Aiko Tugas S-2. membaca tentang ilmu hukum dan

tugas hukum

1. Teori Hukum Ronald Dworkin : Law as Integrity & Interpre ta tive Construction Presentasi ini akan mengupas tuntas kerangka berpikir Ronald Dworkin, salah satu filsuf hukum paling berpengaruh di abad ke-20, yang menawarkan perspektif holistik dan moralistik terhadap sifat hukum. Teori Dworkin menantang pandangan positivisme hukum dengan menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, melainkan juga prinsip moral dan keadilan.

2. Kritik Dworkin Terhadap Positivisme Hukum Dworkin mengemukakan keberatan fundamental terhadap Positivisme Hukum yang, menurutnya, gagal menangkap kompleksitas dan dimensi moral dari praktik hukum. Kritik ini memicu revolusi dalam filsafat hukum modern. Terlalu Kaku & Fokus Aturan Tertulis Positivisme secara sempit mendefinisikan hukum hanya sebagai aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Hal ini mengabaikan moralitas dan prinsip keadilan yang lebih luas yang inheren dalam setiap sistem hukum. Mengabaikan Prinsip Non-Aturan Dworkin berargumen bahwa hukum melibatkan tidak hanya aturan ( rules ) tetapi juga prinsip-prinsip ( principles ) dan kebijakan ( policies ) yang memiliki dimensi moral dan kekuatan normatif. Aturan Tidak Cukup untuk Kasus Sulit Dalam kasus sulit ( hard cases ), aturan hukum yang ada seringkali tidak memberikan jawaban yang jelas atau adil. Hakim tidak dapat hanya menerapkan aturan secara mekanis, tetapi membutuhkan akal dan imajinasi moral. Kegagalan positivisme dalam menjelaskan peran prinsip dalam kasus sulit membuktikan bahwa hukum lebih dari sekadar seperangkat aturan formal.

3. Inti Teori Law as Integrity (Hukum sebagai Integritas) Konsep Hukum sebagai Integritas adalah jantung dari teori Dworkin. Ini menuntut semua komponen hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang koheren, mencerminkan komitmen komunitas terhadap keadilan dan kejujuran. Sistem Prinsip Koheren Hukum dilihat sebagai satu kesatuan utuh ( integrity ), bukan aturan terpisah. Ia harus konsisten dengan prinsip moral dan keadilan mendasar yang dianut oleh masyarakat politik. Peran Hakim Interpretatif Hakim berfungsi sebagai interpretator konstruktif, bertugas mencari "interpretasi terbaik" dari materi hukum yang ada, yang paling sesuai dengan prinsip moral komunitas. Konstruksi Interpretif Proses penemuan hukum adalah proses konstruksi: menafsirkan sejarah dan teks hukum sedemikian rupa sehingga menampilkan praktik hukum tersebut dalam cahaya moralnya yang terbaik. Tujuan Keadilan Sejati Tujuannya melampaui penerapan mekanis. Ini adalah pencapaian keadilan sejati melalui penafsiran yang menghormati konsistensi dan prinsip fundamental sistem hukum. Hakim Hercules Dworkin membayangkan seorang hakim super, "Hercules", yang memiliki kemampuan, waktu, dan kesabaran tak terbatas untuk menemukan jawaban tunggal yang benar dalam setiap kasus, yang paling mencerminkan integritas hukum.

4. Penerapan: Interpretatif Konstruksi dan Kasus Sulit Teori Interpretatif Konstruksi Dworkin memberikan landasan filosofis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana hakim menyelesaikan kasus-kasus sulit tanpa jatuh ke dalam diskresi mutlak atau subyektivitas belaka. 1 Menentang Pemisahan Hukum & Moralitas Interpretasi hukum adalah kegiatan yang secara fundamental melibatkan penilaian moral dan prinsip-prinsip politik. Hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan secara tajam. 2 Mengatasi Diskresi Mutlak Hakim tidak memiliki kebebasan mutlak. Mereka wajib mencari "jawaban yang benar" tunggal yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar komunitas, sehingga membatasi diskresi. 3 Menjelaskan Kewajiban Internal Hakim Kewajiban hakim adalah menemukan interpretasi yang terbaik dari praktik hukum secara keseluruhan—yaitu, interpretasi yang memaksimalkan Integritas hukum sebagai entitas politik yang berprinsip. Dalam hard cases , hakim harus menafsirkan hukum seolah-olah ia adalah bagian dari sebuah novel berantai—setiap bab (keputusan) harus konsisten dengan bab-bab sebelumnya.

5. Implikasi dan Pengaruh Luas Teori Dworkin Kerangka kerja Dworkin telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori hukum dan praktik yudisial, khususnya dalam melindungi hak-hak individu dan memperkuat peran pengawasan konstitusional. Pendekatan Yudisial Pendekatan Holistik dan Responsif. Hukum menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial dan moral masyarakat, karena penafsiran selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mendasar. Perlindungan Hak Mendukung Pemahaman Hak-Hak Fundamental. Teori ini memperkuat peran hukum dalam melindungi hak individu, memandang hak sebagai "kartu truf" yang tidak boleh dikesampingkan hanya demi kebijakan publik. Pengawasan Konstitusi Penguatan Judicial Review . Memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi hakim konstitusi untuk memastikan undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional mendasar. Kesimpulan Utama Hukum adalah Integritas Prinsip Moral & Keadilan , bukan sekadar aturan formal. Hakim dituntut untuk menafsirkan hukum secara koheren demi mencapai keadilan sejati.