9. Asuransi dan Dana Pensiun materi BLKL.pptx

asuransi

1. Asuransi dan Dana Pensiun Pertemuan 9

2. ASURANSI

3. Bahasa Belanda Assradeur: Penanggung Geassureerde: Tertaggung Bahasa Latin Assecurare: Meyakinkan Orang Bahasa Inggris Insurance: Menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi Assurance : menanggung sesuatu yang pasti terjadi

4. Pengertian Asuransi UU No 1 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi  perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin aka diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung kan

5. Penanggung  perusahaan asuransi Tertanggung  nasabah Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan nasabah sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan nilai resiko yang akan dihadapi. Polis Asuransi adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah yang harus dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi.

6. Perkembangan Asuransi Asuransi di Indonesia  Kelanjutan Asuransi Pemerintah Hindia Belanda Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Asuransi baru keluar Tahun 1976 dengan adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1136/KMK/IV/1976 Tentang Penetapan Besarnya Cadangan Premi dan Biaya Oleh Perusahaan Asuransi Di Indonesia Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1249/KMK 0.13/ 1988 Tentang tatacara pelaksanaan di Bidang Asuransi dan Kerugian. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250/KMK 0.13/ 1988 Tentang asuransi jiwa

7. Pada Tahun 1992 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Keluarnya UU dan Peratutan Pemerintah tersebut membuat Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya tidak berlaku lagi

8. Selain Kedua UU tersebut dasar acuan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Asuransi di Indonesia juga didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 223/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Izin Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 224/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 225/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 226/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Uaha Penunjang Usaha Asuransi

9. Jenis-Jenis Asuransi Berdasarkan Fungsinya FUNGSINYA Asuransi Kerugian  memberi jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa tidak pasti: Asuransi kebakaran Asuransi pengangkutan Asuransi aneka (kenderaan bermotor,dll) Asuransi Jiwa  penanggungan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggung-jawabkan. Jenis jenisnya : Asuransi berjangka Asuransi tabungan Asuransi seumur hidup Anuity Contract insurance Reasuransi  Perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

10. b. Berdasarkan Kepemilikannya KEPEMILIKAN Pemerintah Swasta Nasional Campuran Swasta Asing

11. Keuntungan Asuransi Bagi Perusahaan Keutungan dari premi yang diberikan kepada nasabah Keuntungan hasil penyertaan modal di perusahaan lain Keuntungan dari bungan investasi si surat surat berharga Bagi Nasabah memberikan rasa aman Merupakan simpanan yang bisa ditarik saat jatuh tempo Terhindar resiko kerugian atau kehilanga Memperoleh penghasilan di masa akan datang Memperoleh pergantian akibat kerusakan atau kerugian

12. Prinsip-Prinsip Asuransi Insurable interest (kepentingan untuk diasuransikan) Yaitu seseorang  yang  mengasuransikan harus mempunyai kepentingan (interest) atas harta benda (objek) yang dapat diasuransikan (insurable). Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak

13. Utmost Good Faith ( itikad baik)  adanya itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materiil maupun immateril. Indemnity (ganti rugi)  mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Tidak berlaku untuk asuransi jiwa, karena prinsip ini didasarkan pada kerugian keuangan

14. Proximate Cause (sebab-akibat)  suatu sebab yang aktif dan efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan. Subrogation  hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untk menuntut pihak lain yang mengakibatkan tertanggung mengalami kerugian Contribution  penangung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

15. Jenis-Jenis Resiko Resiko murni  ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang kerugian. Contoh kebakaran rumah, kecelakaan mobil Resiko spekulatif resiko dengan adanya dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu peluang kerugian atau peluang keuntungan.

16. c. Resiko Individu Resiko pribadi  resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit. Resiko harta  resiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. Resiko tanggung gugat  risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain dan harus mengganti kerugian maka ini disebut dengan risiko tanggung-gugat

17. Dana Pensiun

18. Latar Belakang Dana Pensiun Pemberian pensiun kepada karyawan bukan saja untuk memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga untuk memotivasi para karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan pensiun kepada para karyawan, mereka akan merasa aman terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi mereka yang merasa produktif di usia pensiun akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka mash dihargai perusahaannya

19. Pengertian Pensiun dan Perusahaan Dana Pensiun UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana pensiun  badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun Pensiun  hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai perjanjian yang telah ditetapkan

20. Perusahaan dana pensiun  perusahaan yang mengumpulkan dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Kegiatan perusahaan dana pensiun  mengumpulkan dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan . Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai bentuk kegiatan usaha yang dianggap menguntungkan.

21. Tujuan Pensiun Bagi perusahaan Memebrikan penghargaan kepada karyawan yg telah mengabdi di perusahaan tersebut Agar karyawan tetap dapat menikmati hasil yg diperoleh semasa kerja ketika ia sudah pensiun Memberikan rasa aman Meningkatkan motivasi karyawan Meningkatkan citra perusahaan

22. b. Bagi Karyawan Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja c. Lembaga Pengelola Dana Pensiun Memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi Turut membantu dan mendukung kegiatan pemerintah

23. Jenis-Jenis Pensiun Pensiun normal  pensiun yg diberikan kepada karyawan yg usianya telah mencapai masa pensiun sesuai yang ditetapka perusahaan Pensiun dipercepat  pensiun diberikan karena ada kondisi tertentu seperti adanya pengurangan pegawai di perusahaan tsb Pensiun ditunda  pensiun yang diberikan kepada karyawan yang belum mencapai masa pensiun tetapi meminta untuk pensiun. Dalam hal ini karyawan tetap keluar dari perusahaan tetapi pensiunnya dibayarkan saat usia pensiun tercapai Pensiun cacat  pensiun yang diberikan karena kecelakaan yang dialami karyawan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja

24. Jenis-Jenis Dana Pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja, alternatifnya adalah : Mendirikan sendiri dana pensiun karyawannya Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lain b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK),

25. Bersadarkan ketentuan tersebut, maka program pensiun yang dapat dijalankan adalah sbb: Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)  besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan bebam karyawan yang dipotong dari gajinya Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)  besarnya manfaat pensiun tergantung pada kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh perusahaan dan karyawan

26. Sistem Pembayaran Pensiun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tanggal 13 Juli 1998, pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan rumus bulanan atau rumus sekaligus

27. a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Rumus Sekaligus MP = FPd x MK x PDP MP = Manfaat Pensiun FPd = Faktor Penghargaan dalam Desimal MK = Masa Kerja PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir Rumus Bulanan MP = FPe x MK x PDP MP = Manfaat Pensiun FPe = Faktor Penghargaan dalam Persentase (%) MK = Masa Kerja PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir Faktor Penghargaan tidak boleh lebih dari 2,5% Total Manfaat Pensiun tidak boleh 80 kali dari penghasilan dasar pensiun

28. b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Rumus Sekaligus IP = 3 x FPd x PDP IP = Iuran Pensiun FPd = Faktor Penghargaan dalam Desimal PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir Rumus Bulanan IP = 3 x FPe x PDP IP = Iuran Pensiun FPe = Faktor Penghargaan dalam Persentase (%) PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir

29. Asas-Asas Dana Pensiun UU Nomor 11 Tahun 1992 Asas keterpisahaan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan Asas pembinaan dan pengawasan Asas penundaan manfaat Asa kebebasab untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun