2.Proyek, Program dan Perencanaan Nasional-1.pptx

Proyek, Program, dan Perencanaan Nasional Bagian 2

1. Proyek, Program dan Perencanaan Nasional-2 Materi Evaluasi Proyek Bagian # 2 Dosen : Drs.Murbanto Sinaga,MA

2. Biaya perencanaan yang baik itu memang mahal. Tetapi lebih mahal lagi biaya risiko kerugian suatu pekerjaan yang tidak direncanakan dengan baik . 13/10/2025 - Evaluasi Proyek – Bagian 1 Drs Murbanto Sinaga,MA 2

3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP – RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJ M – RPJ M D) Rencana Pembangunan Tahunan ( RKP – RKPD ) 3 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

4. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 4

5. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus-menerus dan merupakan usaha untuk lebih maju dan terjadi perbaikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk : melaksanakan tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah mewujudkan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

6. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah Dasar Hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) adalah UU No. 25 Tahun 2004. 6 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

7. Apa Manfaat Perencanaan Pembangunan Nasional ? Menghasilkan usaha yang terkoordinasi. Mengurangi ketidakpastian dan mendorong para pimpinan untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan menyusun tanggapan yang tepat. Meminimalkan pemborosan dan tindakan yang tumpang tindih. Sebagai standar atau sasaran dalam kegiatan pengendalian. 7 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

8. Asas Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara: Kepastian Hukum Tertib Penyeleggaraan Negara Kepentingan Umum Keterbukaan Proporsionalitas Profesionalitas Akuntabilitas Catatan : Asas adalah dasar ( sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat ). 8 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

9. Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional Tujuan SPPN: Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 9 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

10. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional Perumusan SPPN dilakukan menggunakan 5 pendekatan: Politik Teknokratik Partisipatif Atas-Bawah (Top-Down) Bawah-Atas (Bottom-Up) 10 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

11. 11 Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

12. 12 Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) RPJP NASIONAL RPJP DAERAH Penjabaran tujuan nasional ke dalam: Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat : Visi Misi Arah Pembangunan Nasional Visi Misi Arah Pembangunan Daerah 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

13. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13 Visi : tujuan utama , gambaran secara garis besar, atau cita-cita tertentu dari suatu perusahaan , organisasi , maupun lembaga di masa yang akan datang atau masa depan . Visi : suatu rangkaian kata yang memuat impian , cita-cita , nilai , masa depan dari suatu organisasi , baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan . Visi : sebuah tujuan organisasi dalam bekerja . Fungsi Visi : untuk menentukan langkah ke depan , menginspirasi stake holder ( pihak pemangku kepentingan ), memotivasi pihak pemangku kepentingan agar memberikan kontribusi yang maksimal .

14. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 14 Dalam membuat sebuah visi yang baik , digunakan kaidah SMART Goals. Specific: Pastikan visi memiliki fokus area yang jelas Measurable: Buat target capaian yang dapat diukur Achievable: Pilihlah target yang mungkin untuk dicapai Relevant: Pastikan visi relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini Time bound: Buatlah target waktu yang jelas ( kapan tercapainya dst .)

15. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 15 Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (2019 – 2024) " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat , Mandiri , dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

16. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 16 Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia(2019-2024) Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia; Struktur Ekonomi yang Produktif , Merata dan Berdaya Saing; Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan ; Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ; Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ; Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi , Bermartabat dan Terpercaya ; Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga ; Pengelolaan Pemerintah yang Bersih , Efektif , dan Terpercaya ; Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan .

17. Tugas Coba Evaluasi pencapaian Visi melalui implementasi 8 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024 Berikan data Before (2019) & After (2024) ( Waktu 15 hari ) 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 17

18. Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Visi ini akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 18

19. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 19 Misi : bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan . Misi : menjawab beberapa pertanyaan seperti Bagaimana sikap perusahaan atau organisasi ? Bagaimana upaya untuk menang ? Bagaimana mengukur sebuah proses kemajuan ? Misi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan .

20. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 20

21. Asta Cita  Prabowo-Gibran  Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi , dan hak asasi manusia (HAM). Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi , air, ekonomi kreatif , ekonomi hijau , dan ekonomi biru . Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif , dan melanjutkan pengembangan infrastruktur . 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 21

22. Asta Cita  Prabowo-Gibran  Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi , pendidikan , kesehatan , prestasi olahraga , kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda, dan penyandang disabilitas . Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan . 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 22

23. Asta Cita  Prabowo-Gibran  Memperkuat reformasi politik , hukum , dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba . Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam , dan budaya , serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 23

24. 24 Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Presiden Berpedoman pada RPJP Nasional Penjabaran visi , misi , program Kepala Daerah Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Isi: Strategi Pemb . Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan , memuat kegiatan dalam : Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

25. 25 Isi Renstra -KL & Renstra -SKPD Renstra -KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: Visi – Misi Tujuan, strategi, dan kebijakan Program – program Kegiatan indikatif Isi: Visi – Misi Tujuan , strategi, dan kebijakan Program – program Kegiatan indikatif 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

26. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 26 Perbedaan Tujuan dan Sasaran terletak pada jumlahnya . Tujuan biasanya hanya satu sedangkan sasaran berupa banyak cara untuk meraih tujuan . Tujuan tak berubah untuk jangka waktu lama, sedangkan sasaran bisa berubah menyesuaikan hasil dari kinerja tim. Tujuan adalah semacam mimpi dan Sasaran adalah semacam rencana tindakan.

27. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 27 Definisi Tujuan Tujuan : target yang direncanakan seseorang untuk dicapai atau ingin dicapai di masa depan . Tujuan dapat digambarkan sebagai kekuatan pendorong yang mendorong seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya . Contoh : Ketika kita masih muda , kita mengharapkan apa yang kita inginkan di masa depan dan bekerja ke arah tersebut untuk mencapainya . Istilah tujuan dapat digunakan dalam manajemen proyek untuk tiga nilai target terpenting , yaitu : Waktu Kinerja Sumber daya Oleh karena itu , tujuan proyek mendalilkan hasil yang diinginkan ( kinerja ), sumber daya tertentu ( sumberdaya ), dan tanggal akhir ( waktu ) yang ditentukan . Biasanya , tujuan adalah jawaban untuk " Apa " yang merupakan tujuan utama proyek dan seringkali ada satu dari satu tujuan dalam sebuah proyek .

28. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 28 Definisi Objectives Objectives : suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau ingin dicapai oleh seseorang dalam jangka waktu terbatas . Objectives adalah semacam tonggak yang mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuannya . Terkadang objectives juga bisa disebut sebagai subgoals. Ini adalah langkah-langkah kecil yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu titik tertentu . Dalam terminologi manajemen proyek , objectives adalah hasil yang terukur dan nyata untuk mendukung tujuan yang telah ditentukan . Objective harus memenuhi anggaran yang diputuskan , waktu , dan batasan kualitas . Objectives mendefinisikan " Bagaimana " sesuatu harus dilakukan . Metode SMART dapat digunakan untuk mengatur cara paling efektif untuk melakukan ini . S singkatan dari "Specific" M singkatan dari "Measurable" A singkatan dari "Achievable" R singkatan dari "Realistic"

29. 29 Isi Rencana Kerja Pemerintah /Daerah (RKP/D) RKP RKP DAERAH Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah Mengacu pada RKP Isi: Prioritas Pemb. Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Isi: Prioritas Pemb . Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan , memuat kegiatan dalam : Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

30. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 30 Fokus Utama Arah Kebijakan Fiskal pada 2022 : “ Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural “ Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional . Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial , mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha . Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan , penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal , serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat ,”

31. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 31 Fokus Utama Arah Kebijakan Fiskal pada 2022 : “ Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural “ Optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan , penguatan belanja melalui spending better dan inovasi pembiayaan . Ini akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan . Menjaga pelaksanaan APBN 2022 tetap berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023 yakni dengan reformasi struktural harus optimal, reformasi fiskal harus berhasil , dan menjadi komitmen bersama di seluruh Kementrian /Lembaga.

32. Fokus utama kebijakan fiskal 2025 Fokus utama kebijakan fiskal 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan , dengan prioritas pada penguatan kualitas belanja negara untuk mendukung pembangunan manusia ( pendidikan dan kesehatan ), infrastruktur , transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan ekonomi hijau , serta reformasi perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran . Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global dan transisi pemerintahan , serta mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 32

33. Fokus Utama Kebijakan Fiskal 2025 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan : Tema utama kebijakan fiskal adalah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan semua lapisan masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang . 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 33

34. Fokus Utama Kebijakan Fiskal 2025 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan : Tema utama kebijakan fiskal adalah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan semua lapisan masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang . Penguatan Pembangunan Manusia : Pendidikan: Anggaran pendidikan tetap 20% ( Mandatory Spending) sesuai konstitusi , dengan fokus reformasi pengelolaan anggaran dari input-based menjadi outcome-based untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik . Kesehatan: Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan , khususnya bagi kelompok rentan , serta penguatan sistem kesehatan dari hulu ke hilir . Perlindungan Sosial: Reformasi program perlindungan sosial agar lebih terarah , tepat sasaran , dan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyaraka 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 34

35. Penguatan Pembangunan Manusia : Pendidikan: Anggaran pendidikan tetap 20% ( Mandatory Spending) sesuai konstitusi , dengan fokus reformasi pengelolaan anggaran dari input-based menjadi outcome-based untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik . Kesehatan: Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan , khususnya bagi kelompok rentan , serta penguatan sistem kesehatan dari hulu ke hilir . Perlindungan Sosial: Reformasi program perlindungan sosial agar lebih terarah , tepat sasaran , dan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 35

36. Transformasi Ekonomi: Infrastruktur : Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi. Hilirisasi Industri dan Ekonomi Hijau: Meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui hilirisasi dan pengembangan ekonomi hijau . 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 36

37. Efisiensi dan Kualitas Belanja : Penguatan kualitas belanja non- prioritas dan belanja barang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk menyinergikan kebijakan pusat dan daerah . 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 37

38. Stabilitas Ekonomi dan Ruang Fiskal : Menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan dan ketidakpastian global. Memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya untuk mencapai target pertumbuhan . 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 38

39. Visi Indonesia Emas 2045: Kebijakan ini dirancang sebagai tahapan strategis untuk mencapai Visi “Indonesia Emas 2045 “ melalui penguatan sumberdaya manusia , infrastruktur , dan reformasi regulasi . 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 39

40. 40 Isi Renja -KL & Renja -SKPD Renja -KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra-KL Penjabaran Renstra -SKPD Isi: Kebijakan KL Program dan kegiatan pembangunan Dilaksanakan pemerintah Mendorong partisipasi masyarakat Isi: Kebijakan SKPD Program dan kegiatan pembangunan Dilaksanakan pemerintah daerah Mendorong partisipasi masyarakat 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

41. 41 Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra O PD Renja - O PD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - O PD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

42. 42 Tahapan Perencanaan Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga O PD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

43. 43 Penyusunan dan Penetapan PJP Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda) 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

44. 44 Penyusunan dan Penetapan PJP Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda) 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

45. 45 Penyusunan dan Penetapan RPJM Visi, Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun Rancangan Awal RPJM/D Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD Bappenas/ da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D Penetapan RPJM / RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD Bappenas/da menyusun Rancangan Akhir RPJM/D Visi, Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD Visi,Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD e) Program Kement/Lembaga / SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

46. 46 Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D Penetapan RKP/D Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Rancangan Akhir RKP/D Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/ da Program Kement /Lembaga / SKPD Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/ da  Pagu Indikatif Kement / Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD SEB MenPPN + MenKeu MUSRENBANGPUS/DA Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

47. 47 Perencanaan – Apa yang baru ? Daftar Usulan - “Shopping List” Sebanyak-banyaknya Seindah-indahnya Tidak terbatas DULU SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) Kegiatan (Proses) Output / Outcome Sehingga Perencanaan Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah Menyusun hubungan optimal antara input , proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

48. 13/10/2025 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 48 UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA BAB IX .KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI Pasal 34 (1) Menteri/ Pimpinan lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang . (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang . (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini .

49. 49 Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/ organisasi perangkat daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/ organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala O PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/ O PD periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/ O PD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya 1.Evaluasi Proyek - Drs.Murbanto Sinaga,MA 13/10/2025

50. 50