493015811-Modul-OTK-Kepegawaian-XII-KD-II.pdf

kepegawaian

1. Modul
“Otomatisasi & Tata Kelola Kepegawaian”
Kompetensi Keahlian
Otomatisasi & Tata Kelola Perkantoran
Kelompok Bisnis & Manajemen
“Kedisiplinan Pegawai”







XII OTKP
NAMA :
KELAS :
NIS :
By: Nurhikma,S.Pd.

2. Kata Pengantar
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas tersusunnya modul Otomatisasi dan Tata
Kelola Kepegawaian ini yang bersifat untuk kalangan sendiri. Modul ini bertujuan untuk
mempermudah siswa dalam dalam kegiatan belajar dirumah terutama selama masa
pandemi covid-19 ini.
Modul ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 untuk tingkat XI SMK jurusan
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran kelompok Bisnis Manajemen. Didalam modul ini
membahas secara detail tentang kedisiplinan pegawai mulai dari peraturan disiplin pegawai
sampai dengan pelaksanaan tindakan administratif bagi pelanggaran disiplin pegawai.
Pembahasan ini berdasarkan dengan silabus Administrasi Kepegawaian (C3) Kurikulum
2013 yang lebih menitikberatkan kepada pembentukan karakter.
Demikian, semoga modul ini benar-benar dapat memberikan motivasi belajar siswa dan
mempersiapkan siswa yang memiliki karakter yang kuat, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif,
dan tanggap terhadap perkembangan dunia kerja dalam hal kedisiplinan seorang pegawai.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan modul ini masih banyak kekurangannya, oleh
karena itu. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

Luyo, Juli 2020


Penulis

3. BAB II
KEDISIPLINAN PEGAWAI


1. Menerapkan Disiplin Pegawai
2. Melaksanakan Disiplin Pegawai



1. Menerapkan Disiplin Pegawai
2. Melaksanakan Disiplin Pegawai


1. Peraturan dan Keputusan Bagi Pegawai
2. Peraturan Disiplin Pegawai
3. Pembinaan Pegawai
4. Kewajiban dan Larangan Pegawai
5. Proses Penilaian Kerja
6. Pejabat Penilai Kinerja
7. Unsur-Unsur yang Dinilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
8. Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
9. Tata Cara Penjatuhan Sanksi Bagi Pegawai Negeri SIpil
10. Hukuman Disiplin
11. Pelaksanaan Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai


A. Peraturan dan Keputusan Bagi Pegawai
1. Peraturan
Peraturan adalah ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih
abstrak. Dengan kata lain suatu peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal
yang belum dapat diketahui lebih dahulu tetapi mungkin akan terjadi.
2. Keputusan
Keputusan sebagai tindakan hukum sepihak dalam lapangan
pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan kewenangan
yang diatur. Keputusan merupakan tindakan atau perbuatan hukum, keputusan
merupakan tindakan hukum sepihak, dan merupakan lapangan pemerintahan
Kompetensi Dasar
Materi Pokok
Tujuan Pembelajaran,
Siswa diharapkan mampu:

Uraian Materi

4. sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai badan yang melaksanakan UU,
sedangkan wewenang luar biasa adalah kekuasaan yang diperoleh dari UU,
diberikan khusus kepada pemerintah atau administrasi Negara dan tidak kepada
badan swasta.
Keputusan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Keputusan Gubernur ini ada dua yakni keputusan yang bersifat
mengatur (regeling) dan keputusan yang bersifat penetapan (beschikking).
Keputusan Bupati/Walikota adalah peraturan pelaksanaan peraturan
daerah Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
B. Peraturan Disiplin Pegawai
Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin PNS disebutkan bahwa peraturan disiplin sebagai peraturan yang mengatur
kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan
dilanggar oleh PNS.
Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan
sebagaimana disebutkan pada pasal 3 tersebut akan dikenai sanksi berupa hukuman
disiplin. Adapun pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 4 adalah “setiap ucapan,
tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3”.
C. Pembinaan Pegawai
Pembinaan pegawai harusnya dilaksanakan secara periodik bagi pegawai
negeri sipil. Pembinaan pegawai ini tidak akan berhasil tanpa adanya pengawasan
yang rutin dari atasan.
D. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Disiplin pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Dalam disebutkan bahwa:








“Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah
kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan Perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin.”
PP No. 53 Pasal
1 dikatakan
bahwa:

5. 1. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Hak Pegawai Swasta

More information!
 Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,
atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS baik dilakukan didalam maupun diluar jam
kerja.
 Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin
PNS

6. 3. Larangan Pegawai Negeri Sipil
e
E. Proses Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak hanya
dilakukan sesaat pada akhir periode penilaian akan tetapi hendaknya dilakukan
setiap waktu. Adapun keterkaitan proses penilaian kinerja dengan kegiatan
kepegawaian adalah sebagai berikut:

F. Pejabat Penilai Kinerja
Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1979 Pasal 11, yang dimaksud dengan
pejabat penilai adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi
dalam lingkungannya masing-masing.
Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh siapapun yang mengetahui dengan baik
kinerja karyawan secara individual. Kemungkinananya adalah Para Supervisor yang
menilai karyawan mereka, para karyawan yang menilai atasannya, anggota tim yang
menilai sesamanya, sumber dari luar, karyawan yang menilai diri sendiri, karyawan
dari multisumber (Umpan Balik 360 Derajat).
•Proses penilaian kinerja harus berdasarkan pada analisis pekerjaan atau
analisis jabatan
Analisis Pekerjaan
•Standarkerjadigunakanuntukmembandingkanhasilkerjaseorangstaf
denganstafyanglainnyamenggunakanstandaryangtelahditetapkan
Standar Kerja
•Secaraumumada4metodeyangdigunakanyaknipenilaianberdasarkan
perilaku,cirisifatindividu,hasilkerjadankombinasidariketigapenilaian
sebelumnya.
Metode Penilaian Kinerja

7. G. Unsur-Unsur yang Dinilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1979, unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian
pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:
 Tanggung Jawab  Prakarsa
 Kerjasama  Kepemimpinan
 Kejujuran  Pejabat Penilai
 Ketaatan/Kedisiplinan  Nilai
 Kesetiaan  SIfat
 Prestasi Kerja  Penggunaan
H. Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Menurut PP No. 10 Tahun 1979, tata cara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
adalah sebagai berikut:

I. Tata Cara Penjatuhan Sanksi Bagi PNS
Tata cara penjatuhan sanksi bagi PNS diatur dalam ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yakni dimulai dengan:
1. Pemanggilan Pemeriksaan (pada pasal 23)
2. Pemeriksaan (pada pasal 24, 26 dan 28)
3. Penjatuhan hukuman disiplin (pada pasal 16)
J. Hukuman Disiplin
1. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Penilaian
Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3)
Pengajuan Keberatan
Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3)
Hukuman Disiplin
Ringan
•Teguran Lisan
•Teguran tertulis
•Pernyataan tidak puas
secara tertulis
Hukuman Disiplin
Sedang
•Penundaan Kenaikan
GajiBerkalaselama1
tahun
•Penurunangaji1x
kenaikangaji
•Penundaan kenaikan
pangkatpalinglama1
tahun
Hukuman Disiplin Berat
•Penurunan pangkat
•Pembebasan dari jabatan
•Pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan
sendiri sbg PNS
•Pemberhentian dengan tidak
hormat sbg PNS

8. 2. Pelanggaran Disiplin
Pelanggaran disiplin
adalah semua ucapan, tulisan
dan perbuatan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang melanggar
ketentuan peraturan disiplin
(kewajiban & larangan).
3. Pemberhentian PNS
a. PNS diberhentikan dengan
hormat karena meninggal
dunia.
b. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 Atas permintaan sendiri
 Mencapai batas usia pension
 Perampingan organisasi atau pemerintah
 Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai PNS.
c. Penyebab PNS diberhentikan, karena:
 Melanggar sumpah/janji pegawai
 Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
kurang dari 4 tahun.
 Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri
 Diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar peraturan
 PNS yang dikenakan penahanan karena disangka melakukan
tindakan pidana
 Pemberhentian karena meninggalkan tugas
K. Pelaksanaan Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai
Adapun pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai adalah
sebagai berikut
:

Pe-
mecatan
Penurunan
Pangkat
Penundaan Kenaikan
Pangkat
Penundaan Gaji Berkala
Peringatan tertulis 3x
Peringatan Secara Lisan 3x
More Information!
Ucapan adalah setiap kata yang
diucapkan dihadapan atau dapat didengar
oleh orang lain seperti dalam rapat,
ceramah, telepon dan media komunikasi
lainnya.
Tulisan adalah pernyataan pikiran dan
atau perasaan secara tertulis baik dalam
bentuk tulisan maupun gambar, karikatur,
coretan dan lain yang serupa.
Perbuatan adalah setiap tingkah laku,
sikap, atau tindakan dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan pidana

9. Kerjakan soal berikut dengan tepat dan benar!
1. Tuliskan definisi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang termuat dalam PP
Pasal 3 Nomor 30 Tahun 1980!
2. Tuliskan masing-masing 5 kewajiban dan larangan yang harus ditaati seorang PNS!
3. Tuliskan mana saja yang termasuk dalam jenis hukuman disiplin ringan!
4. Tuliskan alasan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat!
“Good Luck”








Tugas Mandiri

10. DAFTAR PUSTAKA
Aksara,Tim Darma. 2019. Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian Kelas XII. Jakarta: Yudistira.