1. H. PEJABAT PUBLIK & PERLINDUNGAN HAK RAKYAT.pptx

hukum pejabat publik dan perlindungan hak rakyat

1. HUKUM PEJABAT PUBLIK DAN PERLINDUNGAN HAK RAKYAT Laila Pitri, S.H., M.H

2. Hukum Pejabat Publik : aturan yang mengatur kedudukan, kewenangan, hak, dan kewajiban pejabat negara/pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pemerintahan. Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat Perlindungan Hak Rakyat : jaminan hukum agar setiap warga negara memperoleh hak konstitusionalnya tanpa diskriminasi, serta memiliki mekanisme pengaduan bila haknya dilanggar oleh pejabat publik.

3. Hubungan Pejabat Publik dan perlindungan hak rakyat Hukum pejabat publik dan perlindungan hak rakyat berhubungan erat dan saling melengkapi . Hukum pejabat publik membatasi dan mengatur perilaku pejabat agar tidak menyalahgunakan wewenang, sementara perlindungan hak rakyat menjamin agar rakyat tetap mendapatkan hak-haknya serta memiliki jalur hukum untuk menuntut bila dirugikan oleh pejabat.

4. Pejabat Publik Hak Mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas negara Mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas Mengambil keputusan sesuai kewenangan Kewajiban Melaksanakan tugas sesuai hukum dan sumpah jabatan Melayani kepentingan publik tanpa diskriminasi Transparan dan akuntabel Tidak menyalahgunakan wewenang . HAK DAN KEWAJIBAN Rakyat Hak Mendapat pelayanan publik yang baik Berpartisipasi dalam pemerintahan (pemilu, musyawarah) Mengawasi kinerja pejabat public Kewajiban Mematuhi hukum & peraturan Menggunakan hak politik secara bertanggung jawab Berpartisipasi aktif dalam Pembangunan .

5. Dasar Hukum UUD 1945 → Pasal 1 ayat (3) (Indonesia negara hukum), Pasal 27 (kesamaan di hadapan hukum), Pasal 28 (hak asasi manusia), Pasal 33 (hak atas kesejahteraan). UU No. 28 Tahun 1999 → Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) UU No. 30 Tahun 2014 → Administrasi Pemerintahan. UU No. 25 Tahun 2009 → Pelayanan Publik. UU No. 14 Tahun 2008 → Keterbukaan Informasi Publik.

6. Tujuan adanya hukum pejabat publik dan perlindungan hak rakyat Mewujudkan Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum tidak hanya mengatur rakyat, tapi juga mengatur pemerintah agar tunduk pada hukum. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pejabat publik punya kewenangan besar, dan tanpa aturan, bisa terjadi korupsi, nepotisme, atau diskriminasi. Hukum memberi batasan yang jelas: apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pejabat. Menjamin Hak Konstitusional Rakyat Hak rakyat diatur dalam UUD 1945 (misalnya hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat). Dengan mempelajarinya, rakyat tahu hak apa saja yang bisa dituntut jika dilanggar.