12 Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI (1).pptx

Kewarganegaraan

1. KEWARGANEGARAAN Otonomi Daerah Dalam Bingkai NKRI Ikhwan Aulia Fatahillah , SH., MH. 12 EKONOMI BISNIS Manajemen Pembuka Daftar Pustaka Akhiri Presentasi Tombol 04 Tombol 05 Tombol 06 Tombol 07 Tombol 08 Tombol 09 Tombol 10 Tombol 11 Tombol 12

2. N K R I Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan antara lain pada : UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ". UUD 1945 pasal 18 ayat 1 "NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi ...". UUD 1945 pasal 25A "NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang ". UUD 1945 pasal 37 ayat 5 " Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan ".

3. NKRI adalah sebuah bangunan kenegaraan yang berdiri tegak secara de facto dan de jure. Secara de facto yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 dan secara de jure adalah bersamaan pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan . NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama negara Indonesia. NKRI merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kotamadya . Hal ini sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1):”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah , yang diatur dengan undang-undang ”.

4. Otonomi Daerah

5. Jadi , otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah . Dalam pola pikir demikian , otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi / manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal , sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah , terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat , menumbuhkan kreativitas , meningkatkan peran serta masyarakat , dan mengembangkan demokrasi .

6. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di Indonesia saat itu dirasakan mendesak . Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta centris ) Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata Kesenjangan sosial ( dalam makna seluas-luasnya ) antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa .

7. T ujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut : Dilihat dari segi politik , penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis , untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan , dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi . Dilihat dari segi pemerintahan , penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien . Dilihat dari segi sosial budaya , penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar perhatian lebih fokus kepada daerah . Dilihat dari segi ekonomi , otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing .

8. Sekalipun mengalami perubahan, tetapi untuk urusan pemerintah pusat tetap sama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan absolut meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah pusat, meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

9. Implementasi Otonomi Daerah I mplementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat I dan tingkat II, seiring dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat dapat dikelompokkan dalam lima bidang yaitu implementasi dalam pembinaan wilayah , pembinaan sumber daya manusia , penanggulangan dan percepatan penurunan kemiskinan , penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah , serta peningkatan koordinasi atau kerja sama tim (team work)

10. Buku Kewarganegaraan Universitas Mercubuana Jakarta UUD 1945 Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/173000669/landasan-hukum-nkri#:~:text=UUD%201945%20pasal%201%20ayat,negara%20kesatuan%20yang%20berbentuk%20republik%22.&text=UUD%201945%20pasal%2025A%20%22NKRI,ditetapkan%20dengan%20undang%2Dundang%22 https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Makna%20NKRI%20-%20DWI/Bentuk-Negara-dan-Pemerintahan-NKRI.html

11. Ikhwan Aulia Fatahillah , SH., MH.