Analisis Merger GoTo: Gojek dan Tokopedia Dalam Sudut Pandang Hukum di Indonesia

menjelaskan merger GoTo: Gojek dan Tokopedia dalam sudut pandang hukum

1. Analisis Merger GoTo : Gojek dan Tokopedia Dalam Sudut Pandang Hukum di Indonesia Nama ……. NIM……….

2. BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Merger antara Gojek dan Tokopedia yang membentuk perusahaan baru bernama GoTo menjadi tonggak penting dalam perkembangan industri digital di Indonesia. GoTo tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi nasional , tetapi juga merepresentasikan bentuk konsolidasi strategis yang melibatkan berbagai aspek hukum , mulai dari hukum perseroan , hukum persaingan usaha , hingga regulasi perlindungan data konsumen . Oleh karena itu , merger ini perlu dianalisis secara yuridis untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk memahami dampak hukumnya terhadap iklim usaha yang adil dan kompetitif . B . Permasalahan Bagaimana pengaturan hukum mengenai merger dalam hukum yang berlaku di Indonesia? Bagaimana analisis yuridis terhadap merger Gojek dan Tokopedia dalam pembentukan GoTo berdasarkan hukum di Indonesia?

3. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TEORI MERGER TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN PUBLIK

4. BAB III. ANALISA Pengaturan Hukum Mengenai Merger dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia Pengaturan merger terdapat dalam : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan , Peleburan , dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , beserta peraturan turunannya , seperti Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Merger, Konsolidasi , dan Akuisisi Terhadap Potensi Terjadinya Praktik Monopoli dan / atau Persaingan Usaha Tidak Sehat .

5. B. Analisis Yuridis Terhadap Merger Gojek dan Tokopedia dalam Pembentukan GoTo Berdasarkan Hukum di Indonesia Merger antara dua perusahaan teknologi raksasa Indonesia, yakni Gojek dan Tokopedia , yang kemudian melahirkan entitas baru bernama GoTo Group, merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bisnis dan hukum perusahaan di Indonesia. Mengingat besarnya skala kedua perusahaan sebelum merger, proses ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi praktik monopoli atau dominasi pasar yang tidak sehat . Oleh karena itu , merger ini wajib diberitahukan kepada KPPU dalam jangka waktu tertentu setelah efektif berlaku , dengan disertai analisis dampak terhadap struktur pasar , tingkat konsentrasi usaha , serta potensi hambatan bagi pelaku usaha lain. Dalam laporan resminya , KPPU menyatakan bahwa meskipun GoTo menjadi pemain dominan di sektor teknologi dan digital, merger tersebut belum secara langsung melanggar prinsip persaingan sehat , namun tetap harus diawasi secara berkala . Perger ini juga menimbulkan implikasi hukum lain yang bersifat lintas sektor , seperti perlindungan terhadap konsumen dan data pribadi , mengingat kedua perusahaan bergerak di sektor digital yang mengandalkan data pengguna dalam skala besar . Oleh karena itu , merger ini harus mematuhi prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi , di mana perusahaan baru hasil merger wajib menjaga integritas , keamanan , dan privasi data para pengguna sebagai bagian dari tanggung jawab hukum terhadap konsumen . Merger antara Gojek dan Tokopedia dalam pembentukan GoTo secara yuridis telah memenuhi prinsip-prinsip hukum merger di Indonesia. Namun demikian , merger ini juga menjadi preseden penting bahwa dalam era ekonomi digital, penggabungan usaha tidak hanya perlu mematuhi prosedur hukum administratif , tetapi juga memerlukan penilaian yang cermat terhadap dampak sosial , ekonomi , dan hukum yang lebih luas . Oleh karena itu , analisis yuridis terhadap merger ini tidak berhenti pada legalitas formal semata , tetapi juga mencakup pengawasan berkelanjutan terhadap kepatuhan hukum substansial dalam upaya menjaga iklim usaha yang adil , transparan , dan kompetitif di Indonesia.

6. BAB IV. PENUTUP Kesimpulan Pengaturan hukum mengenai merger di Indonesia telah diatur melalui sejumlah regulasi , khususnya UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 1998, dan UU No. 5 Tahun 1999. Aturan ini menetapkan prosedur , syarat , dan perlindungan hukum bagi pihak terkait agar merger berjalan secara sah , adil , dan tidak merugikan persaingan usaha . Merger Gojek dan Tokopedia dalam pembentukan GoTo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , baik dari aspek hukum perseroan , persaingan usaha , maupun perlindungan data konsumen . Meskipun prosesnya mencerminkan legalitas yang baik , tetap diperlukan pengawasan untuk mencegah dampak negatif terhadap pasar dan kepentingan publik . B. Saran Pengaturan hukum mengenai merger di Indonesia perlu terus disesuaikan dengan perkembangan sektor digital. Pemerintah dan lembaga seperti OJK dan KPPU sebaiknya menyusun regulasi yang lebih jelas dan terkoordinasi , guna menghindari tumpang tindih aturan serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak terkait . Merger Gojek dan Tokopedia hendaknya menjadi contoh untuk memperkuat pengawasan dan pembaruan regulasi merger, khususnya di sektor digital. KPPU perlu aktif memantau dampaknya terhadap pasar dan konsumen , sementara perusahaan juga wajib menjaga transparansi serta kepatuhan terhadap aturan , termasuk perlindungan data pengguna .

7. TERIMA KASIH