662299563-Bahan-Paparan-Permen-7-Tahun-2022-1.pptx

permen 7

1. Disampaikan oleh: Ir. M. Hidayat, MM Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 7 TAHUN 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus

2. KEGIATAN BANTUAN PSU PERUMAHAN

3. 5 Jalan akses Perumahan Umum Jalan penghubung antar perumahan BENTUK BANTUAN PSU BERDASARKAN PENERIMA BANTUAN 01 Jalan lingkungan perumahan Drainase Sistem penyediaan air minum Prasarana dan sarana persampahan Pemerintah Daerah Pengembang /BUMN yang membangun rumah umum ( Rumah terlayani ≤ 200 unit) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) ( Rumah terlayani > 200 unit) Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R) ( Dapat diberikan beserta drainase bila belum ada eksisting ) Pemerintah Daerah atas Prakarsa MBR Jalan lingkungan perumahan Drainase Sistem penyediaan air minum Prasarana dan sarana persampahan ( Rumah terlayani ≤ 200 unit) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) ( Rumah terlayani > 200 unit) Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R) PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 20 22 Bantuan PSU Jalan akses Perumahan Umum Jalan penghubung antar perumahan

4. 6 JENIS PERUMAHAN BERDASARKAN PENERIMA BANTUAN 02 Pemerintah Daerah Pengembang Pemerintah Daerah atas Prakarsa MBR Perumahan Skala Besar Memilki daya tampung : > 3.000 unit Terdiri dari 1 ( satu ) Perumahan ; atau Terdiri Lebih dari 1 ( satu ) perumahan ( dengan SK Kepala Daerah) Perumahan Selain Skala Besar Memiliki daya tampung : 100 – 3.000 unit Perumahan Skala Besar Memilki daya tampung : > 3.000 unit Terdiri dari 1 ( satu ) Perumahan Perumahan Selain Skala Besar Memiliki daya tampung : 100 – 3.000 unit PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 20 22 Bantuan PSU

5. 7 BESAR BANTUAN BERDASARKAN PENERIMA BANTUAN 03 Pemerintah Daerah Pengembang Pemerintah Daerah atas Prakarsa MBR Pelaku Pembangunan ( Swasta ) Min : 50 unit rumah umum Maks : 50% DT rumah umum BUMN yang membangun rumah umum Min: 50 unit rumah umum Maks : ≥50% DT rumah umum Dapat diberikan 100% usulan panjang jalan ( memperhatikan prioritas dan ketersediaan anggaran Pemerintah Pusat) Min: 50 unit rumah umum Maks : ≥50% DT rumah umum PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 20 22 Bantuan PSU 7

6. 8 KRITERIA PENERIMA BANTUAN 04 Pemerintah Daerah Pengembang Pemerintah Daerah atas Prakarsa MBR Pelaku pembangunan yang membangun rumah untuk MBR dengan harga jual berdasarkan keputusan pemerintah (PMK) Memiliki dokumen legalitas usaha & proyek pembangunan Telah memiliki dokumen perencanaan terpadu pengembangan Perumahan Skala Besar Telah memiliki anggaran untuk mendukung pembangunan perumahan Memiliki program pembangunan PSU Melaksanakan pembebasan dan/ atau pematangan lahan yang akan dibangun Menyatakan kesediaan menyelesaikan sisa panjang jalan pada ruas yang dibantu PSU Memberikan layanan kemudahan perizinan perumahan bagi MBR PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 20 22 Bantuan PSU 8 Berada dalam satu hamparan Terbangun paling sedikit 50 (lima puluh ) unit rumah , dan Sesuai dengan rencana pembangunan Pelaku Pembangunan ( Swasta ) BUMN yang membangun rumah umum Berada dalam satu hamparan Terbangun paling sedikit 50 (lima puluh ) unit rumah , dan Sesuai dengan rencana pembangunan

7. 9 PERSYARATAN LOKASI BERDASARKAN PENERIMA BANTUAN 05 Pemerintah Daerah Pengembang Pemerintah Daerah atas Prakarsa MBR Rumah Terbangun T-4 sebelum dilakukan verifikasi Kriteria Lokasi Daya Tampung Perumahan minimal 100 unit Rumah Terbangun : Minimal 50 unit Rumah Terbangun T-4 sebelum dilakukan verifikasi Kriteria Lokasi Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Pemerintah Daerah Daya Tampung Perumahan dalam deliniasi minimal 3000 unit Rumah Terbangun : Minimal 50% DT rumah umum dalam deliniasi . Luas Lahan yang dibebaskan minimal 50%. Rumah Terbangun T-4 sebelum dilakukan verifikasi Kriteria Lokasi Daya Tampung Perumahan minimal 100 unit Rumah Terbangun : Minimal 50 unit 9 PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 20 22 Bantuan PSU

8. 10 PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM SIBARU BERDASARKAN PENERIMA BANTUAN 06 Pemerintah Daerah Pengembang Pemerintah Daerah atas Prakarsa MBR Surat Permohonan Pelaku Pembangunan nan Surat Pernyataan Kesanggupan Membangun Rumah Umum Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna Pembangunan PSU Surat Pernyataan Calon Penghuni Rumah Umum adalah MBR Surat Pernyataan Pemerintah Daerah Menerima Aset Bantuan Pembangunan PSU Surat Pernyataan Kesanggupan Memasang Sambungan Rumah Surat Pernyataan Kesanggupan Membentuk Badan Pengelola Persampahan Akta Perusahaan NIB Salinan Sertifikat Hak Atas Tanah PBG atau Dokumen sejenis yang ditetapkan oleh Pemerintah Rencana Tapak Brosur Penjualan dan Daftar Harga Jual Rumah Umum Daftar Tahun Akad Kredit Rumah Umum sesuai dengan Permohonan yang Disampaikan S urat usulan S urat kesediaan menerima aset dari Pemda Surat Pernyataan Lahan tidak dalam sengketa Surat Pernyataan Penerima adalah MBR Surat Kesanggupan menyediakan badan jalan Surat Pernyataan Kesanggupan memasang sambungan rumah ( Khusus Untuk Pengajuan Komponen Sistem Penyediaan Air Minum ) Surat Pernyataan Kesanggupan Membentuk Badan Pengelola Persampahan ( Khusus Untuk Pengajuan Komponen Prasarana dan Sarana Persampahan ) Salinan bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah S urat usulan S urat kesediaan menerima aset dari Pemda Surat Pernyataan Lahan tidak dalam sengketa Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Panjang Jalan Surat Pernyataan memberikan layanan Kemudahan Perizinan Telah memiliki anggaran untuk mendukung pembangunan perumahan memiliki program pembangunan prasarana sarana , dan utilitas umum Salinan bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah Rencana induk Perumahan Skala Besar dan keputusan kepala daerah mengenai penetapan lokasi Dokumen perencanaan pembangunan jalan Perumahan Skala Besar 14 dokumen persyaratan 10 dokumen persyaratan 8 dokumen persyaratan PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 20 22 Bantuan PSU 10 10

9. 11 READINESS CRITERIA BERDASARKAN PENERIMA BANTUAN 07 Pemerintah Daerah Pengembang Pemerintah Daerah atas Prakarsa MBR Kriteria Rumah Atap, plafon , dinding yang telah diplester bagian luar dan bagian dalam , lantai yang telah diplester , harga jual rumah umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Kriteria Rumah Atap, dinding dan lantai yang telah diplester Kriteria Jalan Status jalan yang akan diberikan Bantuan Pembangunan PSU jalan penghubung antar perumahan adalah Jalan Khusus menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 20 22 Bantuan PSU 11 11 11 Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh: Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum Perseorangan Kelompok Masyarakat Instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan

10. Pengajuan Permohonan Melalui SIBARU Serah Terima Aset Verifikasi Administrasi dan Teknis Penetapan Penerima Pelaksanaan Pembangunan Pelaku Pembangunan / Pemda Balai P2P Pembahasan Hasil Verifikasi Balai P2P dan Dit . RUK Satker PP Balai P2P dan Satker PP Dit . RUK Tahapan Pemangku Kepentingan PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 20 22 MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PSU 12 12 12 12

11. Bantuan Pembangunan Rumah Susun

12. Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DEFINISI Bantuan Pembangunan Rumah Susun adalah bantuan pembangunan rumah susun umum , rumah susun khusus , dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ( Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022) JENIS BANTUAN BENTUK BANTUAN BESARAN BANTUAN Rumah Susun Umum ( Sewa ) Rumah Susun Khusus Rumah Susun Negara Bangunan Rumah Susun Beserta PSU Mebel PENERIMA BANTUAN Bangunan diatas 5 Lantai perlu persetujuan Menteri PUPR Bangunan 2-5 Lantai Bangunan >5 Lantai Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah & Yayasan yang bergerak dibidang sosial, kemanusiaan, atau pendidikan ? PERMEN PUPR 7 TAHUN 2022 : PENERIMA MANFAAT MBR ASN / TNI / POLRI Pelaku kebutuhan khusus ( nelayan , pekerja industri , korban bencana , dll ) Mahasiswa / Santri / Peserta Didik Keagamaan Masyarakat berprestasi Peserta Didik Pelaku Olahraga ( olahragawan , pelatih , pengurus ) Perubahan Perubahan

13. MEKANISME BANTUAN Perubahan Pengajuan proposal dikecualikan untuk Bantuan Pembangunan Rumah Susun yang merupakan penugasan dari Presiden atau program strategis nasional

14. BANTUAN RUMAH SWADAYA 16

15. Program dan Kegiatan ___.___ PROGRAM BANTUAN RUMAH SWADAYA LAYANAN RUMAH SWADAYA BANTUAN RUMAH SWADAYA Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya - Sejahtera Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya INFORMASI pendataan dan pemutakhiran data rumah; kemitraan; edukasi pembangunan rumah layak huni KONSULTASI pendampingan bagi orang perseorangan/ kelompok dalam pembangunan rumah swadaya Sarana Hunian Pariwisata Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya Penerima Bantuan/Manfaat Masy. Prasejahtera MBR Masy. dalam Delineasi Kawasan Wisata Masy. dalam Delineasi Lingk. Perumahan/ Kawasan Kumuh Output Rumah Tumbuh Rumah Layak Huni Rumah Layak dg Usaha Lingkungan Layak Estetika Masy. Umum Menu Kegiatan Perbaikan rumah PBRS* PKRS** rumah rusak sedang/berat PKRS** dg fungsi usaha PKRS** tanpa fungsi usaha Penataan lingkungan Perbaikan fasad rumah dan eksterior bangunan Layanan jasa BSPS-Sejahtera 01 BSPS 02 SARHUNTA 03 BPPS 04 KLINIK RUMAH SWADAYA Layanan informasi dan konsultasi JENIS KEGIATAN 01 * PBRS: Pembangunan Baru Rumah Swadaya ** PKRS: Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

16. UANG* Bahan Bangunan Upah Kerja 1 2 Peruntukan uang: BENTUK BANTUAN * BSPS-Sejahtera, BSPS, Sarhunta, BPPS BESARAN BANTUAN Ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan oleh Menteri berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan biaya mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan perkiraan keswadayaan BSPS-Sejahtera BSPS SARHUNTA BPPS per unit per kawasan PENERIMA BANTUAN perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi MEKANISME PENYELENGGARAAN Mekanisme dan ketentuan lebih detail diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Perumahan Persiapan Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan JASA untuk Klinik Rumah Swadaya PEMANTAUAN & EVALUASI Dilakukan secara berjenjang Dapat melibatkan pemda Untuk mengukur capaian kinerja program Sebagai dasar perbaikan kebijakan

17. PENETAPAN LOKASI Lokasi kegiatan untuk daerah kab./kota ditentukan berdasarkan: pimpinan & anggota lembaga tinggi negara; pimpinan kementerian/lembaga; bupati/walikota tembusan gubernur; & Gubernur DKI Jakarta. Usulan dilakukan oleh: penugasan Presiden; a rahan atau kebijakan Menteri; dukungan terhadap program nasional; kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama (MoU); & usulan yang diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. KETENTUAN LOKASI BSPS- Sejahtera BSPS SARHUNTA BPPS kab./kota: Menteri revisi kab/kota: Dirjen* desa/kel: Dirjen delineasi lokasi: Dirjen * Penetapan lokasi dapat diubah dalam hal perubahan usulan lokasi pengusul perubahan kebijakan perubahan/ optimalisasi anggaran berdasarkan verifikasi usulan kegiatan berdasarkan penilaian potensi lokasi Lokasi kegiatan sesuai peruntukan permukiman dalam tata ruang

18. PE NY EDIA A N RUMAH KH U SUS

19. KER A NGKA SUBSTA NSI B A N T U A N RU M A H KH USUS Bagian ke - 1 BENTUK PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS PENERIMA PENYEDIAAN DAN PENERIMA MANFAAT MEKANISME PEMBERIAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS MONITORING DAN EVALUASI PASAL 68-81 Bagian ke - 2 Bagian ke - 3 Bagian ke - 4 D. PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS La m piran

20. DEF I NIS I , BEN T UK DAN T IPO L OGI RUMAH T U NGG A L R U MAH KOPEL R U M AH DERET RU MA H TAPAK RUMAH P A N G GU NG Ru m a h K husus a d a l a h Ru m a h yang d ise l e n gga r akan untuk memenuhi kebutuhan khusus ( UU N o . 1 T a hu n 201 1 – P K P) BENTUK TIP O L OGI Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung berserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. ( Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus)

21. BEN T UK PEN YEDIA A N RU M A H KH USUS Meliputi pembangunan Rumah Khusus serta PSU Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 Pasal 70-71 tentang Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus *Sarana dan Mebel diberikan berdasarkan penetapan oleh Menteri Luasan Bangunan: P ali n g Re n d a h 28 m 2 | P ali n g T i n ggi 36 m 2 Me n gemb an gka n t e k no l o g i d an r a nc a ng bang u n r a m a h li n g k u n g a n Pemanfaatan sumber daya dalam negeri Mempertimbangkan unsur lingkungan kearifan lokal RU MAH KHUS US R umah baru layak huni PRASARANA Ja lan lin gk un g a n , s aluran dr aina s e , s anita s i , p e ny e diaan ai r b e r s ih , d a n/ a t a u pe k e rja a n penu n j a ng lainnya UTILITAS Ja ri n g a n dan / at au inst ala s i lis t rik *SARANA S aran a p e ri b adat a n , s arana p e ndid ik a n , dan/ at au s aran a s o s ial dan bud aya . *MEBEL Lema r i , t e mpa t t idur , mej a , dan k ur s i. Sarana Ibadah dan Sosial Rumah Layak Huni Jalan Lingkungan Jaringan Listrik

22. Permen PUPR No.22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara Ketentuan dan Jenis Ruang Rumah, terdiri dari : 2 Ruang Tidur 1 Kamar Mandi 1 Dapur 1 Ruang Serbaguna KETENTUAN TIPOLOGI RUMAH KHUSUS Kebu tu h an R u ang Luasan Bangunan P a l i n g Ren d a h 28 m 2 | P a l i n g T i n gg i 36 m 2 TIP E 2 8 TIPE 36 PP No. 12 tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Anal i sa R u ang Ger a k KEPMEN Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 403/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat 36 - K o n v e n s i o n a l 36 - R I S H A T-36 Konvensional diterapkan pada Rumah di daerah 3T T-36 Risha banyak diterapkan pada Rumah Khusus Korban Bencana

23. PENERIMA PENYEDIAAN DAN PENERIMA MANFAAT RUMAH K H USUS Penerima Penyediaan (Pasal 70) K eme n t eria n / Lemb a ga Peme ri n tah D a e r a h kabupaten/kota Penerima Manfaat (Pasal 71) Perorangan atau kelompok m a sy a r a k a t ya ng meme nuh i k rit eria me n gh u n i Ruma h K hu sus Masyarakat terdampak program pemerintah pusat Masyarakat yang bertempat tinggal di D ae r ah T er t i ng ga l , Terpencil, Terluar (3T) Masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan Perbatasan Negara Kriteria Kawasan Perbatasan: S u l i t d i j a n g k a u k a r e n a k e a d aa n g e o g r af is y a n g m e r u p a k a n k e p u l a u a n , pegunungan, daratan, hutan, dan rawa; Transportasi, sosial, dan ekonomi yang merupakan daerah terpencil Daerah yang relatif kurang berkembang dalam skala nasional yang m e r u p a k a n d ae r a h t e r t i n gg a l . Perorangan atau kelompok masyarakat berdasarkan kebutuhan khusus lainnya berdasarkan Arahan dan kebijakan Menteri Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 Pasal 70-71 tentang Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Masyarakat terdampak bencana skala nasional (Alam/Non alam/sosial)

24. ME K A NISME PE M BERIAN PEN YEDIA A N RU M A H KH USUS Pen ge lo l a an ruma h k hu s us yang te l ah di s er ahteri m a kan dilak u k a n ole h p en er i m a Penyediaan Rumah Khusus. P e ng h un i an Sementara Ru su s m e nj a d i B M N / B M D Perencan a a n Teknis Verifikasi Permohonan Penyediaan Ru m ah K h usus p e n g a j u a n pr o po sa l m e l a l ui SIBARU O leh P e n e r ima P e n y e d i a an Ru m a h K hu su s ( K / L / P e m d a ) V e r i f i k as i P r o pos a l V e r i f i k as i Tekn is Monitoring & Evaluasi PHO/ FHO Penetapan Penerima Penye d i aa n d i t et a p k a n o l eh M e n t e ri, p e n e t a p a n p e r u b a h an o leh D i r e k t u r J e n d e r al Pembangunan R um a h Khusus S e rah Ter i ma As e t & Pengel olaa n* Pemeliharaan dan Perawatan bangunan rumah khusus beserta PSU dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, jika proses STA belum selesa i. - DED P S U PERME N PUP R N o. 5 T a hu n 2020 DED t e r d iri d a r i : - Gambar teknis - S p e sif i k as i t e k n is - DED t a p a k p e r u m a h a n ; - S p e sif i k asi - D E D b a n g un a n r u ma h ; u mu m - V o l u m e - Biaya pekerjaan Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 Pasal 72-79 tentang Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

25. TERIMA KASIH