2. SENGKETA PERKAWINAN - CERAI TALAK 2.pptx

Ok

1. SENGKETA PERKAWINAN Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak . Cerai Talak  dari Suami  P ermohonan Cerai Gugat  dari Istri  Gugatan

2. Ps. 39 UU 1/74 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

3. ( Ps . 19 PP No. 9 Tahun 1975 ) Alasan perceraian : Zina, pemabuk, pemadat, penjudi dll yg sulit disembuhkan. Pergi selama 2 th terus-menerus tanpa izin dan alasan yg sah . Hukuman 5 th penjara / lebih. KDRT Cacat badan atau penyakit , shg tidak mampu menjalankan kewajibannya. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ( cekcok ).

4. Alasan Lain : Suami melanggar shigat taklik-talak . Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan .

5. Contoh Sighat Taklik S aya : ……. bin ……. berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : …….. binti ……… dengan baik ( mu’asyarah bil ma’ruf ) menurut ajaran Islam . Kepada istri saya tersebut , saya menyatakan sighat ta’lik sebagai berikut : Apabila saya : Meninggalkan istri saya selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut ; Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 ( tiga ) bulan lamanya ; Menyakiti badan atau jasmani istri saya ; Membiarkan ( tidak memperdulikan ) istri saya selama 6 ( enam ) bulan atau lebih , Dan karena perbuatan saya tersebut , istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp . 10.000 ,- sebagai ‘ iwadl ( pengganti ) kepada saya , maka jatuhlah talak saya satu kepadanya . Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang ‘ iwadl ( pengganti ) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial .

6. CERAI TALAK Cerai Talak  dari Suami Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke PA untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak . Permohonan diajukan ke PA yg daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon , kecuali jk termohon sengaja meninggalkan tpt kediaman bersama tanpa izin pemohon , permohonan diajukan ke PA tempat kediaman pemohon . Jika termohon bertempat kediaman di luar negeri , permohonan diajukan ke PA yg daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon .

7. Jika pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri , maka permohonan diajukan ke PA yg daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke PA Jakarta Pusat . Permohonan soal penguasaan anak , nafkah anak , nafkah istri , dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan .

8. Permohonan Cerai Talak memuat : Identitas Pemohon dan Termohon ; Nama , umur , pekerjaan , agama, dan tempat kediaman . Posita ( fakta kejadian dan dasar hukum ). Petitum ( hal-hal yang dituntut ). NB: format sama dg cerai gugat

9. Mengajukan permohonan secara tertulis / lisan ke Pengadilan Agama. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan .

10. Ps. 68 UU 7/89 Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan maks . 30 hari setelah berkas atau permohonan didaftarkan . Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup .

11. Ps. 69 UU 7/89 Dalam pemeriksaan perkara cerai talak berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83 . Ps. 79 : permoh . gugur kalau S/I meninggal dulu . Ps. 80 ayat (2) : sidang tertutup Ps. 83 : jika damai  tdk bisa diajukan lagi dg alasan yg ada .

12. Sidang P ertama H akim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008  Perma No. 1 Tahun 2016 , dan suami istri harus datang secara pribadi ( P asal 82 UU No. 7 T ahun 1989 j.o . UU No. 3 Tahun 2006 ).

13. Prosedur Mediasi (PERMA RI No. 01 Tahun 2016) Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi : Pada persidangan pertama , hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan mediasi yang dibantu mediator. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan . Waktu utk menentukan mediator  maks . 2 hari Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis .

14. Setelah menyepakati mediator , sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan . Para pihak dipanggil dan menemui hakim mediator dg dibantu petugas . Para pihak membawa Resume Perkara . Proses mediasi oleh mediator dgn batas waktu maks . 40 hari , dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu dpt diperpanjang maks . 14 hari kerja .

15. Jika proses mediasi telah dilaksanakan , maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi . Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.

16. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Mediasi  telah melanggar perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan . Jika tdk diperintahkan mediasi , apabila sampai putusan dan diajukan upaya hukum , maka Pengadilan Tinggi atau MA dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan proses Mediasi .

17. Kelanjutan …. ( banding yg diperintahkan mediasi ) Ketua PA menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus . Proses Mediasi dilakukan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau MA.

18. Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung . Berdasarkan laporan tsb , Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan .

19. Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain . Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi .

20. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum . Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung . Jika para Pihak berhalangan hadir dg alasan sah , kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk Mediasi dengan surat kuasa khusus . Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung hanya dapat dilakukan dg alasan yg sah .

21. Alasan yg sah : (Ps. 6 Perma 1/2016) Kondisi kesehatan  surat keterangan dokter . Di bawah pengampuan . Bertempat tinggal , kediaman atau kedudukan di luar negeri . Menjalankan tugas negara , tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan .

22. Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya . Jasa Mediator non-Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak .

23. Tempat Mediasi  Pengadilan atau luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak . Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan . Mediator non-Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi di Pengadilan . Penggunaan ruang Mediasi di Pengadilan tidak dikenakan biaya .

24. Berdasarkan surat keputusan K etua Pengadilan , Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan Mediator bersertifikat .

25. Hasil Mediasi : Mediasi mencapai kesepakatan  P ara pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dg membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak . Gagal mencapai kesepakatan  Hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan .

26. Mediasi M encapai K esepakatan Terhadap hasil kesepakatan para pihak dapat : Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian ( akta dading ). Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan .

27. Mediasi Gagal Apabila mediasi tidak berhasil , maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan , jawaban , replik , duplik , pembuktian dan kesimpulan . Dalam tahap jawab menjawab ( sebelum pembuktian ), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi ( gugat balik ) ( P asal 132a HIR, 158 Rbg ).

28. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum . Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut , harus atas persetujuan Termohon .

29. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua pihak tidak bisa didamaikan dan telah cukup alasan perceraian , maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan dikabulkan . Permohonan dikabulkan  I stri dapat mengajukan banding ( maks . 14 hari ). Permohonan ditolak  Pemohon / Suami dapat mengajukan banding. Permohonan tidak diterima / NO  Pemohon dapat mengajukan permohonan baru .

30. Setelah penetapan permohonan inkracht , Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak , dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut .

31. Dalam sidang ikrar talak , suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak , mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya .

32. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut , tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya , maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya .

33. Jika suami dlm 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak , tidak datang menghadap sendiri / mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut , maka gugurlah kekuatan penetapan , dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama .

34. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak . Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tidak dapat dimintakan banding atau kasasi . ( Penetapan berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ( 2), ( 3), (4 ), dan Pasal 85)

35. Setelah ikrar talak diucapkan , P anitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak , selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah penetapan ikrar talak .

36. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa , kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela , maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut .