1 Materi Direktur_batang tubuh TCPNK.pdf

tinaSibagariang 4 views 30 slides Sep 09, 2025
Slide 1
Slide 1 of 30
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30

About This Presentation

Sosialisasi Peraturan BPOM No. 21 tahun 2022 tentang Tatacarea Pengajuan Notifkos


Slide Content

BatangTubuhPeraturan
BadanPOM Nomor21 Tahun
2022 tentangTata Cara
PengajuanNotifikasi
Kosmetika
drh. Rachmi Setyorini, MKM.
DirekturStandardisasiObatTradisional,
SuplemenKesehatandanKosmetik
DisampaikanpadaKegiatan
SosialisasiPeraturanBPOM Nomor21 Tahun2022 tentangTata Cara
PengajuanNotifikasiKosmetika
Jakarta, 4 November 2022

•About us
•Our Product
•Our team
•Gallery
•Pricelist
•Testimonial
•Contact us
Telah
diundangkanpada
tanggal5 Oktober
2022
Jdih.pom.go.id

LatarBelakang
Untuk melindungimasyarakat
darikosmetikayang tidak
memenuhipersyaratan
keamanan, kemanfaatan, dan
mutusertauntuk memberikan
panduandalammelakukan
pengajuannotifikasikosmetika
Peraturansebelumnya
sudahtidaksesuaidengan
ilmupengetahuan
dankebutuhanhukumdi
bidangkosmetikasehingga
perludiganti
TugasBPOM
melakukan
pengawasanpre dan
post market

SistematikaBatangTubuh
BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IIKRITERIA DAN PERSYARATAN
•BagianKesatu: Kriteria
•BagianKedua : Persyaratan
BAB IIITATA CARA
•BagianKesatu: Pendaftaran PemohonNotifikasi
•BagianKedua : Permohonan Notifikasi
•BagianKetiga: NotifikasiKosmetika KhususEkspor
•BagianKeempat:LayananPrioritas
•BagianKelima: Masa Berlaku Notifikasi
•BagianKeenam: Pembaharuan dan PerubahanNotifikasi
BAB IV SANKSI
BAB VKETENTUAN PERALIHAN
BAB VI KETENTUAN LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

KetentuanUmum
No. Definisi
PerBPOM
No. 12 Tahun2020
Pasal1
PerBPOM
No. 21 Tahun2022
Pasal1
1Kosmetika V V
2NotifikasiKosmetika X V
3Kosmetika dalamNegeri V V
4Kosmetika Impor V V
5Kosmetika Kontrak V V
6UsahaPerorangan V V
7Importir V V
8
NomorIndukBerusaha
(NIB)
V X
9
Perusahaan Terelasi(sister
company)
V X
10
Cara PembuatanKosmetika
yang Baik(CPKB)
V V
11KemasanPrimer V V
12Nama Kosmetika V V
No. Definisi
PerBPOM
No. 12 Tahun2020
Pasal1
PerBPOM
No. 21 Tahun2022
Pasal1
13Template Notifikasi V V
14Surat PerintahBayar V V
15DokumenInformasiProduk V V
16Nanomaterial V X
17Prinsipal V V
18Pelaku Usaha V V
19
BadanPengawasObatdan
Makanan
V V
20Unit PelaksanaTeknis V V
21
Rekomendasisebagai
Pemohon Notifikasi
Kosmetika
X V
22Hari V V
23KepalaBadan V V

KetentuanUmum
NotifikasiKosmetikayangselanjutnyadisebutNotifikasi
adalahpersetujuanyangdiberikanolehKepalaBadan
terhadappemberitahuan daripelakuusahauntuk
mengedarkanKosmetikadiwilayahIndonesiasetelahpelaku
usahamemenuhipersyaratanpengajuanpermohonanizin
edarKosmetika
RekomendasisebagaiPemohonNotifikasiadalahdokumensah
yangmerupakan buktibahwa ImportiratauUsaha
Perorangan/badanusahadibidangKosmetikayangmelakukan
kontrakproduksidenganindustriKosmetikayangberadadi
wilayahIndonesiatelahmemenuhi persyaratansebagai
pemohonNotifikasi.
Pasal1
Penambahandefinisi
NotifikasiKosmetika
danRekomendasi
sebagaiPemohon
Notifikasi

Kriteria
1.Pelaku Usaha wajibmenjaminKosmetika
yang diproduksidan/atauyang diimpor
untuk diedarkandi wilayahIndonesia
memenuhikriteriakeamanan,
kemanfaatan, mutu, penandaan, dan
klaim.
2.Kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu,
penandaan, danklaimdilaksanakan
sesuaidengan ketentuanperaturan
perundang-undangan
Pasal2
Pasal3
1.Pemenuhankriteriawajib
didokumentasikandalamDIP.
2.DIP wajibdimilikisebelummelakukan
Notifikasi.

Persyaratan
Pasal4
Pelaku Usaha wajib
mengedarkan Kosmetika yang
telahmemilikiizinedarberupa
Notifikasi
Pasal5
Untuk menjaminKosmetika yang diedarkan
di wilayahIndonesia memenuhi kriteria
Dikecualikan untuk
pemasukanKosmetika
melaluijalurkhusus/
special access
scheme
dilaksanakansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-
undangan
Kosmetika
Kosmetika yang dibuat
di dalamnegeri
Kosmetika Impor
Kosmetika Dalam
Negeri
Kosmetika Kontrak

Pasal6 a.industriKosmetika yang beradadi wilayahIndonesia sesuai
dengan ketentuanperaturanperundang-undangan;
b.Usaha Perorangan/badanusahadi bidangKosmetika
yang melakukan kontrakproduksidengan industri
Kosmetika yang beradadi wilayahIndonesia sesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan; atau
c.Importiryang bergerakdi bidangKosmetika sesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.
Pemohon Notifikasiharus memilikinomorinduk
berusahasesuaidengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.
Penambahan
ayat3
Permohonan
Notifikasi
Pemohon
Notifikasi
diajukan oleh
Persyaratan

Pasal7
harus memenuhipersyaratandokumen:
a.Sertifikat CPKB atausertifikat pemenuhan aspekCPKB bertahapGolonganA
atauSertifikat pemenuhan aspekCPKB GolonganB sesuaidengan bentukdan
jenissediaanyang akandinotifikasidengan sisa masa berlakupaling singkat
3 (tiga) bulansebelumberakhir; dan
b.suratpernyataanbermeteraidireksidan/ataupimpinanindustriKosmetika tidak
terlibatdalamtindakpidanadi bidangKosmetika
Jika pemohon Notifikasi:
1.memilikisertifikat merekjugaharus melampirkanfotokopisertifikat
merek
2.ditunjuksebagaipenerimalisensimerekjugaharus melampirkan
fotokopiperjanjianlisensiantarapemilikmerekdengan pemohon
Notifikasi
3.menggunakan merekyang belumdidaftarkankepadainstansiyang
berwenangdanbelummemilikisertifikat merekmelampirkandokumen
sebagaimanadi atas
Melampirkansuratpernyataan
bermeteraiyang menyatakan
bahwapemohon Notifikasibersedia
untuk dibatalkannomor
notifikasinyaapabilaterdapatpihak
lain yang lebihberhakterhadap
merekdan/atauNama Kosmetika
tersebutsesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
Persyaratan
PermohonanNotifikasi
Kosmetika DalamNegeri
Industri
Kosmetika
dilakukanoleh

harus memenuhipersyaratandokumen:
a.suratrekomendasisebagaipemohon NotifikasidariKepalaUPT BPOM setempat;
b.dokumenperjanjiankerjasamakontrakproduksidengan industriKosmetika yang telahmemiliki
sertifikat CPKB sesuaidengan bentukdanjenissediaanyang akandinotifikasidariindustri
penerimakontrak, dengan sisa masa berlakupaling singkat6 (enam) bulansebelumberakhir; dan
c.suratpernyataanbermeteraidireksidan/ataupimpinanperusahaantidakterlibatdalamtindak
pidanadi bidangKosmetika
harus memilikipenanggungjawabteknisyang memahamiDIP sertainformasiteknisterkaitKosmetika sesuai
dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
Penyederhanaan
persyaratan
Pasal8 Persyaratan
PermohonanNotifikasi
Kosmetika Kontrak
Usaha Perorangan/
badanusahadi bidangKosmetika
yang melakukan kontrakproduksi
dilakukanoleh
dapat berupaindustriKosmetika
Jika pemohon Notifikasi:
1.memilikisertifikat merekjugaharus melampirkanfotokopisertifikat
merek
2.ditunjuksebagaipenerimalisensimerekjugaharus melampirkan
fotokopiperjanjianlisensiantarapemilikmerekdengan pemohon Notifikasi
3.menggunakan merekyang belumdidaftarkankepadainstansiyang
berwenangdanbelummemilikisertifikat merekmelampirkandokumen
sebagaimanadi atas
Usaha Perorangan/
badanusahadi bidangKosmetika
yang melakukan kontrakproduksi
PermohonanNotifikasi
Kosmetika Kontrak
Melampirkansuratpernyataanbermeterai
yang menyatakan bahwapemohon
Notifikasibersediauntuk dibatalkan
nomornotifikasinyaapabilaterdapat
pihaklain yang lebihberhakterhadap
merekdan/atauNama Kosmetika tersebut
sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-
undangan.
dilakukanoleh Usaha Perorangan/
badanusahadi bidangKosmetika
yang melakukan kontrakproduksi

Persyaratan
Pasal
9
Dokumenperjanjiankerjasamakontrakpaling sedikitharus memuat
keteranganmengenai:
a.namaUsaha Perorangan/badanusahapemberikontrak;
b.namaIndustri Kosmetika penerimakontrak;
c.merekdan/atauNama Kosmetika; dan
d.masa berlakuperjanjiankerjasamakontrak.
Dokumenperjanjiankerjasamakontraksebagaimanadimaksudpadaayat(1)
harus disahkanolehnotaris.
1
2
Pasal
10
Industri Kosmetika yang menerimakontrakproduksiharus memenuhi
persyaratandokumensebagaiberikut:
a.sertifikat CPKB yang masihberlakusesuaidengan bentukdanjenissediaan
yang dikontrakkandengan masa berlakupaling singkat3 (tiga) bulan
sebelumberakhir; dan
b.suratpernyataanbermeteraidireksidan/ataupimpinanperusahaantidak
terlibatdalamtindakpidanadi bidangKosmetika.

Persyaratan
Pasal
11
Pemberi kontrak dan penerima kontrak bertanggung jawab atas
keamanan, kemanfaatan dan mutu Kosmetika
PenerimakontrakdilarangmengalihkanpembuatanKosmetika yang
dikontrakkankepadaindustriKosmetika lain.
1
2
Pasal
12
PermohonanNotifikasiKosmetika ImpordilakukanolehImportir yang
bergerakdi bidangKosmetika sesuaidengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.
1
2Usaha Perorangan/badanusahadi bidangKosmetika yang melakukan
kontrakproduksidengan industriKosmetika di luarwilayahIndonesia
dinyatakansebagaiImportir.

Pasal13
harus memenuhipersyaratandokumen:
a.suratpernyataanbermeteraidireksidan/ataupimpinantidakterlibatdalamtindakpidanadi
bidangKosmetika;
b.suratrekomendasisebagaipemohon NotifikasidariKepalaUPT BPOM setempat;
c.suratpenunjukankeagenanyang masihberlakupaling singkat6 (enam) bulansebelum
penunjukanberakhir, yang dibuatdalambahasaIndonesia dan/ataubahasaInggrisdanpaling
sedikitmencantumkan keteranganmengenai:
1.namadanalamatprodusen/Prinsipalnegaraasal;
2.namaImportir;
3.merekdan/atauNama Kosmetika;
4.tanggalditerbitkan;
5.masa berlakupenunjukankeagenan;
6.hakuntuk melakukanNotifikasi, impor, dandistribusidariprodusen/Prinsipalnegaraasal;
dan
7.namadantandatangandirektur/pimpinanprodusen/Prinsipalnegaraasal;
d.suratperjanjiankerjasamakontrakantarapemohon Notifikasidengan industriKosmetika di
luarwilayahIndonesia yang disahkanolehnotarisdengan ketentuanmencantumkan merek
dan/atauNama Kosmetika sertatanggalmasa berlakuperjanjiandengan sisa masa berlaku
paling singkat6 (enam) bulansebelumberakhir;
Importir
Persyaratan

Pasal13
e. Certificate of
Free Sale (CFS)
Untuk Kosmetika impor
yang berasaldarinegara
di luarASEAN, yang
dikeluarkanolehpejabat
yang berwenangatau
lembagayang diakuidi
negaraasal
kecualiuntuk
Kosmetika kontrak
yang diproduksidi
luarwilayah
Indonesia
berasaldarinegarayang
mengikatkandiripada
konvensipenghapusan
persyaratanlegalisasi
terhadapdokumenpublik
asing
harus
dilegalisasi
Apostille oleh
pejabatyang
berwenang di
negaraasal
berasaldarinegara
yang tidak
mengikatkandiripada
konvensipenghapusan
persyaratanlegalisasi
terhadapdokumen
publikasing
Persyaratan
harus dilegalisir
olehKedutaan
Besar/Konsulat
Jenderal
Republik
Indonesia
setempat

Persyaratan
Pasal13
f. sertifikat good
manufacturing practice (GMP)
atausuratpernyataan
penerapanGMP untuk industri
Kosmetika yang berlokasidi
negaraASEAN
1.sisa masa berlakupaling
singkat3 (tiga) bulan
sebelumsertifikat atausurat
pernyataanberakhir; atau
2.jikamasa berlakulebihdari5
(lima) tahunatautidak
mencantumkan masa berlaku
makasertifikat atausurat
pernyataandinyatakan
berlakuselama5 (lima) tahun
sejaktanggalditerbitkan.
dengan ketentuan

Pasal13
Jika poina tidakdapat terpenuhi,
Importir harus melampirkan
sertifikat GMP yang diakuisetara
dengan GMP ASEAN dandilegalisasi
sebagaimanadimaksudpadaayat
(3) danayat(4)
g. sertifikat GMP untuk:
1.industriKosmetika yang berlokasidi
luarnegaraASEAN; atau
2.industriKosmetika di negara
ASEAN yang menerima kontrak
produksidariIndustri Kosmetika
dan/atauUsaha
Perorangan/badanusahadi
bidangKosmetika di Indonesia
a.diterbitkan olehpejabatpemerintahyang
berwenangataulembagayang diakuidi
negaraasal;
b.sisa masa berlakupaling singkat3
(tiga) bulansebelumsertifikat berakhir;
atau
c.jikamasa berlakulebihdari5 (lima) tahun
atautidakmencantumkan masa berlaku
makasertifikat dinyatakanberlakuselama
5 (lima) tahunsejaktanggalditerbitkan.
dengan
ketentuan
Persyaratan
berasaldarinegara
yang mengikatkandiri
padakonvensi
penghapusan
persyaratanlegalisasi
terhadapdokumen
publikasing
berasaldarinegara
yang tidak
mengikatkandiripada
konvensipenghapusan
persyaratanlegalisasi
terhadapdokumen
publikasing
harus dilegalisasiApostille
olehpejabatyang
berwenangdi negaraasal
harus dilegalisirolehKedutaan
Besar/KonsulatJenderal
RepublikIndonesia setempat

Persyaratan
Pasal13
Selainharusmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dan/atau
ayat(2), Importirjugaharusmemilikipenanggungjawabteknisyang memahamiDIP
sertainformasiteknisterkaitKosmetika, sesuai denganketentuanperaturan
perundang-undangan.
Jika pemohon Notifikasi:
1.memilikisertifikat merekjugaharus melampirkanfotokopisertifikat merek
2.ditunjuksebagaipenerimalisensimerekjugaharus melampirkanfotokopiperjanjian
lisensiantarapemilikmerekdengan pemohon Notifikasi
3.menggunakan merekyang belumdidaftarkankepadainstansiyang berwenangdanbelum
memilikisertifikat merekmelampirkandokumensebagaimanadi atas
Importir
Pasal14
Kosmetika yang dinotifikasiharus sesuaidengan kategoriKosmetika 
tercantumdalamLampiranI

SatuNama Kosmetika hanyadapat dinotifikasioleh1 (satu)
pemohon Notifikasi.
Pasal15
Dikecualikan untuk:
a. Kosmetika yang dinotifikasi oleh 1 (satu) perusahaan
terelasi; dan
b. Kosmetika yang ditujukanuntuk target pemasaran
yang berbeda.
beberapaperusahaanyang terpisahsecarahukumnamun
dikendalikanolehperusahaanindukataupemilikperusahaanyang
sama
dibuktikandengan suratpernyataanbermeteraidandisahkandi
depannotarisyang dibuatolehperusahaanindukataupemilik
perusahaanyang sama
Notifikasiharus
dilengkapidengan surat
persetujuandaripemilik
Nama Kosmetika yang
sebelumnyatelah
ternotifikasi.
Persyaratan
Nama Kosmetika
Perusahaan terelasi

Pasal16
dapat diberikanizinedar
melaluipemberian1
(satu) nomorNotifikasi
berdasarkanpermohonan
secaraelektronikyang
disampaikanolehindustri
Kosmetika sebagaipemilik
nomorNotifikasi
diberikankepadaindustri
Kosmetika sebagaipemilik
nomorNotifikasiyang telah
memilikisertifikat CPKB
industriKosmetika yang
melakukan kontrakproduksi
dengan industriKosmetika lain
harus memilikidokumenperjanjian
kerjasamadengan masing-masing
industriKosmetika yang disahkan
olehnotarisdanpaling sedikit
memuatketentuanmengenai:
a.namaindustriKosmetika
pemberikontrak;
b.namaindustriKosmetika
penerimakontrak;
c.Nama Kosmetika; dan
d.masa berlaku perjanjian kerja
sama.
Industri Kosmetika
sebagaipemiliknomor
Notifikasiyang memiliki
beberapasarana
produksiatauyang
melakukan kontrak
produksidengan industri
Kosmetika lain di wilayah
Indonesia
1 NomorNotifikasi Persyaratan
Kosmetika harus memilikikesamaandalamhal:
a. Nama Kosmetika;
b. komposisi;
c. spesifikasibahanbaku;
d. spesifikasibahankemas;
e. spesifikasiprodukjadi;
f. pembuatan; dan
g. desainpenandaanKosmetika

Pasal16
Harus menjamindanmemastikan:
a.kesesuaianpemenuhanpersyaratanteknisKosmetika yang
diproduksisendiridengan Kosmetika yang diproduksidi
beberapasaranaproduksiataudi beberapaindustriKosmetika
penerimakontrak;
b.industriKosmetika penerimakontrakproduksitelah
menerapkanaspekCPKB yang dibuktikandengan sertifikat
CPKB sesuaidengan bentuksediaanKosmetika yang disepakati
dalamperjanjiankontrakkerjasama; dan
c.pencantuman nama industri dan kota pada penandaan sesuai
dengan lokasi masing-masing sarana produksi dan telah
memenuhi ketentuan penandaan sesuai dengan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai
persyaratan teknis penandaan Kosmetika.
Persyaratan
1 NomorNotifikasi
Industri Kosmetika
sebagaipemilik
nomorNotifikasi
Perjanjiankerjasamadengan
industriKosmetika penerima
kontrak:
paling banyakdengan 3 (tiga)
industriKosmetika; dan
tidakdapat dialihkankepada
industriKosmetika lain.
Harus melakukanpendokumentasiandanrekapitulasi
pelaksanaanproduksiKosmetika sesuaidengan
PeraturanBadanPengawasObatdanMakananyang
mengaturmengenaipedomanCPKB.
Menggunakan format rekapitulasi
pelaksanaanproduksiKosmetika
LampiranII

Persyaratan
Pasal
16
Industri Kosmetika yang mengajukan1 (satu) nomornotifikasiuntuk Kosmetika
yang diproduksiolehbeberapaindustriKosmetika dikenaibiayasebagaipenerimaan
negarabukanpajaksesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
DalamhalindustriKosmetika melakukanpenambahansaranaproduksidengan
lokasiyang berbeda, industriKosmetika harus melakukanperubahandata pemohon
Notifikasi.
2
1
Perubahandata pemohon NotifikasiLampiranIII
Pasal
17
1 NomorNotifikasi

Pasal
18
DalamhalterjadipemutusansuratpenunjukankeagenanKosmetika Impor
sebelumberakhirnyamasa berlakusuratpenunjukankeagenan, pemohon Notifikasi
yang ditunjukolehPrinsipalharus melampirkan:
a.fotokopidokumenpenunjukankeagenanantarapemohon Notifikasidengan
Prinsipaldengan menunjukkandokumenaslinya; dan
b.dokumenkesepakatanpemutusankeagenanantaraImportir sebelumnya
dengan Prinsipal(clean break letter) disahkandandilakukandi depan
notaris.
2
1
Klarifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(2) harus diberikanolehImportir
sebelumnyadalamjangkawaktupaling lama 3 (tiga) bulansejaktanggal
pengirimansurat.
3
BPOM dapat melakukanklarifikasikepadaImportir sebelumnyadan/atauPrinsipal
terkaitdokumensebagaimanadimaksudpadaayat(1).
Apabiladalamjangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(3) klarifikasidari
Importir sebagaimanadimaksudpadaayat(2) tidakditerimaolehBPOM maka
BPOM dapat menindaklanjutipermohonanNotifikasiolehpemohon Notifikasidan
mencabutNotifikasiyang dimilikiolehImportir sebelumnya.
4
Persyaratan

Persyaratan
Pasal
18
DalamhalterdapatkeberatandariImportir sebelumnyaterhadapkeabsahan
dokumenpadaayat(1) makaBPOM dapat menundapemberianNotifikasikepada
pemohon Notifikasisampaidengan adanyapenyelesaiansecaratuntasolehpara
pihaksesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
6
5
BPOM dapat memberikanpersetujuanuntuk menghabiskansisa produkdalambatas
waktupaling lambat6 (enam) bulansejakpemutusankeagenan, kepadaImportir
sebelumnyaberdasarkanpermohonanyang bersangkutan.
7
Dalamhaldiketahuibahwamasa penunjukankeagenanImportir sebelumnyasudah
berakhir, BPOM dapat menindaklanjutipermohonanNotifikasidaripemohon
NotifikasidanmencabutNotifikasiyang dimilikiolehImportir sebelumnya
Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat(7) disampaikandengan
melampirkanpersetujuandariPrinsipal.
8
Pasal
19
BPOM dapat memberikanpersetujuanuntuk menghabiskansisa produkdalambatas
waktupaling lambat6 (enam) bulansejakperjanjianlisensiatausuratperjanjian
kerjasamakontraksecarahukumdinyatakantelahberakhirataudiakhiri, kepada
pemiliknomorNotifikasisebelumnyaberdasarkanpermohonanyang bersangkutan.

PendaftaranPemohon Notifikasi
Pasal
20
menyampaikan
permohonan
pemeriksaansarana
kepadaKepalaUPT
BPOM
Pasal
21
harus memenuhipersyaratansebagaiberikut:
a.permohonandiajukan olehpimpinan/direkturperusahaanyang tidakterlibatdalamtindak
pidanadi bidangKosmetika;
b.pemohon Notifikasiharus memilikipenanggungjawabteknis, dibuktikandengan fotokopiKartu
TandaPenduduk(KTP), ijazahdansuratperjanjiankerjasamaantarapenanggungjawabteknis
danpimpinanperusahaan;
c.pemohon Notifikasiharus memilikidokumenpengadaandandistribusiKosmetika berupa:
1.prosedurtertulisdancatatanpengadaan, penerimaan, penyimpanandanpengeluaran
Kosmetika;
2.catatanpersediaan/kartustokKosmetika;
3.prosedurtertulisdancatatanpenanganankeluhan;
4.prosedurtertulisdancatatanpenarikandanpemusnahanKosmetika; dan
5.prosedurtertulisdancatatanpenanganansampelpertinggal.
d.pemohon Notifikasiharus memilikisaranayang memenuhipersyaratansanitasisaranadan
tempatpenyimpananproduk.
Pemohon
Notifikasi
harus mendaftarkan diri
kepada Kepala Badan
Importir atauUsaha
Perorangan/ badan
usahayang melakukan
kontrakproduksi
Rekomendasi
sebagaiPemohon
Notifikasi
harus
mendapatkan
Dikecualikan jika
juga merupakan
industri Kosmetika

PendaftaranPemohon Notifikasi
Pasal21
Jika diperlukanperbaikan, UPT BPOM
menyampaikan suratpermintaan
perbaikandata kepadapemohon
Notifikasi
Pemohon Notifikasiwajib
menyampaikan perbaikandata paling
lama 20 (duapuluh) Hari terhitung
sejaktanggalsuratpermintaan
perbaikandata.
Ketentuanmengenaipenerbitan
rekomendasisebagaipemohon
Notifikasidilaksanakansesuai
dengan prosedurteknispelaksanaan
penerbitanrekomendasisebagai
pemohon NotifikasiLampiranIV
Dokumen
persyaratan
Lengkap
dan benar
Verifikasi UPT BPOM melakukan
pemeriksaan sarana

PendaftaranPemohon NotifikasiPasal22
diberikan 1 (satu) kali sepanjang tidak terjadi
perubahan pada:
harus mengajukanulang
permohonanpemeriksaansarana
dalamrangkamemperoleh
RekomendasisebagaiPemohon
Notifikasi
harus mengajukanperubahandata
RekomendasisebagaiPemohon
Notifikasi
Rekomendasi
sebagaiPemohon
Notifikasi
a. alamat perusahaan dan/atau alamat gudang
b. nama badan usaha/badan hukum
d. pimpinan/direktur perusahaan dan/atau
penanggung jawab teknis
c. alamat perusahaan dan/atau alamat gudang
tanpa perubahan lokasi; dan/atau

PendaftaranPemohon Notifikasi
Pasal22
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha/badan hukum
(akta notaris);
b.dokumen dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan perubahan
alamat tanpa perubahan lokasi;
c.dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan/direktur
perusahaan (akta notaris); dan/atau
d.dokumenlegal yang menyatakanperubahannamapenanggungjawabteknis
dandokumenkontrakkerjasamapenanggungjawabteknisbarudengan
pimpinan/direkturperusahaan.
DalamhalRekomendasisebagaiPemohon Notifikasibelumdigunakanuntuk
pengajuanpendaftaranpemohon Notifikasidalamjangkawaktu1 (satu) tahun
sejakditerbitkan, RekomendasisebagaiPemohon Notifikasidinyatakanbataldan
tidakberlaku
Perubahandata Rekomendasi
sebagaiPemohon Notifikasi

PendaftaranPemohon Notifikasi
mengajukanRekomendasisebagaiPemohon Notifikasi
apabilaterjadiperubahanalamatperusahaandan/
ataualamatgudangdengan perubahanlokasi.
Pasal
23
Importir atauUsaha
Perorangan/badan
usahayang melakukan
kontrakproduksi
Jika telahterdaftar
sebagaipemohon
Notifikasi

TERIMA
KASIH
Tags