA BAGI MEREKA BERLAKU PASAL 27 BW, DALAM WAKTU TIGA BULAN DIIKUTI DENGAN PERMINTAAN CERAI ATAU PISAH-MEJA DAN RANJANG KARENA ALASAN ITU JUGA TERHADAP PENGADUAN INI TIDAK BERLAKU PASAL 72, 73, DAN 75. PENGADUAN DAPAT DITARIK KEMBALI SELAMA PEMERIKSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN BELUM DIMULAI. JIKA BAGI SUAMI ISTRI BERLAKU PASAL 27 BW, PENGADUAN TIDAK DIINDAHKAN SELAMA PERKAWINAN BELUM DIPUTUSKAN KARENA PERCERAIAN ATAU SEBELUM PUTUSAN PISAH MEJA DAN TEMPAT TIDUR MENJADI TETAP.

64. UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MERUSAK KESOPANAN / KESUSILAAN ( BERSETUBUH ) SALAH SATU / KEDUA-DUANYA TELAH BERISTRI / BERSUAMI SALAH SATU BERLAKU PASAL 27 KUH PERDATA. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 9 BULAN PENJARA. BILA PERSETUBUHAN ITU DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN ANACAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, PERKOSAAN (PASAL 285 KUHP)

65. PASAL 310 KUHP MERUSAK KEHORMATAN / NAMA BAIK / MENISTAKAN / PENCEMARAN NAMA BAIK BARANGSIAPA SENGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SEORANG DENGAN MENGUNDUHKAN SUATU HAL, YANG MAKSUDNYA TERANG SUPAYA HAL ITU DIKETAHUI UMUM, DIANCAM KARENA PENCEMARAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA SEMBILAN BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMAPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH. JIKA HAL ITU DILAKUKAN DENGAN TULISAN ATAU GAMBARAN YANG DISIARKAN, DIPERTUNJUKAN ATAU DITEMPEL DIMUKA UMUM, MAKA DIANCAM KARENA PENCEMARAN TULIS DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA SATU TAHUN EMPAT BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH. TIDAK MERUPAKAN PENCEMARAN ATAU PENCEMARAN TERTULIS, JIKA PERBUATAN JELAS DILAKUKAN DEMI KEPENTINGAN UMUM ATAU KARENA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI. UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MENUDUH MELAKUKAN SUATU PERBUATAN AGAR DIKETAHUI ORANG BANYAK. MERUSAK KEHORMATAN / NAMA BAIK SESEORANG. DENGAN SENGAJA. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 1 TAHUN 4 BULAN PENJARA.

66. PASAL 351 KUHP PENGANIAYAAN PENGANIAYAAN DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA DUA TAHU DELAPAN BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH JIKA PERBUATAN MENJGAKIBATKAN LUKA – LUKA BERAT YANG BERSALAH DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN JIKA MENGAKIBATKAN MATI DIANCAM DENGAN PIDANA PALING LAMA TUJUH TAHUN DENGAN PENGANIYAYAAN DISAMAKAN SENGAJA MERUSAK KESEHATAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN INI TIDAK PIDANA UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : PERBUATAN MEMUKUL, MENEMPELENG ATAU MEMOTONG, MENUSUK, MENGIRIS, DLL MERUSAKKAN KESEHATAN ATAU MENGAKIBATKAN PENDERITAAN ORANG LAIN, DENGAN SENGAJA. ANCAMAN HUKUMAN : PENGANIAYAAN BIASA MAKSIMUM 2 TAHUN PENJARA. LUKA BERAT MAKSIMUM 5 TAHUN PENJARA. MATI MAKSIMUM 7 TAHUN PENJAR A

67. PASAL 338 KUHP PEMBUNUHAN BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DIANCAM KARENA PEMBUNUHAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA BELAS TAHUN. UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : PERBUATAN KEKERASAN / MAKAR MATI, MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN DENGAN SENGAJA. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 15 TAHUN

68. PASAL 328 KUHP PENCULIKAN BARANG SIAPA MEMBAWA PERGI SEORANG DARI TEMPAT KEDIAMANANNYA ATAU TEMPAT TINGGALNYA SEMENTARA DENGAN MAKSUD UNTUK MENEMPATKAN ORANG ITU SECARA MELAWAN HUKUM DIBAWAH KEKUASAANNYA ATAU KEKUASAAN ORANG LAIN, ATAU UNTUK MENEMPATKAN DIA DALAM KEADAAN SENGSARA, DIANCAM KARENA –PENCULIKAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA DUA BELAS TAHUN UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MEMBAWA PERGI SESEORANG DARI TEMPAT KEDIAMANNYA ATAU TEMPAT TINGGALNYA SEMENTARA. MENJADIKAN TERLANTAR. MENEMPATKAN DALAM KEKUASANNYA ATAU KEKUASAAN ORANG LAIN MELAWAN HAK. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 15 TAHUN PENJARA.

69. PASAL 328 KUHP PENCULIKAN PENCULIKAN TERHADAP SEORANG PEREMPUAN : BELUM DEWASA, ATAS KEMAUANNYA, TANPA IZIN ORANG TUA, DENGAN MAKSUD DINIKAHI ATAU TDK DINIKAHI ( PASAL 332 AYAT 1 ) DENGAN TIPU MUSLIHAT, KEKERASAN ATAU ANCAMAN DGN ANCAMAN ( PASAL 332 AYAT 2 ) SENGAJA MENAHAN ATAU MERAMPAS KEMERDEKAAN ATAU MEMBAWA PERGI ( PASAL 333 KUHP ) ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 8 TAHUN PENJARA. MENIMBULKAN LUKA BERAT 9 TAHUN PENJARA MENYEBABKAN MATI 12 TAHUN PENJARA.

70. PASAL 334, 335 & 336 KUHP PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN PASAL 334 BARANGSIAPA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN SEORANG DIRAMPAS KEMERDEKAANNYA SECARA MELAWAN HUKUM, ATAU DITERUSKANNYA PERAMPASAN KEMERDEKAAN YANG DEMIKIAN, DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA TIGA BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK TIGA RATUS RUPIAH JIKA PERBUATAN ITU MENYEBABKAN LUKA – LUKA BERAT, MAKA YANG BERSALAH DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA SEMBILAN BULAN. JIKA MENGAKIBATKAN MATI, DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA SATU TAHUN PASAL 335 DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA SATU TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH DALAM HAL SEBAGAIMANA DIRUMUSKAN DALAM BUTIR 2 KEJAHATAN HANYA DITUNTUT ATAS PENGADUAN ORANG YANG TERKENAL

71. PASAL 336 DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA DUA TAHUN DELAPAN BULAN, BARANG SIAPA MENGANCAM DENGAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG SECARA TERANG – TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA DENGAN SUATU KEJAHATAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI KEAMANAN ORANG ATAU BARANG, DENGAN PERKOSAAN ATAU PERBUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DENGAN SUATU KEJAHATAN TERHADAP NYAWA, DENGAN PENGANIYAAN BERAT ATAU DENGAN PEMBAKARAN. BILAMAN ANCAMAN DILAKUKAN SECARA TERTULIS DAN DENGAN SYARAT TERTENTU, MAKA DIKENAKAN PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN UNSUR -UNSUR YG DIPERSYARATKAN : PERBUATAN YG KARENA KESALAHANNYA HINGGA ORANG LAIN JD TERTAHAN ATAU TERUS TERTAHAN DGN MELAWAN HAK. ANCAMAN HUKUMAN ( PASAL 334 KUHP ) MAKSIMUM 3 BULAN. MAKSIMUM 9 BULAN, JIKA MENYEBABKAN LUKA BERAT. MAKSIMUM 1 TAHUN, JIKA MENYEBABKAN KEMATIAN. PERBUATAN YG DGN MELAWAN HAK MEMAKSA ORANG LAIN UTK MELAKUKAN ATAU TDK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN BARANG SESUATU APA, DGN CARA KEKERASAN ATAU PERBUATAN YG TDK MENYENANGKAN, ANCAMAN KEKERASAN, ANCAMAN DGN PERBUATAN TDK MENYENANGKAN, AKAN MELAKUKAN SESUATU BAIK TERHDP ORANG ITU MAUPUN ORANG LAIN.

72. PASAL 334, 335 & 336 KUHP PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN MEMAKSA ORANG LAIN DGN ANCAMAN PENISTAAN LISAN ATAU TULISAN SUPAYA IA MELAKUKAN ATAU TDK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN BARANG SESUATU APA. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 1 TAHUN PENJARA ( PASAL 335 KUHP ) PERBUATAN PENGANCAMAN KPD ORANG LAIN ATAU BARANG, DGN KEKERASAN DIMUKA UMUM MEMAKAI KEKUATAN BERSAMA , DGN SUATU KEJAHATAN YG MENDATANGKAN BAHAYA, DGN MEMAKSA ATAU DGN PERBUATAN TDK SOPAN, DGN PENGANIAYAAN BERAT ATAU DGN PEMBAKARAN. ANCAMAN HUKUMAN ( PASAL. 336 KUHP ) MAKSIMUM 2 TAHUN 8 BULAN. MAKSIMUM 5 TAHUN, JIKA DILAKUKAN DGN TULISAN.

73. PASAL 359 - 369 KUHP KARENA KESALAHANNYA MENGAKIBATKAN ORANG MATI ATAU LUKA BARANG SIAPA KARENA KESALAHANNYA ( KEALPAANNYA ) MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN ATAU PIDANA KURUNGAN PALING LAMA SATU TAHUN UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : DLM HAL KECELAKAAN LALIN, KECELAKAAN MENGGUNAKAN SAJAM / SENPI DSB. MENYEBABKAN ORANG MATI ATAU LUKA. KARENA KESALAHNNYA / KELALIANNYA. ANCAMAN HUKUMAN : MENYEBABKAN ORANG MATI & LUKA BERAT MAKSIMUM 5 TAHUN PENJARA. MENYEBABKAN PENDERITAAN MAKSIMUM 9 BULAN PENJARA.

74. PASAL 362 KUHP PENCURIAN BARANG SIAPA MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHANNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MEMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, DIANCAM KARENA PENCURIAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK SEMBILAN RATUS RUPIAH UNSUR-UNSUR YG DIPERSYARATKAN : MENGAMBIL DENGAN MAKSUD INGIN DIMILIKI SESUATU BARANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN MELAWAN HAK ( BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ) ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 5 TAHUN PENJARA

75. PASAL 368 KUHP PEMERASAN BARANG SIAPA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELWAN HUKUM, MEMAKSA SEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMANAN KEKERASAN UNTUK MEMBERIKAN BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG ITU ATAU ORANG LAIN, ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG, DIANCAM KARENA PEMERASAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA SEMBILAN TAHUN KETENTUAN PASAL 365 AYAT KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT BERLAKU BAGI KEJAHATAN INI UNSUR-UNSUR YANG DIPERSYARATKAN : MEMAKSA ORANG LAIN DGN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN. UTK MEMBERIKAN SESUATU BARANG YG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN, ATAU MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUS HUTANG. MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN. MELAWAN HUKUM. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 9 TAHUN PENJARA.

76. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELWAN HUKUM MEMILKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBGAIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN DIANCAM KARENA PENGGELAPAN, DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK SEMBILAN RATUS RUPIAH UNSUR-UNSUR DIPERSYARATKAN : SENGAJA MEMILIKI. SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK KEPUNYAAN ORANG LAIN. BARANG ITU DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA ORANG LAIN. MELAWAN HUKUM. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 9 TAHUN PENJARA. PASAL 372 KUHP PENGGELAPAN

77. BARANG SIAPA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN MENGGERAKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANNYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG DIANCAM KARENA PENIPUAN DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT TAHUN UNSUR-UNSUR YANG DIPERSYARATKAN : MEMBUJUK DGN MEMAKAI NAMA PALSU, KEADAAN PALSU, RANGKAIAN KATA-KATA BOHONG DAN TIPU DAYA. MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT HUTANG DAN MENGHAPUS PIUTANG. MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 4 TAHUN PENJARA. PASAL 378 KUHP P E N I P U A N

78. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATAU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJAR PALING LAMA DUA TAHUN DELAPAN BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH DIJATUHKAN PIDANA YANG SAMA TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMBUNUH, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIGUNAKAN ATAU MENGHILANGKAN HEWAN, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN UNSUR-UNSUR YANG DIPERSYARATKAN : DENGAN SENGAJA. MEMBINASAKAN , MERUSAKKAN, MEMBUAT SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, MENGHILANGKAN BARANG BUKTI ATAU MEMBUNUH / MENGHILANGKAN BINATANG. BARANG ATAU BINATANG ITU SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN. MELAWAN HUKUM. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 2 TAHUN 8 BULAN PENJARA. PASAL 406 KUHP MENGHANCURAN ATAU MERUSAK BARANG

79. PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN. SEORANG PEJABAT ATAU ORANG LAIN YANG DITUGASKAN MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUN TERUS MENERUS ATUA UNTUK SEMENTARA WAKTU, UANG DENGAN SENGAJA MENGGELAPKAN UANG ATAU SURAT BERHARGA YANG DISIMPAN KARENA JABATANNYA, ATAU MEMBIARKAN UANG ATAU SURAT BERHARGA ITU DIAMBIL ATAU DIGELAPKAN ORANG LAIN, ATAU MENOLONG SEBAGAI PEMBANTU DALAM MENOLONG PERBUATAN TERSEBUT, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA TUJUH TAHUN UNSUR-UNSUR YANG DIPERSYARATKAN : PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG LAIN. DIWAJIBKAN UNTUK SETERUSNYA ATAU SEMENTARA MENJALANKAN PEKERJAAN UMUM. MENGGELAPKAN UANG ATAU SURAT YANG BERHARGA ATAU MEMBIARKAN DIAMBIL ATAU DIGELAPKAN OLEH ORANG LAIN SEBAGAI PEMBANTU. DENGAN SENGAJA. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 7 TAHUN PENJARA. PASAL 415 KUHP

80. DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA EMPAT TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK SEMBILAN RATUS RUPIAH : BARANG SIAPA MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, EMNUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA. HARUS DIDUGA DIPERLOEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN BARANG SIAPA MENARIK KEUNTUNGAN DARI HASIL SUATU BENDA, YANG DIKETAHUINYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN UNSUR-UNSUR YANG DIPERSYARATKAN : MEMBELI, MENYEWA, MENUKARKAN, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH ATAU MENJUAL, MENAWARKAN, MENUKARKAN, MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG. UNTUK MENDAPATKAN SESUATU KEUNTUNGAN ATAU MENGAMBIL UANG. YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DISANGKA BAHWA BARANG ITU DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN. SEKONGKOL . ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 4 TAHUN PENJARA. PASAL 480 KUHP P E N A D A H A N

81. PASAL 418 SEORANG PEJABAT YANG MENERIMA HADIAH ATAU JANJI PADAHAL DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGANNYA, BAHWA HADIAH ATAU JANJI ITU DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA, ATAU YANG MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERI HADIAH ATAU JANJI ITU ADA HUBUNGAN DENGAN JABATANNYA DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA ENAM TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH. PASAL 419 DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN SEORANG PEJABAT : YANG MENERIMA ATAU JANJI PADAHAL DIKETAHUINNYA BAHWA HADIAH ATAU JANJI ITU DIBERIKAN UNTUK MENGGERAKANNYA SUPAYA MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA. YANG MENERIMA HADIAH MENGETAHUI BAHWA HADIAH ITU DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT, TAU OLEH KARENA SI PENERIMA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATAU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA. PASAL 418 - 419 KUHP MENERIMA SUAP / SOGOK

82. UNSUR-UNSUR YANG DIPERSYARATKAN : PEGAWAI NEGERI. MENERIMA HADIAH ATAU PERJANJIAN. PATUT DAPAT MENYANGKA HADIAH ATAU PERJANJIAN ITU BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA. MENGALPAKAN ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 6 TAHUN PENJARA.

83. KENAKALAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA, KERUGIAN ATAU KESUSAHAN DIANCAM DENGAN PIDANA DENDA PALING BANYAK DUA RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH. JIKA KETIKA MELAKUKAN PELANGGARAN BELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK ADANNYA PEMIDANAAN YANG MENJADI TETAP KARENA PELANGGARAN YANG SAMA PIDANA DENDA DAPAT DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA TIGA HARI. UNSUR-UNSUR YANG DIPERSYARATKAN : PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM ( MENCORENG DINDING, BUANG AIR BESAR DIPEKARANGAN ORANG LAIN, MEMBUNYIKAN / MEMBIKIN GADUH ). YANG MENIMBULKAN BAHAYA, KERUGIAN ATAU KESUSAHAN. ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMUM 3 HARI PENJARA. PASAL 489 KUHP PELANGGARAN KENAKALAN

84. SENJATA API, BUNGA API / PETASAN & SENJATA TAJAM UU (DRT) NO. 12 TH. 1951, LN 1951 NO. 78 TTG SENPI & HANDAK. DIHUKUM DGN HUKUMAN MATI, ATAU HUKUMAN PENJARA SEUMUR HIDUP, ATAU HUKUMAN PENJARA 20 TH BAGI YG MEMBUAT, MENERIMA, MEMPEROLEH ATAU MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENGGUNAKAN SENPI, AMUNISI ATAU HANDAK TANPA HAK ( PS. 1 AYAT 1 ) DIHUKUM DGN HUKUMAN PENJARA 10 TH BAGI YANG MEMBUAT, MENERIMA, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MENGGUNAKAN SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK TANPA HAK (PS. 2 AYAT 1) KUHP PASAL 187 BIS (1) BARANG SIAPA MEMBUAT, MENERIMA, BERUSAHA UNT MENDAPAT, MEMPUNYAI, MENYEMBUNYIKAN, MEMBAWA ATAU MEMASUKAN KE NEGARA INDONESIA, BAHAN -2 BENDA ATAU PERKAKAS YG DIKETAHUINYA ATAU YG PATUT DISANGKANYA BHW GUNANYA ATAU PD SUATU KESEMPATAN AKAN DIPERGUNAKAN UNT MENGADAKAN LETUSAN YG DPT MENDATANGKAN BAHAYA MAUT ATAU BAHAYA UMUM BAGI BARANG, DIHUKUM PENJARA SELAMA 2 NYA 8 THN ATAU KURUNGAN SEBANYAK 2 NYA 1 THN.

85. LEMBARAN NEGARA 1940 NO. 41 TTG PELAKSANAAN UU BUNGA API 1939 PS. 12 DIPIDANA KURUNGAN 3 BULAN ATAU DENDA RP. 7.500,- BAGI YG MEMBUAT SERTA MENJUAL, MENYIMPAN, MENGANGKUT BUNGA API / PETASAN YANG TIDAK SESUAI STANDARD PEMBUATAN. DIPIDANA KURUNGAN 2 BLN ATAU DENDA RP. 4.500,- BAGI YG MEMBUAT, MENJUAL, MEMASANG BUNGA API / PETASAN YANG TANPA IJIN. DIPIDANA KURUNGAN 1 BULAN ATAU DENDA RP. 1.500,- BAGI YANG MEMAKAI IJIN YANG TELAH DIBATALKAN. DIPIDANA KURUNGAN 8 HARI & DENDA RP. 375,- BAGI YANG MEMASANG BUNGA API / PETASAN LAIN YG BERBAHAYA TANPA IJIN. DILAKUKAN PERAMPASAN BUNGA API / PETASAN TERHADAP PELANGGARAN TSB DIATAS.

86. 1. KERTAS TERBUAT DR BAHAN KERTAS BIASA, MUDAH ROBEK DGN SINAR UV MEMENDAR. ADA TIRUAN BERUPA CETAKAN KUNING DAN MERAH PADA PERMUKAAN DEPAN DAN BELAKANG KERTAS, POSISI SAMA PADA TIAP 2 KERTAS YG BERBEDA. 2. TANDA AIR ADA TIRUAN BERUPA CETAKAN PADA PERMUKAAN DEPAN KERTAS, TIDAK BERRELIEF, NAMPAK JELAS DGN SINAR UV, NAMPAK BURAM DGN SINAR TEMBUS. 3. BENANG PENGAMAN TULISAN MIKRO ADA TIRUAN BERUPA CETAKAN TINTA KUNING PADA PERMUKAAN DEPAN. 4. SECRET PRINTING ( DENGAN SINAR UV ). ADA BERUPA TIRUAN. 5. NOMOR SERI ( DENGAN SINAR UV ) TIDAK MEMENDAR. 6. DESAIN GAMBAR GARIS UTUH SEBAGIAN 7. TINTA LUNTUR LEMAH 8. TEKNIK CETAK CETAK OFFSET CIRI-CIRI UANG PALSU

87. BARANG SIAPA MENCETAK / MEMBUAT UANG PALSU DIKENAKAN PASAL 244 KUHP DGN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA 2 NYA 15 THN. BARANG SIAPA MENGEDARKAN, MENYIMPAN UANG PALSU DIKENALAN PASAL 245 KUHP DGN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA 2 NYA 15 THN. BARANG SIAPA YG PADA AWALNYA TDK MENGETAHUI KEPALSUAN UANG TST AKAN TETAPI BEBERAPA SAAT STLH UANG TST BERADA DITANGANNYA KEMUDIAN DIKETAHUI BAHWA UANG TST ADLH UANG PALSU, KARENA DIA TDK MAU RUGI AKHIRNYA UANG TST DIEDARKAN TERHADAPNYA DIKENAKAN PASAL 249 KUHP, DGN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA 2 NYA 4 BLN 2 MINGGU ATAU DENDA SEBANYAK 2 NYA RP. 4.500,- BARANG SIAPA MEMBIKIN ATAU MENYEDIAKAN BAHAN 2 DGN SEPENGETAHUAN AKAN DIPERGUNAKAN UTK MENIRU, MEMALSUKAN UANG KERTAS NEGARA DIKENAKAN PASAL 250 KUHP DGN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA 2 NYA 6 THN ATAU DENDA SEBANYAK 2 NYA RP. 4.500,- BARANG SIAPA MENERIMA SBG ALAT PEMBAYARAN ATAU PENUKARAN ATAU SBG HADIAH ATAU MENYIMPAN ATAU MENGANGKUT UANG KERTAS SEDANG DIA MENGETAHUI BAHWA BENDA 2 ITU OLEH PIHAK PEMERINTAH TDK DIAKUI SBG ALAT PEMBAYARAN YG SYAH DIKENAKAN PASAL XII UUG NO. 1 THN 1946 DIHUKUM DGN HUKUMAN PENJARA SELAMA 2 NYA 15 THN. PASAL YANG DIPERSANGKAKAN DLM UANG PALSU

88. MODUS OPERANDI PARA PELAKU MENAWARKAN UANG PALSU DGN CARA 1 : 2 ATAU 1 : 3 ( 1 UANG KERTAS ASLI DITUKAR DGN 2 ATAU 3 UANG KERTAS PALSU ). MENCETAK UANG RI DGN PECAHAN RP. 100.000,- DGN MENGGUNAKAN SABLON YG CARA KOMPUTERISASI DAN DIEDARKAN. PENCEGAHAN MASY. JGN MUDAH TERGIUR DGN KEUNTUNGAN BERLIPAT GANDA YG DITAWARKAN OLEH PELAKU PEMILIK UANG PALSU. HIMBAUAN APABILA MASY. MENEMUKAN UANG PALSU AGAR SEGERA MELAPOR KE POLISI. UANG PALSU

89. SEKIAN TERIMAKASIH