625422786-JURNAL-MOOC-P3K-2023-ibnu.docx

lan

1. JURNAL
Masive Open Online Course (MOOC)
PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA
(PPPK)
DISUSUN OLEH :
NAMA : IIM SAIMAH, S.Pd.
NIP : 1975009282022211001
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : CIREBON, 28 SEPTEMBER 1975
GOLONGAN : IX
JABATAN : AHLI PERTAMA GURU IPA
INSTANSI : SMP NEGERI 2 SUSUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

2. AGENDA 1 MODUL 1
WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA
Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan
kesadaran diri sebagai warga dari suatu Negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Sebagai warga Negara terpilih, CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan niali dasar
bela Negara dalam kehidupan sehari-hari. CPNS sebagai calon pengawak sistem tersebut
diharapkan mampu mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang mantap dan
mengaktualisasikan kesadaran bela Negara dalam kerangka Sistem Adminitrasi NKRI.
Negara. sehingga amanat UUD 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat
diwujudkan. Peran, tugas dan fungsi ASN menempatkan ASN sebagai bagian dari penyelenggara
pemerintahan yang secara langsung bertanggungjawab untuk menjamin terselenggaranya roda
pemerintahan, memiliki tanggungjawab untuk ikut serta secara langsung mewujudkan cita-cita
dan tujuan nasional. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi Wawasan,
Memantapkan wawasan kebangsaan. Menumbuhkembangkan kesadaran bela Negara. Indonesia
sebagai alat pemersatu, identitas, kehormatan dan kebanggaan bersama. Tanggal 20 Mei untuk
pertamakalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan Pembaharuan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang
diinisiasi oleh Soetomo. Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya
menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia Merdeka. Juni 1908, koran
Bataviasch Niewsblad mengumumkan untuk pertamakalinya berdirinya Boedi Oetomo. Oktober
1908, kongres pertama Boedi Oetomo di Gedung Sekolah Pendidikan Guru
Lebih dari 300 orang saat itu, namun dikarenakan politik etis Belanda yang memberikan
perlakuan khusus pada kaum priyayi, kongres tersebut didominasi oleh para priyayi Jawa.

3. Pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian pada kongres tersebut dan menyebutnya sebagai
kongres pertama orang Jawa.
Pada September 1909, anggota beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan
sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereeniging .
Indonesische Vereeniging mengubah namanya, menggunakan terjemahan Melayu, menjadi
Perhimpunan Indonesia . Wirjosandjojo diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang
berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan nonkooperasi, tidak hanya perlu
memperhatikan aspek «kesatuan nasional» tetapi juga «kesetiakawanan internasional». Indonesia,
selain itu PI menekankan pentingnya propaganda ke dunia internasional untuk menarik perhatian
dunia pada masalah Indonesia dan membangkitkan perhatian anggota PI pada isu-isu
internasional melalui ceramah, berpergian ke negara lain, atau perjalanan studi.
Dengan munculnya inisiatif dari internasionalisasi jaringan, menurut Ali Sastroamidjojo,
mencerminkan kesadaran PI bahwa nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri, faktor
internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional».
Indonesia sebab dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang terjadi di tanah air kita,
sebagai konsekuensinya secara keliru dipercayai bahwa Indonesia benar-benar mendapat berkah
pemerintah Belanda. Seorang pemuda yang berusia 25 tahun meminta waktu kepada
Djojopoespito kemudian memutuskan lagu tersebut hanya akan dikumandangkan secara
instrumentalia tanpa syair dan Wage Rudolf Soepratman dapat menerima untuk kemudian mulai
memainkan biolanya mengumandangkan Lagu Indonesia. Syair Lagu Indonesia pertama kali
dipublikasikan pada tanggal 10 November 1928 oleh koran Sin Po, koran Tionghoa berbahasa
Melayu. Tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1953 tanggal 1 Januari 1953 tentang Hari-
Hari Libur. Dengan menyimpang dari Pasal 5 Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um,
menetapkan Aturan hari-hari libur.
AGENDA 1 MODUL 2
ANALISIS ISU KONTEMPORER

4. Tujuan Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Di samping itu,
juga dibutuhkan instrument untuk menganalisis isu-isu kritikal. Sepintas seolah-olah terjadi
kontradiksi, di satu pihak PNS harus melayani sebaik-baiknya, melakukannya dengan ramah,
tulus, dan profesional, namun dilain pihak semua dilakukannya perundang-udangan yang berlaku.
Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa perubahan global yang terjadi dewasa
ini, memaksa semua bangsa untuk berperan serta, jika tidak maka arus perubahan tersebut akan
menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Hal yang menjadi
pemicunya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, dimana setiap informasi dari
satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di penjuru
dunia lainnya. Perubahan cara pandang individu tentang tatanan, mempengaruhi cara pandang
masyarakat dalam memahami pola kehidupan dan budaya yang selama ini
dipertahankan/diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan
perkembangan lingkungan stratejik pada tataran makro merupakan faktor utama yang akan
menambah wawasan PNS.
AGENDA 1 MODUL 3
KESIAP SIAGAAN BELA NEGARA
Tujuan Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul
bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan di masa
depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas Pelatihan, maka Lembaga Administrasi
Negara menyusun atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan terimakasih dan
penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Pokok bahasan
pada Modul Kesiapsiagaan Bela Negara ini meliputi Kerangka Kesiapsiagaan Bela Negara yaitu
Konsep Kesiapsiagaan Bela Negara, Kesiapsiagaan Bela Negara Dalam Latsar CPNS, Manfaatan
Kesiapsiagaan Bela Negara. Kemampuan Awal Bela Negara meliputi Kesiapsiagaan Jasmani dan
Mental, Rencana Aksi Bela Negara, Program Rencana Aksi dan Kegiatan Kesiapsiagaan Bela
Negara.

5. Untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela Negara tersebut, kita harus
memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki
etika, etiket, moral, dan nilai kearifan local sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
Selanjutnya menurut Sujarwo ― Samapta yang artinya siap siaga. Dengan demikian,
dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dalam
menghadapi situasi kerja yang beragam. Selanjutnya konsep bela negara menurut kamus besar
bahasa Indonesia berasal dari kata bela yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat,
menolong serta melepaskan dari bahaya.
AGENDA 2 MODUL 1
BERORIENTASI PELAYANAN
Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari
reformasi birokrasi. Bagaimana tertulis dalam peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang
grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa visi Revormasi Birokrasi
adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan public yang berkualitas.
Menjelaskan sistematika materi untuk setiap modul dan keterkaitan antar modul-
modulnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran Agenda II. Memberikan penugasan-
penugasan yang relevan sehingga peserta dapat berdiskusi kelompok secara mandiri, dapat
berupa studi kasus, penugasan bermain peran, dan lain-lain. Memberikan penguatan dan
pendalaman materi setelah peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan metode
ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek, dan lain-lain. Melakukan evaluasi terhadap
penguasaan materi oleh peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal komprehensif, kuis-
kuis interaktif dan lain sebagainya.
AGENDA 2 MODUL 2
AKUNTABEL
Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya beberapa mata
pelatihan yang berbentuk bahan ajar. dimana pada pukul 18.00 anak Pelapor yang bernama Anta
meninggalkan rumah. Desa Cikentrung yang lokasinya sekitar 3 km dari rumah Pelapor. Pelapor

6. bergegas menjemput anaknya tersebut. Pelapor kemudian meminta bantuan kepada adik iparnya
untuk untuk mencari Anta.
Sedikit informasi bahwa memang anak pelapor memiliki disabilitas keterbelakangan
mental, tidak seperti anak pada umumnya. Pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 02.00 WIB,
Pelapor dihubungi oleh Sdr. Pelapor selanjutnya membawa anaknya tersebut ke Puskesmas. Pada
29 Maret 2020 pelapor menyampaikan bahwa ada pihak- pihak yang datang dari Desa Cikentrung
termasuk di antaranya Kepala Desa beserta BPD untuk mengajukan damai kepada Pelapor.
Namun sampai dengan saat ini, belum ada pihak yang mengaku telah melakukan perbuatan
tersebut. Propam Polda Banten karena tidak ada perkembangan yang signifikan yang dilakukan
oleh Polsek Cadasari, namun tidak terdapat perubahan atas perkembangan laporan Pelapor.
Kapolsek Cadasari dan menanyakan terkait perkembangan laporan. Menurut informasi
Pelapor, Kapolsek Cadasari menyarankan mediasi. Pandeglang serta terus melakukan
pendalaman. ‘Waktu Adalah Uang’ digunakan oleh banyak ‘oknum’ untuk memberikan layanan
spesial bagi mereka yang memerlukan waktu layanan yang lebih cepat dari biasanya. Sayangnya,
konsep ini sering bercampur dengan konsep sedekah dari sisi penerima layanan yang sebenarnya
tidak tepat. Terminologi ‘oknum’ sering dijadikan kambing hitam dalam buruknya layanan
publik, namun, definisi ‘oknum’ itu seharunya bila hanya dilakukan oleh segelintir personil saja,
bila dilakukan oleh semua, berarti ada yang salah dengan layanan publik di negeri ini.
AGENDA 2 MODUL 3
KOMPETEN
PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya SDM, sektor
keaparaturan, diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Penguatan kualitas ASN
tersebut sejalan dengan dinamika lingkungan strategis diantaranya VUCA dan disrupsi teknologi,
fenomena demografik , dan keterbatasan sumberdaya. Kenyataan ini menutut setiap elemen atau
ASN di setiap instansi selayaknya meninggalkan pendekatan dan mindset yang bersifat rigit
peraturan atau rule based dan mekanistik, cenderung terpola dalam kerutinan dan tidak adapatif
dengan zamannya. Sifat dan kompetensi dasar ini krusial untuk mewujudkan instansi pemerintah
yang responsif dan efektif. Dikaitkan dengan profesionalisme ASN, setiap ASN perlu

7. berlandaskan pada aspek merit, sesuai dengan latar belakang kualifikasi , kompeten dan memiliki
bukti kinerja yang sesuai serta memiliki kepatuhan pada etika kerja .
Perubahan profesionalisme ASN tersebut diharapkan melahirkan produk-produk
kebijakan dan layanan publik yang berkualitas, termasuk mewujudkan ASN Berakhlak. Modul
ini akan membahas upaya pemahaman dan pentingnya serta perlunya pengamalan nilai kompeten
dalam setiap pelaksanaan tugas bagi peserta latsar CPNS.
Kompetensi menguraikan tentang kebijakan pengembangan ASN, program dan
pendekatan pengembangan CPNS memahami tentang arah kebijakan pengembangan yang
berlaku di linkungan ASN, termasuk program serta pendekatan pengembangan ASN. Aspek-
aspek lain yang dijelaskan dalam materi ini, yaitu perilaku kompeten sebagai perwujudan nilai
kompeten ASN. Dengan semangat belajar terus menerus dengan kepekaan yang relevan dengan
melihat dinamika lingkungan strategis dan disrupsi teknologi serta aspek-apsek lingkungan
strategis lainnya. Demikian halnya dengan semangat kompeten, setiap asn memiliki karakter
yang adaptif sejalan dengan dinamika lingkungannya.
Pada akhir pembelajaran, Peserta memaparkan rencana tindak lanjut mewujudkan nilai
Kompeten dan fasilitator mencatat feedback dan harapan peserta terkait materi pembelajaran.
Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan Vuca World, yaitu dunia yang penuh
gejolak disertai penuh ketidakpastian. VUCA menuntut ecosystem organisasi terintegrasi dengan
berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik, dimana setiap ASN dapat beradaptasi
dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Dalam hal ini,
berdasarkan bagian isu pembahasan pertemuan Asean Civil Service Cooperation on Civil Service
Matters tahun 2018 di Singapura, diingatkan tentang adanya kecenderungan pekerjaan merubah
dari padat pekerja kepada padat pengetahuan. Sementara itu dalam konteks peran pelayanan
publik, ia banyak bergeser orientasinya, dimana pentingnya pelibatan masyarakat dalam
penentuan kebutuhan kebijakan dan pelayanan publik. Antara lain pelibatan masyarakat dalam
proses penentuan kebijakan dan layanan publik telah menjadi orientasi penyelenggaraan
pemerintahan saat ini.
Berdasarkan dinamika global dan adanya tren keahlian baru di atas, perlunya
pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur.
Demikian halnya untuk mendukung pemutakhiran keahlian ASN yang lebih dinamis, diperlukan

8. pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah diakses secara lebih luas oleh seluruh
elemen ASN.
AGENDA 2 MODUL 4
HARMONIS
Pegawai Negeri Sipil , CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui
proses pelatihan terintegrasi. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Indonesia juga
dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budaya nya. Dari Sabang di
ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa,
dan agama.
Sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahawa pada masa lalu bangsa kita adalah
bangsa yang besar. Terhitung beberapa negara yang telah nenjajah kepulauan nusantara.
Kemudian hadirnya VOC/Belanda yang mengambil alih beberapa wilayah hingga hampir
meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini. Hingga akhirnya pada masa perang dunia kedua
Indonesia jatuh ke tangan Jepang yang menguasai wilayah Asia. Perjuangan untuk menjadi
bangsa merdeka terus dilakukan pada beberapa wilayah Indonesia. Istilah tersebut diadaptasi dari
sebuah kakawin peninggalan Kerajaan
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular dalam
kitabnya, kakawin Sutasoma. Kutipan frasa 'Bhinneka Tunggal Ika' terdapat pada pupuh 139 bait
5. "Kalimat di atas artinya "Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Tidak ada
kerancuan dalam kebenaran.
AGENDA 2 MODUL 5
LOYAL
Pegawai Negeri Sipil , CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui
proses pelatihan terintegrasi. Pada fase ini metode yang dapat digunakan adalah belajar mandiri,
dengan membaca materi dan mengerjakan latihan serta evaluasi yang diberikan pada Aplikasi
MOOC.

9. Menjelaskan tujuan pembelajaran Agenda II dan tujuan pembelajaran setiap modulnya
termasuk modul Loyal. BerAKHLAK bagi PNS, khususnya untuk nilai Loyal. Memberikan
penugasan-penugasan yang relevan, baik tugas kelompok maupun tugas individu sehingga
peserta dapat belajar secara mandiri. Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah
peserta mempresentasikan hasil pengerjaan tugasnya dengan metode ceramah, tanya jawab,
penayangan film pendek, dll.
Melakukan revieu dan evaluasi terhadap penguasaan materi oleh peserta dengan beragam
cara, seperti pemberian soal komprehensif, kuis-kuis interaktif dan lain sebagainya. Diantaranya
pelatihan, komitmen pada Sumpah/Janji sebagai Wujud Loyalitas PNS, dan Makna Loyal dan
Loyalitas.
AGENDA 2 MODUL 6
ADAPTIF
PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung setiap agenda terdiri dari
beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Kegiatan pembelajaran pada mata pelatihan
ini merupakan pembelajaran yang didesain secara klasikal maupun online.
Provinsi dengan skor terrendah di Jawa pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan
pulau atau wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini tentunya mengindikasikan kesenjangan antara
Pulau Jawa dengan non Jawa. Skor EV-DCI yang diraih DKI Jakarta juga jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan wilayah lain.
Seluruh bentuk kompetisi di atas akan memaksa dan mendorong pemerintah baik di
tingkat nasional maupun daerah dengan motor birokrasinya untuk terus bersaing dan beradaptasi
dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan yang terjadi. Adaptasi menjadi kata kunci bagi
negara untuk dapat menjadi kompetitif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah
melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian
dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Standar mutu
pelayanan, ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan, serta literasi
publik atas kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong
komitmen mutu yang lebih baik.

10. AGENDA 2 MODUL 7
KOLABORATIF
Vielmetter dan Sell mengungkapkan tentang World Economic Forum juga ambil bagian
dalam menganalisis tantangan global yang akan dihadapi yaitu adanya serangan cyber, perubahan
iklim secara global, ketimpangan digitalisasi, kegagalan iklim, adanya senjata pemusnah masal,
krisis mata pencaharian penyakit menular, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan manusia.
Metodologi Pembelajaran Ceramah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang
komprehensif tentang kolaborasi pemerintah.
Kegiatan Pembelajaran dalam modul ini menggunakan studi kasus. Peserta diharapkan
dapat menganalisis berbagai praktikpraktik kolaborasi di organisasi pemerintah.
Government menjadi dua konsep yang coba dibahas mulai dari definisi beserta
diskursusnya, serta model dalam konsep tersebut.
Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan,
implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi
stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan,
collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan
membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Taylo Brent and Rob C. de Loe, Ansel
dan Gash forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus fokus kolaborasi
adalah kebijakan publik atau manajemen. Matarakat dan komunitas dianggap layak untuk inovasi
kebijakan, komunitas yang sering kali kehilangan hak atau terisolasi dari perdebatan kebijakan
didorong untuk berpartisipasi dan dihargai bahkan dipandang sebagai menambah wawasan
diagnostik dan pengobatan kritis.
Kondisi ini akan mungkin bila didukung kepemimpinan yang kuat. Mereka yang
memimpin harus bakat dan keterampilan yang lebih kompleks daripada mereka yang memimpin
entitas top-down. Pemimpin dalam konteks kolaboratif fokus pada perekrutan perwakilan yang
tepat, membantu memulihkan ketegangan yang mungkin ada di antara mitra, mempromosikan
dialog yang efektif dan saling menghormati antara pemangku kepentingan dan menjaga reputasi

11. kolaboratif di antara para peserta dan pendukungnya. Untuk itu, pemimpin fasilitatif harus
membantu mitra tidak hanya untuk merancang strategi untuk mencapai yang substantif konsensus
tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana mengelola kolaboratif.
Pada collaborative governance pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu
membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola stuktur
horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Menurutnya
starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, dimana proses tersebut terdiri
dari membangun kepercayaan, face to face dialogue, commitment to process, pemahaman
bersama, serta pengambangan outcome antara. Desain kelembagaan yang salah satunya proses
transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan
menghasilkan outcome yang diharapkan.
AGENDA 3 MODUL 1
SMART ASN
Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Setiap agenda terdiri
dari beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku
181 i. Proteksi Identitas Digital dan Data Pribadi di Platform Digital 202 k. Penipuan Digital 207
l. Rekam Jejak Digital di Media 223 m.
Pandemi Covid-19 telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revoulusioner dengan
berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Kita
dipaksa untuk masuk dan mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia digital atau sering
disebut dengan istilah Mendadak Digital. Kondisi Mendadak Digital ini telah mengguncang
Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat Abad 21. Berbagai berkah dan bencana di ruang digital
silih berganti menghampiri seluruh profesi tak terkecuali Aparatur Sipil Negara.
Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya
perkembangan pesat bidang komunikasi. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan
literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang.
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diprediksi akan naik mencapai US$ 133 miliar pada
2030 Grafik. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan
Saudara dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. Mantapkan

12. pemahaman Saudara dengan mengerjakan latihan dalam modul serta mengikuti kegiatan diskusi
dalam kegiatan tutorial dengan peserta diklat lain. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab
soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Perencanaan Transformasi Digital,
bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah
secara daring.
AGENDA 3 MODUL 2
MANAJEMEN ASN
Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat
dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian bertanggungjawab, dan
memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
Transparency International juga masih rendah pada nilai indeks 34 dan berada pada
ranking 107 dari 175 negara.
Permasalahan internasional, birokrasi kita juga masih dihadapkan kepada
permasalahanpermasalahan dalam negeri seperti pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik,
politisasi birokrasi terutama terjadi semenjak era desentralisasi dan otonomi daerah, yang kadang
dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode
etik ASN diantaranya: Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan Mekanisme pengelolaan
ASN.
Hasil Belajar ASN, dan pengelolaan ASN. Indikator Hasil Belajar menjelaskan konsep
sistem merit dalam pengelolaan materi pokok, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode
etik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina perundang-undangan. Harus
mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pelayanan publik
merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-
undangan penduduk barang, warganegara administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara
pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan.
Dalam UU disebutkan bahwa kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas
persatuan kesatuan. Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Setelah mendapatkan haknya maka
ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. ASN sebagai profesi

13. berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan
untuk menjaga martabat dan kehormatan.
Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU acuan para penyelenggaraan birokrasi
pemerintah. Coba jelaskan esensi penting dari manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan UU
ASN dan apa impilkasi esensi tersebut terhadap Anda sebagai pegawai ASN b. Coba jelaskan
kedudukan dan peran dari aparatur sipil negara dan apa yang perlu dilakukan oleh Anda sebagai
pegawai ASN. Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi ,
dalam konteks ini aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama organisasi.