2. part 2 analis hukum (4. tata negara, 5. internasional).pptx

(bagian kedua) contoh soal ppt untuk pengerjaan cpns. kumpulan soal ini semoga membantu calon peserta ujian cpns untuk analisis hukum pertama jurusan hukum.

Analisis hukum pertama dapat diartikan sebagai langkah awal dalam proses menganalisis kasus atau permasalahan hukum, meliputi pemahaman fakta, identifikasi isu hukum, serta interpretasi dan penerapan undang-undang yang relevan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Selain itu, "analis hukum pertama" juga merujuk pada Analis Hukum Ahli Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional pertama dalam karier Analis Hukum di pemerintahan, yang bertugas melakukan evaluasi dan analisis di berbagai bidang hukum seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan isu hukum lainnya.
Analisis Hukum (Proses)
Analisis hukum adalah proses krusial untuk memahami dan memecahkan masalah hukum. Langkah-langkah umumnya meliputi:
1. Memahami Fakta Kasus:
Mengidentifikasi dan memahami semua fakta spesifik yang terkait dengan kasus atau masalah yang sedang dihadapi.
2. Menentukan Isu Hukum:
Menemukan fokus utama dari permasalahan hukum yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.
3. Melakukan Riset dan Identifikasi:
Mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi undang-undang, peraturan, serta yurisprudensi yang relevan dengan isu hukum.
4. Interpretasi dan Penerapan:
Menginterpretasikan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang ditemukan, kemudian menerapkannya secara logis pada fakta-fakta kasus.
5. Penyusunan Kesimpulan:
Merumuskan kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk memberikan nasihat hukum atau solusi atas permasalahan.
Analis Hukum Ahli Pertama (Jabatan Fungsional)
Definisi:
Ini adalah jenjang karir pertama bagi seorang Analis Hukum, yaitu jabatan fungsional tertentu yang bersifat terbuka di lingkungan pemerintahan.
Tugas Pokok:
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Analis Hukum Ahli Pertama memiliki tugas untuk melakukan analisis dan evaluasi pada:
Peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.
Pembentukan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan hukum.
Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Dokumen dan pelaksanaan perjanjian.
Kontribusi:
Jabatan ini memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan dengan memberikan keahlian dalam bidang hukum dan penyelesaian permasalahan hukum, termasuk dalam pembentukan kebijakan.
Perkembangan:
Jumlah Analis Hukum, termasuk jenjang Ahli Pertama, terus bertambah seiring respons dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, menunjukkan besarnya kebutuhan akan jabatan ini.

1. 4. Hukum Tata Negara 5. Hukum Internasional

2. Hukum Tata Negara. 1. Dalam suatu negara, terjadi perdebatan sengit mengenai kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam . Salah satu pihak berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat , sementara pihak lain berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi yang cukup luas dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya . Berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah , manakah pendapat yang lebih tepat ? A. Pendapat pertama lebih tepat karena sumber daya alam merupakan aset negara. B. Pendapat kedua lebih tepat karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi lokal . C. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan , perlu keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah . D. Pengelolaan sumber daya alam sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat . E. Tidak ada jawaban yang benar . Pembahasan : Jawaban yang paling tepat adalah C. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah memang memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah . Namun , pengelolaan sumber daya alam yang bersifat strategis tetap memerlukan koordinasi dan pengawasan dari pemerintah pusat . Oleh karena itu , keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya alam . C. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan , perlu keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah .

3. 2. Dalam suatu negara, terjadi perdebatan sengit mengenai pengesahan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi . Partai oposisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi . Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional , maka implikasi hukum yang paling tepat adalah ... A. Undang-undang tersebut tetap berlaku hingga diganti dengan undang-undang baru . B. Undang-undang tersebut dinyatakan tidak pernah berlaku sejak awal . C. Pemerintah wajib segera merevisi undang-undang tersebut . D. Parlemen harus melakukan pemungutan suara ulang . E. Presiden harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang . Pembahasan : Jawaban yang benar adalah B. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional , maka undang-undang tersebut dianggap tidak pernah berlaku sejak awal . Ini merupakan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi . B. Undang-undang tersebut dinyatakan tidak pernah berlaku sejak awal .

4. 3. Konsep negara hukum yang ideal menjamin adanya pemisahan kekuasaan . Namun , dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kekuasaan antar lembaga negara. Fenomena ini dapat menimbulkan berbagai masalah , kecuali ... A. Korupsi B. Keterlambatan pengambilan keputusan C. Pelanggaran HAM D. Stabilitas politik yang tinggi E. Ketidakpastian hukum Pembahasan : Jawaban yang benar adalah D. Tumpang tindih kekuasaan justru dapat menimbulkan ketidakstabilan politik , bukan stabilitas . Opsi A, B, C, dan E merupakan konsekuensi logis dari tumpang tindih kekuasaan . D. Stabilitas politik yang tinggi

5. 4. Soal : Dalam sistem pemerintahan presidensial , Presiden memiliki kewenangan yang luas . Namun , kewenangan tersebut dibatasi oleh... A. Parlemen saja B. Mahkamah Konstitusi saja C. Parlemen dan Mahkamah Konstitusi D. Rakyat saja E. Partai politik yang berkuasa Pembahasan : Jawaban yang benar adalah C. Dalam sistem presidensial , baik Parlemen maupun Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam membatasi kewenangan Presiden . Parlemen memiliki hak untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan , sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara perselisihan kewenangan antar lembaga negara dan menguji undang-undang terhadap konstitusi .   C. Parlemen dan Mahkamah Konstitusi

6. 5. Sebuah Peraturan Daerah ( Perda ) yang mengatur tentang larangan penggunaan kantong plastik di wilayah suatu kabupaten dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Beberapa pihak berpendapat bahwa pengaturan mengenai lingkungan hidup merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat . Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah , manakah pernyataan yang paling tepat mengenai status Perda tersebut ? A. Perda tersebut otomatis batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang . B. Perda tersebut sah karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur lingkungan hidup di wilayahnya . C. Perda tersebut perlu diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan konstitusionalitasnya . D. Pemerintah pusat harus mengeluarkan peraturan pemerintah untuk membatalkan Perda tersebut . E. Pemerintah provinsi harus melakukan intervensi untuk membatalkan Perda tersebut . Pembahasan : Jawaban yang paling tepat adalah C. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya . Namun , kewenangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi . Untuk memastikan apakah Perda tersebut bertentangan dengan undang-undang , perlu dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi . C. Perda tersebut perlu diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan konstitusionalitasnya .

7. Tips Tim Pemenangan SKB CASN Fokus pada Pemahaman Konsep : Soal-soal HOTS menuntut pemahaman yang mendalam terhadap konsep hukum tata negara, bukan hanya menghafal pasal-pasal . Latih Kemampuan Analisis : Terbiasa menganalisis suatu kasus atau permasalahan hukum dari berbagai sudut pandang . Perhatikan Konteks : Perhatikan konteks sosial , politik , dan hukum dalam menjawab soal . Cari Referensi yang Relevan : Gunakan buku-buku , artikel ilmiah , dan sumber hukum lainnya untuk memperkaya pengetahuan Anda.

8. Hukum Internasional 6 . Sebuah negara mengirimkan pasukan perdamaian ke negara lain yang sedang mengalami konflik internal. Namun , pasukan perdamaian tersebut justru terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap warga sipil . Negara pengirim pasukan perdamaian dapat dimintai pertanggungjawaban internasional atas tindakan tersebut berdasarkan prinsip : A. Non- intervensi B. Penggunaan kekuatan bersenjata C. Tanggung jawab negara D. Hak asasi manusia E. Kedaulatan negara Pembahasan : Jawaban yang paling tepat adalah C. Prinsip tanggung jawab negara mengatur bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh organ-organ negaranya , termasuk pasukan perdamaian , yang melanggar hukum internasional . C. Tanggung jawab negara

9. 7 . Sebuah perusahaan multinasional melakukan kegiatan eksplorasi minyak di wilayah perairan suatu negara berkembang . Kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah . Negara berkembang tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional . Dasar hukum apa yang dapat digunakan oleh negara berkembang tersebut untuk mengajukan gugatan ? A. Hukum laut internasional B. Hukum perdagangan internasional C. Hukum investasi internasional D. Semua jawaban diatas benar E. Tidak ada jawaban yang benar Pembahasan : Jawaban yang paling tepat adalah D. Kasus ini melibatkan beberapa aspek hukum internasional , yaitu hukum laut internasional ( karena kegiatan eksplorasi minyak dilakukan di wilayah perairan ), hukum lingkungan internasional ( karena terjadi kerusakan lingkungan ), dan mungkin juga hukum investasi internasional jika perusahaan tersebut melakukan investasi di negara berkembang tersebut . D. Semua jawaban diatas benar

10. 8. Seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri. Negara tempat tindak pidana dilakukan meminta kepada Indonesia untuk mengembalikan orang tersebut ( ekstradisi ). Indonesia dapat menolak permintaan ekstradisi tersebut jika : A. Tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam daftar tindak pidana ekstradisi . B. Tersangka akan diadili dengan peradilan yang tidak adil di negara peminta . C. Tersangka akan menghadapi hukuman mati di negara peminta . D. Semua jawaban benar E. Tidak ada jawaban yang benar Pembahasan : Jawaban yang paling tepat adalah D. Ketiga alasan tersebut merupakan dasar hukum yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi . D. Semua jawaban benar

11. 9. Suatu perjanjian internasional mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual . Negara A adalah pihak dalam perjanjian tersebut , sedangkan Negara B belum meratifikasi perjanjian tersebut . Seorang warga negara Negara A menciptakan sebuah karya seni dan karya tersebut dicuri oleh seorang warga negara Negara B. Apakah warga negara Negara A dapat menuntut warga negara Negara B atas pelanggaran hak cipta ? A. Ya, karena hak cipta merupakan hak universal yang berlaku di seluruh dunia. B. Tergantung pada hukum nasional Negara B. C. Tidak , karena Negara B belum meratifikasi perjanjian internasional tersebut . D. Hanya dapat dituntut melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional . E. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut . Pembahasan : Jawaban yang paling tepat adalah B. Meskipun ada perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual , penerapannya di masing-masing negara juga tergantung pada hukum nasional negara tersebut . B. Tergantung pada hukum nasional Negara B.

12. 10. Sebuah organisasi kemanusiaan internasional memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata di suatu negara. Namun , pemerintah negara tersebut melarang kegiatan organisasi tersebut dengan alasan bahwa organisasi tersebut ikut campur dalam urusan dalam negeri. Apakah tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan hukum internasional ? A. Ya, karena setiap negara berhak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri . B. Tidak , karena bantuan kemanusiaan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin . C. Tergantung pada jenis bantuan kemanusiaan yang diberikan . D. Ya, jika organisasi kemanusiaan tersebut terbukti mendukung kelompok pemberontak . E. Tidak , karena organisasi kemanusiaan internasional memiliki kekebalan hukum . B. Tidak , karena bantuan kemanusiaan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin Pembahasan : Jawaban yang paling tepat adalah B. Bantuan kemanusiaan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak boleh dibatasi oleh negara. Pelarangan terhadap kegiatan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional .

13. Tips Tambahan : Fokus pada konvensi internasional : Pelajari konvensi-konvensi internasional yang relevan , seperti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian , Konvensi Jenewa , dan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Pahami institusi hukum internasional : Pelajari tentang lembaga-lembaga hukum internasional seperti Pengadilan Internasional (ICJ), Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), dan Komisi Hukum Internasional . Ikuti perkembangan hukum internasional : Tetap up-to-date dengan perkembangan hukum internasional melalui berita dan jurnal hukum .  

14. Soal Bonus 11 . Partai politik mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ( Pemilu ) dengan alasan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi . Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut sebagian dan memutuskan untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup . Apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap dinamika partai politik di Indonesia? A. Partai politik akan lebih fokus pada kaderisasi dan pengembangan internal. B. Partai politik akan lebih bebas dalam menentukan calon legislatifnya . C. Partai politik akan semakin sulit untuk tumbuh dan berkembang . D. Partai politik akan lebih mudah melakukan koalisi . E. Partai politik akan lebih bergantung pada tokoh-tokoh partai . Pembahasan : Jawaban yang paling tepat adalah A. Sistem pemilu proporsional tertutup cenderung membuat partai politik lebih fokus pada kaderisasi dan pengembangan internal karena suara masyarakat akan lebih diarahkan pada partai politik secara keseluruhan , bukan pada calon individu . A. Partai politik akan lebih fokus pada kaderisasi dan pengembangan internal

15. Soal Diskusi 12 . Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu undang-undang yang mengatur tentang pembatasan kebebasan pers bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah yang intinya sama dengan undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi . Tindakan pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai : A. Upaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pembuatan undang-undang . B. Pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi . C. Bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia . D. Tindakan yang tepat untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. E. Sesuai dengan prinsip demokrasi . Tulis di Kolom komentar untuk jawaban teman teman .

16. Tips Mengerjakan Soal HOTS: Memahami Konsep Dasar: Kuasai konsep-konsep dasar hukum tata negara seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia , pembagian kekuasaan , dan sistem pemerintahan . Menganalisis Informasi : Baca soal dengan cermat dan identifikasi informasi penting yang relevan dengan pertanyaan . Menghubungkan Konsep : Hubungkan informasi yang diberikan dalam soal dengan konsep-konsep hukum tata negara yang telah Anda pelajari . Menilai Argumen : Evaluasi setiap pilihan jawaban secara kritis dan pilih jawaban yang paling logis dan didukung oleh fakta . Berpikir Kritis : Jangan terpaku pada satu sudut pandang , tetapi pertimbangkan berbagai kemungkinan dan implikasi dari setiap pilihan jawaban .