14ffd19c-7de2-486c-be07-10b2bf99da84.pptx

Optimalisasi Penyelesaian Perselisihan.
Hubungan Industrial

1. OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Jakarta, Agustus 2025

2. IMELDA SAVITRI Mediator HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA selaku Koordinator Bidang PPHI Perusahaan Swasta

3. Jumlah Kasus Perselisihan HI (per Desember 2024) Data Perselisihan HI ( Nasional ) 5 Provinsi dengan Jumlah Perselisihan HI Terbanyak Per 3 1 Juli 2025 Jumlah Kasus Perselisihan HI ( s.d 3 1 Juli 2025) Sumber : Ditjen PHI dan Jamsos , Kemnaker

4. 4 PERMASALAHAN PPHI SWASTA Kasus perselisihan hubungan industrial yang dihadapi semakin kompleks baik dari segi teknis penyelesaian maupun substansi permasalahan ; Bertambahnya potensi kasus perselisihan hubungan industrial di sektor kelautan dan pelayaran terkait dengan implementasi perubahan regulasi ; Perselisihan PHK diikuti perselisihan hak dengan tuntutan kompensasi PHK sesuai Perjanjian Bersama (PB); Perselsihan hak terkait kompensasi PKWT; Perselisihan kepentingan terkait perubahan syarat kerja dalam PKB.

5. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA 1. Panduan bagi pekerja / buruh , pengusaha dan pemerintah dalam mewujudkan HI yang harmonis nilai-nilai Pancasila 4. Meningkatkan pengetahuan HIP bagi para pelaku dunia usaha dalam rangka persiapan menuju dunia kerja 2. Penguatan dan Pemahaman bagi pelaku HI akan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 3. menciptakan kelangsungan berusaha dan keharmonisan dalam hubungan kerja , serta meningkatkan produktivitas sehingga tercapai kesejahteraan bersama

6. LANDASAN DAN PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA 01 02 2 (dua) Landasan Idiil dalam Hubungan Industrial 1. Landasan Pancasila 2. Landasan Konstitusional berdasarkan UUD 1945 6 ( enam ) Prinsip Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila yaitu : 1. Mengutamakan kepentingan Bersama antara pengusaha , pekerja / buruh , Masyarakat dan pemerintah ; 2. Adanya Kerjasama antara pekerja / buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling membutuhkan ; 3. Adanya hubungan fungsional dan pembagian tugas ; 4. Mengutamakan falsafah kekeluargaan ; 5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja;dan 6. Peningkatan kesejahteraan

7. DASAR HUKUM 7 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 6 tahun 2023 tantang Cipta kerja Peraturan P elaksanaan PK, PP, PKB UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Hukum Materiil Hukum Formal

8. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh , karena adanya perselisihan mengenai hak , perselisihan kepentingan , perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan . 8

9. PENYEBAB TIMBULNYA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengusaha : tidak memberikan hak pekerja ; Pekerja : tidak melaksanakan kewajibannya Pekerja : kesadaran akan perbaikan kesejahteraan ; Pengusaha : tidak mampu memenuhi keinginan pekerja Kurangnya komunikasi antara pekerja dengan pengusaha . Pengusaha : pendekatan kekuasaan ; Pekerja : pendekatan kekuatan Dampak perubahan ekonomi , politik & sosial : bisnis perusahaan naik/ turun ; kebijakan pemerintah ( baru / perubahan ) 9

10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial Penyelesaian secara Bipartit (Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) UU 2/2004) Penyelesaian melalui Konsiliasi , Arbitrase atau Mediasi (Pasal 83 UU 2/2004) Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial Menggunakan Hukum Acara Perdata (Pasal 57 UU 2/2004)

11. 11 PARA PELAKU DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial & Hakim pada Mahkamah Agung (Hakim karir & Hakim Ad Hoc ) Mediator HI Arbiter HI Konsiliator HI Para pihak yang berselisih ( pengusaha dan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh ) Perundingan Bipartit Mediasi HI Konsiliasi HI Arbitrase HI Gugatan

12. JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. JENIS PERSELISIHAN HI MEDIASI HI KONSILIASI HI ARBITRASE HI 1. Perselisihan hak Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak , akibat adanya perbedaan pelaksanaan/penafsiran terhadap ketentuan PUU , PK , PP/PKB Perjanjian Bersama / Anjuran - - 2. Perselisihan kepentingan Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan / atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam PK , atau PP , atau PKB . Perjanjian Bersama / Anjuran Perjanjian Bersama / Anjuran Putusan hukum mengikat 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak Perjanjian Bersama / Anjuran Perjanjian Bersama / Anjuran - 4. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan P erselisihan antara SP/SB dengan SP/SB lain hanya dalam satu perusahaan , karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan , pelaksanaan hak dan kewajiban SP/SB. Perjanjian Bersama / Anjuran Perjanjian Bersama / Anjuran Putusan hukum mengikat 12

13. 13 30 hari kerja 50 hari kerja 140 hari kerja 30 hari kerja 30 hari kerja

14. PERUNDINGAN BIPARTIT Perundingan antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial . 14 “ ” Catatan : Berbeda dengan LKS Bipartit sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UUK sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal ketenagakerjaan di perusahaan

15. KEDUDUKAN HUKUM PERUNDINGAN BIPARTIT Kedudukan hukum perundingan Bipartit , merupakan penyelesaian yang bersifat wajib . 15 UU No 13 Tahun 2003 “… maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan …” Pasal 151 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit , Pasal 3 ayat (1).

16. KEWAJIBAN PARA PIHAK Dalam perundingan Bipartit , para pihak mempunyai kewajiban ; 17 Memiliki itikad baik . Bersikap santun dan tidak anarkis . Mentaati tata tertib perundingan yang disepakati .

17. TAHAPAN PERUNDINGAN BIPARTIT Langkah- langkah atau tahap perundingan Bipartit ada 3 ( tiga ) tahapan : 18 Persiapan Perundingan Setelah perundingan

18. Tahap Persiapan Perundingan Bipartit pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung Pihak pekerja yang dirugikan >10 orang, maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati paling banyak 5 (lima) orang dari pihak yang dirugikan apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja/buruh dalam perundingan SP/SB atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing dalam hal perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan, maka masing-masing SP/SB menunjuk wakilnya paling banyak 10 (sepuluh) orang

19. TAHAP PERUNDINGAN 20 Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan . Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan . Dalam tata tertib dapat disepakati , selama perundingan kedua belah pihak tetap melakukan kewajiban . Perundingan dilakukan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati .

20. 21 Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan , para pihak atau salah satu pihak , dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota tempat pekerja bekerja , walaupun belum mencapai 30 hari kerja . Setelah mencapai 30 hari kerja , perundingan bipartit dapat dilanjutkan , sepanjang disepakati oleh para pihak . Setiap tahap perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani , apabila salah satu pihak tidak bersedia , ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah . Lanjutan …

21. 22 Hasil akhir perundingan dalam bentuk risalah akhir , memuat : Nama lengkap dan alamat para pihak . Tanggal dan tempat perundingan . Pokok masalah atau obyek yang diperselisihkan . Pendapat para pihak . Kesimpulan atas hasil perundingan . Tanggal serta tandatangan para pihak . Rancangan risalah akhir , dibuat pengusaha . Lanjutan …

22. SETELAH PERUNDINGAN 23 Dicapai kesepakatan , dibuat perjanjian Bersama yang ditandatangani para pihak dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri para pihak mengadakan perjanjian bersama . Mengalami kegagalan , salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi kabupaten / kota tempat pekerja bekerja dengan melampirkan bukti perundingan bipartit .

23. Pasal 8 s.d Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI Jo. Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi Mediator HI adalah PNS yang diangkat oleh Menteri Ketenagakerjaan ; Ruang lingkup perselisihan yang dapat ditangani melalui Mediasi s emua perselisihan HI Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi, kewenangan Mediator berdasarkan kedudukannya: P asal 8 UU 2 Tahun 2004 : “Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kab/Kota” PPHI Melalui Mediasi

24. 25 Kemnaker Dinas Provinsi Dinas Kabupaten /Kota Mediasi terhadap perselisihan HI yang terjadi pada lebih dari 1 ( satu ) wilayah provinsi ; dan Memberikan bantuan teknis , supervisi dan melakukan monitoring penyelesaian perselisihan HI yang dilakukan Mediator pada Dinas Provinsi dan/ atau Dinas Kabupaten /Kota. Mediasi terhadap perselisihan HI yang terjadi pada lebih dari 1 ( satu ) kabupaten / kota dalam 1 ( satu ) provinsi ; Mediasi terhadap perselisihan HI atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten /Kota ; Mediasi terhadap perselisihan HI atas permintaan Dinas Kabupaten /Kota yang tidak memiliki Mediator ; dan Memberikan bantuan teknis , supervisi , dan melakukan monitoring penyelesaian perselisihan HI yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten /Kota. Mediasi terhadap perselisihan HI yang terjadi di kabupaten / kota yang bersangkutan ; Mediasi terhadap perselisihan HI atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Provinsi . KEWENANGAN MEDIATOR HI ( Berdasarkan UU 2/2004 jo Permenakertrans 17/2014)

25. INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 26 Meneliti perselisihan hubungan industrial, bukti penyelesaian melalui perundingan bipartit . Mengembalikan berkas perselisihan paling lambat dalam waktu 7 hari kerja apabila tidak dilengkapi bukti perundingan bipartit . Wajib menawarkan penyelesaian melalui Konsiliasi atau Arbitrase . Dalam waktu 7 hari para pihak tidak menetapkan pilihan , melimpahkan penyelesaiannya kepada Mediator.

26. MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL 27 Penyelesaian perselisihan hak , kepentingan , PHK , dan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral . “ ”

27. Membuat risalah pada setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pengusaha/Pekerja/SP/SB apabila mencatatkan perselisihan ke Dinas setempat 9 01 Instansi Ketenagakerjaan m elakukan penelitian berkas perselisihan termasuk risalah perundingan bipartit P ara pihak memberi jawaban tertulis atas Anjuran Mediator 7 02 Dalam hal dicapai kesepakan, Mediator HI m embantu membuat perjanjian bersama secara tertulis 06 5 Mediator HI m elakukan sidang mediasi paling lama 7 hari kerja setelah menerima pelimpahan tugas 3 4 Melakukan sidang mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat Mengeluarkan anjuran secara tertulis , apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan 08 Memberitahukan para pihak untuk mendaftarkan perjanjian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat TATA KERJA MEDIASI

28. HAL-HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN PADA PROSES MEDIASI 29 Dokumen yang terkait dengan obyek perselisihan sebagai pendukung dan alat bukti . Peraturan perundang-undangan ketenagkerjaan PK, PP atau PKB. Surat kuasa Khusus Risalah perundingan Bipartit . Keterangan yang disampaikan , agar diikuti dengan tertulis . Mencatat keterangan pihak-pihak dan Mediator.

29. CARA MEMAHAMI DAN MENYIKAPI ANJURAN MEDIATOR 30 Teliti keterangan pihak-pihak apakah sesuai dengan keterangan yang disampaikan pada perundingan Mediasi . Teliti pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator apakah sesuai dengan keterangan masing-masing pihak . Teliti anjuran , apakah sesuai dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator. Berdasarkan hal tersebut , dapat ditentukan sikap terhadap anjuran diterima atau ditolak .

30. Kedepankan dialog secara bipartit untuk mencapai kesepakatan . Mendorong transparansi / keterbukaan oleh manajemen terkait kondisi Perusahaan. Memberikan edukasi untuk meminimalisir cara penyelesaian perselisihan HI dengan mogok kerja & unjuk rasa. Selalu mengupayakan tidak terjadi PHK, namun apabila tidak dapat dihindari lakukan dengan mekanisme yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HI DI PERUSAHAAN 31

31. “ A lot of problems in the world would be solved if we talked to each other instead of about each other.” " Komunikasi yang jujur dibangun di atas kebenaran dan integritas dan di atas rasa hormat satu sama lain." - Benyamin E. Mays - Nickey Gumbel

32. TERIMA KASIH