AKSES BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU.pptx

Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin

1. WA 081 328 782 417 UMI MUJIARTI, S.H., M.H.

2. AKSES BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN ; UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM

3. BANTUAN HUKUM adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

4. PENERIMA BANTUAN HUKUM & PEMBERI BANTUAN HUKUM

5. Tu j uan Pe nyelenggaraan Bantuan Hukum mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Masyarakat Miskin di Daerah. menjamin proses penanganan perkara melalui jalur peradilan dapat terjangkau dan diakses oleh masyarakat miskin.

6. ALASAN UNDANG UNDANG BANTUAN HUKUM

7. HAK KONSTITUSIONAL BERHAK MENDAPATKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, BERHAK KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL, BERHAK ATAS PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM, MENDAPATKAN SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM

8. Hak   Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP diatur dalam Pasal 50 sd Pasal 68 berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan   kepada penuntut umum . berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum . berhak segera diadili oleh pengadilan . Berhak untuk mendapatkan juru Bahasa Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim

9. Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum . Berhak untuk memilih Penasehat Hukum Berhak untuk menghubungi Penasehat Hukum Berhak untuk menghubungi / berbicara dengan perwakilan Negaranya Berhak untuk dikunjungi dokter pribadi Berhak untuk diberitahukan tentang penahanan dirinya Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya . Berhak untuk menghubungi keluarganya Berhak untuk mengirim surat kepada keluarga /PH Berhak untuk diadili dalam persidangan terbuka untuk umum Berhak untuk mengajukan bukti , saksi dan/ atau saksi ahli Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi .

10. BANTUAN HUKUM DIBERIKAN KEPADA ORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG MENGHADAPI MASALAH HUKUM MASALAH HUKUM; KEPERDATAAN, PIDANA, TATA USAHA NEGARA BAIK LITIGASI MAUPUN NON LITIGASI BANKUM; MENJALANKAN KUASA, MENDAMPINGI, MEWAKILIMEMBELA DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM UNTUK KEPENTINGAN KLIEN (PENERIMA BANKUM)

11. PEMBERI BANTUAN HUKUM SYARAT; BERBADAN HUKUM TERAKREDITASI MEMILIKI KANTOR/SEKRETARIAT TETAP MEMILIKI PENGURUS PROGRAM BANTUAN HUKUM

12. HAK PENERIMA BANTUAN HUKUM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SAMPAI MASALAH HUKUMNYA SELESAI /INKRACH, SELAMA TIDAK DICABUT KUASANYA MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SESUAI STANDAR BANKUM/KODE ETIK ADVOKAT MENDAPATKAN INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN BANKUM

13. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM MENYAMPAIKAN BUKTI, INFORMASI, KETERANGAN SECARA BENAR KEPADA PEMBERI BANKUM MEMBANTU KELANCARAN PEMBERIAN BANKUM

14. SYARAT/TATA CARA PEMBERIAN BANKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS/LESAN (IDENTITAS DAN URAIAN SINGKAT POKOK MASALAH) MENYERAHKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA MELAMPIRKAN SKTM DARI DESA/LURAH, DAN/ATAU; KIS (KARTU INDONESIA SEHAT) KIP (KARTU INDONESIA PINTAR) PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) KARTU BLT ( BANTUAN LANGSUNG TUNAI) KARTU JKN/BPJS (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL)

15. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

16. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

17. RUANG LINGKUP Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara:

18. THANKS! add @ umipraya.gmail . com PBH PERADI KEBUMEN LBH ‘AISYIYAH KEBUMEN