3. Perikatan dan perjanjian untuk materi kuliah

ToharRia1 4 views 29 slides Sep 21, 2025
Slide 1
Slide 1 of 29
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29

About This Presentation

materi kuliah hukum dagang


Slide Content

PERIKATAN DAN PERJANJIAN Oleh Se p ti Indrawati, S.H.,M.H

Materi Perikatan dan perjanjian Prestasi dan Wan prestasi Perjanjian dalam KUH perdata yang berkaitan dengan aspek hukum ekonomi, yaitu jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa

Pengertian Hukum Perikatan Perikatan adlh kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yg satu dg subjek hukum yg lain dlm bidang harta kekayaan. Subjek hukum yg satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yg lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Unsur Unsur Perikatan Adanya hubungan hukum Subjek hukum, yaitu manusia dan/ badan hukum. Dlm perikatan subjek hukum dikenal dg istilah Kreditur dan Debitur. Bidang harta kekayaan, artinya dapat dinilai dg uang. Prestasi, yaitu hal yg wajib dipenuhi debitur dan menjadi hak kreditur.

Contoh Perikatan Sdr. Anto membeli Televisi di Toko Mahameru. Anto adlh Debitur Toko Mahameru adlh Kreditur Prestasi, Anto wajib membayar televisi, Toko Mahameru berhak menerima uang. Televisi adlh objek perikatan

Sumber Perikatan Menurut KUH Perdata Menurut pasal 1233 KUH perdata ada 2 sumber perikatan, yaitu 1. Perikatan karena Perjanjian Yaitu perikatan yg dikehendaki para pihak. Misal jual beli, sewa menyewa. 2. Perikatan karena Undang Undang Yaitu perikatan yg timbul krna ketentuan UU.

Perikatan karena UU dibedakan menjadi 2 yaitu 1. Perikatan yg timbul dari UU saja Yaitu perikatan yg timbul krna hubungan kekeluargaan. Misal kewajiban ortu untuk menafkahi anak. 2. Perikatan yg timbul dari perbuatan manusia

Sumber Perikatan Diluar KUH Perdata 1). Putusan Hakim Menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan . 2). Hibah Wasiat Menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat sepanjang tidak melanggar legitimasi. 3). Penawaran Contoh label harga ditoko yang mengikat penjual dangan pembeli. 4 ). Moral Dalam hal ini menimbulkan perikatan wajar. Yaitu perikatan yang unsur pemenuhan prestasinya tidak dapat dituntut. Contoh : orang yang ditolong, seharusnya memberikan balas jasa (imbalan).

Pengaturan Perikatan Bagian Umum – Mengatur Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai perikatan BAB PASAL TENTANG BAB I 1233 – 1321 Perikatan-Perikatan Pada Umumnya BAB II 1313 – 1351 Perikatan-Perikatan yang timbul dari perjanjian BAB III 1352 – 1380 Perikatan-Perikatan yang timbul karena Undang-Undang. BAB IV 1381 – 1456 Hapusnya Perikatan.

Sistem Hukum Perikatan Sistem Terbuka ( Openbaar System ) yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja baik itu bentuk, cara maupun isi perjanjian, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang ( KUHPerdata, KUHD, Peraturan Khusus) maupun yang belum ada ketentuannya ( misal tukar tambah) asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sifat Hukum Perikatan 1). Pelengkap ( anvoolen recht ) Yaitu apabila dalam suatu perikatan para pihak tidak membuat ketentuan sendiri, maka yang berlaku adalah ketentuan UU. Namun apabila dikehendaki, para pihak dapat mengesampingkan ketentuan UU itu. Contoh : Jual beli. Dalam ketentuan jual beli diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdata, walaupun barang belum diserahkan, resiko sudah menjadi tanggungan dari pembeli. Namun hal tersebut dapat disimpangi.

2). Konsensuil Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kesepakatan. Artinya, begitu ada kata sepakat maka secara otomatis lahirlah perjanjian. 3). Obligatoir Perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja. Namun dalam kenyataannya biasanya timbul hak-hak juga. Misal : dalam perjanjian jual beli apabila ada kata sepakat, maka timbulah kewajiban walaupun belum terjadi peralihan hak atas milik suatu benda.

Hubungan Perikatan dengan Perjanjian Istilah dari perjanjian tidak dapat dikatakan sebagai suatu perikatan , karena suatu perjanjian belum tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berjanji . Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping sumber-sumber perikatan lainnya .

Syarat S ahnya P erjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal Syarat 1, 2 adlh syarat Subjektif , jika tidak ter p enuhi, p erjanjian da p at dibatalkan oleh p ara p ihak. Syarat 3, 4 adlh syarat Objektif , jika tidak ter p enuhi, p eranjian batal demi hukum .

Asas-Asas Hukum Perjanjian 1. Asas Konsensualisme Pasal 1320 (1) KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat agar perjanjian dianggap sah yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak .

2. Asas Kebebasan Berkontrak Para pihak menurut kehendaknya masing-masing bebas untuk mengikatkan diri dengan siapapun , bebas untuk menentukan bentuk , cakupan isi , syarat serta jenis hukum yang berlaku dari suatu perjanjian yang akan dibuatnya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang , kesusilaan dan ketertiban umum .

3. Asas Pacta Sunt Servanda Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum . Diatur dalam K UH Perdata Pasal 1338, yang menyebutkan : (1). Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya . (2). Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan .

4. Asas Personalitas Perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya , namun masih dimungkinkan untuk dapat memberikan suatu manfaat kepada orang lain ( pihak ketiga ), asal hal tersebut diperjanjikan . 5 . Asas Itikad Baik diatur dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata , yang menyebutkan : “ Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ”.

Prestasi Dan Wanprestasi

Prestasi Prestasi atau “ performance“ yaitu suatu hal yang menurut isi perjanjian wajib untuk dipenuhi oleh debitur dan merupakan hak dari pihak yang lain . Bentuk prestasi Menyerahkan atau memberikan sesuatu , berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Wanprestasi Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya , debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian . Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan , yaitu : Karena kesalahan debitur , baik karena sengaja atau kelalaian . Karena keadaan memaksa ( force majeur ), jadi di luar kemampuan debitur , debitur tidak bersalah .

Bentuk-Bentuk Wanprestasi Tidak memenuhi prestasi sama sekali Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Akibat-Akibat Wanprestasi Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur ( ganti rugi ) Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan perjanjian Peralihan risiko Membayar biaya perkara , bila diperkarakan di muka pengadilan

JUAL BELI Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dg mana pihak yg satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yg lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.

Terjadinya Jual Beli Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata 1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi. 2) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dg pembayaran uang muka.

SEWA MENYEWA Menurut pasal 1548 KUH perdata, sewa menyewa adlh suatu perjanjian dg mana pihak yg satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dg pembayaran suatu harga yg disanggupi. Perjanjian ini sah jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai unsur pokoknya.

Kewajiban Pemberi Sewa Menurut Pasal 1550 KUH Perdata Memelihara barang yg disewakan dg sedemikan rupa. Memberi hak kepada penerima sewa untuk menikmati barang yg disewakan. Melakukan pembetulan pada saat perjanjian sewa jika diperlukan. Menanggung cacat dari barang yg disewakan.

Kewajiban Penerima Sewa Menurut Pasal 1560 KUH Perdata Membayar harga sewa. Berlaku sbg kepala rumah tangga, artinya penerima sewa memakai barang yg disewa seakan2 miliknya sendiri dan menjaganya dg sebaik2nya.

TERIMA KASIH
Tags