20251016_Aklap_Rekon_LK_AT2025_KPPN_Tolitoli.pptx

Jadwal rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III 2025

1. Tolitoli , 15-16 Oktober 2025 @ 2025 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Periode September – Desember 2025 dan Penyusunan Laporan Keuangan TW III 2025 Akuntansi dan Pelaporan

2. Pelaksanaan Rekonsiliasi berpedoman pada PER-8/PB/2023. Dilakukan pada tanggal 1 Bulan Berkenaan s.d. 15 Bulan b erikutnya atau sesuai kebijakan pengaturan lebih lanjut *) . Data Rekonsiliasi bersifat kumulatif . Penyelesaian TDK / selisih To do List Tutup Buku Permanen Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) KPPN dapat memberikan persetujuan SHR dengan catatan dalam hal terdapat TDK yang secara sistem tidak dapat diperbaiki pada Aplikasi SPAN dan/atau SAKTI s.d. batas akhir periode penyelesaian rekonsiliasi. KPPN memberi-kan sanksi atas ketidakpatuhan pelaksanaan rekon Selesai / selesai dengan catatan Tidak Selesai PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (SMT 1, TW3, TAHUNAN) Untuk menjaga validitas serta konsistensi atas Laporan Keuangan , seluruh satker dituntut untuk dapat melakukan tutup periode agar Laporan Keuangan yang dihasilkan bersifat FINAL. KPPN memberikan sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian LK Sanksi dicabut setelah satker menyelesaikan kewajiban rekonsiliasi Sanksi dicabut setelah satker menyampaikan Laporan Keuangan LK UAKPA d isampaikan kepada KPPN dengan tembusan UAPPA-W masing-masing * ) Terdapat Surat terpisah untuk mengatur periode rekonsiliasi bilamana diperlukan . PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL 2 Rekonsiliasi Eksternal (SAKTI-SPAN) adalah proses pencocokan data keuangan antara sistem SAKTI ( Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ) yang digunakan satuan kerja dengan sistem SPAN ( Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang dikelola KPPN. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada selisih ( Transaksi Dalam Konfirmasi atau TDK) dan kesesuaian pencatatan , serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat .

3. JADWAL REKONSILIASI EKSTERNAL PERIODE SEPTEMBER S.D. DESEMBER 2025 PER-17/PB/2025 DAN S-208/PB/2025 3 Periode Penyelesaian Selisih Rekon ( TDK ), To Do List Pelaporan , dan Penutupan Periode Batas Penerbita n S urat Hasil Rekonsiliasi (SHR) TMT Pengenaan Sanksi (SP2S) September 2025 s.d. 20 Oktober 2025 20 Oktober 2025 21 Oktober2025 Oktober 2025 s.d. 14 November 2025 14 November 2025 15 November 2025 November 2025 s.d. 15 Desember 2025 15 Desember 2025 16 Desember 2025 Desember 2025 s.d. 23 Januari 2026 23 Januari 2026 24 Januari 2026 KEWAJIBAN REKONSILIASI DIANGGAP SELESAI JIKA: ✅ SHR TERBIT SHR terbit hanya sampai batas yang telah ditentukan Satker telah menyelesaikan rekonsiliasi (TDK, To Do List , Tutup Periode Permanen ) dengan tepat waktu ; Satker yang terlambat menyelesaikan rekonsiliasi tidak akan memperoleh SHR dan dikenakan SP2S. ✅ SANKSI DICABUT (SP3S) Pengenaan Sanksi tidak membatalkan kewajiban satker untuk menyelesaikan kewajiban rekonsiliasinya ; Atas penyelesaian kewajiban tersebut , KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S). Penerbitan SP3S tidak akan membentuk SHR.

4. Progress Rekonsiliasi Periode September 2025 Status Rekon SAKTI-SPAN (data per 16 Oktober 2025 , pkl . 09.00 WITA ) Status Jumlah Satker Rekon selesai, Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) Terbit 29 Rekon selesai, Todolist selesai, Belum Tutup Periode 28 Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi - Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi Ditolak - Proses Rekon Belum Selesai , Masih Terdapat Perbedaan - Total 57

5. 5 PERMASALAHAN UMUM TDK NO KENDALA TINDAK LANJUT 1 Selisih rekon pagu Biasanya disebabkan adanya perbedaan tanggal buku dan tanggal posting antara SAKTI dan SAKTI ( lintas bulan ). Dapat diabaikan dan disetujui dengan catatan . 2 Terdapat selisih rekonsiliasi disebabkan adanya koreksi SP2D/Void SP2D. SPAN sudah berubah , SAKTI belum berubah . Catat SP2D Koreksi di SAKTI Modul Pembayaran . Catat Void SP2D di User PPSPM (Apr. Pembayaran ) 3 Selisih Rekonsiliasi PNBP. Data SPAN belum terposting NTPN Ganda belum terkoreksi Koreksi PNBP belum dicatat di SAKTI Agar mencatatkan sesuai detil dokumen sumber Koreksi Penerimaan agar dilakukan hapus setoran awal dan catat setoran baru di SAKTI. Satker melakukan konfirmasi ke KPPN, dan KPPN agar mengecek validitas dokumen tsb  Rekon TDK tsb dapat disetujui dengan catatan . FAQ

6. KETENTUAN TAMBAHAN 6 Terhadap Satker yang mengalami likuidasi pada tahun 2025, agar segera menyelesaikan hak dan kewajiban dengan memedomani pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga . Satker dikecualikan dari kewajiban rekonsiliasi apabila seluruh pagu DIPAnya telah direvisi menjadi nol dan belum terdapat transaksi atau realisasi atas DIPA tersebut .

7. Kualitas Data LK - To do List Periode s.d. September 2025 Penyelesaian Transaksi To Do List Pagu Minus (18 Satker ) => Lakukan Revisi DIPA Pemutakhiran KPA. Bisa menggunakan Fitur Revisi DIPA Otomatis Saldo Akun Tidak Normal ( Satker Kemenag Tolitoli ) => Bisa dijurnal balik jika saldo tersebut merupakan transaksi penjurnalan manual pada periode pelaporan LK sebelumnya ( perlu konfirmasi satker atas historis saldo tersebut ) KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN (5 Satker ) => Konfirmasi Satker apakah sudah dilakukan koreksi akun belanja . Akun seharusnya menggunakan belanja barang ekstrakomptable ( nilai harga satuan BMN Peralatan Mesin dibawah Rp1 Juta) KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN ( PN Buol ) => Operator GLP agar berkoordinasi dengan Opr Persediaan dan Opr Aset Tetap untuk melakukan reklasifikasi barang dari Barang Persediaan ke Aset Tetap ( ekstrakomptable ) kode barang harddisk eksternal .

8. 8 PERIODISASI PENYELESAIAN TO DO LIST To Do List Bulanan To Do List Tahunan Persediaan Belum didetailkan Aset Belum didetailkan Persediaan Belum Approve Aset Belum Validasi dan/ atau Approve RK Persediaan belum RM RK Persediaan ke Aset belum RM RK Aset belum RM RK Aset ke Persediaan belum RM TK internal belum TM Persediaan TK Internal Belum TM Internal Aset To Do List Bulanan , Triwulanan , dan Semesteran Rincian BAST Gantung ( Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya ) Rincian SPP Gantung ( Saldo Akun Belanja yang Masih Harus dibayar dan Piutang Lainnya ) Selisih Transaksi Resiprokal Saldo Akun Hibah yang Belum Disahkan Saldo Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan Transfer Kas BLU Antar Satker BLU Diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya To Do List Lainnya Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap /ATB Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan Pagu Minus (Basis SP2D) Saldo Akun Tidak Normal Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja (51XXXX) Pendapatan Belum di Settle Piutang Pajak Non DJP dan DJBC dalam hal sampai dengan periode pelaporan , permasalahan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh satker , maka perlu diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan . 1 To Do List Triwulanan (Tw I dan III) To Do List Bulanan TK Aset Belum TM TK Persediaan Belum TM TK Piutang Belum TM Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja ( selain 51XXXX) Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Triwulanan . 2 To Do List Semester I To Do List Bulanan dan Triwulanan Belum Penyisihan Piutang . Belum Penyusutan Aset (Belum Tutup Modul Aset Periode Semesteran ). Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah Semester berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Semesteran . 3 4 5 Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah Tahun berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Tahunan .

9. 9 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) UAKPA PERIODE TRIWULAN III 2025 Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Informasi Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya Data Capaian Output Telaah LK Kelengkapan LK UAKPA Triwulan III 2025: LK UAKPA disusun tanpa CaLK Batas Penyampaian LK UAKPA Tw III ke KPPN 31 Oktober 2025 Via email [email protected] Via MonSAKTI untuk upload surat pengantar LK

10. 10 PENGENAAN SANKSI Ketidakpatuhan dalam penyampaian Laporan Keuangan SP2S dan SP3S diterbitkan secara otomatis dan/ atau manual melalui aplikasi MON SAKTI Mekanisme penerbitan SP2S, dilakukan dengan cara : Informasi SP2S sebagai dasar penolakan SPM secara manual oleh KPPN atau pembatasan kewenangan user pengelola keuangan pada SAKTI Informasi SP2S akan men- trigger user SAKTI pada Satker agar PPSPM tidak dapat melakukan approval atas SPM yang menjadi obyek sanksi Kanwil DJPb memberikan rekomendasi ke KPPN atas pengenaan sanksi ketidakpatuhan penyampaian LK UAPPAW (yang dikenakan sanksi Satker sebagai UAPPA-W) Satker dapat dapat melakukan approve SPM setelah diterbitkan SP3S pada SPM yang menjadi objek sanksi Satker yang tidak dapat menyelesaian kualitas data dan dikenakan sanksi dapat mengajukan dispensasi ke Kanwil . Penolakan SPM kecuali SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian “ Pengenaan Sanksi diberikan kepada UAKPA dan/ atau UAPPA-W” Obyek Sanksi Bentuk Sanksi dan Ketidakpatuhan Mekanisme Pengenaan dan Pencabutan Sanksi dan Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut kualitas data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ketidakpatuhan terhadap penyelesaian ketuntasan rekonsiliasi eksternal Obyek Ketidakpatuhan

11.   Terima Kasih