2025 - PPT 2 UT HUKUM ACARA PERDATA.pptx

Materi tentang gugatan class action

1. Gugatan dan Class Action Pertemuan Ke-2 Penulis: Dr. Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. Email: [email protected] Penelaah: Email:

2. DEFINISI GUGATAN Tuntutan perdata atau Gugatan : tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “ Eigenrichting ”. ( Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H. )

3. CIRI-CIRI GUGATAN Adanya tuntutan hak yang mengandung sengketa/konflik Ada pihak yang saling berhadapan tergugat dan penggugat Ada kepentingan para pihak Putusannya berupa vonis Diperiksa dan diadili oleh pengadilan contentieu (peradilan sesungguhnya)

4. PARA PIHAK YANG MENGAJUKAN GUGATAN Penggugat : seseorang atau lebih yang merasa bahwa haknya dilanggar Tergugat : seseorang atau yang ditarik ke muka pengadilan yang dirasa melanggar hak seseorang atau beberapa orang

5. BENTUK GUGATAN Lisan , diatur Pasal 120 HIR/144 Rbg (khusus untuk yang buta huruf/buta aksara) Tertulis , diatur Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 Rbg

6. ISI GUGATAN (PASAL 8 NO. 3 RV) Identitas para pihak harus lengkap dan jelas, terdiri dari : nama, umur, alamat, pekerjaan Posita(Fundamentum Petendi) : uraian-uraian yang menjadi latar belakang tuntutan/dasar tuntutan terdiri dari fakta-fakta dari apa yang dituntut dan hukumnya (dikenal dengan 2 teori yaitu : teori substantiering theory dan individualiserings theory) Petitum ; uraian yang berisi apa yang diinginkan Penggugat agar dikabulkan oleh Hakim (primer dan sekunder) Surat Gugatan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup/di kertas segel

7. ISI GUGATAN HARUS MEMPERHATIKAN KEMUNGKINAN Gugatan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO ) hakim belum memeriksa pokok-pokok perkara hanya formalitas beracara. Misalnya : Surat Kuasa Cacat, obscure libel (gugatan tidak jelas/prematur) Gugatan Ditolak , Hakim sudah memeriksa pada pokok perkara Sudah pada pembuktian

8. Permohonan menurut Yahya Harahap adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri PERMOHONAN Permohonan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., M.H. adalah tuntutan hak yang tidak ada sengketa dan terdiri dari satu pihak saja yaitu pemohon

9. CIRI-CIRI PERMOHONAN Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak berupa permohonan Tidak ada sengketa Hanya ada satu pihak yaitu pemohon Putusan akhirnya bersifat deklaratoir (penetapan) Hakim bersifat administratif Diperiksa oleh Pengadilan volunter

10. GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION)

11. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 37) Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74) PERMA Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Mahkamah Agung Terhadap Partai Politik.

12. PENGERTIAN Black’s Law Dictionary : dimana sekelompok besar orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau leb dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili representative action Law Reform Commission : menjelaskan pengertian berkepentingan dalam suatu perkara adalah berkepentingan secara Iangsung , baik berkepentingan secara hukum maupun berkepentingan untuk sua manfaat atau keuntungan

13. C LASS ACTION MENURUT UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan ; sekelom konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi Pasal 48 UU PERLINDUNGAN KONSUMEN hanya menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang perad umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) , “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku us melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

14. Pasal 1 huruf a : gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Perma ini tidak menyebutkan substansi atau jenis perkara yang dapat diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok. PERMA NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENERAPAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

15. TUJUAN CLASS ACTION Agar supaya proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (judicial economy) Untuk mencegah pengulangan proses perkara yang sama di pengadilan. Mencegah putusan-putusan yang berbeda (tidak konsisten) antara main hakim yang satu dengan majelis hakim yang lainnya dalam perkara yang sama Memberikan akses kepada keadilan, dan mengurangi hambatan-hamba yang terjadi bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi le lemah Memberikan akses yang lebih luas bagi para pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan biaya yang lebih efisien, dan kemudian Menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi merugi kepentingan masyarakat yang luas

16. PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Perwakilan Kelompok, antara lain : Memenuhi unsur kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan. Memiliki bukti yang paling kuat dan meyakinkan Terpercaya ( trustworthy ) dan dihormati Tidak mendahulukan kepentingan pribadi di depan kepentingan anggota kelompok Mengakar dan mewakili pada masyarakat (legitimasi sosial)

17. Terima Kasih