Aspek-Hukum-Lingkungan-Bisnis-Pertemuan-2a.ppt

Pengantar Hukum Bisnis

1. HUKUM PERDATA

2. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
Hukum perdata meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum
pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
 
Perkataan perdata juga lazimnya dipakai sebagai lawan dari pidana.
 
Hukum perdata mencakup hukum dagang. Kaitannya hukum dagang merupakan
lex spesialis dari hukum perdata. Sehingga berlaku Lex specialis derogate legi
generalis.

3. Sumber Hukum Perdata
Burgerlijk Wetboek – Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
Wetboek van Koophandel voor Indoenesie – Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang

4. Burgelijk Wetbook (BW)
Buku I: Tentang Orang
Memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.
 
Buku II: Tentang Benda
Memuat hukum perbendaan serta hukum waris.
 
Buku II: Tentang Perikatan
Memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku
terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu.
 
Buku IV: Tentang Pembuktian dan Daluwarsa
Memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-
hubungan hukum.

5. Tentang Orang
Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum
 
Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat
ia meninggal.
 
Meskipun menurut hukum sekarang ini tiap orang tiada yang terkecuali dapat memiliki hak-hak,
akan tetapi didalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam
melaksanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan
“tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang
dimaksudkan disini adalah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-
orang yang telah ditaruh dibawah pengawasan (curatele) yang selalu harus diwakili oleh orang
tua nya walinya atau kuratornya.

6. Tentang Benda
MENGATUR TENTANG BENDA DAN HAK KEBENDAAN

7. Macam-macam Benda
Benda bergerak
Benda tidak bergerak
Benda berwujud
Benda tidak berwujud: Hak Atas Kekayaan Intelektual dan
Piutang

8. Hak Kebendaan
Hak milik: Hak untuk menikmati dan menguasai suatu benda dengan sebebas-
bebasnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.
 
Hak Kedudukan Berkuasa: Kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan
baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan
mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiiki kebendaan itu.
Contoh: ikan di laut dan burung dihutan.
 
Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan: Hak dimana seseorang mendapatkan
hak orang lain sebagai jaminan atas utang yang dibuat orang lain tersebut.
Contoh: Hak Gadai dan Hak tanggungan

9. Hukum Tanah (Tentang Benda)
Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

10. Hak Milik
Hak turun – menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang.
Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

11. Hak Guna Usaha
Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam
jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau perternakan.
 
Diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar.
 
Diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun – 35 tahun. Dapat diperpanjang
maksimal 25 tahun.
 
Yang dapat mempunyai hak guna usaha: warga negara Indonesia dan badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

12. Hak Guna Bangunan
Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan—bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama
30 tahun, dapat diperpajang 20 tahun dan dapat diperbarui untuk
jangka waktu 30 tahun.
 
Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan: warga negara
Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia.

13. Hak Pakai
Hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung
oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban
yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang.
 
Diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan.
 
Yang dapat mempunyai hak: warga negara Indonesia, orang asing yang
berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia.

14. Tentang Perikatan
Perikatan menurut Buku III BW (Subekti S.H): suatu hubungan
hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang
memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari
yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi
tuntutan itu.

15. Tentang Pembuktian dan Daluwarsa
Alat bukti acara perdata:
a)Bukti Surat
b)Bukti Saksi
c)Persangkaan
d)Pengakuan
e)Sumpah
 
Daluwarsa
Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus
karena lewat waktu dengan lewatnya tiga puluh tahun.