Adipura ke depan juni 22.pptxAdipura ke depan juni 22.pptx

Adipura ke depan juni 22.pptxAdipura ke depan juni 22.pptx

1. ADIPURA KE DEPAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

2. KONSEP ADIPURA ADIPURA harus dapat merespon Target JAKSTRANAS, yaitu menjadikan semua kota-kota di Indonesia pada tahun 2025, pengelolaan sampahnya 100%, dengan 30% pengurangan dan 70% penanganan . Sehingga ADIPURA harus dapat mendorong daerah dalam pencapaian yang diamanatkan JAKSTRANAS ( Perpres No. 97 Tahun 2017).

3. DASAR HUKUM Permen LHK No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura

4. 4 Sistem dan Data Berbasis “ sistem dan data ” yang berdasarkan neraca pengelolaan sampah Mindset utamanya adalah “ bergerak ke hulu ”, sehingga “ pengurangan ” sampah menjadi determinan ( less TPA) Mengklasifikasikan Kota ke dalam “ Sistem Klasifikasi Kota” Bergerak ke Hulu Sistem Klasifikasi KONSEP ADIPURA KE DEPAN

5. HAL-HAL PENTING & MENDASAR DALAM PERUBAHAN ADIPURA (1) : Definisi ADIPURA berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 76 tahun 2019 : “ Instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten / kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih , teduh , dan berkelanjutan .” maknanya : Voluntary menjadi Mandatory Mewujudkan SDGs-11

6. HAL-HAL PENTING & MENDASAR DALAM PERUBAHAN ADIPURA (2) : Penentuan Klasifikasi kabupaten / kota dalam pelaksanaan program Adipura berdasarkan : a. Status Jakstrada , b. Kapasitas Pengelolaan Sampah , c. Operasional TPA, d. Luasan Ruang Terbuka Hijau ( mulai berlaku tahun 2021). 5 (lima) Klasifikasi Kabupaten /Kota

7. TAHAPAN ADIPURA Adipura dilakukan dengan tahapan : Perencanaan ; Pelaksanaan ; Pemantauan Penilaian Pemberian insentif dan/ atau disinsentif ; dan Pembinaan

8. KLASIFIKASI ADIPURA INDIKATOR KLASIFIKASI KLASIFIKASI INDIKATOR 1 (SATU) 2 (DUA) 3 (TIGA) 4 (EMPAT) 5 (LIMA) JAKSTRADA Sudah Menyusun Sudah Menyusun Sudah Menyusun Sudah Menyusun Belum Menyusun TPA Lahan Urug Saniter ( Sanitary Landfill ) Lahan Urug Terkendali ( Controlled Landfill ) Lahan Urug Terkendali ( Controlled Landfill ) Pembuangan Terbuka ( Open Dumping ) Lahan Urug Terkendali ( Controlled Landfill )/ Pembuangan Terbuka ( Open Dumping) KAPASITAS PENGELOLAAN SAMPAH ≥70% ≥70% 50% ≤ X <70% ≥50% <50% RTH ≥20% ≥10% ≤10% ≤10%

9. KOTA KLASIFIKASI 1 Kapasitas Pengelolaan Sampahnya , ≥ 70 %, Operasional TPA ( Tempat Pemrosesan Akhir) Sanitary Landfill, dan RTH > 20 % dari luasan wilayah ( mulai tahun 2023).

10. KOTA KLASIFIKASI 2 Kapasitas Pengelolaan Sampahnya ≥ 70 %, Operasional TPA ( Tempat Pemrosesan Akhir) Controlled Landfill, dan RTH > 10% dari luasan wilayah ( mulai tahun 2023).

11. KOTA KLASIFIKASI 3 Operasional TPA Open Dumping dengan kapasitas Pengelolaan Sampah ≥50%, atau Operasional TPA Controlled Landfill dengan kapasitas Pengelolaan Sampah ≥50% dan <70%, dan RTH < 10% dari luasan wilayah ( mulai tahun 2023).

12. KOTA KLASIFIKASI 4 Kapasitas Pengelolaan Sampahnya < 50 %, Operasional TPA ( Tempat Pemrosesan Akhir) Open Dumping atau Controlled Landfill, dan RTH < 10% dari luasan wilayah ( mulai tahun 2023) .

13. KOTA KLASIFIKASI 5 Tidak memiliki dokumen JAKSTRADA ( Kebijakan dan Strategi Daerah) Pengelolaan Sampah . Tidak memiliki komitmen , terhadap amanat Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang JAKSTRANAS ( Kebijakan Strategi Nasional) Pengelolaan Sampah

14. KLASIFIKASI ADIPURA Terhadap kabupaten / kota dengan : klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 4, dilakukan pemantauan ; dan klasifikasi 5, tidak dilakukan pemantauan .

15. PELAKSANAAN ADIPURA: 1.) DESK STUDY ( PEER REVIEW ) 01 02 03 Setiap tahun daerah menyampaikan capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam bentuk neraca pengelolaan sampah beserta laporan luasan RTH melalui SIPSN Berdasarkan data capaian pengurangan sampah dan penanganan sampah serta laporan luasan RTH tersbut , kota dimasukan dalam 5 klasifikasi kota Dilakukan assesment terhadap data neraca pengelolaan sampah kota dan luasan RTH yang telah disampaikan

16. PELAKSANAAN ADIPURA: 2.) PEMANTAUAN (1) 01 02 03 Untuk memvalidasi data neraca pengelolaan sampah dan luasan RTH yang telah disampaikan daerah , dilakukan verifikasi lapangan ( pemantauan Adipura ) terhadap kualitas sistem pengelolaan sampah dan RTH Kota Dilakukan pemantauan dan penilaian fisik ( ambien ) kota dengan menggunakan kriteria indikator yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri LHK No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura Verifikasi dilakukan dengan uji petik terhadap sistem terpasang pengelolaan sampah dari hulu-hilir dan RTH Kota

17. PELAKSANAAN ADIPURA: 2.) PEMANTAUAN (2) Pemantauan dilakukan dalam kurun waktu 1 ( satu ) Periode Pemantauan . Periode Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas : Pemantauan 1 (P1); dan Pemantauan verifikasi (PV). P1 dilakukan terhadap kabupaten / kota yang memenuhi klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 4. PV dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat yang disampaikan dalam Periode Pemantauan .

18. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN FISIK KOTA (1) Dilakukan pada prasarana dan sarana perkotaan yang berlokasi pada ibukota kabupaten / kota . permukiman menengah dan sederhana ; jalan arteri dan kolektor ; pasar; pertokoan ; perkantoran ; sekolah ; rumah sakit dan/ atau puskesmas ; hutan kota ; taman kota ; saluran terbuka ; permukiman pasang surut ( jika ada ); perairan terbuka ( jika ada ); pantai wisata ( jika ada ); Stasiun kereta api , terminal bus/ angkutan kota , pelabuhan penumpang , bandar udara ( jika ada ); fasilitas Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah fasilitas Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh masyarakat TPA. Penilaian fisik kota dilakukan dengan menggunakan kriteria indikator yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri LHK No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura

19. Kebersihan ( area,drainase,toilet ) RTH Pelayanan pengumpulan sampah : Pelayanan ; Bangunan fisik TPS ( jika ada ), dan; Kebersihan TPS ( jika ada ) Pemilahan sampah : Sarana pemilahan sampah Proses pemilahan sampah Kegiatan pengomposan di sumber Sarana pengolahan sampah Proses pengolahan sampah Kapasitas Pemanfaatan Peran serta masyarakat ( khusus di permukiman ) Jumlah komunitas lingkungan Rasio KK yang ikut komunitas Bukti kegiatan komunitas Indikator Penilaian lokasi pantau (non- fasilitas pengelolaan Sampah ) seperti permukiman , sekolah , perkantoran , pasar, dll terkait kondisi pengelolaan sampah meliputi : PEMANTAUAN DAN PENILAIAN FISIK KOTA (2)

20. Penilaian lokasi pantau fasilitas pengelolaan sampah meliputi : Fasilitas Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah antara lain pusat daur ulang , insinerator , intermediate treatment facility (ITF), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), refuse-derived fuel (RDF); Fasilitas Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh masyarakat antara lain bank sampah unit, bank sampah induk , tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan , pendauran ulang , pemanfaatan kembali (TPS 3R), rumah kompos ; dan Tempat Pemrosesan Akhir PEMANTAUAN DAN PENILAIAN FISIK KOTA (3)

21. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN FISIK KOTA: BANK SAMPAH Indikator penilaian Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk : Keberadaan bank sampah ( aktif atau tidak aktif ) Manajemen : Sistem pencatatan Pengurus Buku Tabungan Jumlah Nasabah Bangunan fisik dan sarana operasional

22. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN FISIK KOTA: FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH PEMDA/KSM Indikator penilaian Fasilitas Pengelolaan Sampah Pemda /KSM: Sarana pengolahan sampah Proses pengolahan sampah Pencatatan harian

23. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN FISIK KOTA: PENILAIAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR Indikator penilaian Tempat Pemrosesan Akhir : Prasarana dasar , sarana penunjang dan kondisi area ( jalan masuk dan operasi , kantor TPA, pos pencatatan , pagar dan pintu gerbang , garasi , truk sampah , lalat , asap kebakaran sampah , pohon peneduh , dan tanggap darurat ) Hewan ternak Sarana operasi ( alat berat ) Pencatatan sampah Keberadaan dan kebersihan saluran drainase Saluran dan pengolahan lindi Sumur pantau Penanganan gas metan Sampah pada zona aktif ( tertutup oleh media penutup atau tidak ) Pengaturan lahan ( pengaturan zona, blok , dan sel ) Penimbunan sampah ( dimana dan dengan perlakukan apa ) Penutupan sampah dengan tanah atau dengan media lain ( penutup harian dan penutup akhir ) Pengolahan sampah ( sarana pengolahan sampah , proses pengolahan sampah , pencatatan harian , pemanfaatan energi biogas) Kelembagaan , kontribusi kab / kota , dan tren sampah masuk ( khusus untuk TPA Regional)

24. PENILAIAN FISIK KOTA Skala penilaian dibagi menjadi 5, yaitu : Kategori sangat jelek ( rentang nilai 30-45) Kategori jelek ( rentang nilai 46-60) Kategori sedang ( rentang nilai 61-70) Kategori baik ( rentang nilai 71-80) Kategori sangat baik (81-90)

25. CONTOH KRITERIA, INDIKATOR DAN SKALA NILAI ADIPURA Lampiran II Peraturan Menteri LHK No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura

26. PELAKSANAAN ADIPURA: 3.) PENILAIAN Penilaian dilakukan dengan cara : Menggunakan kriteria , indikator , dan skala nilai capaian kinerja setiap aspek pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen LHK P.76 Tahun 2019 tentang Adipura . Melakukan pembobotan berdasarkan bobot lokasi dan bobot komponen dan subkomponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen LHK P.76 Tahun 2019 tentang Adipura . Hasil penilaian dikompilasi dalam bentuk data akhir rekapitulasi nilai capaian kinerja berupa : Data akhir P1; dan/ atau Data akhir PV.

27. PENGHARGAAN ADIPURA Penghargaan Adipura diberikan dalam bentuk : Anugerah Adipura Kencana ; Anugerah Adipura ; Sertifikat Adipura ; dan Plakat Adipura .

28. ANUGERAH ADIPURA KENCANA Diberikan kepada kabupaten / kota yang memenuhi : Persyaratan Umum Telah mendapat anugerah Adipura 3 ( tiga ) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 ( tiga ) tahun terakhir atau telah mendapat Anugerah Adipura Kencana pada periode terakhir ; Nilai akhir capaian kinerja memenuhi Nilai Batas Bawah sebesar ≥75 ( lebih dari atau sama dengan tujuh puluh lima) * ; Mampu mengelola Sampah paling sedikit 70% ( tujuh puluh persen ) dari total timbulan Sampah ; dan Tidak mengoperasikan TPA dengan sistem pembuangan terbuka . Persyaratan Khusus Melakukan inovasi pengelolaan sampah Melakukan inovasi ruang terbuka hijau Melakukan inovasi dalam mewujudkan kota berkelanjutan * Nilai Batas Bawah dapat dapat disesuaikan berdasarkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam periode 3 ( tiga ) tahun pelaksanaan Adipura dan ditetapkan oleh Menteri Bupati / Wali Kota melakukan pemaparan inovasi Dewan Pertimbangan Adipura melakukan penilaian berdasarkan hasil pemaparan inovasi Hasil penilaian disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penerima anugerah Adipura Kencana

29. ANUGERAH ADIPURA Diberikan kepada kabupaten / kota yang memenuhi : Nilai akhir capaian kinerja memenuhi Nilai Batas Bawah sebesar ≥73 ( lebih besar atau sama dengan tujuh puluh tiga ) * . Masuk dalam klasifikasi kota 1 atau 2. * Nilai Batas Bawah dapat dapat disesuaikan berdasarkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam periode 3 ( tiga ) tahun pelaksanaan Adipura dan ditetapkan oleh Menteri

30. SERTIFIKAT ADIPURA Diberikan kepada kabupaten / kota yang memenuhi : Syarat peningkatan kinerja Pengelolaan Sampah yang signifikan . Syarat peningkatan kinerja Pengelolaan Sampah yang signifikan meliputi : Nilai hasil pemantauan <73 dan ≥ 71 Terdapat peningkatan kapasitas pengelolaan sampah . Tidak dinominasikan sebagai peraih anugerah Adipura atau Adipura Kencana .

31. PLAKAT ADIPURA Diberikan kepada kabupaten / kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten / kota yang memiliki nilai terbaik prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi : Pasar Terminal Taman kota Hutan kota Bank sampah ; dan/ atau TPS 3R.

32. TERIMA KASIH