1. Peran jaksa dalam penanganan Tipikor (Kasi Intel).pptx

1. Peran jaksa dalam penanganan Tipikor (Kasi Intel).pptx

1. PERAN JAKSA d alam penanganan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Nganjuk Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk

2. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau “Dominus Litis” mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum , karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana . Apa itu Kejaksaan ?

3. Diangkat dan ditunjuk oleh Presiden RI dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sejak 23 Oktober 2019 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Jaksa Agung Republik Indonesia KEJAKSAAN Dipimpin Oleh?

4. Apa itu Jaksa ? Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat , dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan , penyidikan , penuntutan , persidangan dan eksekusi .

5. STRUKTUR KEJAKSAAN 02 PIDSUS Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi . Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut Tindak Pidana Khusus Wajib diversi untuk pidana yang diancam dibawah 7 ( tujuh ) tahun . Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakat Bapas dan Peksos Anak Korban didampingi Peksos . Diversi berhasil , perkara tutup . Diversi Tidak berhasill , perkara dilanjutkan . 03 PIDUM menyelenggarakan fungsi meliputi prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , penuntutan , upaya hukum , pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , pidana pengawasan , pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya . Wajib diversi untuk pidana yang diancam dibawah 7 ( tujuh ) tahun . Anak didampingi PK Bapas dan Peksos Anak Korban didampingi Peksos . Diversi berhasil , perkara tutup . Diversi Tidak berhasill , perkara dilanjutkan . 04 DATUN merupakan unsur pembantu dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial perkara perdata dan tata usaha negara meliputi Pelaksanaan penegakan hukum , bantuan hukum , pertimbangan hukum , dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Anak diberikan pelatihan , pendidikan . Mengembalikan Anak setelah menjalani pidananya . 01 INTELIJEN Menyelenggarakan fungsi meliputi kegiatan Penyelidikan , Pengamanan , dan Penggalangan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/ atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum antara lain dalam melakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) Wajib diversi untuk pidana yang diancam dibawah 7 ( tujuh ) tahun .

6. Kejaksaan dalam Konstitusi Indonesia Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang . Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 " selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi , terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman " Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 38 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian , Kejaksaan , Advokat , dan Lembaga Pemasyarakatan " Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

7. TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN di Bidang Pidana di Bidang Perdata dan TUN di Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang Logo Kejaksaan

8. 2021 Momentum bersejarah

9. Pasal 284 ayat (2) KUHAP Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan , maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini , dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu , sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi . Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 PP No 27 tahun 1983 Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2)KUHAP dilaksanakan oleh penyidik , Jaksa , dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undan .

10. Pasal 30 huruf d UU/16/2004 Di bidang pidana , kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang . Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Putusan MA/102/III/2005 Bahwa kewenangan Jaksa agung sebagai penyidik tindak pidana khusus lebih khusus lagi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi , dimana pada pokoknya Fatwa tersebut berpendirian bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi .

11. Kejaksaan dalam Bidang Pidana

12. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pengamanan penegakan hukum. P engawasan barang cetakan. P engawasan aliran kepercayaan. Litbang hukum dan statistik kriminal. M eminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa. M emberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Kejaksaan dalam Ketertiban dan Ketentraman Umum Tugas ini dilaksanakan oleh bidang Intelijen

13. Atribusi Tugas Kejaksaan Penyidik tindak pidana korupsi , tindak pidana pencucian uang; Pembubaran PT (UU PT); Permohonan Kepailitan (UU Kepailitan ); Pembatalan Perkawinan (UU Perkawinan ); Pembubaran Yayasan (UU Yayasan); dan masih banyak lagi ... Tugas Kejaksaan berdasarkan Undang-undang

14. PENUNTUT UMUM 1. pada Pengadilan HAM sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengadilan HAM Penuntut Umum Ad Hoc 3. bertanggung jawab pada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Oditur Militer 2. Kejaksaan mengkaryakan Jaksanya untuk menjadi Penuntut Umum pada KPK Penuntut Umum KPK Selain itu , masih banyak Jaksa yang dikaryakan di Kementerian/Lembaga, baik di pusat maupun di daerah .

15. Een en Ondeelbarheid satu dan tak terpisahkan Single Prosecution System sistem penuntutan tunggal Dominus Litis pengendali perkara

16. 1. Melakukan Mediasi Penal dan Sita Eksekusi Aktif dalam pencarian kebenaran HAM berat Melakukan Penyadapan Pengawasan Multimedia 2. 3. 4. Pemulihan Aset Intelijen Penegakan Hukum Turut aktif dalam pelibatan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. 6. 7. 8. Penugasan di luar Kejaksaan .5 Tugas-Tugas Kejaksaan Pusat Statistik di Bidang Tindak Pidana 3 Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Kejaksaan Lembaga Pendidikan Khusus Jaksa 1. 2. Kelembagaan Perlindungan Jaksa dan Keluarganya Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api 1. 2. Perlindungan Plat khusus kendaraan Kejaksaan 3 Yang baru dari Revisi UU Kejaksaan

17. PUNGUTAN LIAR DAN PERPRES RI NO. 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

18. PERPRES RI NO. 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Latar belakang: Praktek Pungutan Liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas , terpadu , efektif , efisien , dan mampu menimbulkan efek jera . Maksud dan tujuan: Terlaksananya pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil , satuan kerja , dan sarana prasarana , baik yang berada di kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah .

19. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian / lembaga dan pihak lain terkait dengan menggunakan teknologi informasi Mengoordinasikan , merencanakan , dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli Melakukan operasi tangkap tangan Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli . WEWENANG SATGAS SABER PUNGLI

20. DEFINISI PUNGLI Secara umum Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut . Dikenal dengan istilah uang sogokan , uang pelicin , salam tempel , dll . Menurut pasal 12 huruf e UU RI No. 20 tahun 2001 Pungutan liar adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu , membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

21. FAKTOR PENYEBAB PUGUTAN LIAR Penyalahgunaan wewenang . Jabatan atau kewenangan dapat membuat seseorang melakukan pelanggaran disiplin , dengan melakukan Pungli . Faktor mental. Karakter dari seseorang dalam bertindak dan mengentrol dirinya sendiri . Faktor Ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas / jabatan yang diemban . Faktor kultural dan budaya organisasi . Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungli dan penyuapan hingga menyebabkan hal tersebut sebagai hal biasa . Terbatasnya sumber daya manusia dan Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

22. TERIMA KASIH Kejaksaan Negeri Nganjuk