ANALISIS NILAI BERAKHLAK Kelompok 1B.ppt

presentasi nilai tidak berakhlak

1. ANALISIS KASUS TIDAK DITERAPKANNYA NILAI-NILAI BERAKHLAK Studi Kasus: Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya Akbar Fadillah 200201192025061006 Aldi Suyana 199201092025061005 Arif Reza Basirun 199307272025061009 Devi Amelia Purba 199904122025062012 Hanifah Mariyah Ulfah 199905052025062019

2. PENDAHULUAN Nilai-Nilai Dasar ASN yang dirumuskan dalam konsep BerAKHLAK ( Berorientasi Pelayanan , Akuntabel , Kompeten , Harmonis , Loyal, Adaptif , dan Kolaboratif ) merupakan pedoman perilaku yang wajib diterapkan oleh setiap aparatur maupun pegawai BUMN. Namun , kenyataan di lapangan masih ditemukan banyak kasus di mana nilai-nilai tersebut tidak dijalankan dengan baik . Salah satunya adalah kasus korupsi proyek fiktif yang melibatkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk , sebuah BUMN strategis di bidang konstruksi

3. URAIAN KASUS KORUPSI PROYEK FIKTIF WASKITA KARYA Kasus proyek fiktif di Waskita Karya merupakan praktik korupsi yang dilakukan dengan cara membuat sejumlah proyek konstruksi " palsu " atau tidak pernah ada kenyataannya . Kontrak dibuat , anggaran cair , namun kegiatan proyek tidak pernah benar-benar dijalankan . Uang hasil pencairan tersebut kemudian dialirkan kepada pejabat internal perusahaan , oknum pejabat pemerintah , maupun pihak swasta yang bekerja sama .

4. KATEGORI KETERLIBATAN KASUS Pejabat / Direksi Waskita Karya Berperan sebagai pengambil keputusan yang menyetujui proyek fiktif. Menggunakan kewenangan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu. 01 Pihak Swasta /Kontraktor Mengajukan proposal proyek yang sebenarnya tidak ada. Memberikan imbalan berupa suap agar proyek tersebut disetujui dan anggarannya dicairkan 02 Oknum Pejabat Pemerintah Mengetahui adanya proyek fiktif, namun ikut menikmati aliran dana. Seharusnya berfungsi sebagai pengawas, tetapi malah menjadi bagian dari jaringan korupsi 03 Masyarakat Menjadi korban langsung karena uang negara yang berasal dari pajak tidak digunakan untuk pembangunan. Infrastruktur yang seharusnya dibangun demi kepentingan publik tidak terealisasi. 04

5. ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP NILAI-NILAI BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan Pelanggaran : Para pejabat Waskita Karya lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada memberikan pelayanan terbaik melalui pembangunan infrastruktur . Seharusnya : Fokus pada bagaimana hasil kerja memberi manfaat langsung kepada masyarakat . Kode Etik : ASN/BUMN harus menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama . 01 Akuntabel Pelanggaran : Pengelolaan proyek dan anggaran tidak transparan , penuh manipulasi , dan sulit dipertanggungjawabkan . Seharusnya : Setiap dana yang dikeluarkan harus dapat diaudit , jelas penggunaannya , dan dilaporkan secara jujur . Kode Etik : Pegawai harus bertanggung jawab atas setiap keputusan , sikap , dan tindakan . 02

6. Kompeten Pelanggaran : Pekerjaan dilakukan tanpa profesionalisme , bahkan dengan menciptakan proyek fiktif yang sama sekali tidak sesuai standar . Seharusnya : Bekerja sesuai dengan standar kompetensi , aturan hukum , dan keahlian teknis . Kode Etik : Pegawai dituntut untuk selalu meningkatkan kapabilitas diri dan memberikan hasil terbaik . 03 Harmonis Pelanggaran : Alih- alih membangun kerja sama yang sehat , aktor dalam kasus ini membentuk kolusi demi keuntungan pribadi , sehingga merugikan masyarakat luas . Seharusnya : Menghargai hak-hak masyarakat dan menjaga keharmonisan melalui pelayanan publik yang adil . Kode Etik : Menjaga hubungan baik , saling menghargai , dan tidak merugikan pihak lain. 04 ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP NILAI-NILAI BERAKHLAK

7. Loyal Pelanggaran : Tidak setia pada kepentingan bangsa , melainkan mengkhianati amanah negara demi kepentingan kelompok koruptor . Seharusnya : Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi . Kode Etik : Pegawai harus menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara 05 Adaptif Pelanggaran : Bukan mencari inovasi untuk mempercepat pembangunan , tetapi justru mencari celah untuk melakukan kejahatan . Seharusnya : Adaptif dalam arti mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan dengan mencari solusi kreatif demi kepentingan publik . Kode Etik : Pegawai wajib tanggap terhadap perubahan , proaktif , dan berorientasi pada perbaikan . 06 ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP NILAI-NILAI BERAKHLAK

8. Kolaboratif Pelanggaran : Kolaborasi yang dibangun adalah jaringan korupsi antara pejabat , kontraktor , dan oknum pemerintah . Seharusnya : Kolaborasi harus dilakukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik . Kode Etik : Kerja sama harus dilandasi dengan integritas , transparansi , dan orientasi pada hasil yang bermanfaat bagi bangsa . 07 ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP NILAI-NILAI BERAKHLAK

9. DAMPAK TIDAK DITERAPKANYA NILAI-NILAI BERAKHLAK 01 Bagi Negara : Kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah, yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur vital. 02 Bagi Masyarakat : Kualitas layanan publik menurun, infrastruktur tidak terbangun, serta hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap BUMN maupun pemerintah 03 Bagi Perusahaan (Waskita Karya) : Reputasi perusahaan jatuh, investor kehilangan kepercayaan, bahkan berdampak pada kinerja finansial BUMN. 04 Bagi Aparatur : Oknum yang terlibat menghadapi sanksi hukum, pemecatan, hingga hukuman pidana Bagi Bangsa : Menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia, yang berdampak pada kepercayaan internasional terhadap iklim investasi. 05

10. 01 Transparansi Proyek dan Anggaran UPAYA PENCEGAHAN AGAR KASUS TIDAK TERULANG 02 Audit Internal dan Eksternal 03 Penegakan Hukum Tegas Penguatan Integritas Pegawai 04 Whistleblowing System (WBS) 05 Budaya Organisasi Berbasis Integritas 06

11. KESIMPULAN PRESENTASI Kasus korupsi proyek fiktif Waskita Karya menunjukkan dengan jelas bagaimana tidak diterapkannya nilai-nilai BerAKHLAK dapat menghancurkan integritas organisasi, merugikan masyarakat, dan mencoreng nama bangsa. Dari kasus ini, pelajaran penting yang harus diambil adalah bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa. Penerapan nilai BerAKHLAK harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya individu, tetapi seluruh elemen organisasi

12. TERIMA KASIH