Analisis Dampak Lingkungan yang di sebut AMDAL.ppt

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup untuk proses pengambilan keputusan dan persyaratan perizinan usaha. Dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi, guna mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan

1. AAMDALMDAL
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)
Rahmaniyah Dwi AstutiRahmaniyah Dwi Astuti

2. -Pencemaran (udara, tanah, air, laut)
-Cadangan SDA menipis
-Bencana alam (kekeringan, banjir, dll)
-Ketidakseimbangan iklim
Penurunan
Kualitas Lingkungan
Perlu Sinergisme antara
Pembangunan
dan Lingkungan HidupPembangunan
Berkelanjutan
(WSSD)
Dampak Negatif
Pembangunan

3. Pembangunan Berkelanjutan
“Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan
kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”

Konferensi
Stockholm
1972
Konferensi
Rio de Janeiro
1992
Rio +10/Konferensi
Johannessburg
2002
Menanggapi masalah
kerusakan lingkungan
Perlindungan lingkungan hidup,
pembangunan ekonomi, dan
sosial serta Pembangunan
berkelanjutan (Agenda 21)
Visi pembangunan
berkelanjutan,
kesepakatan global
dan kemitraan
antara seluruh
masyarakat di dunia

4. 3 Pilar Pembangunan 3 Pilar Pembangunan
BerkelanjutanBerkelanjutan
Lingkungan
Hidup
Ekonomi
Sosial

5. Peraturan Perundang-undangan di Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Lingkungan HidupBidang Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (akan direvisi) pasal 15 ayat (1) :
“Setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kualitas Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan, beserta peraturan
pelaksanaannya
Juklak dan Juknis (Kepmen LH dan Kepdal)

6. Penerapan Kebijakan Pengelolaan Penerapan Kebijakan Pengelolaan
Lingkungan Hidup IndonesiaLingkungan Hidup Indonesia
pre-emptive preventive proactive
Pengambilan
keputusan &
perencanaan
Pelaksanaan Tingkat produksi
•Tata Ruang
•AMDAL, UKL/UPL
•ISO 14000
•Audit Lingkungan
Studi Kelayakan
•Pengawasan Baku Mutu
•Insentif & Disinsentif
(Instrumen ekonomi)
•Program PROPER
•Perizinan PLB3

7. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
RENCANA TATA RUANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Penyusunan Baku Mutu
Perkiraan Dampak
(AMDAL , UKL/UPL
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN RUANG
Baku Mutu, RKL/RPL
-Pemantauan
-Penegakan Hukum
Pendekatan Penanganan Pendekatan Penanganan
Dampak LingkunganDampak Lingkungan

8. Environmental Management in IndonesiaEnvironmental Management in Indonesia
Shifting from end-of-pipe to clean productionShifting from end-of-pipe to clean production
No regulation
No environmental institution
Lack of government &
corporation interest
End of pipe management
Environmental regulation
Government intervention
Clean production
Public Disclosure System
Economic instruments
Integrated environment management
Ecological efficiency
Partnership between government &
corporation
1982
1995
PRESENT
1
2
3
4
FUTURE

9. AMDAL
Audit
ISO
14000
Eko
label
Cleaner
Prod
Peraturan
Perundang-
an
Kebijakan
Lingkungan
Good Enviromental Governance
Market based Instrument
Kepedulian
Konsumen
Teknologi
Perangkat Manajemen LingkunganPerangkat Manajemen Lingkungan
Prokasih Langit
Biru
Program DAS Kritis
Pantai &
Laut
Lestari
Keanekaragaman
Hayati
Adipura
PROTOKOLPROTOKOL
CARTAGENACARTAGENA
PROTOKOLPROTOKOL
KYOTOKYOTO
KONVENSIKONVENSI
BAZELBAZEL
PROTOKOLPROTOKOL
MONTREALMONTREAL
Project
level
Ecosystem
Level
National/
Kabupaten
level
UKL &
UPL
Global
level
PROPER
Sumber : Adiwibowo, 2000

10. Instrumen Untuk Melakukan Instrumen Untuk Melakukan
Pemantauan Pemantauan
(setelah kegiatan beroperasi)(setelah kegiatan beroperasi)
Pengendalian Pencemaran Air
Pengendalian Pencemaran Udara
Pengelolaan Limbah B3
•PP 82/2001
•Kepmen 51/1995
PP 41/1999  Pengendalian Pencemaran Udara
Kepmen 13/1995  Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Kepmen 141/2003  Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Current
Production
•PP 18 jo. 85/1999 tentang
Pengelolaan Limbah B3
•Kepmen 51/1995 tentang
Baku Mutu Air Limbah

11. 2. K2. Kebijakan ebijakan AAMDALMDAL

12. kajiankajian mengenai mengenai dampak dampak
besar dan pentingbesar dan penting suatu suatu usaha usaha
dan/atau kegiatan yang dan/atau kegiatan yang
direncanakandirencanakan pada lingkungan hidup pada lingkungan hidup
yang diperlukan yang diperlukan bagi proses bagi proses
pengambilan keputusanpengambilan keputusan. .
Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999

13. AMDAL (PP 27 Tahun 1999)
RKL
RPL
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dan
pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL
Dinamis

14. untukuntuk apaapa???? 　　

ASPEK ASPEK TEKNISTEKNIS::

Untuk Untuk menghindarimenghindari & & meminimalisasimeminimalisasi dampak lingkungan dampak lingkungan
sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutansehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan

Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi,
gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-
alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).

ALAT ALAT KOMUNIKASIKOMUNIKASI ::

Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan konsensuskonsensus dengan masyarakat (terkena dengan masyarakat (terkena
dampak), dampak), akuntabilitasakuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan pemrakarsa dan pemerintah, dan
keterlibatanketerlibatan masyarakat dalam pembangunan masyarakat dalam pembangunan

15. TujuanTujuan AMDAL AMDAL

AMDAL merupakan alat pengelolaan AMDAL merupakan alat pengelolaan
lingkungan hidup untuk:lingkungan hidup untuk:

Menghindari dampakMenghindari dampak
•Apakah proyek dibutuhkan?Apakah proyek dibutuhkan?
•Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?
•Apakah ada alternatif lokasi?Apakah ada alternatif lokasi?

Meminimalisasi dampakMeminimalisasi dampak
•Mengurangi skala, besaran, ukuranMengurangi skala, besaran, ukuran
•Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan
baku, bahan bantu?baku, bahan bantu?

Melakukan mitigasi/kompensasi dampakMelakukan mitigasi/kompensasi dampak
•Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap
lingkungan yang rusak lingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan (contoh: Pengembangan
Bank Mitigasi)Bank Mitigasi)
Tinggi
PRIO-
RITAS
Rendah
Sumber: UNEP, 2002

16. AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan
Pembangunan
AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai
kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik,
Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek
Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya
bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan
3
4
5
2
PPRINSIP-RINSIP-PPRINSIPRINSIP AAMDALMDAL
Lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah
(RTRW)
1

17. AMDAL
Fungsi
AMDAL
Manfaat
AMDAL
•Memberi masukan dalam pengambilan keputusan
•Memberi pedoman upaya pencegahan,
pengendalian dan pemantauan dampak/LH
•Memberikan informasi & data bagi perencanaan
pembangunan suatu wilayah
Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif
akibat kegiatan proyek
Menjamin aspek keberlanjutan proyek
pembangunan
Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam
Kemudahan dalam memperoleh kredit bank

18. PROSES KAJIAN AMDAL
PROSES
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
ProsesProses Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
&& AMDALAMDAL
Penentuan
Tujuan
Penetapan
Sasaran
Pengembanga
n Alternatif
Penapisa
n
Alternatif
Alternatif
Tanpa Kegiatan
Pelaksanaan
Kajian
Penilaian dan
Pemilihan Alternatif
Yang Paling Disukai
Dokumen
Final
Kajian
Dokumentas
i
Pengambilan
Keputusan
Sumber: Dimodifikasi dari Marriott, 1997

19. Bagaimana Bagaimana AMDALAMDAL
dilakukan ?dilakukan ?
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL MODIFIKASI PROYEK DGN
UPAYA PENGELOLAAN
BERURUTAN
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
MODIFIKASI PROYEK DGN
UPAYA PENGELOLAANSEIRING
TERINTEGRASI
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
PROYEK YANG RAMAH
LINGKUNGAN
Sumber: Reliantoro, 2005

20. ENVIRONMENTAL
SAFE GUARDS
(Upaya
Perlindungan
Lingkungan)
PERENCANAAN TATA
RUANG
PENGAWASAN &
PENEGAKAN HUKUM
AMDAL
Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources
Management in a Time of Transition
PERIJINAN DALAM
PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM
PELAPORAN THD
PENAATAN STANDAR
NATIONAL MINIMUM

21. 
Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999:Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999:
Hasil AMDAL digunakan Hasil AMDAL digunakan
sebagai bahan perencanaan sebagai bahan perencanaan
pembangunan wilayahpembangunan wilayah

22. AMDAL AMDAL SEBAGAISEBAGAI STUDI KELAYAKANSTUDI KELAYAKAN
TENTUKAN
TUJUAN
PROYEK
TENTUKAN
TUJUAN
PEMBANGUNAN
SEKTORAL /
REGIONAL
RENCANA
PROYEK
IDENTIFIKASI
STRATEGI
PEMBANGUNAN
IDENTIFIKASI
ALTERNATIF
TEKNOLOGI
TENTUKAN
“SUMBER DAYA”
YG DIPERLUKAN
SARING
ALTERNATIF
TEKNOLOGI
IDENTIFIKASI
ALTERNATIF
LOKASI
SARING
ALTERNATIF
LOKASI
EVALUASI
ALTERNATIF
YG TERPILIH
ALTERNATIF
OPERASIONAL &
PENGELOLAAN
ALTERNATIF
IMPLEMENTASI
ALTERNATIF
KONFIGURASI
DESIGN
BANDINGKAN
ALTERNATIF
LANJUTKAN
DENGAN
ALTERNATIF
YANG
DITENTUKAN
Sumber : World Bank-EIA Source Book

23. Penghematan Biaya Proyek Akibat AMDALPenghematan Biaya Proyek Akibat AMDAL
(52 Studi AMDAL di dunia, Milyar US $)(52 Studi AMDAL di dunia, Milyar US $)
Penghematan biaya
(kira-kira 0.3
milyar US$)
Revisi Biaya Proyek
(berkurang - 0.6 M
US$$)
Biaya Proyek + Proses
AMDAL + Biaya susun
AMDAL (+ 0.008 M US$)
Biaya Proyek + Proses
AMDAL (+ 0.3 M US$)
Biaya Proyek Semula
(2.8 M US$)
1.0 2.0 3.0
Sumber: Adiwibowo,2002Sumber: Adiwibowo,2002

24. KRITERIA WAJIB AMDALKRITERIA WAJIB AMDAL

Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek
yang menimbulkan yang menimbulkan dampak pentingdampak penting terhadap terhadap
lingkungan yang pada umumnya terdapat pada lingkungan yang pada umumnya terdapat pada
rencana-rencana kegiatan rencana-rencana kegiatan berskala besarberskala besar, ,
kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki
lingkungan sensitif.lingkungan sensitif.

Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor: 11 tahun 2006 tentang Jenis Usaha Nomor: 11 tahun 2006 tentang Jenis Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan
AMDAL.AMDAL.

25. Penentuan Kegiatan Wajib AMDALPenentuan Kegiatan Wajib AMDAL
KEPMEN LH
17/2001
direvisi
menjadi
PERMEN
11/2006
RENCANA
KEGIATAN
MENYUSUN
AMDAL
Ya
UKL-UPL
(sesuai Kep-
MENLH No.
86/2002
Tida
k
DOKUMEN/FORMULIR
UKL-UPL

26. Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL
-Pembagian Per Sektor Kegiatan
-Jenis Kegiatan
-Skala Besaran
-Alasan
Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan
skala besaran lebih ketat
Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat
mengusulkan jenis kegiatan baru
Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn hutan
lindung
Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali
Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib
AMDALAMDAL
[Kep-MENLH No.11/2006][Kep-MENLH No.11/2006]

27. Kegiatan yang Wajib AMDALKegiatan yang Wajib AMDAL
Pertahanan dan Pertahanan dan
KeamananKeamanan
PertanianPertanian
PerikananPerikanan
KehutananKehutanan
KesehatanKesehatan
PerhubunganPerhubungan
Teknologi SatelitTeknologi Satelit
PerindustrianPerindustrian
Prasarana WilayahPrasarana Wilayah
Energi dan Sumber Energi dan Sumber
Daya MineralDaya Mineral
PariwisataPariwisata
Pengelolaan limbah Pengelolaan limbah
B3B3
Rekayasa GenetikaRekayasa Genetika

28. Revisi Kep 17/2001 menjadi Revisi Kep 17/2001 menjadi
Permen 11/2006Permen 11/2006
1.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup
2.Diktum ke 6 KepMen LH 17 yaitu: Jenis rencana dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya
dalam 5 (lima) tahun.
3.Adanya pengembangan teknologi pengelolaan dampak penting dan besar dari sebuah
rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga dampak penting dan besar dapat
diperkirakan atau diprediksi
4.Revisi KepMen LH 17 tahun 2001 ini merupakan hasil kesepakatan antar sektor
terkait, sehingga diharapkan forum ini merupakan forum pengambilan kebijakan antar
sektor
5.Inpres Nomor: 03 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi

29. SANDINGANSANDINGAN
KEPMEN LH 17KEPMEN LH 17//2001 DAN 2001 DAN PERMEN 11/2006PERMEN 11/2006
NoNo SektorSektor Kepmen 17/2001Kepmen 17/2001 RevisiRevisi
A.A. PertaPertahanan dan Keamananhanan dan Keamanan5 Kegiatan5 Kegiatan 3 Kegiatan3 Kegiatan
B.B. PertanianPertanian 4 Kegiatan4 Kegiatan 2 Kegiatan2 Kegiatan
C.C. PerikananPerikanan 3 Kegiatan3 Kegiatan 3 Kegiatan3 Kegiatan
D.D. KehutananKehutanan 2 Kegiatan2 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan
E.E. KesehatanKesehatan 1 Kegiatan1 Kegiatan --
F.F. PerhubunganPerhubungan 13 Kegiatan13 Kegiatan 10 Kegiatan10 Kegiatan
G.G. Teknologi SatelitTeknologi Satelit 1 Kegiatan1 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan
H.H. PerindustrianPerindustrian 15 Kegiatan15 Kegiatan 7 Kegiatan7 Kegiatan
I.I. Prasarana WilayahPrasarana Wilayah 15 Kegiatan15 Kegiatan 16 Kegiatan16 Kegiatan
J.J. ESDMESDM 17 Kegiatan17 Kegiatan 10 Kegiatan10 Kegiatan
K.K. PariwisataPariwisata 4 Kegiatan4 Kegiatan 2 Kegiatan2 Kegiatan
L.L. Pengemb. NuklirPengemb. Nuklir 2 Kegiatan2 Kegiatan 2 Kegiatan2 Kegiatan
M.M. PLB3PLB3 1 Kegiatan1 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan
N.N. Rekayasa GenetikRekayasa Genetik 2 Kegiatan2 Kegiatan 2 Kegiatan2 Kegiatan
JumlahJumlah 85 kegiatan85 kegiatan 60 kegiatan60 kegiatan

30. Beberapa Contoh Dampak PentingBeberapa Contoh Dampak Penting
Perubahan Bentang alam
Eksploitasi SDA
Perubahan tata guna lahan
Reklamasi Pantai  perubahan dari laut menjadi daratan
Kawasan konservasi  Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan
Konversi lahan pertanian  Industri atau perumahan

31. PROSEDUR
AMDAL
Rencana
Kegiatan dari pemrakarsa
Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib
AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)
AMDAL
dipersyaratkan
Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat
Penyusunan Kerangka
Acuan (KA-ANDAL)
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL
Penyusunan dokumen ANDAL,
RKL dan RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL
Tidak Layak Lingkungan
(kegiatan ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
AMDAL tidak diperlukan
Penyusunan Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL)
Rekomendasi dari instansi
yang bertanggungjawab
Komisi AMDAL Pusat
terdiri dari: Pakar,
Sektor Terkait, Pemda
Setempat,
Masyarakat, LSM
Surat
Kesepakatan KA
ANDAL
MenLH/Gubernur
/Bupati/Walikota
Pengumuman rencana kegiatan dan
konsultasi masyarakat
SK Tidak Layak Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

32. PELAKU
AMDAL
PEMRAKARSA +
KONSULTAN
PENYUSUN
INSTANSI YANG
BERTANGGUNG
JAWAB
KOMISI PENILAI AMDAL:
•KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT
•KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI
•KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA
Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL

33. KEWENANGAN AMDAL KEWENANGAN AMDAL
BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 &BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 &
KepMen LH No. 40 TAHUN 2000 KepMen LH No. 40 TAHUN 2000
PEMERINTAH
1.Berdampak negatif pada masy
luas/Hankam
2.Lokasi melebihi 1 Propinsi
3.Lokasi di wilayah sengketa
4.Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil
5.Lokasi di lintas batas negara
Berdampak negatif pada
masyarakat luas yang lokasinya
lebih dari satu kabupaten/Kota
PROPINSI
KAB/KOT
Semua Kegiatan di luar
kewenangan Propinsi & Kabupaten

34. 
Komisi penilai Pusat berwenang:Komisi penilai Pusat berwenang:

Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat
luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti: luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti:
submarine tailing, pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll;submarine tailing, pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll;

Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah
propinsi;propinsi;

Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;

Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil.Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil.

Komisi penilai Propinsi berwenang:Komisi penilai Propinsi berwenang:

Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat
luas, seperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan industri luas, seperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan industri
semen dan quarry-nya, pembangunan bendungan, dll;semen dan quarry-nya, pembangunan bendungan, dll;

Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu
Kabupaten/Kota;Kabupaten/Kota;

Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.

Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang:Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang:

Menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua Menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua
rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan
Propinsi, sebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana usaha Propinsi, sebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDALdan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL

35. KOMISI PENILAI AMDAL
TIM TEKNIS
Ketua - Sekretaris - Anggota
SEKRETARIAT KOMISI
- KLH/Instansi
Pengelola LH Daerah
- Sektor terkait
- Pakar
- KLH/Instansi Pengelola
LH Daerah
ANGGOTA
(lainnya)
- Masyarakat terkena
dampak
- LSM/ORLING
Komisi Penilai AMDALKomisi Penilai AMDAL

36. AMDAL
KEP-MENLH
No.17 TH 2001
RENCANA
KEGIATAN
MENYUSUN
AMDAL
Ya
UKL-UPL
DAFTAR WAJIB
UKL UPL
Tidak
DOKUMEN /
FORMULIR
IMPLEMENTASI
LANGSUNG
1. Penapisan1. Penapisan
Ya
Tidak

37. Hak
Warga
Masyarakat
Memperoleh informasi
Duduk sebagai anggota
Komisi Penilai AMDAL
(masyarakat yang terkena dampak)
Memberi saran, pendapat,
dan tanggapan
HAK WARGA
MASYARAKAT
(Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)(Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)
2. Pengumuman2. Pengumuman

38. MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT
DALAM AMDAL (KEPKA 08/2000)
MULAI
PENGUMUMAN PENAPISAN
PELINGKUPAN
KONSULTASI
MASYARAKAT
SELESAI
PENYUSUNAN
ANDAL, RKL dan RPL
PARTISIPASI
MASYARAKAT
(melalui Wakil-nya)
KESEPAKATAN
KA-ANDAL
KEPUTUSAN
KELAYAKAN
atas ANDAL, RKL
dan RPL

39. Bentuk KomunikasiBentuk Komunikasi
LangsungLangsung

Dialog melalui pertemuan, diskusi atau Dialog melalui pertemuan, diskusi atau
wawancarawawancara
Tidak LangsungTidak Langsung

Memasang pengumuman baik di media Memasang pengumuman baik di media
cetak maupun elektronikcetak maupun elektronik

Memberikan tanggapan, saran atau Memberikan tanggapan, saran atau
masukan secara tertulismasukan secara tertulis

40. 3. Pelingkupan & Metodologi3. Pelingkupan & Metodologi
Dampak
penting
hipotetik
Batas Studi
Komponen
Rencana Kegiatan
(yang menimbulkan
dampak)
Komponen
Lingkungan Hidup
(yang terkena dampak)
Kegiatan
Lain disekitarnya
Saran Tanggapan
Pendapat
(hasil sosialisasi)
KONSULTAN
AMDAL
PEMRAKARSA
KOMISI PENILAI AMDAL
Draft KA ANDAL
KESEPAKATAN
KA ANDAL
Isu
Pokok
Metode Studi
Tenaga Ahli Yg
diperlukan

41. 4. Parameter yang diteliti4. Parameter yang diteliti

Metodologi pengumpulan dataMetodologi pengumpulan data

Metodologi analisisMetodologi analisis

Metodologi prakiraan dampakMetodologi prakiraan dampak

Metodologi evaluasi dampakMetodologi evaluasi dampak

42. 5. Penilaian KA ANDAL5. Penilaian KA ANDAL
Penilaian KA-ANDAL dilakukan
oleh Komisi AMDAL
Surat Kesepakatan
KA ANDAL
MenLH/Gubernur
/Bupati/Walikota
Penyusunan ANDAL, RKL, RPL
oleh pemrakarsa
Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL :
Ruang lingkup dan kedalaman kajian
ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.

43. 6. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL6. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL
1.Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2.Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran
dampak penting – PP 27 Tahun 1999 pasal 5
3.Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu /
Multisektor
4.Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam
AMDAL
5.Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan
Masyarakat dalam AMDAL
6.Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan
AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu
7.Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan
AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah

44. 7. Lanjutan…..7. Lanjutan…..
8.Proses pelingkupan dan metodologi
9.Pengumpulan data dan analisis sebagai Rona Lingkungan
Awal
10.Rencana kegiatan harus lebih detail dari data yang ada pada KA
11.Prakiraan dampak dikaji lebih rinci
• Rumusan matematika besaran dampak & prakiraan
kuantitatif
• Aspek Sosial kualitatif
• Aspek ekonomi kuantitatif & kualitatif
12.Sifat penting dampak (ada 6 kriteria)
13.Dampak penting harus dijabarkan dalam RKL & RPL

45. 8. 8. KRITERIA DAMPAK PENTINGKRITERIA DAMPAK PENTING
Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup
antara lain : antara lain :

jumlah manusia yang akan terkena dampak; jumlah manusia yang akan terkena dampak;

luas wilayah persebaran dampak; luas wilayah persebaran dampak;

intensitas dan lamanya dampak berlangsung; intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena
dampak; dampak;

sifat kumulatif dampak; sifat kumulatif dampak;

berbalik (berbalik (reversiblereversible) atau tidak berbaliknya () atau tidak berbaliknya (irreversibleirreversible) )
dampak. dampak.

46. 9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL
Penilaian ANDAL,
RKL dan RPL
(Komisi Amdal)
Tidak Layak
Lingkungan
(kegiatan ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
SK Tidak Layak Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Isi SK Kelayakan:
-Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan
kegiatan sesuai AMDAL
-Kewajiban pemrakarsa untuk
melaksanakan RKL/RPL

47. 
Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau
kegiatan (kegiatan (layak atau tidaklayak atau tidak) - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1 ) - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1
AAMDALMDAL & & RekomendasiRekomendasi IIzinzin
AMDAL harus :
Sumber : PP 27 Tahun 1999
•Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat
dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL
RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun
1999 Pasal 7 ayat (2)
•Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)