Arah Kebijakan Nasional Pemerintah Digital - Launcing Simpan.pdf

Kolaborasi Pengetahuan untuk Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah

1. Jakarta, 31Juli 2025
Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH
KOLABORASI PENGETAHUAN UNTUK
AKSELERASI

2. 2
Transformasi digital pemerintah Indonesia bukan cerita baru. Sebuah marathon kebijakan dan komitmen lintas waktu.
KILAS BALIK: DUA DEKADE MENITI TRANSFORMASI DIGITAL
PEMERINTAH (2003–2023)
2003
Inpres No. 3/2003 sebagai titik mula resmi
pembangunan e-Government.
2018
2022
Hadirnya Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. Di sinilah
pemerintah mulai bicara arsitektur, bukan lagi aplikasi
satuan.
Dilanjutkan Perpres No. 132/2022 tentang Arsitektur
SPBE Nasional, yang menetapkan peran dan domain
digital tiap instansi
berdiri:
Lahirkan 3 produk awal:
•Fokus pada integrasi layanan digital pemerintah
(G2G, G2E, G2C, G2B)
•Menjadi penyelenggara keterpaduan nasional
(bukan operator aplikasi biasa)
Aplikasi SPBE
Prioritas
2
•INApas: Identitas Digital Terpadu
•INAku: Portal Layanan Publik
•INAgov: Portal Administrasi Pemerintahan
2025
Peningkatan Indeks United Nations EGDI dari posisi #107
(2018) ke #64 (2024)*. Indeks SPBE Nasional 1.98 (2018)
ke 3.12 (2024)
•Rilis Terbatas Tahap 1
(Sept 2024)
•Rilis Terbatas Lanjutan
(Des 2024)
*Bukan hanya statistik, tapi sinyal ke dunia bahwa Indonesia serius.Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
EGDI Next: Digital Government
(SPBE 2.0)
Momentum
UU 17/2007
RPJPN 2005-2025
UU 59/2024
RPJPN 2025-2045
Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029
Asta Cita
2024
Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Sebuah
keputusan strategis yang melahirkan lembaga baru GovTech Indonesia: INA Digital.

3. Kebijakan utama
Perpres 95/2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Memuat fondasi tata kelola dan kebijakan terkait
Pemerintah Digital termasuk Rencana Induk 2018-
2025 sebagai pedoman utama pelaksanaan SPBE di
Instansi Pemerintah.
K/L kunci dan peran masing-masing
Memuat pengaturan penyelenggaraan tata kelola
datayang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah.
Perpres 39/2019 tentang Satu Data
Indonesia (SDI)
Perpres 132/2022 tentang Arsitektur
SPBE Nasional
Memuat kerangka dasar dan panduan
pelaksanaan integrasi untuk menghasilkan
Layanan SPBE yang terpadu, serta target
pencapaian arsitektur SPBE dan 19 Inisiatif
strategis.
Perpres 82/2023 tentang Percepatan
Transformasi Digital dan Keterpaduan
Layanan Digital Nasional
Memuat percepatan transformasi digital dan
keterpaduan layanan digital melalui penugasan
kepada Perum Peruri untuk menyelenggarakan
Aplikasi SPBE Prioritas dengan target peluncuran
awal akhir TW III 2024
Kebijakan transformasi digital pemerintah saat ini telah memberikan mandat kepada berbagai K/L
kunci sebagai penyelenggara Pemerintah Digital Indonesia
Ketua Tim SPBE Nasional, Pembina Proses
Bisnis, Layanan, Manajemen Risiko, dan
Manajemen SDM SPBE
Kemen PANRB1
Pembina Domain Aplikasi, Penyediaan
Infrastruktur SPBE, Audit TIK, Manajemen Aset
TIK, dan Manajemen Layanan
Kemenkomdigi2
Koordinator SDI, Pembina Tata Kelola Data
Pemerintah, Manajemen Data, dan
Keterpaduan Rencana SPBE
Kemen PPN/Bappenas3
Pembina Keterpaduan Anggaran SPBE dan Data
Keuangan
Kemenkeu4
Pembina Kebijakan dan Impelentasi SPBE di
Pemerintah Daerah
Kemendagri5
Pembina Keamanan
dan Manajemen
Keamanan
BSSN6
Pembina Manajemen
Pengetahuan SPBE,
Audit Aplikasi dan
Infrastruktur
BRIN7
Pembina Data
Statistik
BPS8
Pembina Data
Geospasial
BIG9
Koordinasi pelaksanaan percepatan SPBE di K/L
lingkup koordinasinya
Kementerian Koordinator
Pembina BUMN Peruri selaku Tim GovTech*
Kemen BUMN
10
11 BPKP
Pembina dan Pengawas Akuntabilitas
Pelaksanaan Penugasan
12
K/L Penanggung Jawab Aplikasi SPBE Prioritas13
* Tim GovTech 2023-2024 dengan nama INA Digital, saat ini sedang dievaluasi karena terdampak arah kebijakan nasional mengenai BUMN (UU 1/2025) dan Danantara 3

4. Penetapan kebijakan Pemerintah Digital lainnya
Non-ExhaustiveKebijakan utama
Perpres 95/2018 tentang
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)
Perpres 39/2019 tentang
Satu Data Indonesia
(SDI)
Perpres 132/2022
tentang Arsitektur
SPBE Nasional
Perpres 82/2023
tentang
Percepatan
Transformasi
Digital dan
Keterpaduan
Layanan Digital
Nasional
Muatan substansi dalam berbagai regulasi terkait Pemerintah Digital telah
mencakup berbagai aspek dan terus diperkuat melalui penetapan berbagai
Kebijakan Tata Kelola Digital untuk mendorong penerapan yang optimal
Kebijakan Tata Kelola Digital mendukung SPBE 2018
-

2025
PP 71 - Sistem & Transaksi Elektronik
PermenPANRB 5 – Manajemen Risiko SPBE, PermenPPNBappenas 16 – Manajemen Data
PermenPANRB 59 – Evaluasi SPBE, KepmenPANRB 679 & 680 – Aplikasi Umum: Kearsipan, Pengaduan
PerbanBSSN 4 – Keamanan SPBE, Kepmenpanrb 1148 – Aplikasi Umum: Pengadaan Barang/Jasa
UU 1 – PDP, Perpres 82 – Infrastruktur Informasi Vital, SE PANRB 18 – Arsitektur SPBE & Peta
Rencana SPBE, Permenkominfo 11 & 16 – Sertifikasi Elektronik (PSrE) & Audit TIK, PerbanBPS 3
– Evaluasi Statistik Sektoral, SKB Clearance SPBE (dimulai)
PerbanBIG 1 – Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik, PermenKominfo 1 – Interoperabilitas
Data, Kepmenpanrb 832 – Aplikasi Umum: Pemerintah Daerah
UU 1 – Revisi ITE, PerbanBRIN 1 & 2 – Standar Audit SPBE & Manajemen Pengetahuan
Kepmenpanrb 356, 487, 488 – Aplikasi Umum: Perencanaan, Kekayaan Negara, Perdagangan
Kominfo 519 – Pusat Data Nasional, SE Mendagri – Peran Pemda dalam Transformasi Digital dan
Keterpaduan Layanan Digital Nasional
Permenkomdigi 5 – PSE Lingkup Publik, Permenkomdigi 6 – Standar Teknis Pembangunan
Aplikasi, SKB Clearance (setiap tahun sejak 2022)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4

5. Transformasi Indonesia
untuk Mencapai Tujuan Pembangunan
Menciptakan Layanan Publik Berkualitas dan Inklusif, serta Masyarakat Sipil Partisipatif
Manajemen
Talenta
Meritokrasi
dan Integritas
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Penerapan Ekonomi Hijau Transformasi Digital
Integrasi Ekonomi Domestik dan GlobalPerkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya
Kesehatan untuk semua Pendidikan berkualitas yang merata Perlindungan sosial yang adaptif
Landasan Transformasi
Kerangka Implementasi Transformasi
Indonesia Emas 2045
Kelembagaan dan
Proses Bisnis yang
efektif dan adaptif
Manajemen ASN
Strategis
Relasi Pemerintah
dan Masyarakat Sipil
Disarikan dari UU 59/2024
RPJP Nasional 2025 – 2045
Menciptakan Manusia Indonesia yang Unggul
Membawa Indonesia keluar dari Middle Income Trap
Regulasi yang
Adaptif dan
Taat Asas
Layanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif
Transformasi Tata Kelola
sebagai penopang
Transformasi Indonesia
merupakan amanat pelaksanaan
UU No 59 Tahun 2024 tentang
Arah pembangunan Transformasi Tata
Kelola: Regulasi dan tata kelola yang
berintegritas dan adaptif.
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2025-2045
Indonesia Emas 2045 dicapai dengan
perwujudan Transformasi Sosial melalui
peningkatan Transformasi Ekonomi yang
ditopang oleh Transformasi Tata Kelola.
Terdiri dari:
1.Layanan pemerintah
2.Kelembagaan yang efektif
3.Proses bisnis yang adaptif
4.Manajemen talenta
5.Meritokrasi dan integritas
6.Manajemen ASN strategis
7.Relasi pemerintah dan masyarakat sipil
8.Transformasi digital pemerintah
Transformasi Digital Pemerintah
5

6. G2G G2E G2C G2B
TUJUAN UTAMA PEMERINTAH DIGITAL MERUPAKAN
KETERPADUAN DAN KEMUDAHAN LAYANAN PEMERINTAH
LAYANAN:
•Perencanaan, penganggaran
•Pengawasan, akuntabilitas
•Keuangan Negara
•Kesekretariatan Negara
•Pemerintahan Daerah/Desa
LAYANAN:
•Manajemen ASN
•Pengembangan kompetensi
•dll.
LAYANAN
•Kependudukan
•Sosial
•Kesehatan
•Pendidikan
•SIM Online
LAYANAN
•Perizinan
•Pengadaan
•Pekerjaan Umum
•Bea dan Cukai
•dll.
Kinerja Pemerintah Digital
6
Pengguna:
K/L/D
Pengguna:
ASN
Pengguna:
Masyarakat
Pengguna:
Dunia Usaha
PROSES BISNIS terintegrasi PROSES BISNIS terintegrasi PROSES BISNIS terintegrasi PROSES BISNIS terintegrasi
Government to Government Government to Employee Government to Citizen Government to Business
Orientasi utama Arsitektur Pemdi ditujukan kemudahan pengguna dan keterpaduan layanan

7. 7
“Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu”
PSN #37 –Koordinator Kemen PANRB
Visualisasi program prioritas dan PSN terkait Pemerintah Digital dalam
RPJMN berupa Digital Public Infrastructure(DPI) danUse Case Prioritas
RPJMN 2025-2029 telah berisikan Program Prioritas Pemerintah Digital
direncanakan secara terpadu dalam mendukung target pembangunan nasional
Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025 -2029
1
2
3
4
5
Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data
pemerintah yang terpadu, sehingga pengelola program perlindungan sosial
dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Didukung kebijakan Satu Data Indonesia
(SDI) untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok yang
membutuhkan secara efisien.
Pemerintah digital berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif
berbasis teknologi. Proses perizinan yang transparan, cepat, dan akurat
mendorong investasi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membuka
lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
Sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih baik dan maju, sistematis,
serta terintegrasi dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam
pengadaan barang/jasa.
Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat
sebagai upaya meningkatkan rasio pajak, meminimalisasi penghindaran dan
penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui
transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di
setiap tahap kehidupan. Melalui pengembangan platform layanan publik
terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan
penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini
memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga
berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat.
Peran Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan:
Pemerintah Digital mewujudkan kesuksesan program prioritas nasional (MBG,
PKG, Koperasi MP, DTSEN, Tax Ratio, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dll)

8. FOKUS PEMERINTAH DIGITAL BUKAN HANYA TENTANG TEKNOLOGI,
MELAINKAN DAMPAK YANG NYATA UNTUK MASYARAKAT
Setiap instansi pemerintah harus hadir dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat dengan menjadi bagian dalam layanan digital
pemerintah yang proaktif, personal, dan terpadu, dari lahir sampai meninggal (siklus hidup)
8

9. 9
STRATEGI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK
FOKUS PADA TARGET PRESIDEN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
User Centric &
Inclusive
Direct Service
(Layanan fisik, pengguna
datang langsung ke sentra
layanan)
Mobile
Service
(Layanan fisik,
penyedia layanan
mendekat ke
masyarakat)
Kiosk Service
(Layanan digital berupa kios
yang dapat diakses pengguna
layanan secara mandiri)
Digital
Service
(Layanan digital,
dapat diakses
dimanapun dan
kapanpun)
KONVERGENSI STRATEGI PELAYANAN PUBLIK
1.Tujuan utama bukan pemanfaatan teknologi, tetapi
kemudahan penggunaan dan inklusifitas layanan
yang fokus ke kebutuhan pengguna
2.Transformasi Tata Kelola Pemerintah menjadi
fondasi dalam peningkatan kualitas Pelayanan
Publik
3.Menjadikan pengguna/masyarakat sebagai sentral
dalam identifikasi pembentukan layanan
pemerintah, melalui partisipasi aktif masyarakat
sebagai fitur integral dalam layanan digital
pemerintah.
4.Memanfaatkan momentum berbagai Target
Prioritas Presiden
a.Inpres 3/2025 Swasembada Pangan,
b.Inpres 4/2025 DTSEN,
c.Inpres 5/2025 Transformasi Kesehatan,
d.Inpres 7/2025 Pendidikan,
e.Inpres 8/2025 Pengentasan Kemiskinan,
f.Inpres 9/2025 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
I
n
f
r
a
s
t
r
u
kturPublik
D
i g ita
l
SistemDig
it
a
l
Sistem digital untuk
memfasilitasi setiap
jenis layanan (bukan
hanya di digital
service)

10. 10
Kerangka Kerja Arsitektur Pemerintah Digital
Peningkatan
efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan
Up-SkillingRe-Skilling
Up-Systeming
Transformasidigitaltidakhanyafokuspadadigitasiataupundigitalisasi,tapimemastikan
peningkatanefisiensidanefektivitaspenyelenggaraanpemerintahanuntuksebesar-besarnyauntuk
kesejahteraanrakyat
“TransformasiDigital=TransformasiEfisiensi”
Sumber Daya Manusia Aparatur
Tata Kelola
Manajemen
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
Akuntabilitas dan Audit Penyelenggaraan Pemerintahan
Keeterpaduan Instansi Pemerintah
Keeterpaduan Perencanaan dan Penganggaran
Tujuan dan Sasaran Pemerintah
Visi dan Misi
Pemerintah

11. SEBARAN
RATA-RATA
PREDIKAT
INDEKS SPBE
NASIONAL
TAHUN 2024
Predikat SPBE
Memuaskan
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
2022 2023
11
Pembinaan dan
Evaluasi SPBE Tahun
2025 merupakan masa
transisi menuju
penerapan kebijakan
Pemerintah Digital,
yang mengutamakan
kemudahan pengguna
secara terpadu
dapat digunakan sebagai fasilitas
“Kolaborasi Pengetahuan untuk Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah”

12. 12
CAPAIAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN ARSITEKTUR SPBE 174
LOKUS MENENTUKAN STRATEGI DAN INTERVENSI YANG TEPAT
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN
▪Sebanyak 9 K/L belum menyusun Arsitektur SPBE
▪Dari 174 lokus sebanyak 51% instansi pemerintah telah
menyusun Arsitektur SPBE pada SIA SPBE V2
▪Pencapaian tingkat kematangan Arsitektur SPBE untuk
174 lokus untuk tingkat 3 (tiga) yakni “sudah” menyusun
peta rencana adalah 37% (K/L=76%, Prov=37%,
Kab/Kota=18%)
Komponen penilaian RB pada indikator arsitektur SPBE pada SIA -SPBE:
Nilai Kategori Penilaian Evaluasi RB Capaian Keterangan Gambar K/L Prov Kab/Kota
0 belum ada belum menyusun arsitektur 20% 47% 64%
1 tersedia arsitektur as-is mencapai tingkat kematangan 1 (as-is) 2% 3% 12%
2 tersedia arsitektur to-be mencapai tingkat kematangan 2 (to-be) 2% 13% 6%
3 tersedia peta rencana SPBE mencapai tingkat kematangan 3 (peta rencana) 76% 37% 18%
4 telah melaksanakan clearance belanja SPBE mencapai tingkat kematangan 4 (clearance) - - -
5 reviu dan evaluasi mencapai tingkat kematangan 5 (reviu/evaluasi) - - -
12
Capaian Nilai Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE
*Untuk meningkatkan pemerataan penerapan Arsitektur Pemeritah Digital dapat
memanfaatkan platform kolaborasi berbagi pengetahuan Aplikasi SIMP@N

13. 13
PERGESERAN PARADIGMA
TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH
PENATAAN DAN PROSEDURAL
Dari SPBE (e-Government)
BERORIENTASI OUTCOME (VALUE -DRIVEN)
Menuju SPBE 2.0 (Digital Government + Tim Govtech)
Digitalisasi Prosedur
Digitalisasi sebagai inovasi dari prosedur existing,
belum transformasi menyeluruh
Reformasi struktural
Reformasi menyeluruh melalui transformasi kelembagaan,
perbaikan tata kelola, hingga inovasi proses bisnis
Efisiensi Administratif
Fokus ke efisiensi dan perbaikan administratif
Penciptaan nilai publik dan dampak
Fokus ke kualitas, efektifitas, perbaikan layanan, dan dampak
Mendorong Keterpaduan
Arsitektur SPBE Nasional dan pembentukan INA
Digital untuk mendorong keterpaduan
Pendekatan terpadu lintas sektor (shared outcome)
Keterpaduan sedari awal, by design. Bukan dipadukan setelah
pengembangan masing-masing.
Standar dan Pedoman
Penetapan standar dan pedoman namun
penerapan masing-masing
Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai enabler
Pengembangan dan penggunaan DPI untuk memfasilitasi
penerapan keterpaduan secara masif
Layanan Terpadu Berbasis Instansional
Masih kuatnya nuansa batasan instansi dalam
pengembangan layanan
Layanan terpadu lintas instansi berbasis kebutuhan
Fokus ke kebutuhan pengguna, serta mengutamakan
partisipasi aktif masyarakat. Cth: dari melahirkan -masa tua,
E-Govt Digital Govt

14. DRAF SKELETON RANCANGAN
PERPRES TENTANG PEMERINTAH
DIGITAL
14
BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IITATA KELOLA PEMERINTAH DIGITAL
BAB IIIMANAJEMEN PEMERINTAH DIGITAL
BAB IVEKOSISTEM LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH
BAB VDATA
BAB VIINFRASTRUKTUR PEMERINTAH DIGITAL
BAB VIIKEAMANAN SIBER PEMERINTAH
BAB VIIIAUDIT TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL
BAB IXPENYELENGGARA PEMERINTAH DIGITAL
BAB XEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL
BAB XIKETENTUAN PERALIHAN
BAB XIIKETENTUAN PENUTUP
*Disclamer :
Draf Peraturan masih dalam proses pembahasan,
dimungkikan masih ada perubahan.
PEMERINTAH DIGITAL
PRINSIP
TATA KELOLA PEMERINTAH DIGITAL
MANAJEMEN PEMERINTAH DIGITAL
Manajemen Perubahan Manajemen PengetahuanManajemen KeberlangsunganManajemen Risiko
Rencana Induk 2025-2045 Rencana & Anggaran
Arsitektur Layanan 2025-
2029
Peta Jalan 2025-2029
AKUNTABILITAS, PENGAWASAN, DAN AUDIT PEMERINTAH DIGITAL
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL
Portal Layanan Digital Pemerintah
Layanan Digital Sektoral PemerintahLayanan Digital Prioritas PemerintahPROSES
BISNIS
APLIKASI
Identitas Digital Terpadu (Digital ID)
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Data Exchange)
Transaksi Pembayaran Digital (Digital Payment)
Ekosistem Pusat Data Nasional (DC+DRC) Pusat Kendali (CC)
INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DIGITAL
Jaringan Intra Pemerintah
KEAMANAN SIBER PEMERINTAH
Keterpaduan
Kesinambungan KeterjangkauanKemutakhiranKeakurasian
Keandalan KemanfaatanAkuntabilitas Efisiensi
DATA DIGITAL
EKOSISTEM LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH
Ruang Inovasi Terkendali (Sandbox)
Fasilitas Dukungan Pengguna
Relasi Pengguna Layanan Digital Pemerintah
Layanan Digital Fondasional (DPI)
Analisis Kebutuhan
PENYELENGGARA PEMERINTAH DIGITAL
Penyelenggara Pemerintah Digital Nasional Penyelenggara Pemerintah Digital
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Forum Kolaborasi Pemerintah Digital
Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital
KepemimpinanKompetensiLiterasi
Tim Koordinasi Nasional
INA Digital (GovTech) Tim Koord. InsPusatTim Koord. Pemda
Internet & Pitalebar
Layanan Digital Pemerintah
Pendanaan &
Pengadaan
Pengukuran Kepuasan Pengguna
*Kedaulatan
*Kehati-hatian
Layanan Digital Fondasional lain
KPTDP
Manajemen Komunikasi

15. 17.Tingkat Kematangan Keamanan Siber
18.Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan
Informasi
19.Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi Nasional untuk
Keamanan Data
20.Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden
6.Tingkat Kematangan Skalabilitas Koordinasi
Internal Instansi
7.Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan
Pemerintah Digital
8.Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
Risiko dan Keberlangsungan
9.Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
Layanan
1.Tingkat Kematangan Strategi Transformasi
Digital Pemerintah
2.Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis
Tematik
3.Tingkat Kematangan Arsitektur Pemerintah
Digital
4.Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah
Digital
5.Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan
Anggaran Pemerintah Digital
10.Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
11.Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data
Nasional
12.Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah
13.Tingkat Kematangan Teknologi Baru
14.Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi
15.Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur
16.Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan
21.Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilitas Sumber Daya
Manusia Digital
22.Tingkat Kematangan Kapabilitas Kepemimpinan Digital
23.Tingkat Kematangan Penerapan Budaya Digital
24.Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
25.Tingkat Kematangan Pengelolaan Data dan Informasi
26.Tingkat Kematangan Teknologi Digital Pemanfaatan Data
27.Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi
28.Tingkat Kematangan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan
29.Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi
Pemerintahan
30.Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi
Pemerintahan
31.Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital
32.Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan
Publik
33.Tingkat Kematangan Pemanfaatan Identitas Digital Nasional
34.Tingkat Kepuasan
Pengguna
Layanan Digital
Pemerintah
35.Tingkat
Pemenuhan
Kualitas Layanan
Digital
36.Tingkat
Pemanfaatan
Layanan Digital
15
Sesuai Arah RPJMN:
5 Fokus Utama Pemerintah Digital
Indeks disesuaikan untuk mendukung RPJMN dengan lima
fokus utama: tata kelola, teknologi, kompetensi ASN,
layanan publik digital, dan data.
Fokus pada Dampak,
Bukan Aspek Teknologi Digital
Pembinaan di 2025,
Evaluasi Bertahap di 2026 & 2028
Disusun Bersama Banyak K/L,
Menuju Indeks Konsolidatif Nasional
Penilaian tak hanya pada kesiapan TIK, tapi juga kepuasan
masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.
Akan dimulai pembinaan untuk 46 instansi pusat dan 128
Pemda, sebagai langkah awal evaluasi berkala.
Model indeks ini dikembangkan bersama K/L seperti
Komdigi, Bappenas, BSSN, BIG, BPS, dan BKN — disiapkan
sebagai pola indeks nasional bertema digital.
MODEL INDIKATOR
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL
Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, implementasi, dampak,
dan kepuasan pengguna (hilir)
Indeks Pemerintah Digital
Tata Kelola dan Manajemen
5%
Indikator 6-9
Kapabilitas dan
Budaya Digital
10%
Indikator 21-23
Teknologi Digital
20%
Indikator 10-13
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Data
dan Informasi
10%
Indikator 24-27
Audit Teknologi
Digital
6%
Indikator 14 -16
Keterpaduan Layanan
Digital Pemerintah
15%
Indikator 28-33
Kepuasan Pengguna
Layanan Digital
Pemerintah
20%
Indikator 34 - 36
Strategi dan Rencana
5%
Indikator 1-5
Keamanan Siber
9%
Indikator 17-20

16. TERIMA KASIH
Kitatak bicara soal siapa paling hebat,
Kitabicara soal siapa yang mau terlibat.
Karena transformasi bukan hasil satu tangan,
tapi ribuan niat yang jalan beriringan.