14. Administrasi Pembangunan Dalam Perspektif Kekinian.pptx

muntahamardhatillah 0 views 12 slides Sep 30, 2025
Slide 1
Slide 1 of 12
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12

About This Presentation

Education


Slide Content

Administrasi Pembangunan Dalam Perspektif Kekinian Oleh: Alimas Jonsa, S.Sos., M.Si

Peran Serta Fungsi Pemerintah Dalam Pembangunan Fungsi-Fungsi Pemerintah Terhadap warganya Negara Sebagai Negara Politik ( Political State ). Negara Sebagai Negara Hukum ( Legal State ). Negara Sebagai Negara Kesejahteraan ( Welfare State ). Negara Sebagai Negara Administratif ( Administrative State ). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Secara Nasional. Peran Selaku Stabilisator. Peran Selaku Inovator. Peran Selaku Modernisator. Peran Selaku Pelopor. Peran Selaku Pelaksana Sendiri.

1. Fungsi Negara Sebagai Negara Politik ( Political State ). Memelihara Ketertiban Umum. Fungsi Pertahanan Dan Keamanan. Fungsi Diplomatik. Fungsi Perpajakan. Berkaitan Negara Dengan Wilayah Kekuasaan Negara , dan Adanya sejumlah Rakyat dan adanya pemerintah _ Yang sebagai kesatuan politik merdeka dan berdaulat Prediket tertua yang diperoleh suatu negara ialah sebagai negara “ negara politik” (Political State). Dalam Hal ini Negara menyelenggarakan empat Fungsi Pokok.

2. Fungsi Negara Sebagai Negara Hukum (Legal State). Sejarah telah mencatat dua hal yang penting yang menambah prediket negara, yaitu di samping sebagai negara politik, juga sebagai negara hukum, yaitu. Pertama ’ Diciptakannya “ Magna Carta ” di inggris yang kemudian dianut oleh semua warga negara demokratis didunia, dan kedua ’ timbulnya konsep “ rule of law ”. Dinamika Masyarakat dalam Konteks pendidikan yang semakin tinggi dalam hal ini negara melakukan hak dan kewajiban. Pertama, Perlindungan Jiwa dan raga, kedua , perlakuan yang tidak diskriminatif dimata hukum, ketiga , penyelesaian konflik atau masalah melalui jalur hukum, dan yang kelima , tidak tercabutnya hak-hak sebagai warga negara serta tidak diperlakukan hak yang semena-mena oleh siapapun juga, termasuk pemerintah dan peguasa.

3. Fungsi Negara sebagai Negara Kesejahteraan ( Welfare State ). Sebagai mana halnya dalam setiap organisasi, negara pun didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sering dengan waktu terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa tujuan merupakan “ bintang penuntun” bagi organisasi. Salah satu yang dituntun oleh negara adalah kesejahteraan bagi warga negara.

4. Fungsi Negara sebagai Negara Administratif ( Administratif State ). Pertama, kelompok masyarakat yang memerlukan hak pendidikan bagi warga negara. Kedua, kelompok masyarakat yang produktif dan mencari nafkah keluarganya. Ketiga, Warga masyarakat yang ingin meningkatkan kesehatan bagi warganya. Ke empat, Para industriawan dan uasahawan Ingin membangun sektor riel dalam sektor perindustriaan. Kelima, pelayanan kepada para petani dan nelayan dalam memajukan sektor kelautan dan pertanian. Terakhir, masyarakat yang merasa aman dari pihak keamanan dan tidak selalu diganggu dalam perlindungan pihak keamanan. Dinamika masyarakat akan terus maju dan berlanjut dan makin terbukanya akses terhadap pendidikan formal dan non formal. Maka dalam Hal ini mempunyai pertama, Fungsi Sebagai Pengaturan untuk yang efektif dalam warga negara. Kedua, Fungsi pelayanan publik yang semakin dikenal oleh masyarakat sebagai abdi negara dalam hal pelayanan terhadap warga negara.

1. Peran Pemerintah Selaku Stabilisator Peran Pemerintah dalam Bidang Politik ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negri sendiri maupun luar negri. Peran Pemerintah dalam bidang ekonomi, adalah. Ekonomi tumbuh yang secara wajar, suku bunga yang tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi nasional. Stabilisator dalam Bidang Politik. Stabilisator dalam Bidang Ekonomi.

2. Peran Pemerintah Selaku Inovator. Pertama , Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Telah umum diketahui Bahwa salah satu “ Tuduhan” yang dilemparkan masayarakat, cara bekerja lamban, sistem kerja yang berbelit-belit, dan cara berfikir yang berorientasi pada kekuasaan. Kedua , Inovasi yang sifatnya konsepsional. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru. Salah satu yang terpenting dalam pelayanan adalah “Netralitas”. Ketiga , Inovasi Sistem, prosedur dan metode kerja. Hal ini prosesdur legalitas, dan peraturan undang-undang harus menkaji lebih dalam dan mendetil dan mengerti dengan prosedural yang berlaku. Inovasi Merupakan Salah satu “produk” dari kreatifitas. Ditinjau Dari Segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berfikir baru. Dan apabila pemerintah sudah malakukan hal yang diatas maka mempunyai peran sebagai inovasi. Hal disamping keabsahan ada tiga hal yang mutlak mendapat keabsahan.

3. Peran pemerintah Selaku Modernisator. Penguasaan ilmu dan teknologi. Kemampuan dan kemahiran manajerial. Kemampuan mengelola kekayaan alam yang dimiliki sehingga sehingga memiliki nilai tambah. Sistem Pendidikan nasional yang handal dan produktif. Landasan kehidupan yang kukuh dan berkemanusiaan. Memiliki Visi yang jelas tentang masa depan yang di inginkan. Rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya. Kesediaan mengambil resiko. Orientasi masa depan. Bersedia menerima perubahan.

4. Peran Pemerintah Selaku Pelopor. Kepeloporan dalam bekerja seproduktif dalam pemanfaatan waktu. Kepeloporan dan kejujuran dalam pemberantasan korupsi dan kolusi. Kepeloporan kedisplinan dalam bekerja. Kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Kepeloporan kesediaan berkorban demi kepentingan negara salah satu adalah taat membayar pajak. Kepeloporan dalam pelestarian lingkungan seperti dalam hal tidak membuang sampa sembarangan. Kepeloporan dalam hal penerapan objektif tidak diskriminasi terhadap orang lain. Kepeloporan dalam hidup gemar menabung dan alias tidak boros. Kepeloporan dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan pelatihan secara terus menerus.

5. Peran Pemerintah Selaku Pelaksana sendiri. Dala Hal negara pelaksana berbagai hal kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional, bukan dilemparkan kepada orang lain (warga asing). Karena negara membangun kekuatan untuk menjaga keutuhan negara republik indoensia yang berlandasakan adil, makmur dan sejahtra.

Sekian Terimah Kasih
Tags