11 Sept_Reviu REVIU LPPD Pertama SE Itjen.pptx

ppupd

1. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

2. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah – kewajiban dan sanksi ( kewajiban dan sanksi ) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (BAB III Pengawasan ) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LEPPD . Data yang dituangkan dalam LPPD wajib di verifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat daerah yang bersangkutan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LEPPD ( pasal 9 Verifikasi APIP) SE 050/209/IJ, tgl 20 Januari 2022 Pedoman Reviu LPPD 2

3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4. DEFINISI LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran; Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan

5. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Capaian Kinerja Makro Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

6. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Capaian Kinerja Makro Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas : capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat ; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten / kota dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah provinsi . Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan .

12. 12

13. 13

14. 14

15. 15

16. 16

17. Surat Inspektur Jenderal Kemendagri Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) A. Reviu LPPD LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun . Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri dimaksud mengamanatkan kewajiban APIP Inspektorat Daerah yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi dan penilaian data yang dituangkan dalam LPPD yang dilaksanakan dalam bentuk reviu . Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 17

18. Surat Inspektur Jenderal Kemendagri Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan , pernyataan , perhitungan uang dan sebagainya , sedangkan validasi adalah pengesahan . Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu , yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar , rencana atau norma yang telah ditetapkan . Reviu LPPD merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu ( quality assurance ) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. 18

19. B. Jadwal Pelaksanaan Reviu Sesuai ketentuan pasal 11 PP Nomor 13 tahun 2019, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran . Reviu LPPD dilaksanakan pararel dengan proses penyusunan LPPD. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan pada Minggu kedua Januari Pelaksanaan verifikasi oleh tim pereviu berupa a. Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP b. Pelaksanaan Reviu oleh APIP c. Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD Dilakukan pada miinggu tiga - empat Januari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 19

20. Tahapan pelaksanaan reviu LPPD meliputi : Tahap perencanaan reviu LPPD, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu , melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu . Tahap pelaksanaan reviu LPPD, Teknis pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelusuran angka , penelitian , permintaan keterangan serta analisis dokumen LPPD. Tahap pelaporan hasil reviu LPPD, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu , (CHR) Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Pernyataan Telah di reviu (PTD). Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 20

21. Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar , rencana atau norma yang telah ditetapkan (PP 13/2019) . REVIU LPPD Memberi keyakinan TERBATAS bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Memberi keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah . Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas DIFINISI TUJUAN TUJUAN 2

22. Perangkat Daerah Inspektorat Perangkat Daerah Kepala Daerah Menyiapkan : Elemen Data Dokumen Pendukung (Hardcopy dan atau Softcopy) Rancangan awal LPPD Melakukan : Reviu melalui mekanisme APIP menjadi dasar Penyusunan Rancangan LPPD Verifikasi dan Penilaian Dokumen Menyusun dan mengkompilasi : Elemen Data Hasil Reviu Dokumen Pendukung (Hardcopy dan atau Softcopy) hasil Reviu Menyusun Rancangan akhir LPPD Legalitas ( Penandatanganan LPPD) Penyampaian LPPD PENYUSUNAN DAN REVIU LPPD Data tidak Memiliki sumber yang dapat di pertanggungjawabkan Metode dan Teknik Pengumpulan Data tidak dapat dijelaskan Data tidak Memiliki sumber yang dapat di pertanggungjawabkan Metode dan Teknik Pengumpulan Data tidak dapat dijelaskan

23. KDH MENYUSUN LPPD BERDASARKAN FORMAT YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI. BUPATI/WALI KOTA MENYAMPAIKAN LPPD KABUPATEN/ KOTA KEPADA MENTERI MELALUI GUBERNUR YANG DILAKUKAN 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN. DATA YANG DITUANGKAN DALAM LPPD WAJIB DIVERIFIKASI ATAU DIVALIDASI OLEH INSPEKTORAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN LPPD DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. GUBERNUR MENYAMPAIKAN LPPD PROVINSI KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI YANG DILAKUKAN 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN PENYAMPAIAN LPPD MELALUI SISTE M INFORMASI ELEKTRONIK SECARA DARING. 23 SISTEMATIKA PENYUSUNAN , REVIU DAN PENYAMPAIAN LPPD

24. RUANG LINGKUP REVIU Kesesuai an materi dan sistematika LPPD ( merujuk pada KK.01) . Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran Urusan dan IKK keluaran Fungsipenunjang ( merujuk pada KK.02) . Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci Hasil ( merujuk pada KK.02) . Validitas data pada IKK Keluaran dan capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

25. 25 No. Tahapan Waktu Keterangan 1. Penetapan Tim Penyusun dan tim pereviu Minggu empat desember   2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah kepada secretariat Tim Penyusun LPPD Minggu pertama   3 Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Minggu kedua Januari   4 Pelaksanaan verifikasi oleh tim pereviu Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP Pelaksanaan Reviu oleh APIP Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD Minggu tiga sd ke empat Januari   5 Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatab Hasil Reviu ( Rancangan Akhir LPPD) Minggu pertama Februari s/d Minggu Ke empat Februari   6 Penetapan Dokumen LPPD Minggu Pertama s/d Minggu ke empat Maret Paling Lambat 7 Penyampaian LPPD 31 Maret Paling Lambat JADWAL PELAKSANAAN REVIU

26. Sumber , Data tidak tersedia Metode , Teknik pengumpulan dan analisis Reviu LPPD berbasis elektronik PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN 2                     5         Tidak OK/TDI     OK ………….                                       2. user name…………… Password kode ………………… 3. Pilih Menu IKK sub menu verifikas APIP 4. Pilih Hasil Input IKK dan IKK Makro   9. Berikan Penjelasan KOLOM Keterangan APIP 11. Cetak / Unduh Laporan Penyusunan CHR dan Konsep LHR dan Pernyataan Telah di Reviu (PTD) 10 Tindak lanjut D oumen Pendukung data dasar IKK dan IKK Makro 6.Verifikasi dan validasi Log in e LPPD Http://elppd . Kemendagri.go.id S tatus OK, TIDAk OK, TDI PTD

27. TAHAPAN REVIU Hasil verifikasi dan validasi , mencakup kegiatan penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR) Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pernyataan Telah di Reviu Pengumpulan informasi umum obyek ( e_LPPD ); Penyusunan Program Reviu ; Penetapan Tim Reviu ; Penyusunan jadwal , Surat Tugas dan koordinasi dengan Tim Penyusun LPPD Dapatkan akun penyelia inspektorat . Kegiatan verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung ( dilakukan secara desk ), melalui kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan , analisis dan penyusunan Kertas Kerja . Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Pelaporan LPPD

28. AKUN PENYELIA INSPEKTORAT USER NAME : apip_kabupaten_pegunungan_arfak Password : 164xxx Inpektorat Jenderal Kemendagri 28

29. PP N o. 1 3 Tah u n 20 19 Evaluasi LPPD Verifikasi dan Validasi Teknik Reviu

30. LPPD PERNYATAAN TELAH DIREVIU (tanpa paragraf penjelas)   Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/kota................ untuk Tahun Anggaran 20...... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelanggaraan Pemerintah daerah Ini .   Jakarta, Maret 20.... INSPEKTUR .......... ., .......................................... NIP. ..........................

31. Lampiran SE 050/209/IJ, tgl 20 Januari 2022 Pedoman Reviu LPPD LKR KKR CHR LHR PTDR

32. Terima kasih