2. Peraturan Perundang-Undangan Pangan ok.pptx

Peraturan dan Kebijakan Pangan Untuk Industri Rumah Tangga Pangan

1. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PANGAN UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 202 1

2. AGENDA 1 2 3 4

3. IRTP merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia yang terus berkembang dengan pesat Agar IRTP dapat tumbuh dan berjalan dengan baik, pemerintah telah menyusun berbagai macam peraturan terkait IRTP IRTP harus dibekali dengan pengetahuan terkait peraturan-peraturan seputar IRTP PENDAHULUAN 1

4. IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP 2

5. Peratuan Perundang- Undangan Pangan : UU RI no 1 8 tahun 2012 tentang Pangan UU RI no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU RI no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah U U RI No. 3 3 T a h u n 201 4 t e n t ang Jaminan Produk Halal PP RI no 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan PP RI no 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP (UNDANG-UNDANG) 2

6. Azas, Tujuan, Lingkup Pengaturan, Perencanaan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan Konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, Label dan Iklan Pangan, Pengawasan Sistem Informasi Pangan Penelitian dan Pengembangan Pangan Kelembagaan Pangan Peran Serta Masyarakat Penyidikan Ketentuan Pidana IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP (UNDANG-UNDANG) 2

7. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Ketentuan pencantuman klausula baku Tanggung jawab pelaku usaha Pembinaan dan pengawasan Ketentuan Pidana IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP (UNDANG-UNDANG) 2

8. Pentingnya jaminan keamanan pangan, termasuk pangan hasil rekayasa genetik a Pemenuhan persyaratan dan standar pangan yang ditetapkan, termasuk perizinan sebelum diedarkan dan pencantuman label pangan Pelarangan dan penarikan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan serta pencabutan nomor izin. IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP (UNDANG-UNDANG) 2

9. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Penumbuhan Iklim Usaha Pengembangan Usaha Pembiayaan dan Penjaminan Kemitraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP (UNDANG-UNDANG) 2

10. Bagian utama label Tulisan pada label Keterangan tentang kandungan gizi Keterangan dengan nama dan alamat Iklan pangan yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan Iklan pangan yang berkaitan dengan sifat asal dan bahan pangan IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP 2

11. Sanitasi, Produksi dan Peredaran Pangan Bahan Tambahan Pangan Kemasan Pangan Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium Pangan Tercemar IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP 2

12. Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT) Jenis Pangan dan jenis kemasan Pemantauan dan pelaporan IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP 2

13. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) Kewajiban IRTP dalam menerapkan CPPB-IRT Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP 2

14. Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Penentuan Level IRTP Pencatatan ketidaksesuai dan verifiasi tindak lanjut ketidaksesuaian IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP 2

15. S NI Codex , dan lain-lain IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP (Persyaratan lain) 2 IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP 2

16. IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP 3

17. 3 IRTP Pemilik/Penanggung jawab IRTP: memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Sarana Produksi : hasil pemeriksaan menunjuk kan rekomendasi level II Pangan yang diproduksi : masuk kategori diizinkan, jika tidak konsultasikan dengan Dinkes atau BPOM setempat Pemilik/ Penanggung jawab IRTP: mengisi formulir permohonan SPP-IRT melampirkan surat keterangan atau izin usaha dari instansi yang berwenang melampirkan rancangan label pangan IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP

18. 3 IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP

19. 3 IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP

20. 3 IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP

21. 3 IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP

22. 3 IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP

23. 3 IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP

24. 3 IDENTIFIKASI PERSYARATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP

25. KETENTUAN PIDANA UU PANGAN NO.18 TAHUN 2012 3 Pasal 135 Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 136 Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan ; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

26. KETENTUAN PIDANA UU PANGAN NO.18 TAHUN 2012 3 Pasal 138 : Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 139 : Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

27. KETENTUAN PIDANA UU PANGAN NO.18 TAHUN 2012 3 Pasal 140 : Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 141 : Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

28. KETENTUAN PIDANA UU PANGAN NO.18 TAHUN 2012 3 Pasal 142 : Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 143 : Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

29. PENUTUP 4 IRTP harus selalu cermat untuk mengetahui perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Peraturan perundang-undangan terkait pangan dapat diperoleh melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat atau Balai Besar/Balai POM atau dengan mengunduh website www.pom.go.id atau www.bsn.go.id

30. BALAI BESAR P ENGAWAS O BAT DAN M AKANAN DI PADANG Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Email: [email protected] TERIMA KASIH Keterangan Lebih Lanjut?