2025 - PPT 3 UT HUKUM ACARA PERDATA.pptx

Materi Hukum Acara Perdata

1. Permulaan Sidang Pertemuan Ke-3 Penulis: Dr. Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. Email: [email protected] Penelaah: Email:

2. SURAT KUASA KHUSUS, PASAL 1795 BW, PASAL 123 AYAT 1 HIR, I DENTITAS PARA PIHAK misalnya : nama, umur, pekerjaan, alamat dan sebagainya. Apabila Pemberi Kuasa itu Badan Hukum, dalam pemberian kuasa harus disebutkan dulu Badan Hukumnya baru identitas orang yang berwenang memberi kuasa. Apabila Penerima Kuasa seorang Advokat/Pengacara, disebutkan nama, profesinya dan kantornya. MATERI SURAT KUASA : jelas dan terperinci untuk apa surat kuasa itu diberikan. Diuraikan secara tegas batas kewajiban Penerima Kuasa Surat Kuasa dibubuhi materai yang besarnya sesuai dengan peraturan bea materai, dan ditandatangani pemberi kuasa.

3. TAHAP-TAHAP DALAM BERACARA DI PENGADILAN TAHAP PENDAHULUAN TAHAP PENENTUAN Pemeriksaan Peristiwa Pembuktian Putusan PELAKSANAAN PUTUSAN

4. TINDAKAN PENDAHULUAN PIHAK DALAM PERKARA PERDATA PENGGUGAT/TERGUGAT TURUT TERGUGAT PEMBUATAN SURAT KUASA PEMBUATAN SURAT GUGATAN : IDENTITAS PARA PIHAK DASAR GUGATAN/POSITA TUNTUTAN/PETITUM SITA JAMINAN – FUNGSI ? DITUJUKAN KEMANA SURAT GUGATAN TERSEBUT

5. Pasal 118 HIR >> Surat Gugatan harus diajukan dengan Surat Permintaan, ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya yang sah. Wakil adalah seorang yang sengaja diberi kuasa berdasarkan suatu surat kuasa khusus ( Pasal 123 ayat (1) HIR ), untuk membuat dan menandatangani surat gugatan. Tanggal pemberian surat kuasa harus lebih dahulu dari surat gugatan. Bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

6. Ketua Pengadilan Negeri ( Pasal 120 HIR ) akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud. Yurisprudensi > surat gugatan ber-Cap Jempol harus dilegalisasi, apabila tidak berarti Batal akan dikembalikan untuk dilegalisasi. Surat gugatan harus diketik atau ditulis tangan diatas kertas biasa, tidak perlu diatas kertas bermaterai. Dibuat beberapa rangkap : aslinya untuk Pengadilan; arsip Penggugat; Tergugat dan Turut Tergugat.

7. Identitas Para Pihak > bertanggal, nama jelas para pihak ( Penggugat Tergugat), Tempat tinggal, pekerjaan, status, kedudukan dari para pihak Misal : Tergugat X (Direktur PT.Bonsai) atau Tergugat (wakil seorang anak dibawah umur) tentang gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak tersebut. Posita/Fundamentum Petendi Petitum > hal-hal apa saja yang diinginkan Penggugat untuk diputus oleh Hakim (ini merupakan ruang lingkup kerja dari Hakim) ISI SURAT GUGATAN

8. Pasal 178 HIR > Hakim wajib mengadili semua bagian dari Petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh Penggugat. Surat Gugatan & Gugatan Lisan dibuat, maka didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Membayar uang Persekot Biaya Perkara ( Pasal 121 HIR ). Besar biaya tergantung dari sifat dan macam perkara.

9. Pada asasnya setiap orang boleh berperkara, pengecualiannya : Belum dewasa > Tidak boleh berperkara sendiri di depan Pengadilan harus diwakili oleh orangtua/wali Sakit ingatan – Pengampunya PT (Badan Hukum) berdasarkan Anggaran Dasar yang harus mewakilinya adalah Direktur PT tersebut Negara--gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, mewakili negara dianggap bertempat tinggal pada Departemen/Kementrian PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA

10. Wakil negara di muka Pengadilan > Jaksa atau Pegawai lain ya ditunjuk oleh Menteri dan umumnya yang mewakili adalah Kepala Biro Hukum Departemen/Kementerian dengan membawa Surat Kua Khusus atau Surat Penunjukan Dalam pengajuan surat gugatan harus diperhatikan, bahwa yang diberi kuasa dan juga Tergugat atau Para Tergugat harus benar-benar orang yang dapat mewakili pihak yang bersangkutan

11. Pengajuan gugatan secara keliru (diajukan terhadap orang yang tidak dapat bertindak sebagai wali/bukan wakil yang sah dari Penggugat/Tergugat, akan berakibat fatal bagi Penggugat – Gugat akan dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”. Hal ini berarti Penggugat akan kehilangan waktu, uang dan tenaga dengan percuma Dalam hal Tergugat akan mengajukan Gugat Balik/Rekonvensi maka surat kuasanya harus memuat dengan tegas (uitdrukkelijk) mengenai gugat balik tersebut terhadap Penggugat atau salah satu dari Penggugat

12. VERSTEK : Acara luar hadir bila tergugat tidak hadir pada sidang hari pertama. Jika tergugat pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut tidak hadir kemudian dia tidak menyuruh wakilnya untuk bersidang, kemudian juga tidak mengirimkan surat berupa eksepsi/tangkisan bahwa hakim tidak berwenang mengenai perkara tersebut maka perkara itu diputus secara verstek VERSTEK

13. Tergugat tidak hadir pada sidang pertama Tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah Tergugat telah dipanggil secara patut Petitum beralasan Verstek bukan merupakan keharusan, tetapi biasanya tergugat dan para tergugat pada sidang pertama dan sidang ke berikutnya tidak hadir, maka hakim harus cukup bijaksana mengundurkan sidang pada berdasarkan Pasal. 126 HIR . SYARAT VERSTEK (PASAL 125 AYAT 2 HIR)

14. Pasal 125 HIR (2) mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu memberi putusan tentang eksepsi dengan mendengar pihak penggugat tentang eksepsi tersebut meskipun tidak datang dan tidak mengirimkan surat jawaban berisi eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkara tersebut jadi eksepsi menyangkut kekuasan absolute atau kekuasaan relatif . Eksepsi diputus bila jawaban sudah didengar (disampaikan kepada penggugat atau para penggugat di persidangan).

15. Verzet adalah perlawanan tergugat atas putusan secara verstek. Sesuai dengan Pasal 129 HIR/ 153 Rbg . Tergugat/para Tergugat yang dihukum dengan verst berhak mengajukan verzet atau perlawanan, dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan verstek. Apabila dalam pemeriksaan Verzet Pihak Penggugat asal (Terlawan) Tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan contradictoire. Tetapi apabila pelawan yang tidak hadir maka hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya . Terhadap Putusan Verstek yang dijatuhkan untuk kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi diajukan upaya hukum banding ( Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) Rbg .

16. KEWENANGAN MENGADILI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

17. KEWENANGAN MENGADILI DALAM HUKUM ACARA PERDATA KEWENANGAN MUTLAK/KEKUASAAN ABSOLUT : KEWENANGAN MUTLAK yaitu: “ATRIBUSI KEKUASAAN KEHAKIMAN” yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan (vertikal), misalnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer.

18. SUSUNAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN Pasal 24 ayat (2) UUD’45 Amandemen Keempat Jo. Pasal 10, Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 MA (UU No.14/85 Jo . UU No. 5/04 Jo . UU No. 3/09) Peradilan Umum (UU No. 8/2004 ) Peradilan agama (UU No. 50/2009) Mahkamah Konstitusi (UU No. 19/2009) Peradilan Militer (UU No. 31/1997) Peradilan TUN (UU No. 51/2009)

19. KEWENANGAN RELATIF “ DISTRIBUSI KEKUASAAN KEHAKIMAN” : Kekuasaan ini berkaitan dengan pembagian wilayah hukum suatu pengadilan yaitu: Pengadilan yang dimanakah yang berwenang mengadili suatu gugatan. Kewenangan Relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR yang menganut azas “ Actor Sequitur Forum Rei ”, yaitu bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.

20. Terima Kasih