250731_INSTRUMEN PEKPPP dalam peningkatan pelayanan publik.pptx

tlortalsetkab 0 views 12 slides Oct 05, 2025
Slide 1
Slide 1 of 12
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12

About This Presentation

instrumen pekppp 2025


Slide Content

ASPEK & INSTRUMEN BARU PEKPPP

Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Posisi Pada RPJPN serta RPJMN Perubahan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sebagai Upaya Memastikan Pencapaian Target RPJMN, RPJPN, Menjawab Dinamika Global, dan Streamlining Tren Pelayanan Publik OECD. IPP mendukung sasaran reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang professional, akuntabel , dan berorientasi pada pelayanan ; IPP menjadi salah satu indikator outcome yang merefleksikan kualitas tata Kelola pelayanan publik di pusat dan daerah Dalam indikator Capaian Transformasi Tata Kelola RPJPN, IPP Nasional diharapkan mencapai skor 5,00 pada tahun 2045. RPJPN 2025-2045 Posisi IPP dalam RPJMN adalah untuk mendorong tercapainya Prioritas Nasional Nomor 7 : Memperkuat reformasi politik , hukum , dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi , narkoba , judi , dan penyelundupan . Dalam indikator Capaian Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang Adaptif dan Melayani RPJMN , IPP Nasional diharapkan mencapai skor 3,80 pada tahun 2029. RPJMN 2025-2029

Isu Strategis

Landasan Teori Oxford Insight Penterjemahan Konsep

Rancangan Formulasi IPP 5 Figure 1. Hasil Survey Prioritas Modernisasi Administrasi Publik Sumber : Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) “T ata kelola pemerintahan yang efektif dan responsi f dengan berpusat pada kebutuhan manusia .” Konsep IPP Kedepan Pengukuran dilakukan kepada Organisasi Penyelenggara pada instansi dengan memerhatikan siklus kehidupan IPP = TATA KELOLA + KEPUASAN MASYARAKAT

Perbandingan Instrumen PEKPPP Dimensi m eliputi Tata Kelola, Kepuasan Masyarakat dan Kinerja Organisasi . Penyederhanaan jumlah indikator menjadi 17 indikator meliputi fondasi teknis , aksesibiltas dan inklusivitas , pelibatan masyarakat dan efektivitas pemerintah . IPP Nasional merupakan hasil kumulatif dari nilai IPP di Tingkat instansi di mana lokusnya merupakan sampel yang ditentukan oleh KemenPANRB . Referensi Indikator Metode Penarikan IPP Dimensi dan Indikator Instrumen PEKPP Lama Instrumen PEKPP Baru Dimensi m eliputi Input Layanan dan Output Layanan . Terdiri dari 30 Indikator mengenai Kebijakan Pelayanan , Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana , Konsultasi , dan Pengaduan , serta Inovasi Indeks disusun secara berjenjang sebagai berikut ; IPP di tingkat OP sebagai sebagai cerminan kualitas dan acuan perbaikan di Tingkat penyelenggara . IPP di Tingkat IP sebagai cerminan kinerja organisasi secara menyeluruh IPP Nasional. Kebijakan Pelayanan Publik yang ada selama ini Pengkayaan referensi Human Centered Public Services Index y ang dikembangkan oleh Oxford Insight dan dimodifikasi dengan Kebijakan Pelayanan Publik yang ada saat ini .

Aspek Instrumen Baru PEKPPP Pemenuhan Regulasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Standar Pelayanan (SP) : Penyusunan , penetapan , dan publikasi SP yang lengkap (14 komponen , melibatkan masyarakat , ditetapkan pimpinan ). Maklumat Pelayanan (MP) : Penyusunan dan penetapan MP oleh pimpinan instansi , memuat janji layanan , komitmen perbaikan , dan kesediaan menerima sanksi / kompensasi . Pengelolaan Pengaduan : Tersedia media pengaduan offline dan online , penyelesaian tindak lanjut aduan , dan akun LAPOR! yang aktif . Pengelolaan Informasi (SIPPN) : Penetapan pengelola SIPPN, kepemilikan akun admin/sub-admin, dan kelengkapan profil instansi di SIPPN. Pelibatan Masyarakat (FKP) : Pelaksanaan forum diskusi dua arah , penyepakatan hasil dalam Berita Acara, publikasi hasil , dan tindak lanjut FKP tahun sebelumnya . Penghargaan kepada Pelaksana : Implementasi Lencana Karya Satya, aturan internal, mekanisme pemberian penghargaan , kode etik , dan kode perilaku . Sanksi kepada Pelaksana : Penerapan aturan disiplin pegawai dan mekanisme monitoring penerapan disiplin . Pelayanan Ramah Kelompok Rentan : Ketersediaan , kemudahan akses , dan fungsionalitas sarana prasarana kelompok rentan . Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : Pelaksanaan SKM secara berkala melalui media manual atau online . Inovasi Pelayanan Publik : Inovasi harus baru / modifikasi / replikasi , telah dilaksanakan lebih dari 1 tahun , memiliki manfaat / dampak , dan berkelanjutan . Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Kriteria : Dilakukan peninjauan ulang secara berkala (semester/ tahunan ). Peninjauan dilakukan untuk pembaruan substansi standar pelayanan .

Aspek Instrumen Baru PEKPPP Ketersediaan Anggaran yang Memadai Cakupan Anggaran OP memiliki anggaran untuk kebutuhan operasional (yang bersumber dari APBN/APBD/DAK/Dekon/TP). Mengelola anggaran terkait peningkatan kualitas SDM Pelayanan Publik Pemenuhan Unsur SDM yang Memadai Kode etik dan kode perilaku SDM Peningkatan kompetensi ASN melalui berbagai pengembangan / pelatihan Mekanisme evaluasi dan tindak lanjut kinerja melalui SKP Implementasi sistem penghargaan dan/ atau sanksi , serta SDM yang menguasai sistem digital pelayanan . Pemenuhan sarana prasarana pelayanan yang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan oleh OP Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ) yang mengatur tentang sarana prasarana kelompok rentan Upaya memberikan kenyamanan bagi publik dalam mengakses pelayanan Upaya Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penyediaan informasi SP secara digital Pengaduan dan SKM online Proses pelayanan digital, asisten layanan virtual (chatbot), fitur FAQ, dll

Aspek Instrumen Baru PEKPPP Pembentukan Inovasi Pelayanan Publik Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 Inovasi tersebut berasal dari sesuatu yang baru , hasil modifikasi , atau hasil replikasi Inovasi memiliki manfaat atau dampak Inovasi dilaksanakan secara berkelanjutan Publikasi Regulasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Media Publikasi : Media cetak , elektronik , sosial , website, aplikasi mobile, SIPPN, dan media lainnya Akses Informasi Pelayanan Publik Online (website, media sosial , aplikasi sosial , pesan teks , panggilan suara /video) Offline ( mesin e-kiosk, pamflet , banner) Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan dalam SP4N-LAPOR! Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Kecepatan Responsivitas Pengelolaan Pengaduan Pelibatan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Forum Konsultasi Publik sebagai wadah partisipasi Masyarakat dalam menyampaikan suara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Survei Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan

Mekanisme PEKPPP 2026-2029 LOKUS BERDASARKAN SIKLUS KEHIDUPAN MANUSIA Kualitas pelayanan publik yang baik pada setiap tahapan akan sangat menentukan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan . Oleh karena itu , evaluasi melalui PEKPPP secara tidak langsung " melokus " pada kebutuhan pelayanan publik yang beragam di setiap fase kehidupan . Contoh Fase I kehidupan “ Melahirkan ” : Disdukcapil , RSUD, Dinsos Fase II kehidupan “Pendidikan” : Disdik , Dinsos , dll . INSTRUMEN & ASPEK Pengkayaan referensi Human Centered Public Services Index y ang dikembangkan oleh Oxford Insight dan dimodifikasi dengan Kebijakan Pelayanan Publik Indonesia. Dimensi meliputi Tata Kelola, Kepuasan Masyarakat dan Kinerja Organisasi , hal ini untuk memastikan bahwa Indeks Pelayanan Publik berbanding lurus dengan hasil kepuasan Masyarakat. TIMELINE UTAMA Persiapan ( Sosialisasi , Bimbingan Teknis) Pelaksanaan ( Evaluasi ) Validasi oleh Kementerian PANRB Olah Data & Analisis Hasil Pemeringkatan Nilai Diseminasi Hasil melalui Keputusan Menteri dan Penyerahan Penghargaan Pemantauan IPP

PEKPPP Instansi IPP INSTANSI IPP NASIONAL PEKPPP INSTRUMEN EVALUASI IPP OP Kinerja Organisasi Rata-rata IPP dan IKM, serta PEKPPP Mandiri 3 indikator 1 indikator ---- 0 – 5 ---- ---- 1 – 5 ---- Manajemen Yanlik 2 indikator 2 indikator Integrasi Layanan 27% Efektivitas Organisasi 32% 39% 61% 39% PEKPPP OP PEKPPP Nasional IPP Instansi Kinerja Pemerintahan Rata-rata IPP dan IKM pada K/L/D 2 indikator 1 indikator ---- 1 – 5 ---- ---- 1 – 5 ---- Manajemen Yanlik 1 indikator 1 indikator Integrasi Layanan 13% Efektivitas Pemerintah 14% 13% 40% 60% 11 Penyesuaian Pembobotan Instrumen PEKPPP Hasil BPS

TERIMA KASIH