Audit Assurans_Kelompok 2_230 240 250.pptx

Audit

1. SA 230 240 250 Herman Wijaya Oleh Taffa Cauvar Fibriano

2. CONTOH KASUS Penyelidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) menemukan bahwa auditor gagal mendokumentasikan prosedur pengujian yang memadai atas pengakuan pendapatan tersebut . Tidak ada bukti bahwa auditor telah melakukan verifikasi independen terhadap kontrak atau mengevaluasi risiko kecurangan secara memadai . Dokumentasi audit hanya berisi catatan umum tanpa analisis mendalam atau bukti substantif yang mendukung kesimpulan mereka

3. BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MEMPERTIMBANGKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN . BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MENDOKUMENTASIKAN AUDIT? BAGAIMANA BILA TERJADI FRAUD ? APAKAH AUDITOR BERTANGGUNG JAWAB

4. SA 230 Ruang Lingkup Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan.

5. SA 230 (Revisi 2021) berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. SA 230

6. Tujuan Dokumentasi Audit untuk menarik suatu kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan auditor Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan SA dan peraturan perundang undangan SA 230

7. Dokumentasi Audit Membantu Auditor dalam : merencanakan dan melaksanakan audit dan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, serta menunaikan tanggung jawab penelaahan sebagaimana yang diatur dalam SA 220 (Supervisor) Memungkinkan dilaksanakannya inspeksi eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku SA 230

8. Auditor harus menyiapkan dokumentasi audit secara tepat waktu SA 230

9. Dokumentasi Prosedur Audit yang Telah Dilaksanakan dan Bukti Audit yang Diperoleh Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai sehingga memungkinkan seorang auditor berpengalaman , yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan audit tersebut , memahami : (a) Sifat , saat , dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan dan kepatuhan terhadap SA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Hasil prosedur audit yang dilaksanakan , dan bukti audit yang diperoleh Hal- hal signifikan yang muncul selama proses audit, kesimpulan-kesimpulan yang ditarik , dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan tersebut . SA 230

10. Dalam mendokumentasikan sifat , saat , dan luas prosedur audit yang dilaksanakan , auditor harus mencantumkan : (a) Karakteristik yang diidentifikasi tentang unsur spesifik atau hal-hal tertentu yang telah diuji ; (b) Siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan Siapa yang menelaah pekerjaan audit tersebut serta tanggal dan luas penelaahan yang dilaksanakan . SA 230

11. Auditor harus mendokumentasikan diskusi atas hal-hal signifikan manajemen , pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola , dan pihak lain termasuk hal hal yang signifikan serta kapan dan dengan siapa pembahasan tersebut SA 230

12. Ketika auditor menemukan informasi yang tidak mendukung kesimpulan akhir tentang hal-hal signifikan , auditor harus mendokumentasikan pendekatan yang digunakan untuk merespons ketidakkonsistensian tersebut . SA 230

13. SA 240

14. Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan, dalam suatu audit atas laporan keuangan. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai 26 pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Ruang Lingkup

15. Karakteristik Kecurangan Kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat muncul karena kecurangan atau kesalahan . Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan yang mendasarinya , yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan , adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja . Meskipun auditor dapat menduga atau , dalam kondisi yang jarang terjadi , mengidentifikasi terjadinya kecurangan , auditor tidak membuat penentuan secara hukum mengenai apakah kecurangan benar-benar telah terjadi .

16. Tanggung Jawab untuk Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu , pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen .

17. Tanggung Jawab Auditor Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memeroleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan .

18. Contoh-Contoh Kondisi yang Mengindikasikan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Perbedaan dalam catatan akuntansi , termasuk : Transaksi yang tidak dicatat secara lengkap atau tepat waktu , atau dicatat dengan jumlah , periode akuntansi , klasifikasi , atau kebijakan entitas secara tidak tepat . Saldo atau transaksi yang tidak didukung oleh bukti atau tidak diotorisasi . Penyesuaian saat terakhir yang memengaruhi hasil keuangan secara signifikan . Bukti atas akses karyawan terhadap sistem dan catatan yang tidak konsisten dengan aktivitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka . Petunjuk atau keluhan kepada auditor tentang kecurangan yang dicurigai .

19. Contoh-Contoh Kondisi yang Mengindikasikan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Bukti yang bertentangan atau hilang , termasuk : Dokumen yang hilang . Dokumen yang tampaknya telah diubah . Ketidaktersediaan dokumen selain dalam bentuk fotokopi atau elektronik , ketika dokumen dalam bentuk asli diharapkan tersedia .

20. Contoh-Contoh Kondisi yang Mengindikasikan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Hubungan problematik atau tidak biasa antara auditor dan manajemen , termasuk : Penolakan atas akses terhadap catatan , fasilitas , karyawan tertentu , pelanggan , pemasok , atau lainnya yang darinya bukti audit dapat diperoleh . Tekanan waktu yang berlebihan yang dipaksakan oleh manajemen untuk menyelesaikan isu yang kompleks atau kontroversial . Penundaan yang tidak biasa oleh entitas dalam menyediakan informasi yang diminta . Keengganan untuk menyediakan akses terhadap arsip elektronik utama bagi auditor untuk melakukan pengujian dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer .

21. Contoh-Contoh Kondisi yang Mengindikasikan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Lain-lain Keengganan manajemen untuk mengizinkan auditor untuk bertemu secara privat dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola Kebijakan akuntansi yang tampaknya berbeda dengan standar industri . Perubahan yang sering atas estimasi akuntansi yang tampaknya tidak disebabkan oleh perubahan kondisi . Toleransi atas pelanggaran terhadap kode etik entitas .

22. SA 250

23. SA250 - Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan . Standar ini berlaku efektif untuk audit laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.

24. Tujuan Auditor Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara umum berdampak langsung terhadap penentuan angka dan pengungkapan laporan keuangan Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu dalam mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan Untuk merespon secara tepat adanya ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit

25. Dampak Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Laporan Keuangan Dampak peraturan perundang undangan terhadap laporan keuangan sangat bervariasi . Peraturan Perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan merupakan kerangka peraturan perundang-undangan bagi suatu entitas . Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan angka dan pengungkapan yang dilaporkan dalam suatu laporan keuangan suatu entitas . Beberapa entitas beroperasi dalam industry yang diatur secara ketat seperti industi Financial Services

26. Contoh Dampak Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Audit Laporan Keuangan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi perusahaan di sektor keuangan , termasuk dalam hal pelaporan keuangan . POJK No. 44/POJK.05/2020 mengatur mengenai penilaian kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi , dengan tujuan memastikan kestabilan keuangan , perlindungan pemegang polis, serta keberlanjutan operasional perusahaan perasuransian . POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Mengatur rasio modal minimum bank ( Capital Adequacy Ratio/CAR ) dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan .

27. Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Manajemen Auditor Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan patuh dengan hukum dan peraturan Auditor bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dengan hukum dan peraturan Auditor disyaratakan untuk memiliki pemahaman umum atas kerangka legal dan peraturan dimana Perusahaan beroperasi

28. Prosedur Audit terhadap Kepatuhan Regulasi Memahami peraturan yang berlaku bagi entitas dan industrinya . Meminta keterangan dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai tingkat kepatuhan . Menginspeksi dokumen atau korespondensi terkait dengan regulator. Melakukan komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang ditemukan auditor selama pelaksanaan audit Melakukan dokumentasi audit atas prosedur audit yang telah dilakukan dan diskusi mengenai hal-hal signifikan terkait ketidakpatuhan kepada manajemen , pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola dan pihak lainnya