ANTISIPASI TERHADAP POTENSI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara
Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.1 Karena
bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh
penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara,
seperti Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, yang bukan negara
pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut China Selatan muncul pada tahun 2012. Karena sejarah navigasi dan perniagaan yang panjang di sana, yang
diikuti penguasaan silih berganti atas wilayah, negara-negara di kawasan, dan bahkan, luar kawasan, telah memberi nama yang berlainan untuk wilayah
yang diperebutkan itu. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan para pelaut Eropa, laut tersebut disebut sebagai South China Sea, atau Laut China
Selatan. Pelaut Portugis, orang Eropa pertama melayari wilayah perairan itu dan sekaligus memberikan nama, mengatakannya sebagai Mar da China, atau Laut China.3 Mereka kemudian mengubahnya menjadi Laut China Selatan.
Demikian pula, Organisasi Hidrografik Internasional menyebutnya sebagai
Laut China Selatan, atau Nan Hai (Laut Selatan) dalam Bahasa China.
Yang lebih penting lagi, Laut China Selatan adalah kawasan perairan yang strategis, yang kaya sumber daya alam (SDA). Konflik antarnegara yang terlibat
saling klaim kepemilikan atas pulau-pulau (kepulauan) di sana (claimant states) baru muncul di dasawarsa 1970, dan berulang kembali di dasawarsa
80, 90 hingga 2010 ini. Namun, tidak dapat disangkal di masa lalu, penguasa-
penguasa tradisional dari Tiongkok (China) dan Vietnam, dan negara-negara baik yang terlibat saling klaim sekarang maupun tidak itu, pernah terlibat memperebutkan kontrol atas wilayah perairan di sana. Potensi kekayaan Laut China Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly
kemungkinan memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama
mineral, minyak bumi dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri sangat optimistik dengan potensi SDA yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakannya. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika
(Energy Information Administration --EIA), RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS
memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut China Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900
triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar.
Di samping itu, pera

1. NINE DASH LINE (9DL) CHINA: MEMPERKUAT HAK BERDAULAT ATAS ZEEI DI LAUT NATUNA UTARA 1 10 Desember 2021 ( Mayjen TNI Dr. Kup Yanto Setiono , M.A.)

2. Klaim historis teritorial China dengan peta 9DL atas LCS pada 1953 termasuk kep . Paracel & Spratly ( Nansha ) berdampak pada batas wilayah maritim Indonesia (ZEEI di Laut Natuna Utara) – sebagai traditional fishing grounds LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 2

3. 3 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Ruling Tribunal UNCLOS - 2016 (PCA diajukan Philippine) TIDAK SAH & TIDAK BERDASAR IUUF & pelanggaran wil di Natuna oleh nelayan & coastguard China terus berulang – ( Indonesia Dip Note 2019) Klaim China atas Perairan Natuna BERDAMPAK pada Hak Berdaulat Indonesia atas ZEEI

4. 4 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Klaim China atas ZEEI Faktor historis Dinasti Yuan (12 SM) & Dinasti Han (11 SM) – ekspedisi di Kep . Paracels & Nansha China klaim Kep . Spratly bagian Provinsi Hainan (Awal Abad 19) Peta China Nine Dash Line (1953 & 2009)

5. … Klaim China Faktor Penguasaan Jalur Ekonomi 5 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Source: CSIS Nilai strategis bagi China ( politik , ekonomi dan Hankam 10 tahun kedepan diperkirakan 90 % transport minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia Source: Badan Informasi Energi AS

6. Belum tuntas N on-claimant state & tidak akui 9DL Preventive diplomacy – dialog Indonesia-China Shuttle diplomacy , konsultasi intensif dengan negara ASEAN wujudkan CoC Dukung Ruling Tribunal UNCLOS pada 12 Juli 2016 Gakum thd pelanggaran Wil Langkah Pemerintah 6 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL China – “ where China and Indonesia have overlapping claims for maritime and interests” - Dip Note on 2 Jun 2020 Forum Diplomatis

7. Langkah Yuridis Penegakan hukum thd percurian ikan & pelanggaran wilayah – perlawanan dari Coastguard dan Pemerintah China Internal: tumpang tindih aturan terkait kelautan & kemaritiman Penamaan Laut Natuna Utara – China menentang ( protes ) Belum tuntas Langkah Pemerintah Pemb Kuat TNI Terpadu ( Proses – daya tangkal ? ) Pembangunan pangkalan TNI AL & TNI AU beserta alutsista Peningkatan sat TNI AD dan Alutsista Natuna Island 7 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

8. Keterbatasan puan Patroli ( anggaran , dukops & daya jelajah kapal di laut yang dimiliki oleh TNI AL, KKP & Bakamla ) Kehadiran penegak hukum sbg simbol negara tidak selalu berada di perairan utk kawal nelayan ( nelayan sering diintimidasi ) Penyelesaikan Hukum bagi IUUF belum menunjukkan daya gentar – pencurian terus berulang ( Tumpang tindih aturan ) Puan Patroli Laut Belum efektif Kehadiran Negara LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 8

9. Per-UU masih tumpang tindih (10 PerUU Kelola kelautan dan maritim ) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut – ( keterbatas Sumber daya ) Mobilisasi Nelayan lokal belum efektif dan optimal ( kurang penyiapan SDM, dukungan sarpras & Kam – Pam / Wal) Belum Optimal Kehadiran Negara 9 Pemberdayaan Sumda Laut & Perikanan LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

10. 10 Memperkuat Hak Berdaulat LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

11. 11 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Konsistensi klaim non claimant state dan tidak akui 9DL Kerjasama bilateral di berbagai sektor Dorong non traditional diplomacy ( backdoor Diplomacy ) Dorong ASEAN percepat CoC Peningkatan kekuatan TNI terpadu di Natuna – miliki deterrent effect Total diplomacy & Non Traditional Diplomacy

12. 12 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Tingkatkan Patkam laut & Penegakan Hukum (TNI AL, Bakamla & KKP) Pengelolaan Sumber daya Kelautan & Perikanan Mobilisasi Nelayan Lokal - (SDM, kapal besar dan Keamanan ) Kehadiran Fisik Negara di ZEEI

13. KESIMPULAN 13 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Ada dua argumen dasar China tetap mempertahankan klaim atas ZEEI yaitu hak sejarah dan kepentingan Geopolitik dan Geoekonomi . Langkah pemerintah Indonesia dalam m enyikapi klaim China ( forum diplomatis, yuridis , dan kuat militer) Perlu pendekatan strategis diplomasi total & konsisten strategi backdoor diplomacy efektif kehadiran negara ( Patkam laut intensif oleh TNI AL, Bakamla & KKP); kelola Sumda laut , & mobilisasi nelayan

14. APA YANG HARUS DILAKUKAN? 14 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Kemlu optimalkan diplomasi total & dorong diplomasi non- tradisional ( backdoor diplomacy ) guna perkuat upaya selesaikan klaim China atas ZEEI Kemhan / TNI tingkatkan puan & kuat TNI beserta alutsistanya ( deterrence effect ) di Natuna guna antisipasi ancaman TNI AL, Bakamla & KKP tingkatkan puan kehadiran fisik & konsisten ( Patkam laut & penegakan hukum secara terpadu ) Kemenko Marves & KKP optimalkan kelola sumda laut & perikanan secara kolaboratif bersama K/L lain & optimalkan mobilisasi nelayan dg sediakan duk sarpras & SDM

15. TERIMA KASIH 15