1.KEBIJAKAN NASIONAL K3 . Diklat K3.pptx

ok

1. KEBIJAKAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA WIL.II PALOPO DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

2. PENGERTIAN KEBIJAKAN Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan , kepemimpinan dan cara bertindak . Pemerintahan , Organisasi dan Kelompok sektor swasta serta Individu . Diterapkan pada : Keselamatan , Kesehatan dan Kesejahteraan untuk

3. Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) adalah pengelolaan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan semua orang di tempat kerja . Hal ini dilakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat , sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakan kerja , penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran , peledakan serta pencemaran lingkungan . Apa itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebuah upaya kerja sama , saling pengertian , dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan tugas dan kewajiban bersama dalam bidang keselamatan , kesehatan , dan keamanan kerja . Dengan kata lain, K3 adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja , baik secara fisik maupun mental guna meningkatkan efisiensi produktivitas kerja . Secara umum , K3 bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja . Selain itu , upaya ini juga bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja atau penyakit tertentu akibat kerja . Dengan begitu , kesejahteraan karyawan atau konsumen yang mengunjungi lokasi kerja bisa terjamin .

4. Dasar Hukum Kebijakan K3 Perusahaan Kebijakan pemerintah terkait K3 Dasar hukum yang mengatur tentang kebijakan K3 i ni tertuang dalam Undang Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970. Kebijakan K3 Perusahaan Dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), perusahaan membutuhkan prosedur pelaksanaan K3 agar bisa berjalan dengan baik . Kebijakan K3 perusahaan adalah proses yang ada dalam perusahaan terkait dengan risiko kerja dan juga keselamatannya . Dengan menjalankan kebijakan K3 tersebut , perusahaan akan lebih mudah melakukan penilaian risiko kerja .

5. Laporan Kecelakaan Kerja 3 Tahun terakhir (BPJS- Ketenagakerjaan ), Nasional : : 221.740 kasus : 234.370 kasus : 265.334 kasus Data di atas memberikan gambara

6. Kasus Kecelakaan Kerja per sektor r

7. Merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K3 untuk mewujudkan kesejahteraan Untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen Merupakan persyaratan perdagangan Global Menciptakan tempat kerja yang sehat , aman dan produktif MENGAPA K3 PENTING

8. TANTANGAN K3: Ka sus Kecelakaan Kerja dan PAK Tinggi …

9. Penerapan Prosedur Kebijakan K3 pelaksanaannya yakni mengendalikan risiko yang terjadi saat bekerja atau di lingkungan kerja . Penerapan prosedur tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif , aman , efektif dan efisien . Kebijakan K3 terdiri dari : Pembuatan rencana K3 Pelaksanaan atas rencana yang telah perusahaan rancang Memantau kegiatan K3 Meninjau dan meningkatkan kinerja perusahaan Membina dan mengawasi kinerja Evaluasi pelaksanaan kegiatan K3 Dalam penerapan prosedur tersebut harus melibatkan semua pihak , termasuk pengelola K3, karyawan , tamu , masyarakat sekitar hingga pemilik perusahaan . Semuanya harus menjalankan prosedur K3 yang sudah menjadi ketetapan perusahaan .

10. DASAR HUKUM

11. Program & Strategi Nasional K3

12. TAHUN 2020 DILAKUKAN BERBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PELAKSANAAN K3 SECARA NASIONAL : Menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang K3, termasuk menyesuaikan pelaksanaan K3 di masa Pandemi Covid-19; Meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3; Meningkatkan kesadaran pengusaha / pengurus , pekerja / buruh , dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3; Meningkatkan peran serta masyarakat , lembaga K3, dan pemeduli K3; Meningkatkan peran asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi agar memiliki program K3; Meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional ; dan Menyempurnakan pelaksanaan pengawasan , informasi dan layanan K3 berbasis digital .

13. IMPLEMENTASI UU No.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Dalam rangka : Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha ; Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja / buruh ; Kemudahan , pemberdayaan , dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional . Di bidang K3 telah diterbitkan : PP No.05 Tahun 2021 tentang PerPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ; dan Permenaker No. 06 Tahun 2021 tentangPenetapan Standar Kegiatan Usaha dan / Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan .

14. PENJABARAN DI SULAWESI SELATAN Visi Sulsel : Sulawesi Selatan yang Produktif , Inovatif , kompetitif , Inklusif , dan Berkarakter .

15. AYO WUJUDKAN : NIHIL KECELAKAAN KERJA NIHIL PELANGGARAN NORMA K3 NIHIL PENINDAKAN HUKUM K3