4_Pancasila sebagai sistem Filasafat.pptx

4_Pancasila sebagai sistem Filasafat.pptx

1. Pancasila sebagai sistem Filasafat Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

2. A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU B. SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP C. SUATU KELOMPOK PERSOALAN D. SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM E. S UATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA F. SUATU USAHA UTK MEMPEROLEH PANDANGAN YG KOMPREHENSIF SBG. PANDANGAN HIDUP SBG. ILMU FILSAFAT LINGKUP PENGERTIAN FILSAFAT

3. DASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA DASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATAU PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN IMPLEMENTASINYA DASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

4. DASAR ONTOLOGIS ESENSI FILSAFAT PANCASILA ESENSI NEGARA SUBJEK PENDUKUNG NEGARA HUBUNGAN NEGARA DNG.WARGANEGARA

5. DASAR EPISTEMOLOGIS SUMBER PENGETAHUAN SISTEM PENGETAHUAN DASAR KEBENARAN PENGETAHUAN CARA MENDAPATKAN PENGETAHUAN

6. DASAR AKSIOLOGIS 1. HAKIKAT NILAI 2. SUMBER NILAI 3. STRUKTUR NILAI

7. SUMBER HUKUM FORMAL MATERIAL NILAI FAKTA SUMBER HUKUM

8. VALUE NORM FACT

9. NILAI-NILAI HUKUM TUHAN, HUKUM KODRAT, HUKUM ETIS, HUKUM FILOSOFIS YG TERKANDUNG DLM PEMB UUD 1945 HUKUM KODRAT HUKUM ETIS CITA-CITA KEMERDEKAAN HUKUM TUHAN HUKUM ETIS HUKUM FILOSOFIS (PANCASILA) H UKUM POSITI F & PELAKSANAANNYA PELAKSANAAN NEGARA INDONESIA PELAKSANAAN NEGARA INDONESIA SUMBER BENTUK DAN SIFAT SUMBER BAHAN DAN SUMBER NILAI ALINEA I ALINEA II ALINEA III ALINEA IV

10. TRANSFORMASI DINAMIS DALAM BIDANG KENEGARAAN DARI DASAR FILSAFAT NEGARA DASAR FILSAFAT NEGARA SISTEM POLITIK NEGARA PENJABARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASPEK NORMATIF LAINNYA DALAM NEGARA PELAKSANAAN PRAKSIS DALAM BERBAGAI BIDANG DAN BERBAGAI KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM NEGARA

11. FILSAFAT PANCASILA DASAR FILOSOFIS NEGARA DERIVASI BIDANG KENEGARAAN REALISASI PRAKSIS UNIVERSAL KOLEKTIF KHUSUS EMPIRIS NILAI NORMA FAKTA

12. TUHAN NEGARA MANUSIA KEBUTUHAN Kesesuaian hakikat negara dengan hakikat abstrak “TUHAN”. “Keseuaian” dalam arti sebab akibat yang tidak langsung. TIDAK LANGSUNG SEBAB AKIBAT SEBAB PERTAMA (KAUSA PRIMA) SGL. Sesuatu berasal dr TUHAN Manusia berasal dari TUHAN Negara berasal dari manusia Negara  Lembaga kemanusiaan Negara  lembaga Kemasya- rakatan

13. HAKIKAT KODRAT MANUSIA MONO PLURALIS SUSUNAN KODRAT SIFAT KODRAT KEDUKANKODRAT JIWA 2. RAGA AKAL RASA KEHENDAK Anorganis VEGETATIF ANIMAL MAKHLUK INDIVIDU 2. MAKHLUK SOSIAL 1. MAKHLUK PRIBADI BERDIRI SENDIRI 2. MAKHLUK TUHAN MONO DUALIS MONO DUALIS MONO DUALIS

14. MANUSIA YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA MEMBENTUK PERSEKUTUAN NEGARA TUJUAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN

15. Pandangan Hidup bangsa (ideologi nasional) Pandangan Hidup masyarakat Pandangan Hidup Negara (Ideologi negara) HUBUNGAN TIMBAL BALIK

16. KETERLIBATAN SUBJEK PENDUKUNG IDEOLOGI DIPENGARUHI 3 HAL : LOGOS Rasionalitas atau penalaran PATHOS Transformasi . ETHOS Kesusilaan

17. Maka Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak bisa di ubah. Yang meliputi 4 Syarat yaitu ADANYA : 1. kesatuan subjek yg mengadakan peraturan-peraturan hukum. 2. kesatuan asas kerokhanian yg meliputi seluruh peraturan-peraturan hukum. 3. kesatuan waktu di mana peraturan hukum itu berlaku. 4. kesatuan wilayah di mana kesatuan hukum itu berlaku KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 DLM. TERTIB HUKUM INDONESIA Pembukaan memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum indonesia. Memasukkan diri di dalamnya sebagai keten-tuan hukum tertinggi 1 2 HUB PEMB UUD 1945 DNG TERTIB HUKUM RI

18. SIFAT MUTLAK  HAKIKAT Kemerdekaan hak segala bangsa Bangsa terdiri dari manusia III Hak Kodrat Hak Moral c. Peri Kema n usiaan d. Peri Keadilan Wajib Kodrat Wajib Moral Perjuangan bgs. Indonesia Bangsa Indo. Menentukan nasibnya sendiri atas kedaulatan. c. Cita-cita kenegaraan. - Merdeka - Bersatu - Berdaulat, adil dan makmur Hak Kodrat Dan Hak Moral Menjelmakan kemerdekaan dlm.btk. Suatu Negara I II Satu negara Negara Persatuan Satu wilayah Dan bangsa PEMBUKAAN UUD 1945

19. Nilai religius Nilai moral pernyataan Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Didorong oleh keinginan Luhur Memenuhi hak Kodrat. Kembali proklamasi III IV Tujuan Negara a. Tujuan Khusus - Melindungi segenap bgs. Indonesia dan selrh tumpah darah Indonesia - Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa b. Tujuan umum melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

20. Ketentuan diadakannya UUD negara maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. itu dlm suatu UUD Negara Indonesia 3. Bentuk negara yang berbentuk dalam suatu susunan negara R.I. yang berkeadilan rakyat 4. Dasar Kerokhanian ( filsafat ) Negara yang berdasar Kepada ……….. Dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 PANCASILA

21. ALINEA I II III Tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’ Rangkaian peristiwa yang mendahului terben-tuknya negara, dasar-dasar pemikiran/ latar belakang pendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia dalam wujud negara Indonesia Mencakup beberapa segi UUD ditentukan akan ada Yang diatur dalam UUD ialah tentang pembentukan pemerintahan. Negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala. Aspek penyelenggaraan negara. Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan Rakyat Di tetapkannya dasar kerokhanian Negara (Pancasila). Dijabarkan (dikongkriti-sasikan) UUD 1945 HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DG BATANG TUBUH UUD 1945 IV Mempunyai hubungan yang bersifat ‘kausal dan organis

22. LINGKUP ETIKA ETIKA UMUM ETIKA KHUSUS ETIKA ETIKA INDIVIDUAL ETIKA SOSIAL Etika Hukum Etika Bisnis Etika Lingkungan Etika Profesi Etika Politik

23. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA KEPRIBADIAN BANGSA FILSAFAT PANCASILA IDEOLOGI NEGARA IDENTITAS NASIONAL DASAR NEGARA RI NORMA PERATURAN PERUNDANGAN HAK DAN KEWAJIBAN WNI DEMOKRASI DAN HAM RULE OF LAW RULE OF LAW IDENTITAS NASIONAL E T I K A P O L I T I K GEOPOLITIK INDONESIA GEOSTRATEGI/KETAHANAN NASIONAL

24. Pancasila sebegai filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan , kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nila-nilai ketuhanan , kemanusiaan , persatuan , kenyataan , dan yang terakhir keadilan

25. “ Sebagai dalil filsafat , Pancasila dapat dijelaskan sebagi berikut : Aku manusia mengakui bahwa adaku itu merupakan ada bersama-dengan-cintakasih , yang disebut perikemanusiaan . Perikemanusiaan itu harus kujalani bersama-sama menciptakan , dan mengguankan barang dunia demi keadilan sosial . Perikemanusiaan harus kulaksanakan juga dalam masyarakat . Aku manusia niscaya memasyarakat …, dan berdemokrasi . Perikemanusiaan harus juga kulaksanakan dalam hubunganku dengan kesatuan …. Kesatuan yang besar itu , tempat aku pertama harus melaksanakan perikemanusaan , disebut dengan Kebangsaan . Aku mengakui bahwa adaku itu bersama , serba terhubung , serba tersokong , serba terganung . Jadi adaku tidak sempurna , tidak atas kekuatan sendiri . Jadi adaku bukanlah sumber dari adaku … melainkan kepada Yang Mutlak , sang Maha-ada …. Itulah Tuhan Yang Maha Esa ” ( Driyarkara 2006:856-857 ).

26. Gaya Hidup “ hedon ” menjadi salah satu masalah atau penyimpangandalam filsafat Pancasila, mengapa demikian , berikan penjelasan gaya hidup yang sesuai dengan filsafat Pancasila seperti apa ?