03. MATERI ARIEF SUMARGI KLH Provinsi .pdf

KOM Provinsi

1. PerhitunganSektor PersampahanSebagai
IndikatorRencanaPembangunan Jangka
MenengahNasional Tahun2025 –2029
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

2. 2
DASAR HUKUM
UU No.18 Tahun2008 tentangPengelolaanSampah
•Pasal29ayat(1)huruff:setiap
orangdilarangmelakukan
penanganansampahdengan
pembuanganterbukaditempat
pemrosesanakhir.
•Pasal44ayat(1):Pemerintah
daerah harus membuat
perencanaanpenutupantempat
pemrosesanakhirsampahyang
menggunakan sistem
pembuanganterbukapalinglama
1(satu)tahunterhitungsejak
berlakunyaUndang-Undangini.
•Pasal44ayat(2):Pemerintah
daerahharusmenutuptempat
pemrosesanakhirsampahyang
menggunakansistempembuangan
terbukapalinglama5(lima)tahun
terhitungsejakberlakunya
Undang-Undangini.
PERPRES NO.12 TAHUN 2025 TENTANG RPJMN
2025-2029
Program Prioritas: Reformasi PengelolaanSampah
TerintegrasidariHulu ke Hilir
TARGET TAHUN 2029
Persentasesampahyang dikelola100%
KewenanganPengelolaanSampahdi Daerah
Pasal9
Dalammenyelenggarakanpengelolaansampah,
pemerintahankabupaten/kotamempunyai
kewenangan:
a.menetapkankebijakandanstrategipengelolaan
sampahberdasarkankebijakannasionaldan
provinsi;
b.menyelenggarakanpengelolaansampahskala
kabupaten/kotasesuaidengannorma,standar,
prosedur,dankriteriayangditetapkanoleh
Pemerintah;
c.melakukanpembinaandanpengawasankinerja
pengelolaansampahyangdilaksanakanoleh
pihaklain;
d.menetapkanlokasitempatpenampungan
sementara,tempatpengolahansampah
terpadu,dan/atautempatpemrosesanakhir
sampah;
e.e.melakukanpemantauandanevaluasisecara
berkalasetiap6(enam)bulanselama20(dua
puluh)tahunterhadaptempatpemrosesan
akhirsampahdengansistempembuangan
terbukayangtelahditutup;dan
f.menyusundanmenyelenggarakansistem
tanggapdaruratpengelolaansampahsesuai
dengankewenangannya
TPA Open Dumping
Sumber: Lampiran II, PerpresNo.12/2025
TARGET TAHUN 2025
Persentasesampahyang dikelola51,21%
BASELINE TAHUN 2024
Persentasesampahyang dikelola39,01%

3. GAMBARAN UMUM KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH
Pengelolaan Sampah Tidak Menjadi
Urusan Prioritas bagi Pemerintah
Daerah
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sampah
menjadi urusan wajib, bukan pelayanan dasar.
Anggaran Pengelolaan Sampah di
Daerah Tidak Memadai
Dikarenakan tidak menjadi prioritas,
anggaran yang dialokasikan pemerintah
daerah untuk urusan pengelolaan sampah
sangat rendah, yaitu rata-rata 0,64 %
dari total APBD.
Rata-rata sekitar 45% Sampah di
Indonesia Masih Diangkut dan Ditimbun di
Landfill
Kapasitas pengolahan sampah nasional masih
sangat rendah dengan masih
menitikberatkan pada pemrosesan akhir.
Investasi Sanitary Landfill Tidak
Menarik bagi Daerah
46% TPA di Indonesia dioperasikan secara
pembuangan terbuka (open dumping).
4
Sumber data: SIPSN, 2023
(https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tpa-tpst)
KesadaranMasyarakat
•IndeksPerilakuKetidakpedulianLingkunganHidup
dalam pengelolaansampah(BPS,2018) adalah 0.72, hal
ini menunjukkanbahwatingkatketidakpedulian
terhadappengelolaansampahdi Indonesia tergolong
tinggi.
•Sebagian besarmasyarakatbelum bertanggungjawab
dalam mengelolasampahnya.
•Belum optimalnyapengurangandan pemilahan
sampahdi sumber.
Pengawasandan penegakanhukumsangat kurang
3

4. PENDEKATAN PENGELOLAAN SAMPAH
•Melakukandiskusidenganseluruhpihakterkait, baiklembagapemerintahmaupunnon-pemerintahuntuk
bersinergimenyelesaikanpengelolaansampahhinggatuntas
•Melakukansosialisasidan kolaborasidengan lembaga-lembagapendidikandalam rangkamelalukanupaya
transformasiperilakuseluruhelemenmasyarakatmelaluikomunikasi, informasidan edukasi(KIE)
•PeringatanHari PeduliSampahNasional (HPSN)
PERSUASIF
•Menetapkankebijakannasionaldalampercepatanpenyelesaianpermasalahanpengelolaansampah, misalnya
melaluipenghentianimportasibahanbakudaurulangplastikdan kertasdan mendorongoptimalisasi
pemanfaatanbahanbakudaurulangdaridalamnegeri
•Menerapkankebijakanpengurangansampaholeh produsen/ Extended Producer Responsibility (EPR)
•Seluruhpemangkukepentinganwajibsegeramengambilkebijakandalam penyelesaianpermasalahansampah,
khususnyadi level pemerintahdaerah
PREVENTIF DAN
PREEMTIF
•Melaksanakanpemantauan, evaluasi, dan pengawasanlingkunganterhadapTPA yang masih menggunakan
sistem Open Dumping
•Telah diterbitkansuratperingatankepada306 KepalaDaerah di seluruhIndonesia yang masihmengoperasikan
TPA Open Dumping
•Membangunindustrialisasipengelolaansampahdenganmenggunakanteknologiramahlingkungandan
rendahemisidisertaipengelolaannyayang dilakukansecaraprofessional, meliputipembangunanInstalasi
PengolahSampahMenjadiEnergi Listrik (PSEL), fasilitasRefuse Derived Fuel (RDF), dan fasiltaspengolahan
sampahorganik
KURATIF
•Melaksanakanlangkah–langkahpenegakanhukumterhadaptindakanpengelolaansampahyang tidakramah
lingkungandan mencemarilingkungansebagaibentukpengawasanlapis kedua(second line inspection) dan
penegakanhukumlapis kedua(second line enforcement),
REPRESIF
4

5. PENGELOLAAN SAMPAH YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR
5
PENGELOLAAN SAMPAH DI HULU PENGELOLAAN SAMPAH DI HILIR
a.Melalukanupayatransformasiperilakuseluruhelemenmasyarakatmelalui
komunikasi,informasidanedukasi(KIE)terkaitpemilahandanpengelolaan
sampahdisumberdenganmengintegrasikansubstansipengelolaansampahke
dalamkurikulumpendidikandanmendorongpeningkatanjumlahsekolah
adiwiyata.
b.Mewajibkansetiapsumbersampah(rumahtangga,produsen,danpenanggung
jawabusahadan/ataukegiatan)untukmemilahdanmengolahsampahdi
sumberataudekatdengansumber.
c.Optimaliasipenerapankewajibanprodusendalampengurangansampah
(ExtendedProducerResponsibility/EPR)padasektorusahamanufaktur,riteldan
jasamakananminuman(PeraturanMenteriLHKP.75/2019).
d.Menerapkankebijakan1BankSampahUnit(BSU)disetiapRW(Program1RW1
BankSampah).
e.Mengoptimalisasipengelolaansampahdifasilitaspusatdaurulang/Bank
SampahInduk/RecycleCenter/TempatPengelolaanSampah3Rdisetiapdaerah.
f.Memfasilitasiaksespasarbagiprodukdaurulangdanprodukpengolahan
sampahlainnya(kompos,RDF,MaggotBlackSoldierFly).
g.Membuatpemetaan,menyediakankebutuhan,danmeningkatkankapasitas
PejabatFungsionalPenyuluhLingkunganHidup(JafungPELHI)danpendidik
lingkungandisetiapdaerah.
h.Memastikanseluruhpemerintahdaerahmelaporkandatapengelolaansampah
didaerahnyakedalamSistemInformasiPengelolaanSampahNasional(SIPSN).
a.Meningkatkanlayananpengumpulandanpengangkutan
sampahsecaraterpilahyangmenjangkauseluruhwilayahdi
daerahsertamenyalurkansampahtersebutkefasilitas
pengolahansampah.
b.Membangunindustrialisasipengelolaansampahdengan
mengembangkanfasilitaspengolahansampahyang
menerapkanteknologiramahlingkungandanrendahemisi
disertaipengelolaannyayangdilakukansecaraprofessional,
meliputipembangunanInstalasiPengolahSampahMenjadi
EnergiListrik(PSEL),fasilitasRefuseDerivedFuel(RDF),dan
fasiltaspengolahansampahorganik.
c.MelakukanpenataanTPAdidaerahagardapatdikeloladengan
metodelahanurugsaniterdanhanyamenerimaresidusaja.
d.Melakukanpenertibanpembuangansampahilegal(illegal
dumping)danpembakaransampahsecaraterbuka(open
burning).
e.Memperbaikitatakelolapengelolaansampahdidaerah
meliputimelakukanpenguatanregulasidanpenegakan
hukum,perbaikankelembagaandandukunganpendanaan
dalampengelolaansampah.

6. PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN DI DAERAH
6
MemilikiDokumen
PerencanaanPengelolaan
Sampahyang Komprehensif
dan Bankablesebagaidasar
dalam meningkatkananggaran
di APBD dan mencaridukungan
darisumberpendanaanlainnya
(hibah, CSR, dll)
Tarif Retribusiyang Sesuaidan
PeningkatanPengumpulan
Retribusi
Dasar Hukum: Permendagri
No.7/2021 tentangTata Cara
PenghitunganTarif Retribusi
PelayananPersampahan
KomitmenKepalaDaerah dalam
MengalokasiAnggaran
PengelolaanSampahdi APBD
Mendekati3% *
(berdasarkanstudikasusbeberapakotadi
Indonesia ygmemilikiSistemPengelolaan
Sampahyang baik, Contoh: Kota Surabaya)

7. KEBUTUHAN PENDANAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
7
UU No.18 Tahun2008 tentangPengelolaanSampah
•Penyelenggaraanpengelolaansampahskalakabupaten/kota
merupakankewenangananPemerintahKabupaten/kota, sehingga
dibutuhkananggarandi daerahyang cukupuntuk
menyelenggarakansistemyang sesuaidengan NSPK yang berlaku.
•KondisiEmpiris:
oRata-rata alokasiAPBD eksistinguntukkegiatanpengelolaan
sampahdi tahun2023: 0,64 %daritotal APBD
oKebutuhanideal : ±3% daritotal APBD, yaitu±Rp
120.000/orang/tahun, makakebutuhanpendanaanyang
diperlukan:
▪Kota Metropolitan (1 jutapenduduk):
Rp >120 Miliar/tahun
▪Kota Besar(500 ribupenduduk):
Rp 60-120 Miliar/tahun
▪Kota Sedang (250 ribupenduduk):
Rp 30-60 Miliar/tahun
▪Kota Kecil (< 250 ribupenduduk):
Rp 30 Miliartahun
•SelaindariAPBD, sebagaibentukpenerapanpolluters pay principle,
dibutuhkanpenerapanretribusipenanganansampahsebagaimana
ketentuanpada PeraturanMenteri DalamNegeri No.7 Tahun2021
tentangTata Cara PerhitunganTarif Retribusidalam
PenyelenggaraanPenangananSampah

8. PENGOLAHAN SAMPAH MELALUI IMPLEMENTASI
TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MEMBANGUN
INDUSTRIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA
PengolahanSampah
MenjadiEnergi
PengolahanSampah
MenjadiFertilizer
PengolahanSampah
MenjadiPakan
Ternak
SampahSebagai
BahanBaku Daur
Ulang
INDUSTRIALISASI
PENGELOLAAN
SAMPAH DI
INDONESIA
•InstalasiPengolahSampahMenjadiEnergi
Listrik (PSEL)
•FasilitaspengolahsampahmenjadiRDF/SRF
•Waste to fuel dengan teknologipirolisis
(khususnyauntuk Low-value plastic)
•Biodigester untuk menghasilkanenergibiogas
•Landfill Gas Recovery
Pengolahansampahorganikdengan teknologi
pengomposandan dengan biokonversimaggot
Black Soldier Fly
Pengolahansampahorganikdengan biokonversi
maggot Black Soldier Fly
•Recyling(daurulang)
•Upcycling
•Contohfasilitaspendukung: Bank Sampah, TPS
3R, Pusat DaurUlang, TPST, dll
8
Teknologiyang dipilihharus
disesuaikandengan kondisidaerah,
meliputi:
oKomposisidan Karakteristik
Sampahnya
oKondisigeografis
oKetersediaanOff-takerhasil
produkpengolahansampah
oKapasitasfiskaldaerahdalam
menyediakananggaran
operasional
oDsb.
Dikelolasecara
profesional
dengan
memperhatikan
aspekteknis,
pendanaan,
kelembagaan/
sumberdaya
manusia, dan
partisipasi
masyarakat

9. •instrumenpengelolaan
sampah yang
berwawasanlingkungan;
•instrumenpembatasan
danpemilahansampahdi
sumber;
•instrumenkelembagaan
melaluipemisahanantara
regulatordanoperator
pengelolasampah
Penyusunandan/atau
penguatanregulasi
tata kelolasampah
Penyusunanpetajalan
(roadmap) rencanaaksi
akselerasipenuntasan
pengelolaansampah
ARAHAN PERBAIKAN TATA KELOLA PENGELOLAAN
SAMPAH DI DAERAH
rencanaaksiditetapkan
melaluiSurat Keputusan
Gubernur, Bupati, dan/atau
Walikotasebagaitambahan,
ataurevisidariKebijakandan
Strategi Daerah (Jakstrada)
PengelolaanSampahsesuai
amanahPeraturanPemerintah
Nomor81 Tahun2012 tentang
PengelolaanSampahRumah
Tanggadan SampahSejenis
SampahRumah Tangga.
Menetapkanpeta
jalan
Materi muatanrencanaaksi
daerahharusmencakup
kegiatan-kegiatanterkait
percepatanpenuntasan
pengelolaansampah
melaluipengurangandan
penanganansampahdari
hulukehilir

10. RenstraKLH/BPLH Tahun2025-2029,adalahdokumen
perencanaanKLH/BPLHuntukperiode5(lima)tahunyakni
2025-2029yangmerupakanpenjabarandariUUNo59Tahun
2024tentangRencanaPembangunan JangkaPanjang
Nasional(RPJPN)Tahun2025-2045.Dokumen Renstra
KLH/BPLH 2025-2029menjadidokumenpenunjangRencana
Pembangunan JangkaMenengahNasional(RPJMN)tahapI
(pertama)dalammewujudkanVisiIndonesiaEmas2045.
10

11. Berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka diselaraskan untuk menjadi
visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup yaitu:“LingkunganHidup yang Lestari untuk Mendukung
PemabngunanBerkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pada Visi KLH/ BPLH tersebut terdapat frasa kunci, yaitu ekonomi hijaudan dekarbonasi. Makna dari
pernyataan ini adalah sebagai berikut:
Ekonomi Hijauadalah suatu konsep yang mengacu pada model ekonomi yang berfungsi untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus mengurangi risiko lingkungan. Dalam ekonomi hijau,
ada fokus pada pengurangan emisi karbon, konservasi sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan
yang melibatkan teknologi ramah lingkungan. Ekonomi hijau menciptakan sistem ekonomi yang lebih
berkelanjutan dengan memadukan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan
sosial.
Dekarbonisasiadalah proses pengurangan emisi karbon dioksida (CO
2) yang dihasilkan dari aktivitas
manusia. Tujuan utama dari dekarbonisasiadalah untuk memerangi perubahan iklim dengan mengurangi
ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan,
seperti energi matahari, angin, dan biomassa.
11

12. Rumusan Visi Kementerian LH/BPLH diterjemahkan kedalam3 (tiga) misi yang merupakan gambaran
mengenai rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi tersebut
menggambarkan penjabaran atas RPJMN 2025-2029, menjembatani penjabaran Visi dalam menetapkan
tujuan serta sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh perundangan. Misi KLH/BPLH dalam
perencanaan pembangunan 2025-2029 adalah:
1. Mewujudkan perencanaan lingkungan hidup yang efektif
2. Mewujudkan ekonomi hijau melalui pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif
3. Mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup yang baik
12

13. Tujuan KLH/ BPLH dalam periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan lingkungan hidup yang efektif
2. Ekonomi hijau yang meningkat melalui pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif
3. Penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil
4. Tata kelola pemerintahan Bidang LH yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan
nasional dan pelayanan publik
Sasaran Strategis KLH/ BPLH dalam periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang andal;
2. Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim;
3. Menguatnya penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan
berdampak.
13

14. 14
ISUYANGPERLUDITINDAKLANJUTI :
1.Konfirmasiusulansasaran, indikator, RO, target, dan lokus
RO (LRO).
2.Kesepakatanpenetapanbaseline
3.KesepakatanRO yang dimuatdi Renstradan RPJMN
4.BerdasarkanhasilrapatdenganDit. Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas, untukindikasiLokasi
disarankanmendukungpengembangan10 Wilayah
Metropolitan
5.KesepakatanpengampustrukturRPJMN yang diusulkan
Kementerian PPN/Bappenas.
6.KerangkaRegulasiyang akandisusundalam5 Tahunke
depan..

15. 15
PERSEBARAN SEPULUH WILAYAHMETROPOLITAN DI INDONESIA

16. PERKEMBANGAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
1.TelahditetapkanUndang-UndangNo.59Tahun2024TentangRPJPN2025-2045
sebagaipedomandalampenyusunanrencanapembangunan nasional5tahunan
(RPJMN).
2.Perpres12Tahun2025TentangRPJMN2025-2029
3.Salahsatubahanyangdiperlukandalamprosespenyusunan RanwalRPJMN
2025-2029adalahmuatanRancanganAwalRenstraK/L2025-2029.
4.MuatanRancangan AwalRenstraK/L2025-2029yangdibutuhkanmeliputi
muatanRincianOutput,LokasiRincianOutputdanIndikasiAlokasi→
dibutuhkandalamrangkaidentifikasiusulanKementerian/Lembaga terhadap
PrioritasNasional(bersifatbottom-up)danperhitungankerangkapendanaanjangka
menengah—termasukindikasitotalpaguKementerian/Lembaga untuk5(lima)
tahunmendatang.
5.PadaRanwalRPJMN2025-2029,terdapatpeleburanPPPersampahan darihulu
danhilirmenjadi1PPyaituReformasiPengelolaanSampahdenganindikator
yangdigunakanadalahIKPS(IndeksKinerjaPengelolaanSampah).
16

17. STRUKTUR RANCANGAN RPJMN 2025 -2029
17
MemantapkanSistemPertahananKeamananNegara dan
MendorongKemandirianBangsamelaluiSwasembadaPangan,
Energi, Air, EkonomiSyariah, EkonomiDigital, EkonomiHijau, dan
EkonomiBiru
PRIORITAS NASIONAL (PN) 2:
Sasaran: Terwujudnyaperekonomiannasionalyang progresif, inklusif, dan
berkelanjutan
INDIKATOR PN
IndeksEkonomi Hijau
Timbulan Sampah Terolah di
Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Indeks Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
PROGRAM PRIORITAS (PP)
1.EkosistemEkonomi Sirkular
2.Pembangunan RendahKarbon
1.Reformasi PengelolaanSampah
1.KeanekaragamanHayati
Ekosistem, Spesies, dan Genetik
1.PeningkatanKualitas
LingkunganHidupdan Tata
Ruang
Keterangan:
KegiatanPSLB3 dalammendukungProgram
Pembangunan/Prioritas(PP) Nasional

18. RANCANGAN RENSTRA DITJEN PSLB3 2025 -2029
18
1. Menurunnya beban
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
2. Teladan sirkular
ekonomidi setiap
provinsi, pemanfaatan
limbah B3 dan non B3
RANCANGAN RENSTRA KLHK 2025-2029
ARAH KEBIJAKAN DITJEN PSLB3 2025-2029 :
Mewujudkanpengelolaansampahdengan
memperluaspenerapanCircular Economy
sebagaiupayamenujuZero Waste
“Entitas tapak yang memeratakan pembangunan wilayah”
Strategi:peningkatanproduktivitastransformasiekonomihijau
PengelolaanLimbahB3 dan Non B3
denganpenekananpada pemanfaatan
limbahB3 dan Non B3 sebagaisumber
daya
OptimalisasipengelolaanB3 melalui
penguranganrisikobahaya, pencegahan
pencemaran(pollution prevention) dan
penggantianB3 denganalternatifyang
lebihamandan ramahlingkungan
RancanganRencanaStrategisPengelolaanSampah, Limbahdan B3 dalamRancanganAwal RPJMN 2025-2029
mendorongAgenda Pembangunan/PrioritasNasional (AP/PN) 2: “MemantapkanSistemPertahananKeamananNegara dan
MendorongKemandirianBangsamelaluiSwasembadaPangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau,
dan Ekonomi Biru” yang selarasdenganarahkebijakanDitjenPSLB3 sebagaiberikut:

19. STRUKTUR RANCANGAN
RPJMN DAN RENSTRA PSLB3 2025-
2029
BidangPengelolaanSampah
19

20. PP: EKOSISTEM EKONOMI SIRKULAR
20
PN2: MemantapkanSistemPertahananKeamananNegaradanMendorong KemandirianBangsamelaluiSwasembadaPangan,
Energi,Air,EkonomiSyariah, EkonomiDigital,EkonomiHijau,danEkonomiBiru
Indikator:IndeksEkonomiHijau
KegiatanPembangunan1 KegiatanPembangunan3 KegiatanPembangunan4
PenerapanEfisiensi SumberDaya
dan PerpanjanganDaya Guna
Pengembangan Produk
Ramah Lingkungan
Penguatanekosistem daur
ulang
ProyekPrioritas ProyekPrioritas ProyekPrioritas
1.Optimalisasiprosesindustrisirkular;
2.Penyediaan Dokumen Susut dan Sisa
Pangan;
3.Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan
Peternakan
1.Pengembangan kebijakan,
sertifikasi, implementasi, dan riset
produk dan bangunan ramah
lingkungan;
2.PengembanganPengadaanBarang
dan Jasa PemerintahdenganPrinsip
Berkelanjutan
KegiatanPembangunan2
Pengelolaan Susut dan Sisa
Pangan
ProyekPrioritas
1.Penyediaan Dokumen Susut dan Sisa
Pangan;
2.Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan
Peternakan
3.Peningkatan Sarana, Prasarana, dan
Kerjasama Penyelamatan Pangan
1.Pengembangan kebijakan,
teknologi dan fasilitas
pengelolaan sampah dengan
prinsip sirkular;
2.PengembangankapasitasIKM,
UMKM, sektorinformal, dan
rantainilaiindustridalam
penerapanekonomisirkular;
3.Peningkatan kapasitas Bank
Sampah & Mitra 3R
Keterangan:
KegiatanPSLB3 dalammendukungKegiatan
Pembangunan (KP)
Program Pembangunan
Ekosistem Ekonomi Sirkular
PembahasanCascading RPJMN dan Renstrapada matriksexcel

21. PP: REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH
21
PN2: MemantapkanSistemPertahananKeamananNegaradanMendorong KemandirianBangsamelaluiSwasembadaPangan,
Energi,Air,EkonomiSyariah, EkonomiDigital,EkonomiHijau,danEkonomiBiru
Indikator: TimbulanSampahTerolahdi FasilitasPengolahanSampah(%)
PP : Reformasi Pengelolaan sampah
Indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Pengampu : KLH/PUPR/Bappenas
KegiatanPembangunan1
PeningkatanPengumpulan,
Pengolahan Sampahdan
PenataanTPA/LUR
Pengampu:KementerianPUPR
Indikator:
Persentaserumah
tanggadenganlayanan
penuhpengumpulan
sampah
Indikator:
%ResidudiTPA/
LUR
ProP:pemilahan,
pengumpulan, dan
pengangkutan terpilah
terjadwal
Pengampu: Pemda
ProP:Penyediaan dan
optimalisasi fasilitas
pengolahan sampah
Pengampu: PUPR
ProP:Penguatan
RegulasiPengelolaan
Sampah
Pengampu:KLHK
ProP:Pengembangan
DatadanSistemInformasi
Persampahan.
Pengampu:KLHK
KegiatanPembangunan2
PenguatanTataKelolaPersampahan
Pengampu:KLHK/Kemendagri
ProP:Peningkatan
kapasitas&pendanaan
pendorong
pengelolaansampah
Pengampu:
Kemendagri
ProP:Pembinaandan
PengawasanSistem
PengelolaanSampah
Pengampu:KLHK/PUPR
KegiatanPembangunan3
PengelolaanSampahLaut
Pengampu:KKP(DitjenPengelolaanRuangLaut)/PUPR
ProP:
Pengembangan
Inovasidan
Standarisasi
Teknologi
Tepat Guna
pengelolaan
sampah,
Pengampu:
Kementerian
LHK (BSI), BRIN
ProP:Penyediaansarana
prasaranadanpemantauan
pengelolaansampah laut
Pengampu:KKP(Ditjen
PengelolaanRuangLaut)
ProP:Peningkatan
Penyadartahuan Dampak
SampahLaut
Pengampu: KKP(Ditjen
PengelolaanRuangLaut)
Indikator:JumlahKota/Kabyangberadaditangga2
(semisirkular)
Indikator: VolumePenanggulangansampah dariaktivitas
masyarakat/nelayandipesisirdanlaut (ton kumulatif)
PembahasanCascading RPJMN dan Renstrapada matriksexcel
Keterangan:
KegiatanPSLB3 dalammendukungKegiatan
Pembangunan (KP)

22. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Sasaran Program
Indikator Sasaran
Program
T2.SS
Meningkatnya ekonomi hijau dan
kapasitas lingkungan hidup yang
adaptif terhadap perubahan iklim
T2.SS.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kualitas Lingkungan
Hidup
T2.SS.SP7
Meningkatnya pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun
T2.SS.SP7.1
Jumlah B3 yang
dikelola
T2.SS.SP8
Meningkatnya pengelolaan Limbah
B3 dan Non B3
T2.SS.SP8.1
Jumlah Limbah B3
dan Non B3 yang
dikelola
T2.SS.2
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
T2.SS.SP10
Meningkatnya pengelolaan sampah
T2.SS.SP10.1
Persentase sampah
yang dikelola
T2.SS.4
Persentase penurunan emisi GRK
dari 5 sektor NDC yang selaras
dengan pembangunan rendah
karbon
T2.SS.SP12
Menurunnya emisi GRK dari sub
sektor limbah pada domestik
(terhadap baselinesub sektor
limbah)
T2.SS.SP12.1
Reduksi Emisi GRK
sub sektor limbah
padat domestik
T2.SS.5
Pertumbuhan nilai ekonomi dari
pengelolaan lingkungan hidup
T2.SS.SP15
Meningkatnya nilai ekonomi dari
pengelolaan lingkungan hidup
T2.SS.SP15.1
Nilai ekonomi dari
kegiatan pengelolaan
sampah
T2.SS.SP15.2
Nilai ekonomi dari
pemanfaatan Limbah
B3 dan Non B3
Sasaran Strategis & Sasaran Unit Kerja Deputi Bidang PSLB3 Tahun 2025 –2029

23. No Sasaran Strategis dan IKU Satuan
Target
2025202620272028
20
29
T2.SS. Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim
1
T1.SS1.1
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
(IKPS)
Poin 58 61 64 6770

24. Sasaran UKE I
Indikator Kinerja
UKE I
Satuan
Target Program Deputi Bidang PSLB3
2025 2026 2027 2028 2029
T2.SS.SP10
Meningkatnya
pengelolaan
sampah
T2.SS.SP10.1
Persentase
sampah yang
dikelola
Persen
51,21
(49.336.986
Ton)​
63,41
(52.948.279
Ton)​
75,61
(56.606.801
Ton)​
87,81
(60.309.555
Ton)​
100
(64.053.324
Ton)​

25. Sasaran UKE I
Indikator
Kinerja UKE I
Satuan
Target Program Deputi Bidang PSLB3
2025 2026 2027 2028 2029
T2.SS1.SP15
Meningkatnya nilai
ekonomi dari
pengelolaan
lingkungan hidup
T2.SS.SP15.1
Nilai ekonomi
dari kegiatan
pengelolaan
sampah
Milyar
Rupiah
100 105 ​ 110 115 120
T2.SS.SP15.2
Nilai ekonomi
dari
pemanfaatan
Limbah B3 dan
Non B3
Triliun
Rupiah
8,5 9 9,5 10 10,5

26. Kegiatan7528: PengelolaanSampah
T2.SS.SP10.SK1
Meningkatnyajumlah
pengurangansampah
T2.SS.SP10.SK1.1
Jumlahpengurangansampah
melaluipenerapanpetajalan
pengurangansampaholeh
produsen
RibuTon
70
(angkatarget
terakhirdi tahun
2024)
80 90 100 110 120
T2.SS.SP10.SK1.2
Persentasesampahyang di daur
ulang
Persen 5 6 7 8 9
T2.SS.SP10.SK2
Meningkatnyajumlah
penanganansampah
T2.SS.SP10.SK2.1
Jumlah kab/kota yang memiliki
nilai kinerja skala baik pada
ADIPURA
Kab/
kota
162 155 175 180 190 200
T2.SS.SP10.SK2.2
Jumlahsampahyang terolahdi
fasilitaspengolahansampah
Juta Ton 18,2 18,5 21,8 26,7 31,7 35,2
T2.SS.SP10.SK2.3
Jumlahsampahspesifik
ditangani Ton 500 1.000 2.000 3.0004.000
SASARAN
INDIKATOR
(IKU/IKP/IKK)
SATUAN BASELINE
TARGET
2025 2026 2027 2028 2029

27. Kegiatan7528: PengelolaanSampah
T1.SS.SP12.SK1
Terlaksananya
inventarisasiGRK dari
sub sektorlimbahpadat
domestik
T1.SS.SP12.SK1.1
Jumlahkab/kotayang dilakukan
monitoring data aktivitas
sumberemisiGRK darifasilitas
pengelolaansampaheksisting
Kab/kota 10 15 20 30 35
T2.SS.SP15.SK1
Meningkatnya tonase
pengurangan sampah
yang mempunyai nilai
ekonomi
T2.SS.SP15.SK1.1
Jumlahtonasepengurangan
sampahyang bernilaiekonomi Juta Ton 5,08 6,09 7,10 8,11 9,12
T1.SS.SP12.SK1
Terlaksananya
inventarisasi GRK dari
sub sektor limbah padat
domestik
T1.SS.SP12.SK1.1
Jumlah kab/kota yang dilakukan
monitoring data aktivitas
sumber emisi GRK dari fasilitas
pengelolaan sampah eksisting
Kab/kota 10 15 20 30 35
T2.SS.SP15.SK1
Meningkatnya tonase
pengurangan sampah
yang mempunyai nilai
ekonomi
T2.SS.SP15.SK1.1
Jumlah tonase pengurangan
sampah yang bernilai ekonomi
Juta Ton 5,08 6,09 7,10 8,11 9,12
SASARAN
INDIKATOR
(IKU/IKP/IKK)
SATUAN BASELINE
TARGET
2025 2026 2027 2028 2029

28. TERIMA KASIH
Kementerian LingkunganHidup/Badan PengendalianLingkunganHidup
Tahun2025