1.a. Paparan Bagian Organisasi_Kematangan PD 4 Des 2024.pptx

Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

1. http://www.setda.singkawangkota.go.id bagian_organisasi.singkawang TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 99 TAHUN 2018 Rabu , 4 Desember 2024 Oleh Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang

2. Sosialisasi & Pengarahan Teknis Bagi PD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024

3. Landasan Yuridis Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah PERMENDAGRI PP Pasal 112 disebutkan bahwa Gubernur melakukan penilaian kepada PD kab / kota yang memiliki inovasi dalam penataan dan pengelolaan organisasi . Pasal 114 disebutkan bahwa Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan perangkat daerah . Pasal 2 disebutkan bahwa pembinaan penataan perangkat daerah kab / kota dilakukan oleh Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat . Pada Lampiran Huruf C disebutkan bahwa evaluasi PD dilakukan 2 ( dua ) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur PD, baik berupa pembentukan baru , penambahan , penggabungan dan / atau pengurangan jumlah PD atau unit kerja pada PD

4. 37,6 HASIL PENILAIAN KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NILAI TINGKAT KEMATANGAN TINGGI, SERTA MEMILIKI PELAYANAN BAIK BERDASARKAN SURAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 061.1/1197/RO-ORG TANGGAL 8 APRIL 2022 HAL REKOMENDASI PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SINGKAWANG (JUMLAH PD = 29 PD/ORGANISASI)

5. PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI PD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 BERDASARKAN SURAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 061.1/1197/RO-ORG TANGGAL 8 APRIL 2022 HAL REKOMENDASI PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SINGKAWANG SETDA Skor = 48, Nilai Kematangan Sangat Tinggi, Pelayanan Sangat Prima SET DPRD Skor = 37, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata INSPEKTORAT Skor = 44, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik DISDIKBUD Skor = 43, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik DINKESKB Skor = 32, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata DINAS PUPR Skor = 37, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata TINGKAT KEMATANGAN SANGAT TINGGI = 46,1 - 55 TINGKAT KEMATANGAN TINGGI = 37,1 - 46 TINGKAT KEMATANGAN SEDANG = 28,1 - 37 TINGKAT KEMATANGAN RENDAH = 19,1 - 28 TINGKAT KEMATANGAN SANGAT RENDAH = 10 - 19

6. LANJUT PENILAIAN KEMATANGAN PDTAHUN 2022……… DINAS PERKIMTA Skor = 32, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata DINSOSPPPA Skor = 52, Nilai Kematangan Sangat Tinggi, Pelayanan Sangat Prima DPMTK Skor = 38, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik DINAS PKPP Skor = 43, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik DINAS LH Skor = 38, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik DISDUKCAPIL Skor = 42, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik DISHUB Skor = 50, Nilai Kematangan Sangat Tinggi, Pelayanan Sangat Prima DISKOMINFO Skor = 37, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata TINGKAT KEMATANGAN SANGAT TINGGI = 46,1 - 55 TINGKAT KEMATANGAN TINGGI = 37,1 - 46 TINGKAT KEMATANGAN SEDANG = 28,1 - 37 TINGKAT KEMATANGAN RENDAH = 19,1 - 28 TINGKAT KEMATANGAN SANGAT RENDAH = 10 - 19

7. LANJUT PENILAIAN KEMATANGAN PDTAHUN 2022……… DINAS DAGINKOPUKM Skor = 28, Nilai Kematangan Rendah, Perlu Perbaikan Beberapa Indikator DISPARPORA Skor = 37, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata DISPUSIP Skor = 46, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik SATPOLPP Skor = 29, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata BAPPEDA Skor = 41, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik BKD Skor = 37, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata BKPSDM Skor = 41, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik BADAN KESBANGPOL Skor = 41, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik TINGKAT KEMATANGAN SANGAT TINGGI = 46,1 - 55 TINGKAT KEMATANGAN TINGGI = 37,1 - 46 TINGKAT KEMATANGAN SEDANG = 28,1 - 37 TINGKAT KEMATANGAN RENDAH = 19,1 - 28 TINGKAT KEMATANGAN SANGAT RENDAH = 10 - 19

8. LANJUT PENILAIAN KEMATANGAN PDTAHUN 2022……… BPBD Skor = 35, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata RSUD dr. ABDUL AZIZ Skor = 45, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik KEC SKW TENGAH Skor = 48, Nilai Kematangan Sangat Tinggi, Pelayanan Sangat Prima KEC SKW BARAT Skor = 34, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata KEC SKW SELATAN Skor = 31, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata KEC SKW UTARA Skor = 30, Nilai Kematangan Sedang, Pelayanan Perangkat Daerah Rata-Rata KEC SKW TIMUR Skor = 40, Nilai Kematangan Tinggi, Perangkat Daerah Pelayanan Baik TINGKAT KEMATANGAN SANGAT TINGGI = 46,1 - 55 TINGKAT KEMATANGAN TINGGI = 37,1 - 46 TINGKAT KEMATANGAN SEDANG = 28,1 - 37 TINGKAT KEMATANGAN RENDAH = 19,1 - 28 TINGKAT KEMATANGAN SANGAT RENDAH = 10 - 19

9. Menghimpun dan memvalidasi awal data dari PD Merekap data dan menyusun Skoring Kematangan Pemerintah Daerah Menyampaikan usulan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah ttd Kepala Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ALUR TEKNIK Bagian Organisasi GWPP Satuan Kerja Bidang Organisasi (Biro Organisasi ) Memvalidasi Usulan Menyampaikan Penilaian Sementara ttd Sekda Memvalidasi lanjutan terkait hasil pemenuhan evidence Rekomendasi Penilaian kepada Pemerintah Daerah Kab /Kota yang mengusulkan Perangkat Daerah Menyampaikan Skor pada Tabel Tiap Indikator dan Evidence

10. 10 PENILAIAN PERANGKAT DAERAH PENILAIAN PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN TERHADAP: TATALAKSANA (PROSES BISNIS), BUDAYA ORGANISASI; INOVASI TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH VARIABEL KEMATANGAN ORGANISASI: Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas ; Penjaminan Mutu Layanan Daerah; SOP; DIKLAT aparatur ; Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas ; Manajemen Sumberdaya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur ; Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur ; Pengukuran Kinerja Daerah; Pengembangan Inovasi Layanan . Budaya Organisasi . Menggambarkan

11. Tingkat Indikator Tingkat I Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan ( Renja /RKPD) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur . 2. Tingkat II Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil ( outcome ) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut . 3. Tingkat III Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil ( outcome ) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil ( outcome) . 4. Tingkat IV Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil ( outcome ) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain . 5. Tingkat V Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil ( outcome ) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi . 1. INDIKATOR VARIABEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dokumen Renstra ( analisa untuk menentukan program prioritas menggunakan metode analisis (SWOT/ USG/ dll )) Dokumen Rencana Kerja Dokumen IKU Cascading Screenshoot sistem perencanaan (e-Planning, e- Budgetting , dll ) EVIDENCE LENGKAP

12. Tingkat Indikator Tingkat I Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur . Tingkat II Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan . Tingkat III Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan . Tingkat IV Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik . Tingkat V Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis , terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet . 2. INDIKATOR VARIABEL MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan melampirkan standart / rumus DPA Dokumen Sakip Hasil laporan dan tindaklanjut yang dilaksanakan dengan aplikasi ( contoh : e- sakip ) EVIDENCE LENGKAP

13. Tingkat Indikator Tingkat I Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan. Tingkat II Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan . Tingkat III Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal . Tingkat IV Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat . Tingkat V Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet . 3. INDIKATOR VARIABEL PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH Dokumen Standar Pelayanan Dokumen IKM/SPM Dokumen Hasil Evaluasi IKM/SPM dan Evaluasi SP. Penilaian maturitas SPIP terhadap penjaminan Mutu Produk . Penilaian / Evaluasi dengan menggunakan aplikasi EVIDENCE LENGKAP

14. Tingkat Indikator Tingkat I Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah . Tingkat II Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP). Tingkat III Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP . Tingkat IV Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP . Tingkat V Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut , kemudian disesuaikan dengan kebutuhan / keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet. 4. INDIKATOR VARIABEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Dokumen SOP Dokumen Laporan evaluasi SOP dan SK Perubahan SOP Penggunaan aplikasi dan / atau IT untuk evaluasi proses bisnis dan SOP EVIDENCE LENGKAP

15. Tingkat Indikator Tingkat I Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan . Tingkat II Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu . Tingkat III Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan . Tingkat IV Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan. Tingkat V Hasil ( outcome ) pengembangan pegawai dievalusi secara regular sebagai umpan balik . 5. INDIKATOR VARIABEL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PENGEMBANGAN PEGAWAI) Dokumen rencana kebutuhan diklat / bimtek Daftar peserta diklat yang telah dilaksanakan serta sertifikat diklat / bimtek Dokumen laporan evaluasi hasil diklat / bimtek EVIDENCE LENGKAP

16. 6. INDIKATOR VARIABEL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH Tingkat Indikator Verifikasi Bukti Tingkat I Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur . Dokumen Nota Dinas , Surat Dinas , Telahaan Staff, dll ) Tingkat II Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan . Dokumen Nota Dinas , Surat Dinas , Telahaan Staff, dll ) Surat undangan , daftar hadir rapat , notulen rapat dilingkungan internal OPD tentang pembahasan pemecahan permasalahan .   Tingkat III Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait . Dokumen Nota Dinas , Surat Dinas , Telahaan Staff, dll ) surat undangan , daftar hadir rapat , notulen rapat dilingkungan internal dan perangkat daerah terkait tentang pembahasan pemecahan permasalahan . Tingkat IV Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli . Dokumen Nota Dinas , Surat Dinas , Telahaan Staff,dll ) surat undangan , daftar hadir rapat , notulen rapat dilingkungan internal dan perangkat daerah terkait serta tim ahli ( akademisi , konsultan , kementerian lembaga ) tentang pembahasan pemecahan permasalahan . Tingkat V Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi . Dokumen Nota Dinas , Surat Dinas , Telahaan Staff, dll ) surat undangan , daftar hadir rapat , notulen rapat dilingkungan internal dan perangkat daerah terkait serta tim ahli ( akademisi , konsultan , kementerian lembaga ) dan melibatkan masyarakat .

17. 7. MANAJEMEN SUMBER DAYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERUKUR Tingkat Indikator Verifikasi Bukti Tingkat I Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku . Dokumen Analisis Jabatan Tingkat II Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan / sumber daya yang sudah ditetapkan . Dokumen Anjab Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tingkat III Analisis kebutuhan input/ sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah . Dokumen Anjab Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dokumen Standart Harga Barang / Jasa Tingkat IV Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya , SOP dan prosedur penjaminan mutu produk . Dokumen Anjab Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dokumen Standart Harga Barang / Jasa Dokumen Rekonsiliasi Keuangan dan Aset   Tingkat V Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet . Dokumen Analisis Jabatan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dokumen Standart Harga Barang / Jasa Dokumen Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Sistem yang digunakan dalam perencanaan / pengelolaan / pengadaan barang / jasa pemerintah (LPSE/ SiRUP / dll )

18. Tingkat Indikator Tingkat I Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah . Tingkat II Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan tugasnya , namun hanya bersifat individu . Tingkat III Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi . Tingkat IV Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan , namun belum dilakukan evaluasi secara berkala .   Tingkat V Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi . 8. INDIKATOR VARIABEL MANAJEMEN RESIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR Dokumen manajemen resiko ( seluruh kegiatan ) Dokumen Evaluasi Penilaian Resiko oleh Inspektorat Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Laporan Implementasi Pengelolaan manajemen Resiko EVIDENCE LENGKAP

19. Tingkat Indikator Tingkat I Belum ada target/ rencana kinerja perangkat daerah yang terukur . Tingkat II Sudah ada target kinerja perangkat daerah , tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah . Tingkat III Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan . Tingkat IV Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya . Tingkat V Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik ( diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi . 9. INDIKATOR VARIABEL PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen Renstra / Renja / RKPD Laporan Monev Capaian Kinerja Triwulanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Screenshoot Aplikasi ( contoh : e- Sakip /e- kinerja . EVIDENCE LENGKAP

20. Tingkat Indikator Tingkat I Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis . Tingkat II Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain ( replikasi inovasi ) . Tingkat III Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis , mutu maupun metodenya . Tingkat IV Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan . Tingkat V Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan . 10.INDIKATOR VARIABEL PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Screenshoot / dokumen sistem pelayanan ( sistem yang di terapkan melalui inovasi sendiri ). Dokumen rencana 5 (lima) tahunan pembangunan inovasi pelayanan Dokumen Anggaran / rencana pengembangan sistem secara berkelanjutan . EVIDENCE LENGKAP

21. Tingkat Indikator Tingkat I Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah . Tingkat II Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan . Tingkat III Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai , sikap dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan . Tingkat IV Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi . Tingkat V Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan . 11. INDIKATOR VARIABEL BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Moto pelayanan Dokumen budaya organisasi . contoh : larangan merokok , disiplin atau kode etik aparatur , dll . Nota dinas rapat , notulen rapat atau diskusi ( harian / mingguan / bulanan ) penanaman nilai-nilai budaya organisasi yang diterapkan Laporan hasil implementasi budaya organisasi . contoh : rekapitulasi absen , foto senyum / sapa saat menerima tamu , indeks kepuasan masyarakat , dll ) EVIDENCE LENGKAP

22. ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN PD Masing-masing perangkat daerah diukur tingkat kematangan organisasinya berdasarkan bukti terverifikasi . Setiap veriabel diberi nilai antara 1-5 sesuai dengan indikator level mana yang sudah terpenuhi . Nilai kematangan organisasi perangkat daerah adalah penggabungan nilai dari 11-55 variabel . Dengan level sbb : Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10-19. Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19.1-28. Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28,1-37. Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37,1-46. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46,1-55

23. Terima Kasih PENGUKURAN KEMATANGAN PD Meskipun ada tingkat kematangan menggunakan skala nilai , namun dalam menentukan Level kematangan organisasi suatu perangkat daerah tidak ditentukan oleh skala nilai tersebut ; Level kematangan perangkat daerah tetap ditentukan sistem staging area . Jika ada salah satu variabel masih berada pada level 2, maka perangkat daerah tersebut tetap pada level 2, meskipun ada variabel sudah mencapai level yang lebih tinggi . Kemudian jika data pendukung yang disampaikan tidak sesuai dengan usulan level yang disampaikan maka hasil validasi akan diberikan nilai setingkat lebih rendah dari usulan .

24. KESIMPULAN HASIL EVALUASI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH Menggambarkan hasil evaluasi pada tingkat mana perkembangan organisasi berdasarkan 11 indikator kematangan ; Kematangan Sangat Rendah : Perlu perbaikan mendasar . Kematangan Rendah : Perlu perbaikan beberapa indikator . Kematangan Sedang : Pelayanan perangkat daerah rata-rata. Kematangan Tinggi: Perangkat Daerah pelayanan baik . Kematangan Sangat Tinggi: Pelayanan sangat prima. Level kematangan dapat meningkat dari level satu ke level berikutnya , apabila seluruh indikator sudah terpenuhi .

25. II. PENGHARGAAN Penghargaan diberikan kepada daerah yang mempunyai rata-rata nilai agregat seluruh perangkat daerah yang paling tinggi dengan rumus : KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah

26. Terima Kasih SYARAT PENGHARGAAN Tidak ada perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang susunan , besaran , perumpunan , serta tugas dan fungsi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Belanja pegawai tidak melebihi 50 % (lima puluh persen ) dari total belanja dalam APBD tahun berjalan .

27. HAL-HAL YANG WAJIB DILAKUKAN PD Melakukan Sosialisai Tingkat PD dalam rangka menghimpun seluruh evidance penilaian kematangan PD PERTAMA Menyiapkan Seluruh Evidance Dalam Bentuk Soft Copy Dari Setiap Indikator yang Dipisah Per Folder KEDUA Mengisi Jawaban Tingkat Kematangan PD pada File Skor Variabel Kematangan OPD untuk 11 Indikator KETIGA Menyampaikan Usulan Hasil Evaluasi PD berupa : Surat Usulan Kepala PD Form Evaluasi PD (Jawaban Tingkat Kematangan) Evidance dalam bentuk link google drive yang dicantumkan dalam Surat Usulan KEEMPAT

28. JUKNIS PENGELOMPOKKAN EVIDANCE DALAM FOLDER Catatan : Kelompokkan evidance sesuai dengan indikator penilaian Beri nama link google drive dengan nama PKPD@SKW_( sebutkan nama PD) Beri nama folder dalam link google drive sesuai nama indikator Beri nama file evidance sesuai jenis evidance yang diminta secara berurutan Tuliskan link google drive pada surat usulan yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala PD Masukkan file excel skor variabel kematangan PD pada link google drive

29. JUKNIS PEMBERIAN NAMA FOLDER SESUAI NAMA INDIKATOR 1_PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2_MONITORING DAN PENGENDALIAN 3_PENJAMINAN MUTU LAYANAN 4_SOP PELAYANAN 5_DIKLAT 6_ANJAK DAN PEMECAHAN MASALAH 7_MSD PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA 8_MANAJEMEN RESIKO 9_PENGUKURAN KINERJA 10_PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN 11_BUDAYA ORGANISASI SKOR VARIABEL KEMATANGAN_ (SEBUTKAN NAMA PD)

30. JUKNIS PEMBERIAN NAMA FILE EVIDANCE YANG DIMASUKKAN DALAM SETIAP FOLDER 1_PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1_RENSTRA 2 _RENJA dst _(SEBUTKAN NAMA DOKUMEN SESUAI URUTAN) URUTAN DOKUMEN DAPAT DILIHAT PADA SLIDE EVIDANCE DARI SETIAP INDIKATOR VARIABEL YANG DINILAI Dokumen Renstra ( analisa untuk menentukan program prioritas menggunakan metode analisis (SWOT/ USG/ dll )) Dokumen Rencana Kerja Dokumen IKU Cascading Screenshoot sistem perencanaan (e-Planning, e- Budgetting , dll ) EVIDENCE LENGKAP

31. Tahapan Penilaian Kematangan Organisasi Bagi Pemda PD Menyampaikan Usulan Penilaian Kematangan PD kepada Wali Kota up. Sekda PD Memperbaiki data isian penilaian dan evidance , serta Menyampaikan kembali usulan kepada Bagian Organisasi Bagian Organisasi Setda Kota SKW Validasi Usulan PD dan Penyampaian Hasil Validasi untuk Diperbaiki Oleh PD Bagian Organisasi Setda Kota SKW Validasi Lanjutan Usulan PD dan Penetapan Hasil Validasi Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Biro Organisasi Setda Prov Kalbar Validasi Usulan Pemda dan Penyampaian Penilaian Sementara , Validasi Lanjutan Usulan Pemda dan Penetapan Rekomendasi Penilaian Bagian Organisasi Setda Kota SKW Menyampaikan Usulan Wako kepada Gubernur

32. Guna penilaian kematangan PD tingkat Kota untuk penentuan nilai basic TPP PENGISIAN SKOR NILAI KEMATANGAN PD Guna memastikan pengisian jawaban variabel dan pemenuhan evidance skor kematangan PD maka diminta kepada seluruh Kepala PD menugaskan Pejabat Administrator/ Pengawas / Fungsional / Pelaksana yang mengampu tugas terkait evaluasi kelembagaan tingkat PD untuk melakukan pengisian jawaban variabel dan pemenuhan evidance skor kematangan PD serta menyampaikan hasilnya kepada Bagian Organisasi paling lambat minggu ke-2 Bulan Januari 2025. CATATAN BATAS WAKTU

33. Penilaian Kematangan PD WAJIB dipenuhi guna perolehan Nilai Kematangan Organisasi Bagi Pemda yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi kelembagaan dan penetapan basic TPP Pemda Paling Lambat Minggu ke-2 JANUARI 2025 JANGAN LUPA YA SEGERA HITUNG, ISI JAWABAN DAN PENUHI EVIDANCE-NYA

34. THANK YOU Terima Kasih