2. Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu.pptx

HUKUM KONSTITUSI SEBAGAI ILMU

1. H UKUM KONSTITUSI SEBAGAI SUATU ILMU Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. *) Guru Besar/Profesor Ilmu Hukum Konstitusi 2 *) Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH . ( Cilacap , 2 April 1949) adalah pendiri Ilmu Hukum Konstitusi ( Science of The Law of The Constitution ) pertama di Indonesia dan bahkan di dunia tanggal 6 Agustus 2007 yang kemudian memperoleh pengakuan nasional dan internasional . Guru Besar / Profesor Ilmu Hukum Konstitusi pertama di Indonesia dan bahkan di dunia tanggal 1 Januari 2008. Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila (UP) Jakarta , Indonesia (2015-2024). Pendiri ( bersama teman sejawat ) Konsentrasi Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan pada P S-M IH FH UP Jakarta pertama di Indonesia dan bahkan di dunia tanggal 19 September 2016. Hingga tanggal 26 Februari 2025 telah meluluskan 97 Magister Hukum (MH) bidang hukum konstitusi . Dosen Ilmu Hukum Konstitusi pada Konsentrasi Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (PS-MIH) FH UP Jakarta, Indonesia sejak tanggal 12 September 2018. Dosen Ilmu Hukum Konstitusi ini merupakan kelanjutan dari Dosen Hukum Konstitusi pada Program Strata Satu (S1), Program Strata Dua (S2), dan Program Strata Tiga (S3) pada beberapa Universitas di Indonesia sejak tanggal 1 Februari 1993. Pendiri ( bersama dengan teman sejawat dan alumni) Asosiasi Ahli Hukum Konstitusi Indonesia (AAHKI) tanggal 14 Agustus 2020 yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Ahli Hukum Konstitusi (PAHK) dengan Akta Notaris di Jakarta yang penandatanganannya dilaksanakan di kantor Program Studi Magister Ilmu Hukum (PS-MIH) Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP) Jakarta tanggal 27 November 2023. Pendiri Forum Ilmu Hukum Konstitusi /FIHK ( Science of The Law of The Constitution Forum/SCLF ) melalui Facebook Lite.Com tanggal 7 Agustus 2020. .

2. 1. 2. 3. 4. 5. Pendahuluan Pengertian Hukum Konstitusi Sifat Atau Syarat Ilmu Pengetahuan Modern Persyaratan Ilmu Hukum Konstitusi Berdiri Sendiri Ciri (Sifat) Pokok Ilmu Hukum Konstitusi Berdiri Sendiri DAFTAR ISI 6 . Ilmu Hukum Konstitusi Berdiri Sendiri 7 . D imensi Ilmu Hukum Konstitusi dan Aturan Hukum Konstitusi 8. P enutup

3. Pendahuluan 1.

4. 1. Pendahuluan Sejak masa Aristoteles/Aristotle (384-322 sebelum Masehi (sM) atau abad ke-4 sebelum Masehi ( sM ) yang hingga tahun 2020 selama 25 abad Hukum Konstitusi menapaki perjalanannya sebagai suatu pengetahuan menuju menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri . Sejak paruh kedua abad ke-17 pengetahuan Hukum Konstitusi mengalami tonggak perkembangan yang menonjol yang ditandai dengan lahirnya Konstitusi di Inggris ( Great Britain ) yang diberi nama The Instrument of Government of 1653 . Atau secara lengkap dapat disebut ” The Instrument of Government ” of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of 1653 yang berlaku hingga 1660. Namun , sejak paruh kedua abad ke-18 Hukum Konstitusi mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan lahirnya Konstitusi modern pertama di dunia yang hingga sekarang masih berlaku , yaitu The Constitution of United States of America of 1787 . Sejak tanggal 6 Agustus 2007 oleh penulis (Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH., lahir 1949) pengetahuan Hukum Konstitusi dideklarasikan melalui presentasi makalah posisi ( position paper ) dengan judul ” Hukum Konstitusi Bagian Dari Hukum Tata Negara” dalam suatu komunitas akademisi di suatu kampus perguruan tinggi Indonesia bahwa Hukum Konstitusi Sebagai suatu ilmu berdiri sendiri Lihat dan bandingkan Dr. Drs. Astim Riyanto,SH,MH ., ” Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu ”, Pidato (Orasi) Pengukuhan Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar Tetap Prof. Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH . dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Ilmu Hukum Konstitusi pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung , Indonesia tanggal 22 Oktober 2008 .

5. Pengertian Hukum Konstitusi 2 .

6. 2. Pengertian Hukum Konstitusi Mengenai Pengertian Hukum Konstitusi secara operasional , Prof.Dr.I.Dewa Gede Atmadja , SH,MS. dalam bukunya ” Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945” (2012), mengemukakan : Pengertian Hukum Konstitusi secara operasional dapat dibedakan antara pengertian Hukum Konstitusi secara operasional menurut definisi dan pengertian Hukum Konstitusi secara operasional menurut konseptual . Pengertian Hukum Konstitusi Secara Operasional Menurut Definisi Prof.Dr.I.Dewa Gede Atmadja,SH,MS . menyatakan : Dari sisi definisi dapat dikatakan Hukum Konstitusi adalah himpunan norma ( kaidah ) konstitusi suatu negara . Definisi ini menyiratkan bahwa ” hukum konstitusi ” merupakan dokumen yang berisi norma-norma ( kaidah-kaidah ) hukum untuk mengoperasikan penyelenggaraan kekuasaan negara . Pada bagian lain, Prof.Dr.I.Dewa Gede Atmadja,SH,MS . merumuskan : ” … pengertian ’ Hukum Konstitusi ’ adalah pendalaman studi konstitusi dari persepktif Hukum Tata Negara …”.

7. 2) Pengertian Hukum Konstitusi Secara Operasional Menurut Konseptual Dari segi konsepsual , mengenai Pengertian Hukum Konstitusi , Prof.Dr.I.Dewa Gede Atmadja,SH,MS . dalam bukunya ” Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945” (2012), mengemukakan : ”Dari segi konseptual , dapat dirujuk pandangan Prof.Albert Venn Dicey (1835-1922) dalam bukunya An Introduction to Study of The Law of The Constitution (1885) membagi Hukum Tata Negara (HTN) Inggris , yakni Constitutional Law atas dua bagian mencakup : The Law of The Constitution dapat diterjemahkan sebagai ” Hukum Konstitusi ” dan The Convention of The Constitution dapat diterjemahkan sebagai ” Konvensi Ketatanegaraan ”. Perbedaan kedua bagian itu terletak pada ” karakter hukum ” dalam arti sifat khas menurut aturan hukum . The law of The Constitution benar-benar memiliki karakter hukum , artinya bila aturan hukum dari The Law of The Constitution itu dilanggar , maka kasus itu dapat diajukan ke Pengadilan , dan bila terbukti sebagai pelanggaran , maka hakim akan menjatuhkan sanksi .

8. Singkatnya , bila The Law of The Constitution dilanggar akan dikenakan sanksi . Di balik itu , betapa pun pentingnya The Convention of The Constitution itu dalam praktik penyelenggaraan negara , tetapi pelanggaran terhadap The Convention of The Constitution tidak dapat dikenai sanksi . Hal itu disebabkan , dari sudut pandang Pengadilan di Inggris , bahwa The Convention of The Constitution tidak mempunyai karakter hukum atau pelanggaran terhadap Konvensi Ketata - negaraan tidak dapat dikenakan ” sanksi yuridis ”, tetapi dapat dikenakan ” sanksi politik ” ( dipecat dari jabatan , dikucilkan , atau di- personanongrata - kan dari pergaulan politik ). Merujuk kepada pandangan Prof.Albert Venn Dicey itu , dapat dikatakan secara operasional menurut konseptual ” Hukum Konstitusi ” adalah norma ( kaidah ) hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar . Pengertian Hukum Konstitusi ini dapat dikatakan pengertian hukum konstitusi dalam arti sempit .

9. Sifat Atau Syarat Ilmu Pengetahuan Modern 3.

10. 3. Sifat atau Syarat Ilmu Pengetahuan Modern 1 ) Empiris ( bukan eksakta ), 3) Fungsional , 4) Dialektis , 5 ) Dinamis ( bukan statis ), dan 6) Knowledge for what ? ( bukan knowledge for knowledge ). Pada Kuliah Pertama 23 Janu a ri 1956 Tahun Kuliah 1953-1954 dan 1954-1955, Prof.Mr . Djokosoetono (1908-1965), mengemukakan pada buku Hermann Heller dengan judul ” Staatslehre ” memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan modern, terutama dalam lapangan Ilmu Negara, Ilmu Politik , dan Ilmu Ketatanegaraan . Ada enam hal sifat atau syarat ilmu pengetahuan modern, yaitu : 2 ) Immanent ( bukan transenden ),

11. Persyaratan Ilmu Hukum Konstitusi Berdiri Sendiri 4 .

12. 4. Persyaratan Ilmu Hukum Berdiri Sendiri Ontologi Ilmu Hukum Konstitusi Epistemologi Ilmu Hukum Konstitusi Aksiologi Ilmu Hukum Konstitusi 1 ) 2 ) 3 ) a. Persyaratan Ilmu Hukum Konstitusi dari Segi Filsafat Ilmu b. Persyaratan Ilmu Hukum Konstitusi dari Segi Lain Ilmu Hukum Konstitusi Tersusun Sistematis Ilmu Hukum Konstitusi Uraiannya Logis Ilmu Hukum Konstitusi Memperoleh Pengakuan Universal 1 ) 2 ) 3 ) Ilmu Hukum Konstitusi Mempunyai Pengertian Khusus 4 ) Ilmu Hukum Konstitusi Mempunyai Para Ahli / Pakar 5 )

13. Ciri (Sifat) Pokok Ilmu Hukum Konstitusi Berdiri Sendiri 5.

14. 5. Ciri (Sifat) Pokok Ilmu Hukum Konstitusi Berdiri Sendiri 2) Ilmu Hukum Konstitusi Bersifat Empiris 3) Ilmu Hukum Konstitusi Bersifat Umum 4) Ilmu Hukum Konstitusi Bersifat Akumulatif 1) Ilmu Hukum Konstitusi Bersifat Rasional

15. Ilmu Hukum Konstitusi Berdiri Sendiri 6.

16. 6. Ilmu Hukum Konstitusi Berdiri Sendiri Meskipun telah cukup banyak uraian atau pembahasan mengenai pengetahuan Hukum Konstitusi dan telah terpenuhi persyaratan menjadi suatu ilmu berdiri sendiri , tetapi selama ini perkembangannya baru dapat dikatakan pada tahapan Dasar-dasar Hukum Konstitusi , belum didudukkan sebagai Ilmu Hukum Konstitusi berdiri sendiri . Pengetahuan Hukum Konstitusi menjadi suatu Ilmu Hukum Konstitusi , karena telah memenuhi semua persyaratan suatu ilmu berdiri sendiri , yaitu : Hukum Konstitusi mempunyai objek studi sendiri , Hukum Konstitusi mempunyai metode (cara kerja) sendiri , Hukum Konstitusi mempunyai nilai kegunaan , H ukum Konstitusi tesusun sistematis , Hukum Konstitusi uraiannya logis , Hukum Konstitusi memperoleh pengakuan universal ( universal ) , Hukum Konstitusi mempunyai pengertian khusus , dan Hukum Konstitusi mempunyai para ahli / pakar .

17. Di samping itu , Ilmu Hukum Konstitusi memenuhi ciri (sifat) pokok Hukum Konstitusi berdiri sendiri , yaitu : Ilmu Hukum Konstitusi bersifat rasional ( rational ) , Ilmu Hukum Konstitusi bersifat empiris ( empiric ) , Ilmu Hukum Konstitusi bersifat umum ( general ) , Ilmu Hukum Konstitusi bersifat akumulatif ( accumulative ) .

18. Dalam Ilmu Hukum Biasa dalam suatu negara terdapat Ilmu Hukum Administrasi Negara ( HAN )/Ilmu Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) , Ilmu Hukum Pidana , Ilmu Hukum Perdata , dan Ilmu Hukum Internasional yang telah menjadi bagian dari hukum atau terkait dengan hukum suatu negara . Di samping itu , Ilmu Hukum Konstitusi akan mewarnai Ilmu Hukum Sosiologis / Empiris , yaitu Sejarah Hukum , Antropologi Hukum , Sosiologi Hukum , Psikologi Hukum , dan Perbandingan Hukum dalam suatu negara Hal itu sejalan dengan Negara sebagai organisasi kekuasaan par excellence yang merupakan puncak organisasi politik ( top political organization ) yang memiliki hak-hak istimewa dibandingkan bentuk asosiasi lain, yaitu hak mengatur , hak memaksa , hak monopoli , dan hak mencakup semua . Setelah melalui perkembangan tertentu , Ilmu Hukum Konstitusi bukan saja akan menjadi ilmu berdiri sendiri yang mapan , kuat , dan membawa manfaat signifikan , bahkan akan menjadi rujukan dari semua cabang Ilmu-Ilmu Hukum Normatif lain dalam suatu negara . Ilmu Hukum Konstitusi akan membawahi dan memerintah Ilmu Hukum Tata Negara ( HTN ) dan Ilmu Hukum Biasa dalam suatu negara .

19. Dalam Ilmu Hukum Biasa dalam suatu negara terdapat Ilmu Hukum Administrasi Negara ( HAN )/Ilmu Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) , Ilmu Hukum Pidana , Ilmu Hukum Perdata , Hukum Dagang , dan Ilmu Hukum Internasional yang telah menjadi bagian dari hukum atau terkait dengan hukum suatu negara . Di samping itu , Ilmu Hukum Konstitusi akan mewarnai Ilmu Hukum Sosiologis / Empiris , yaitu Sejarah Hukum , Antropologi Hukum , Sosiologi Hukum , Psikologi Hukum , dan Perbandingan Hukum dalam suatu negara Hal itu sejalan dengan Negara sebagai organisasi kekuasaan par excellence yang merupakan puncak organisasi politik ( top political organization ) yang memiliki hak-hak istimewa dibandingkan bentuk asosiasi lain, yaitu hak mengatur , hak memaksa , hak monopoli , dan hak mencakup semua . Setelah melalui perkembangan tertentu , Ilmu Hukum Konstitusi bukan saja akan menjadi ilmu berdiri sendiri yang mapan , kuat , dan membawa manfaat signifikan , bahkan akan menjadi rujukan dari semua cabang Ilmu-Ilmu Hukum Normatif lain dalam suatu negara . Ilmu Hukum Konstitusi akan membawahi dan memerintah Ilmu Hukum Tata Negara ( HTN ) dan Ilmu Hukum Biasa dalam suatu negara .

20. Dengan kehadiran Ilmu Hukum Konstitusi berdiri sendiri sebagaimana terurai di atas , maka Ilmu Hukum Konstitusi sejajar dengan Ilmu-Ilmu Hukum normatif lain dalam lingkungan Ilmu Hukum Tata Negara ( HTN ) dalam arti luas yang meliputi tiga ilmu , yaitu Ilmu HTN dalam arti sempit dan Ilmu Hukum Tata Negara ( HAN )/Ilmu Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) yang telah berkembang lebih dahulu , serta yang lahir kemudian Ilmu Hukum Konstitusi . Dalam perkembangan selanjutnya , setelah Ilmu Hukum Konstitusi mencapai kedudukan keilmuan mapan , kuat , dan membawa manfaat signifikan akan berkembang mengikutinya bidang-bidang kajian Ilmu Hukum Konstitusi : Hukum Pembentukan Negara, Hukum Kedaulatan Negara, Hukum Norma Dasar Negara, Hukum Fondasional Negara, Hukum Dasar Negara, Hukum Ideologi Negara, Hukum Sumber Hukum Negara, Hukum Sumber Tertib Hukum Negara, Hukum Religi Dalam Negara, Hukum Kualifikasi Negara, Hukum Cita-cita Negara, Hukum Tujuan Negara, Hukum Simbol Negara, Hukum Bahasa Negara, Hukum Bentuk Negara, Hukum Bentuk Pemerintahan Negara, Hukum Sistem Pemerintahan Negara, Hukum Kekuasaan Negara, Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Pemerintahan Negara, Hukum Wilayah Negara, Hukum Penduduk Negara, Hukum Bagian Negara, Hukum Regulasi Negara, Hukum Hak Asasi Negara, Hukum Hak Dasar Manusia dan Warga Negara, Hukum Ekonomi Negara , Hukum Budaya Dalam Negara, Hukum Pertahanan Negara, Hukum Keamanan Negara , Hukum Substansi Konstitusi Negara , Hukum Perbandingan Konstitusi Negara dalam Negara dan Antar Negara , Hukum Keantarnegaraan, Hukum Peradilan Konstitusi , d an Hukum Acara Peradilan Konstitusi .

21. Dengan kehadiran Ilmu Hukum Konstitusi berdiri sendiri sebagaimana terurai di atas , maka Ilmu Hukum Konstitusi sejajar dengan Ilmu-Ilmu Hukum normatif lain dalam lingkungan Ilmu Hukum Tata Negara ( HTN ) dalam arti luas yang meliputi tiga ilmu , yaitu Ilmu HTN dalam arti sempit dan Ilmu Hukum Tata Negara ( HAN )/Ilmu Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) yang telah berkembang lebih dahulu , serta yang lahir kemudian Ilmu Hukum Konstitusi . Dalam perkembangan selanjutnya , setelah Ilmu Hukum Konstitusi mencapai kedudukan keilmuan mapan , kuat , dan membawa manfaat signifikan akan berkembang mengikutinya bidang-bidang kajian Ilmu Hukum Konstitusi : Hukum Pembentukan Negara, Hukum Kedaulatan Negara, Hukum Norma Dasar Negara, Hukum Fondasional Negara, Hukum Dasar Negara, Hukum Ideologi Negara, Hukum Sumber Hukum Negara, Hukum Sumber Tertib Hukum Negara, Hukum Religi Dalam Negara, Hukum Kualifikasi Negara, Hukum Cita-cita Negara, Hukum Tujuan Negara, Hukum Simbol Negara, Hukum Bahasa Negara, Hukum Bentuk Negara, Hukum Bentuk Pemerintahan Negara, Hukum Sistem Pemerintahan Negara, Hukum Kekuasaan Negara, Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Pemerintahan Negara, Hukum Wilayah Negara, Hukum Penduduk Negara, Hukum Bagian Negara, Hukum Regulasi Negara, Hukum Hak Asasi Negara, Hukum Hak Dasar Manusia dan Warga Negara, Hukum Ekonomi Negara , Hukum Budaya Dalam Negara, Hukum Pertahanan Negara, Hukum Keamanan Negara , Hukum Substansi Konstitusi Negara , Hukum Perbandingan Konstitusi Negara dalam Negara dan Antar Negara , Hukum Keantarnegaraan, Hukum Peradilan Konstitusi , d an Hukum Acara Peradilan Konstitusi .

22. Dimensi Hukum Konstitusi 7 .

23. 7. Dimensi Ilmu Hukum Konstitusi dan Aturan Hukum Konstitusi Ilmu murni ialah ilmu yang melakukan kegiatan ilmiah untuk menemukan kebenaran objektif keilmuan guna mengaktualisasi batang tubuh pengetahuan dalam pengembangan bangunan ilmu yang bersangkutan . Secara singkat , ilmu untuk ilmu . Penelitian murni ilmu hukum konstitusi untuk pengembangan ilmu hukum konstitusi . Ilmu terapan ialah ilmu yang melakukan kegiatan ilmiah dalam mengabdikan kebenaran objektif keilmuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperoleh umpan balik dan umpan depan bagi pengembangan bangunan ilmu yang bersangkutan . Secara singkat , ilmu untuk masyarakat . Penelitian terapan ilmu hukum konstitusi untuk pengembangan penerapan ilmu h u kum konstitusi untuk kemakmuran perorangan / kesejahteraan masyarakat .

24. Ilmu Hukum Konstitusi ( Science of the Law of the Constitution ) ialah serangkaian pengetahuan konstitusi yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, diverifikasi, dan diinterpretasi menghasilkan kebenaran objektif ilmu yang teruji dan bisa diuji ulang secara ilmiah dengan teori baru dan fakta-fakta empirik hukum konstitusi. Aturan Hukum Konstitusi ( Rules of the Law of the Constitution ) atau sering disebut Hukum Konstitusi ialah seperangkat aturan fondasional yang memuat norma hukum pokok dalam organisasi negara beserta subordinasinya dibentuk oleh yang berwenang secara tertulis atau tidak tertulis berlaku umum dan imperatif mengikat organ negara dan/atau pemerintah beserta perangkatnya serta semua warga negara dengan prosedur tertentu guna mewujudkan kemakmuran perorangan/kesejahteraan umum.

25. Definisi Aturan Tertulis dan Aturan Tidak Tertulis Aturan tertulis ialah ketentuan-ketentuan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat memaksa dan / atau mengatur yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh yang berwenang melalui prosedur tertentu untuk ditaati pihak bersangkutan guna mewujudkan kesejahteraan . Aturan tidak tertulis ialah ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat memaksa dan / atau mengatur yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh yang berwenang melalui prosedur tertentu untuk ditaati pihak bersangkutan guna mewujudkan kemakmuran / kesejahteraan . Definisi Ilmu Hukum dan Aturan Hukum Ilmu Hukum ialah pengetahuan hukum yang sudah diklasifikasi , diorganisasi , disistematisasi , diverifikasi , dan dan diinterpretasi yang menghasilkan kebenaran objektif ilmu yang teruji dan bisa diuji ulang secara ilmiah dengan teori baru dan fakta-fakta empirik hukum . Aturan Hukum ialah ketentuan-ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat memaksa dan / atau mengatur yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh yang berwenang dengan prosedur tertentu untuk ditaati pihak bersangkutan guna mewujudkan kesejahteraan .

26. Aturan Hukum lazim disebut Hukum saja . Begitu pula Aturan Hukum Konstitusi lazim disebut Hukum Konstitusi saja . Oleh karena itu , Hukum dan Hukum Konstitusi bisa dirumuskan menjadi seperti berikut ini . Hukum ialah seperangkat aturan tertulis atau tidak tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat memaksa dan / atau mengatur yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh yang berwenang dengan prosedur tertentu untuk ditaati pihak bersangkutan guna mewujudkan kemakmuran / kesejahteraan . Hukum Konstitusi ialah seperangkat aturan tertulis atau tidak tertulis yang memuat norma hukum konstitusi yang bersifat memaksa yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh badan / lembaga / institusi pembentuk konstitusi dengan prosedur tertentu untuk ditaati pihak bersangkutan guna mewujudkan kemakmuran perorangan / kesejahteraan dalam suatu negara .

27. Definisi Norma Hukum dan Norma Hukum Konstitusi Dimaksudkan dengan norma hukum adalah norma aturan hukum dan norma hukum konstitusi adalah norma aturan hukum   konstitusi . Hal  itu untuk membedakan antara aturan hukum dan ilmu hukum serta aturan hukum konstitusi dan ilmu hukum konstitusi . Norma hukum ialah pedoman perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat yang berisi perintah , larangan , dan kebolehan yang biasanya diikuti dengan sanksi . Norma hukum konstitusi ialah pedoman perilaku bagi badan / pejabat negara , lembaga / pejabat pemerintah , institusi / pimpinan institusi , kelompok / pimpinan kelompok , dan warga negara yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hidup bernegara .

28. Jenis / bentuk aturan tertulis , yaitu : undang-undang yurisprudensi traktat Dari segi ilmu hukum konstitusi, j enis / bentuk aturan tidak tertulis meliputi : aturan kebiasaan aturan adat aturan tradisi aturan kesepahaman aturan konvensi

29. Penutup 8.

30. Hukum Konstitusi terdiri atas dua dimensi , yaitu Hukum Konstitusi sebagai ilmu dan Hukum Konstitusi sebagai aturan . Hukum Konstitusi sebagai ilmu adalah bagian dari Ilmu Hukum Tata Negara dalam arti luas , yang mempelajari konstitusi (ditulis dengan k kecil) sebagai objek materia dan hukum fondasional sebagai objek forma. Hukum Konstitusi sebagai aturan adalah bagian dari peraturan perundang-undangan konstitutif dalam suatu negara atau suatu komunitas kenegaraan . Hukum Konstitusi merupakan ilmu baru yang memusatkan perhatiannya kepada konstitusi (ditulis dengan huruf k kecil) sebagai hukum fondasi onal dalam memecahkan masalah-masalah kenegaraan , ketatanegaraan , pemerintahan , kepemerintahan , dan keantarnegaraan . Dalam proses perkembangannya atau dalam proses akumulasinya , konklusi-konklusi ilmu hukum biasanya bersifat relatif dan tentatif . Ilmu mempunyai sifat mengoreksi sendiri . Jika sesuatu konklusi itu kemudian ternyata tidak benar , di dalam perkembangan selanjutnya ilmu itu akan mengoreksi dirinya sendiri . Malahan sering dikatakan tujuan dari tiap-tiap penyelidikan adalah untuk menumbangkan teori-teori yang sebelumnya dianggap relatif benar . Demikian pula pada Ilmu Hukum Konstitusi . 8 . Penutup

31. J akarta, Rabu, 17 September 202 5 Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. Guru Besar/Profesor Ilmu Hukum Konstitusi Sumber Informasi Tentang Ilmu Hukum Konstitusi     Buku-Buku Astim Riyanto