2025 Perkembangan Pembahasan RUU KUHAP_5 Juni 2025 FINAL KOMJAK 5 Juni.pptx

2025 Perkembangan Pembahasan RUU KUHAP

1. Anggota DPR RI-MPR RI / Fraksi Partai Golkar / Komisi III / Dapil SUMUT III MANGIHUT SINAGA, S.H., M.H. @mangihutsinaga274 @mangihut_sinaga mangihut sinaga PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RUU KUHAP : “PERSPEKTIF LEGISLATIF TENTANG HUBUNGAN PENYIDIK & PENUNTUT UMUM” KOMISI KEJAKSAAN RI Kamis, 5 Juni 2025

2. Daftar Riwayat Hidup

3. Latar Belakang Urgensi Penyusunan RUU KUHAP Sebelumnya , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pengganti dari Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Setelah 44 tahun berjalan , KUHAP dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan dan merespons perkembangan yang terjadi dalam masyarakat . Perlu ada h armonisasi dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan MK terkait dengan acara pidana , serta penyesuaian dengan KUHP baru yang akan berlaku 2 Januari 2026.

4. Problematika KUHAP Timbulnya kesulitan dan masalah dalam praktik upaya paksa yang diatur dalam KUHAP seperti batas waktu penangkapan yang terlalu singkat . Adanya multitafsir terhadap alasan penangkapan tersangka serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka . Problematika subjektifitas dalam unsur perlunya penahanan terhadap tersangka oleh aparat penegak hukum . Tidak efektifnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian perkara , terutama perkara pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya perkembangan teknologi menyebabkan berbagai ketentuan tentang upaya paksa obsolete atau ketinggalan zaman sehingga dibutuhkan pembaruan . Pemberkasan perkara tidak efisien antara penyidik dan penuntut umum menjadi keluhan berkaitan dengan proses penegakkan keadilan yang berlarut-larut .

5. Problematika KUHAP Lemahnya peraturan dan praktik dari bantuan hukum bagi tersangka . Rendahnya kesadaran tersangka atas hak-haknya untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas penangkapan , penahanan , penuntutan , persidangan , atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan . Upaya kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan kewenangan Jaksa Agung dipandang tidak efektif . Peranan hakim pengamat dan pengawas belum dijalankan secara maksimal sehingga belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan . Kekosongan pengaturan terkait restoratif justice dalam KUHAP yang berlaku saat ini .

6. Kronologi Penyusunan RUU KUHAP 2024 Komisi III DPR periode 2019-2024 menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyiapkan NA & RUU KUHAP ( berdasarkan surat No. 254 -DW/KOM.III/MP.II/I/2020) RUU KUHAP masuk dalam Prolegnas Tahun 2024-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 (SK Prolegnas No. 64/DPRRI/I/2024-2025 tertanggal 19 November 2024) berdasarkan usulan DPR RI. Komisi III melakukan penyusunan RUU KUHAP. Selanjutnya menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana . 2020

7. 2025 Rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025 menyepakati RUU Hukum Acara Pidana menjadi RUU usul DPR RI. Selanjutnya , Ketua DPR menyampaikan NA dan RUU KUHAP kepada Presiden melalui Surat Nomor B/2651/LG.01.01/02/2025. Presiden mengirimkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-19/Pres/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU KUHAP. Pada 20 Maret 2025 Komisi III DPR RI melakukan konferensi pers terkait launching RUU tentang Hukum Acara Pidana dan mempublikasikan NA dan draf RUU melalui laman www.dpr.go.id . Komisi III DPR RI menghimpun aspirasi masyarakat dengan melakukan kegiatan Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para mitra kerja , diantaranya dengan Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Kamar Pidana dan Kamar Militer Mahkamah Agung RI, serta Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai perwakilan organisasi advokat , akademisi , dan organisasi / kelompok masyarakat sipil .

8. Penguatan hak tersangka , terdakwa , saksi , dan korban. Pembenahan kewenangan aparat penegak hukum untuk mewujudkan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum serta melindungi setiap orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum tanpa menghilangkan , membagi , dan mendistribusikan kewenangan aparat penegak hukum saat ini . Pembenahan upaya hukum biasa dan luar biasa . Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana . Penyelesaian perkara di luar pengadilan ( restorative justice ). Penguatan kewenangan advokat . Paradigma RUU KUHAP

9. Paradigma RUU KUHAP PENGUATAN HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, DAN KORBAN PEMBENAHAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM PEMBENAHAN UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA Pengaturan hak tersangka , terdakwa , saksi , dan korban. Pemulihan kerugian . Mekanisme keberatan terhadap pelaksanaan upaya paksa . Penguatan akses tersangka , terdakwa , saksi , dan korban terhadap advokat . Penguatan jaminan hak tersangka , terdakwa , saksi , dan korban dalam setiap tahapan pemeriksaan tanpa penyiksaan . Perlindungan terhadap kelompok rentan ( penyandang disabilitas , perempuan , dan orang lanjut usia ). pengaturan metode investigasi dalam penyelidikan dan penyidikan yang selama ini hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang . penguatan koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan penuntut umum antara lain pengaturan mengenai gelar perkara terkait status perkara . penguatan koordinasi dan pengawasan ppns . reformulasi ketentuan mengenai jenis bukti , cara perolehan dan legalitas . penambahan hukum acara pemeriksaan di sidang pengadilan terkait acara singkat melalui jalur khusus (plea bargaining) reformulasi ketentuan terkait upaya paksa , antara lain: pencegahan penyiksaan dalam proses penyidikan melalui gugatan praperadilan . selain itu terdapat penambahan bentuk upaya paksa berupa penyadapan , penetapan tersangka , penggeledahan informasi dan dokumen elektronik , dan larangan tersangka untuk keluar wilayah indonesia . pengaturan saksi mahkota . pengaturan kembali kewenangan yang didasarkan pada instrumen hukum internasional , putusan mk , uu terkait , dan masukan pakar . Optimalisasi peran pengadilan tinggi sebagai judex factie . Kewenangan jaksa untuk mengajukan kasasi demi kepentingan umum . Pembatasan kasasi terhadap jenis tindak pidana tertentu . Pengaturan kembali mengenai alasan peninjauan Kembali.

10. Paradigma RUU KUHAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN PENGUATAN KEWENANGAN ADVOKAT Penyampaian laporan / pengaduan melalui media telekomunikasi dan/ atau media elektronik . Pemasangan kamera pengawas di setiap ruang pemeriksaan . Persidangan dapat dilakukan secara elektronik . Mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diatur dalam RUU Hukum Acara Pidana menyesuaikan dengan pengaturan terkait gugurnya kewenangan penuntutan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. RUU KUHAP juga menguatkan pengaturan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan yang selama ini diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang . Pengaturan mengengenai peran advokat dalam melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi yang dalam KUHAP lama hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan. Pengaturan mengenai pendampingan saksi dan korban, di samping kewenangan mendampingi tersangka atau terdakwa yang telah ada.

11. Perspektif Legislatif tentang Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum RUU KUHAP MENEKANKAN HUBUNGAN YANG SETARA DAN SALING MENGHORMATI FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING INSTITUSI ANTARA PENYIDIK (POLRI) DAN PENUNTUT UMUM (KEJAKSAAN) DENGAN PENDEKATAN KEMITRAAN, BUKAN HIERARKIS. Dalam RUU KUHAP diatur secara lebih baik mengenai hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana. Pasal 24 RUU KUHAP menjelaskan bahwa apabila Penyidik telah melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum. Dalam proses Penyidikan, Penyidikan dan Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing institusi. Memperkuat fungsi koordinasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 RUU KUHAP. Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan apabila Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan masih belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas yang belum lengkap kepada Penyidik. Selanjutnya, Penuntut Umum dan Penyidik melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dan dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk setiap perkara. Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil Penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum.

12. Perspektif Legislatif tentang Hubungan Penyidik & Penuntut Umum RUU KUHAP menganut asas diferensiasi fungsional . Polri sebagai penyidik utama, Jaksa sebagai penuntut tunggal, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. RUU KUHAP juga memperkuat kewenangan advokat sebagai balancing , karena sesuai dengan catur wangsa penegak hukum, yang ke-4 adalah advokat, yang memang kurang pengaturan pada KUHAP yang ada saat ini.

13. DPR, melalui Komisi III DPR RI, akan segera melakukan pembahasan terkait RUU KUHAP bersama Pemerintah. Pemerintah pada saat ini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait RUU KUHAP yang disampaikan oleh DPR. Berkaitan dengan hubungan yang ideal antara Penyidik dan Penuntut Umum, perlu masukan dan kajian mendalam dalam rangka penyempurnaan RUU KUHAP. Perspektif Legislatif tentang Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum

14. TERIMA KASIH @mangihutsinaga274 @mangihut_sinaga mangihut sinaga Anggota DPR RI-MPR RI / Fraksi Partai Golkar / Komisi III / Dapil SUMUT III MANGIHUT SINAGA, S.H., M.H. “ saya berharap masukan dari berbagai pihak demi reformasi kuhap yang lebih baik , demi terciptanya keadilan , kepastian hukum , dan kemanfaatan hukum ” SEKIAN &