Akuntasi perpajakan Kas, Setara Kas, Dan Piutang.pptx

SiskaDamayanti43 0 views 13 slides Oct 01, 2025
Slide 1
Slide 1 of 13
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13

About This Presentation

Komponen Kas
Kas biasanya terdiri dari:

Uang tunai (cash on hand)
Saldo rekening bank (cash in bank)
Setara kas (cash equivalents), seperti deposito jangka pendek yang mudah dicairkan


Slide Content

Akuntasi Perpajakan Kas, Setara Kas Dan Piutang

Definisi Kas Kas adalah uang tunai yg paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan urutan teratas dr aset Setara kas : menurut IAI(2009:28) dlm SAK ETAP adl investasi jangka pendek dan sangat likuid yg dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek bukan untuk tujuan investasi. Contoh : a) Uang kertas, b) Uang logam, c) Giro bank Tidak termasuk menurut akuntansi dan perpajakan Deposito jatuh tempo > 3 bulan Perangko dan Materai Uang muka Cek mundur dan cek kosong

Ada 2 metode pencatatan ( imprest fund system dan fluctuation fund system ) ---- Wajib Pajak dapat memilih salah satu dari kedua sistem tersebut . Sistem pencatatan kas kecil Transaksi Imprest fun Fluctuation Pembentukan kas kecil Kas kecil xxxx kas xx Kas k ec i l x x x x kas xxx Pengeluaran dengan dana kas kecil Tidak ada jurnal. (hanya menyimpan buktu dari pengeluaran tsbt) Bensin xxx k a s k ec i xxx Perangko xxx k a s k ec i l xxx T o l d an p a r k i r xx kas x Pengisian kembali kas kecil Macam2 beban x kas x Kas kecil…xxx k a s xxxx

Peraturan Perpajakan tentang Bunga Bank Dasar Hukum : PP No.131 Tahun 2000 dan KMK 51/KMK.04/2001. “ Penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito / tabungan , diskonto SBI, jasa giro akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2” Dikenakan 20% dari jumlah bruto Bersifat final Pemotong wajib menyetorkan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkan paling lambat tgl 20 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir

Pengecualian Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah Bunga dari diskonto yang diterima bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai ketentuan berlaku untuk dihuni sendiri

Pencatatan bunga Bunga bersifat final --  dilaporkan secara neto (= pendapatan bunga yang diterima-PPh pasal 4 ayat 2) Contoh : tgl 1 Januari 2009 mendapatkan bunga tabungan sebesar Rp. 1.000.000,- Bruto Bank Rp. 800.000,- PPh Ps 4 (2) Rp. 200.000,- Pendapatan Bunga Rp. 1.000.000,- Neto Bank Pendapatan Bunga Rp. 800.000,- Rp. 800.000,-

Pi u t ang PSAK No. 1 (2009) Piutang dipisahkan ke dalam : piutang dagang, piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pembayaran di muka dan jumlah lainnya. Piutang disajikan secara neto setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih . Perpajakan UU No.36 Th. 2008 Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau adanya perjanjian antara kreditur dan debitur atau telah dipublikasikan atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

Jenis-jenis piutang Piutang usaha Piutang Wasel Piutang lain-lain Transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit tanpa ada perjanjian tertulis. P iutang ini di bagi menjadi 2 yaitu Piutang Pada Pihak 3 dan Piutang dalam hubungan istimewah Perjanjian tertulis Formal untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang telah di tetepkan P iutang ini di sebut non Usaha, Muncul dari Transaksi yang tidak berkaitan dengen Operasional peusahan, seperti Klaim Asuransi, piutang karyawan dan Piutang jaminan Pelanggan

Pencatatan dan pengakuan piutang usaha Pencatatan piutang bisa dibagi menjadi dua kategori , yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar . Piutang lancar merupakan piutang yang dapat diambil dalam waktu kurang dari satu tahun , sementara piutang tidak lancar memiliki jangka waktu pengambilan yang lebih lama, yaitu lebih dari satu tahun . Pada awalnya , pencatatan piutang timbul karena terjadi transaksi penjualan barang atau penyediaan jasa secara kredit . Dalam transaksi tersebut , biasanya terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari total nilai penjualan yang tertera dalam faktur pajak . Setelah terjadi transaksi penyerahan barang yang dikenai pajak (BKP) atau penyediaan jasa yang dikenai pajak (JKP), penjual diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang harus diserahkan kepada pembeli . Pajak yang diungkapkan dalam faktur pajak disebut pajak keluaran . Di sisi pembeli , saat melakukan pembelian atau menerima BKP atau JKP, pembeli membayar pajak kepada penjual , yang disebut Pajak Masukan .

Contoh Sebagai contoh , pada tanggal 1 Agustus 2021, PT Makmur melakukan penjualan barang secara kredit kepada PT Bahtera sebesar Rp.10.000.000 ( tanpa PPN). PT Makmur telah memiliki status Pengusaha Kena Pajak . Harga Pokok Penjualan (HPP) sekitar Rp.8.000.000. Dalam kasus transaksi ini , pencatatan persediaan PT Makmur adalah sebagai berikut : [ Ikuti dengan rincian pencatatan persediaan yang sesuai ] Tanggal Keterangan Debit Kredit 1 Agustus 2024 Piutang Usaha PPN Keluaran Penjualan HPP Persediana 10.000.000 1.000.000 - 8.000.000 - - - 11.000.000 -8.000.000

Apabila PT Makmur belum memiliki status Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka tidak diizinkan untuk mengeluarkan faktur pajak sebagai alat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PT Bahtera . Dalam hal ini , pencatatan persediaan akan mengikuti pedoman sebagai berikut : Tanggal Keterangan Debit Kredit 1 Agustus 2024 Piutang Usaha Penjualan HPP Persediana 10.000.000 - 8.000.000 - - 10.000.000 8.000.000

TERIMA KASIH