310725_12.56_Implementasi MRPN dalam Renstra dan Renja.pdf

implementasi MRPN dalam dokumen Renstra KL dan Renja KL

1. ASPEK-ASPEK MANAJEMEN RISIKO
PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
DirekturSistem dan Manajemen Risiko
Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta,1Agustus 2025
1

2. KEBIJAKAN
MRPN LINTAS SEKTOR

3. 3
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
GAMBARAN PERPRES NO. 39/2023 TENTANG MRPN
Tugas Komite MRPN
(Perpres 39/2023 Pasal 7)
1.Menetapkan Objek MRPN LS dan
UPR LS
2.Menetapkan Kebijakan MRPN Lintas
Sektor dalam bentuk pedoman
3.Penyusunan profil risiko emerging
risks
4.Pemantauan kepatuhan
5.Pelaporan kepada presiden
Penerapan
MRPN
Pembentukan
Komite MRPN
Kebijakan
MRPN
PermenPPN/Ka. Bappenas No.
11/2024
DibantuolehSekretariat
(DeputiPEPP)&TimPelaksana
a.Pengarah (7 Menko)
b.Ketua (MenPPN)
c.Wakil ketua (Menkeu dan Mendagri)
d.Anggota (MenBUMN, Menkum,
MenDesPDT, & MenPAN RB)
Kebijakan MRPN Lintas Sektor
Kebijakan MRPN Organisasi
Tugas UPR Lintas Sektor
(Perpres 39/2023 Pasal 13)
1.Menentukan tingkat selera risiko
2.Melakukan penilaian profil risiko
3.Melakukan pemantauan berkala dan
berkelanjutan
4.Menyusun Laporan Penyelenggaraan
MRPN LS
Terbitnya Perpres 39/2023 tentang MRPN dan PermenPPN/KepalaBappenas11/2024 tentangPenerapanKebijakanMRPN
LintasSektormenjadi komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif
Disusun oleh Entitas MRPN
(K/L/D/BU/PemDes/
Badan lain)
Dibantu oleh Sekretariat
(Deputi PEMRP) & Tim Pelaksana

4. 4
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
•Sistem MRPN LS
•Proses MRPN LS
•Evaluasi MRPN LS
PENERAPAN KEBIJAKAN MRPN LINTAS SEKTOR
KETENTUAN UMUM1
KELEMBAGAAN MRPN LS2
KERANGKA KERJA MRPN LS
3
STRATEGI PEMBANGUNAN
BUDAYA RISIKO LS
4
SISTEM INFORMASI MRPN LS5
KETENTUAN PENUTUP6
Strategi pembangunan
BudayaRisiko LS untuk
mencapaibudayakondusif
Sistem informasi MRPN LS
terintegrasi
Definisi dan Ruang
Lingkup
•Penerapan kebijakan
•Komite MRPN
•Struktur MRPN
•Hubungan MRPN LS dan
MRPN Organisasi
Permen PPN/Kepala Bappenas
No. 11 Tahun 2024 tentang
Penerapan Kebijakan MRPN LS
PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 11/2024 mengatur lebih detail terkait dengan Kebijakan MRPN Lintas Sektor
mencakup Kelembagaan, Kerangka Kerja, dan Strategi Pembangunan Budaya Risiko MRPN Lintas Sektor

5. 5
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
MRPN BASIS PENGUATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ..(1/2)
RPJMN 2025 –2029 telahditetapkan melalui
PERPRES Nomor 12 Tahun 2025
Kondisi Periode Lalu Implementasi MRPN
Perbaikan dalam
RPJMN 2025-2029
•K/L pengampu tidak jelas
(indikator RPJMN tertuang pada
Renstra K/L)
•Belum ada mekanisme
kolaborasi antarinstansi
pelaksana
Belum mencakup kejelasan peran
pemerintah daerah dan
stakeholders lain
Cascading dan alignment sasaran
prioritas pembangunan PN/PP/KP
relatif belum optimal
•Merekomendasikansetiap
indikator sasaran harus
dilekatkan kepada K/L
•Membentuk Unit Pemilik Risiko
(UPR) Lintas Sektor yang
mendorong kolaborasi
antarinstansi
Mencakup seluruh instansi yang
terkait,termasuk pemerintah daerah,
BUMN, Badan Lainnya
Membutuhkan ketepatan cascading
dan alignmentintervensi kebijakan
Terdapat K/L Pengampu dan
Kontributor untuk Indikator KP
(berbasis RO)
Cth.Kementan menjadi K/L Pengampu
indikator peningkatan produksi beras dan
Kemen PUmenjadi Kontributor pada KP
KSPP Kalsel (ROPreservasi Jalan)
Memperhatikan Peran Pemda
Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah berperan
sebagai kompilasi dan verifikasi data dasar
pertanian pangan berkelanjutan (Exsum RPJMN)
Telah dilakukan pemilihandan penilaianatas
ketepatan cascadingdan alignmentsasaran
prioritas pembangunan (PN/PP/KP)
Prasyarat implementasi MRPN adalah
ketepatan cascading dan Pengampu IKU
dan Perbaikan dalam RPJMN 2025-2029

6. 6
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
MRPN BASIS PENGUATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL …(2/2)
PN 2
MemantapkanSistemPertahananKeamananNegaradanMendorongKemandirianBangsa
melaluiSwasembadaPangan,Energi,Air,EkonomiSyariah,EkonomiDigital,EkonomiHijau,
danEkonomiBiru​
KP: Pengembangan Kawasan Sentra
Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung
Kalimantan Tengah
•Peningkatan Produksi Beras KSPP
Kalimantan Tengah (Ton)​
•Peningkatan Luas Panen Padi KSPP
Kalimantan Tengah (Ha)​
Rincian Output:
1.BantuanSaranaproduksiPertaniandi Satuan
Permukimandan PusatSKP
2.Alatdan mesinpertanianprapanensub
sektor tanamanpangan(QW) -Provinsi
Kalimantan Tengah
3.SaprodiMendukungPeningkatanProduksi
Pertanian(QW) -ProvinsiKalimantan Tengah
ProP: On Farm KSPP/Lumbung Pangan
Kalimantan Tengah
Ilustrasi
Asumsi/Risiko
(Kementerian PU)
Risiko: Kurangnya
infrastruktur
penunjang di kawasan
pertanian
1.Pembangunan
akses distribusi
berupa jalan
2.Pembangunan
jaringan irigasi
yang terintegrasi
Perlakuan Risiko
PP: Swasembada Pangan
Asumsi/Risiko
(Kementan)
Risiko: Gagal panen
1.Penerapan
asuransi
pertanian untuk
melindungi
terhadap
kerugian
Perlakuan Risiko

7. 7
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
ALUR IMPLEMENTASI MRPN DAN PERAN MRPN LINTAS SEKTOR
DALAM MENGAWAL SASARAN PRIORITAS NASIONAL
Pada Profil Risiko yang
disusun UPR Lintas
Sektor, mitigasi Risiko
menjadi bahan
masukan pada proses
perencanaan RKP
berupa intervensi
penting yang perlu
menjadi perhatian
(RO Kunci, Proyek
BUMN, Kegiatan
Daerah, dll)
Hasil pemantauan atas
mitigasi risiko adalah berupa
rekomendasi tindakan
korektif atau preventifuntuk
menjadi masukan pada
proses Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Nasional
Pelaporan Penyelenggaraan MRPN
Lintas Sektor kepada Komite MRPN
(UPR LS) dan Presiden (Komite
MRPN)
Pemantauan Berkala dan
Berkelanjutan
(Oleh UPR LS & Komite MRPN)
RPJMN
2025-2029
Risiko Makro berupa Peluang dan Tantangan Pembangunan
Kegiatan Prioritas Utama
Indikasi dan Mitigasi Risiko
Penetapan Objek MRPN dan Instansi
Pelaksana/Unit Pemilik Risiko
(Oleh Komite MRPN, difokuskan
pada Kegiatan Prioritas Utama)
Penetapan selera dan
penyusunan Profil Risiko
Objek MRPN LS (Oleh UPR LS)
Pengawasan dan Evaluasi oleh Pengawas Intern Lintas Sektor
Pemantauan melalui Sistem Informasi Terintegrasi
Catatan:
Profil Risiko memuat proses
penilaian risiko dan
penentuan perlakuan risiko
(mitigasi risiko)
MRPN BASIS
PENGUATAN
PERENCANAAN
MRPN BASIS PENGUATAN
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
MRPN mendorong penguatan
tata Kelola Pembangunan
melalui pembentukan UPR
Lintas Sektor yang
mendorong pengelolaan
risiko secara kolaboratif atas
objek MRPN LS yang bersifat
strategis dan berdampak
terhadap tujuan Pembangunan
Nasional
MRPN BASIS PENGUATAN
TATA KELOLA
PEMBANGUNAN

8. 8
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
11 USULAN TOPIK MRPN TAHUN 2025 DAN 2026
RPJMN 2020-2024
(RKP 2024)
7 PN – 39 PP
180
Kegiatan Prioritas (KP)
8 PN – 88 PP
399 KP
(83 KPU)
RPJMN 2025-2029
6 TOPIK MRPN
Ketahanan Pangan
Transisi Energi
Penurunan Kemiskinan
6 TOPIK DAN
5 USULAN TAMBAHAN
Sistem Persampahan
Ketahanan Pangan
Transisi Energi
Penurunan Kemiskinan
Sistem Persampahan
Penurunan Stunting
Penurunan Stunting
Peningkatan Pariwisata
Peningkatan Pariwisata
PHTC Pendidikan
PHTC Kesehatan
PHTC Makan Bergizi Gratis
Hilirisasi
Koperasi Merah Putih
MRPN Lintas Sektor difokuskan pada level KPU (PHTC, Program Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Lainnya) untuk tiap topik terpilih
mempertimbangkan kriteria pemilihan Objek MRPN Lintas Sektor utamanya yang menjadi fokus dan perhatian Presiden dan Mempunyai nilai
strategis
Pada Rapat Komite 2025, Jumlah usulan topik dalam Rapat Komite yang disepakati adalah 11
topik, terdiri dari:
1.6 topik yang telah disepakati pada Rapat Komite MRPN Tahun 2024 (Ketahanan Pangan,
Penurunan Kemiskinan, Transisi Energi, Penurunan Stunting, Peningkatan Pariwisata, dan
Sistem Persampahan) dengan implementasi MRPN pada tahap pelaksanaan, yaitu masuk
tahap pengendalian pelaksanaan pembangunan.
2.5 topik tambahan (PHTC Pendidikan, PHTC Kesehatan, PHTC MBG, Hilirisasi, dan Koperasi
Merah Putih) dengan implementasi MRPN pada tahap perencanaan.

9. MRPN LINTAS SEKTOR DAN
MRPN ORGANISASI

10. 10
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
MRPN Lintas Sektor
KP Pengembangan KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
MRPN Organisasi
Kementan
MRPN Organisasi
KemenPU
MRPN Organisasi
KemenTrans
MRPN Organisasi
Pemda
MRPN Organisasi
Kementerian Pertanian
MRPN Linsek KSPP
(Lingkup Kementan)
MRPN Linsek Lumbung
Pangan
(Lingkup Kementan)
MRPN Organisasi
Program Dukman /Non
Linsek
MRPN Organisasi
Kementerian Transmigrasi
MRPN Linsek Sarana
produksi di Kawasan
Transmigrasi (Lingkup
KemenTrans)
MRPN Linsek Sarana
Permukiman di
Kawasan Transmigrasi
(Lingkup KemenTrans)
MRPN Organisasi
Program Dukman
/Non Linsek
MRPN Organisasi
Kementerian PU
MRPN Linsek Infrastruktur
Dasar (Lingkup KemenPU)
MRPN Linsek Infrastruktur
Penunjang
(Lingkup KemenPU)
MRPN Organisasi
Program Dukman /Non
Linsek
BPKP : K/L dan Badan Lainnya
Kemendagri : Pemda dan Pemdes
Kemen BUMN : BUMN
Kemendes : Pembangunan Desa dan Daerah
Tertinggal
Pembina MRPN Organisasi:
Visi Indonesia Emas 2045
Sasaran Pembangunan Nasional
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
Lini Ketiga
Pengawasan
Intern
Lini Kedua
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional LS
Unit Pemilik Risiko
Pimpinan Organisasi
Aparat Pengawasan
Intern
Pemerintah/Satuan
Pengawas Intern
Organisasi
Unit Pengelola Risiko
Lini Pertama
Menteri Koordinator
Multi Organisasi
Lini Pertama
Unit Pengelola RisikoUnit Pemilik Risiko
Memfungsikan unit
kerja tertentu
Pimpinan unit
kerja organisasi
Pengawasan
Intern
Komite MRPN
PILS
K/L Leading Sector
Memfungsikan
unit kerja tertentu
Lini Kedua
Unit Kepatuhan Manajemen Risiko
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tingkat Organisasi
MRPN ORGANISASI DAN MRPN LINTAS SEKTOR (1/2)

11. 11
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
MRPN ORGANISASI DAN MRPN LINTAS SEKTOR (1/2)
SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL
DIKELOLA MELALUI
MRPN LINTAS SEKTOR DAN ORGANISASI
PENGENDALIAN
IKU K/L
IKU PEMDA
KONSISTENSI PERENCANAAN
PENGANGGARAN
IKU BUMN
PENGUKURAN KINERJA K/L/D/BU
RPJMN/RKP
Renstra/Renja
RPJMD/RKPD
Rencana Kerja
BUMN
IKU DAN ROTERKAIT
OBJEK MRPN LINTAS
SEKTOR DITETAPKAN
KOMITE MRPN (20 OBJEK)
IKU DAN RO TERKAIT
NON-OBJEK MRPN LINTAS
SEKTOR
KEBIJAKAN MRPN LINTAS
SEKTOR
KEBIJAKAN MRPN LINTAS
SEKTOR (FORMAT LEBIH
SEDERHANA)
ILUSTRASI MRPN ORGANISASI
K/L/D/BUMN
IKU DAN RO NON-LINTAS
SEKTOR
KEBIJAKAN MRPN
ORGANISASI
•Sekre Komite: Fasilitasi
•PEKS: Asistensi
penyusunan indikasi
profil risiko
•PJ KP: Menyusun indikasi
profil dan asistensi
penyusunan profil risiko
•KL: Pelaksana
penyelenggaraan mrpn
ls (penyusunan profil
risiko, pemantauan dan
pelaporan )
IKU KSPP: Kementan
RO KemenPU (Irigasi, jalan),
RO kementan (cetak sawah, alsintan, dll)
IKU Swasembada Air: KemPU
RO KemPU (Irigasi non KSPP)
RO BMKG, KLH, KESDM
•Sekre Komite: Fasilitasi
•PEKS: Asistensi
penyusunan indikasi
profil risiko
•PJ KP: Menyusun indikasi
profil dan asistensi
penyusunan profil risiko
•KL: pelaksana
penyelenggaraan MRPN
LS (penyusunan profil
risiko, pemantauan dan
pelaporan )
•Mitra Sektor
Bappenas: Asistensi
•PJ KL: pelaksana
penyelenggaraan
MRPN Organisasi
(penyusunan profil
risiko, pemantauan
dan pelaporan )

12. MRPN PADA RENSTRA K/L

13. 13
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
INTEGRASI MRPN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
RENSTRA 2025-2029
RPJMN
Implementasi MRPN
pada Perencanaan
3
3
1.Regulasi yang mengatur Integrasi MRPN ke
dalam Renstra sudah ada, namun belum
ditetapkan
a.Rperpres tentang SAKPN
(KemenPANRB)
b.Rperpres tentang Tata Cara
Penyusunan Renstra (Kementerian
PPN/Bappenas)
2.RPJMN 2025-2029 sudah mulai
mempertimbangkan risiko dalam
penyusunan (Risk Based Planning)
Risiko RPJMN dituangkan
dalamdokumen RPJMN
berupatantangan dan
peluang.
Penerapan Risk Based Planning
1.Risiko Renstra berupa
Peluang dan Tantangan.
2.Identifikasi Indikasi Risiko
dilakukan pada Sasaran
Strategis
3.Perlakuan risiko
diterjemahkan dalam arah
kebijakan dan strategi K/L,
serta kerangka regulasi dan
kerangka kelembagaan
4.Selanjutnya diturunkan ke
dalam program kerja
RENSTRA K/L
Regulasi
Integrasi MRPN ke dalam Renstra
1.Pengaturan detail tentang MRPN Organisasi
K/L dari BPKP belum ditetapkan, namun dari
Permen 11/2024 untuk Kebijakan MRPN
Organisasi dapat selaras dengan Kebijakan
MRPN Lintas Sektor (Struktur, Kerangka Kerja,
dan Strategi Pembangunan Budaya Risiko)
Regulasi Kebijakan
MRPN Organisasi K/L

14. 14
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
CONTOH PENUANGAN RISIKO RENSTRA 2025 -2029
BERUPA PELUANG DAN TANTANGAN
BAB I : PENDAHULUAN
1.Kondisi Umum
2.Potensi dan Permasalahan
1.Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif
2.Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan
3.Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial
4.Pengembangan Teknologi
5.Sumber-sumber Pertumbuhan Inovatif
Penuangan Risiko RENSTRA 2025-2029 berupa Peluang dan
Tantangan
Peluang
Tantangan
1.Rendahnya Produktivitas
2.Rendahnya Kualitas SDM
3.Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
4.Kebutuhan Hidup Tinggi pada UsiaProduktif
5.Krisis Lingkungan
6.Geopolitik dan Geoekonomi
7.Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah
Contoh Penuangan Risiko
Risiko: Rendahnya daya saing
tenaga kerja
Risiko: Tingginya kebutuhan
hidup masyarakat
Risiko: Perubahan iklim, hilangnya
keanekaragaman hayati, serta
polusi dan kerusakan lingkungan
RENSTRA 2025-2029

15. 15
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
MRPN DALAM KAIDAH PENYUSUNAN MUATAN
RENSTRA K/L 2025 – 2029
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN K/L
1.Visi
2.Misi
3.Tujuan
4.Sasaran Strategis
•Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan
risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
•Indikasi Risiko diusulkan dilengkapi dengan informasi perlakuan risiko dan PJ perlakuan
risiko
NoSasaran
Strategi
s
Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan
Risiko
Indikasi
Pj Perlakuan
Risiko
1.[Sasaran
Strategis
1]
[Baris ini diisi dengan identifikasi
indikasi risiko yang dapat
memengaruhi pencapaian
Sasaran Strategis K/L]
Contoh:
Data realisasi penyaluran bansos
lintas K/L tidak terintegrasi dan
tidak termonitor dengan baik
[Baris ini diisi dengan
perlakuan risiko untuk
mengantisipasi risiko]
Contoh: Penyusunan
kebijakan untuk
implementasi central
mapper dalam pemantauan
penyaluran bantuan sosial
ke keluarga miskin rentan
[Baris ini diisi
dengan PJ
Perlakuan
Risiko yaitu
UKE terkait]
BAB III : ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
1.Arah Kebijakan dan Strategi
Nasional
2.Arah Kebijakan dan Strategi K/L
3.Kerangka Regulasi
4.Kerangka Kelembagaan
**Contoh Formatyang tidak mengikat dalam
Rperpres Renstra K/L
Perlakuan dituangkan dalam Narasi Arah Kebijakan dan Strategi K/L
Jika perlakuan risiko memerlukan penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan,
maka dapat menjadi muatan dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
pada Bab III.

16. 16
© Kementerian PPN/Bappenas | 2025
TINDAK LANJUT
1. Dalam hal Kebijakan MRPN Organisasi
•Persiapan Penyusunan Regulasi terkait MRPN Organisasi Kementerian/Lembaga yang selaras
dengan Kebijakan MRPN Lintas Sektor
•Implementasi MRPN Organisasi untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Kementerian/Lembaga
2. Dalam hal Integrasi MRPN ke dalam Dokumen Renstra 2025-2029
•Risiko Renstra berupa Peluang dan Tantangan.
•Peristiwa Risiko pada level IKSS untuk dapat dilengkapi dengan Perlakuan Risiko dan PJ
Perlakuan Risiko