AWARENESS TRAINING ISO 9001, 14001, 45001.pptx

jbjsdjasdjSduhSSDMSMCUZHCZMNCJSdjs

1. Dipresentasikan oleh: wijdan munier PENGENALAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

2. PERKENALAN Nama : Wijdan Munier Pendidikan : Politeknik ITB Jurusan Teknik Mesin Tahun 1997 Pekerjaan : QHSE Advisor di PT Mitra Usaha Katiga sejak tahun 2010 Kompetensi : Lead Auditor OHSAS 18001 by IRCA, Ahli K3 Umum, Higiene Industri Muda, Certified Professional Risk Management Pengalaman : Safety engineer di perusahaan manufaktur sepatu & kontraktor oil & gas, MR ISO 9001 di perusahaan konstruksi baja & pressure vessel, Konsultan SMK3, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016, ISO 15189:2012, Contractor Safety Management System, Health Risk Assessment Klien : Perusahaan Oil & Gas, Mining, Manufacture, Chemical Industry

3. Tujuan Menyediakan informasi terkait persyaratan ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

4. Pendahuluan Mengapa butuh standar ? Pasar membutuhkan adanya jaminan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan. Perusahaan yang baik akan lebih  bergantung pada sistem ,  bukan orang .

5. Manfaat penerapan ISO Perusahaan terdaftar pada Lembaga sertifikasi dan diaudit secara periodik . Pelanggan akan mudah mencari pemasok yang bersertifikat ISO, yang berarti terbuka kesempatan pasar baru . Terjadi perubahan positif dalam hal budaya mutu bagi dan organisasi perusahaan , karena terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO. Sebagai acuan kerja , sehingga karyawan bisa bekerja tanpa kesalahan atau dengan kesalahan yang minimal. Sebagai bukti pelaksanaan sistem dan diperlukan untuk telusur ketika terjadi masalah . Untuk menghindari perbedaan persepsi dan untuk mendapatkan hasil yang seragam walaupun pekerjaannya berbeda . Sebagai catatan untuk generasi yang akan datang .

6. Standar Dokumen yang memuat persyaratan, spesifikasi, pedoman atau karakteristik yang dapat digunakan untuk menjamin material, produk, proses memenuhi tujuannya.

7. Revisi Standar Semua standar ISO ditinjau setiap lima tahun Tetap update dan pastikan tetap terbaru Tanggap dengan tren terbaru Cocok dengan sistem manajemen yang lain Pertumbuhan layanan B isnis Dokumen yang efektif M enyederhanakan F okus lingkungan Pemikiran berbasis risiko Sistem Manajemen berganda

8. Contoh Standar-Standar ISO Sistem Manajemen Lainnya ISO 14001:2015 Standar Sistem Manajemen Lingkungan 8 ISO 22000:2005 Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 9001:2015 Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 27001:2005 Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi

9. Definisi Sistem Manajemen Sistem Manajemen adalah cara organisasi mengelola bagian-bagian bisinis yang saling terkait untuk mencapai tujuannya. Tujuan ini dapat berhubungan dengan kualitas produk atau layanan, efisiensi operasional, kinerja lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

10. Faktor Kunci Keberhasilan Sistem Manajemen

11. 11 Kepemimpinan, komitmen , tanggung jawab dan akuntabilitas manajemen puncak 1

12. 12 Manajemen puncak mengembangkan, memimpin dan mempromosikan budaya dalam organisasi yang mendukung hasil yang diharapkan 2

13. ( Informasi : Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Pelatihan ) 13 Pelaks a naan k omunikasi yang efektif di dalam organisasi maupun ke pihak eksternal 3

14. Konsultasi dan partisipasi pekerja, dan apabila ada, perwakilan pekerja 14 4

15. Alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memelihara sistem manajemen 15 5

16. Kebijakan Mutu & K3L yang kompatibel dengan tujuan strategis dan arah organisasi secara umum 16 6

17. Proses-proses yang efektif untuk mengidentifikasi bahaya, mengendalikan risiko dan memanfaatkan peluang 7

18. Evaluasi kinerja dan pemantauan sistem manajemen Mutu & K3L secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja 18 8

19. Integrasi sistem manajemen Mutu & K3L ke dalam proses-proses bisnis organisasi 19 9

20. Sasaran Mutu & K3L yang selaras dengan kebijakan serta mempertimbangkan bahaya organisasi, risiko dan peluang . 20 10

21. Pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya 21 11

22. MENGADOPSI HIGH LEVEL STRUCTURE 1 Lingkup 2 Referensi normatif 3 Istilah & definisi 4 Konteks organisasi 5 Leadership 6 Perencanaan 7 Dukungan 8 Operasi 9 Evaluasi Kinerja 10 Peningkatan organisasi yang menerapkan beberapa sistem manajemen dapat mencapai integrasi yang lebih baik dan implementasi yang lebih mudah

23. ISO 9001 ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu membantu organisasi meningkatkan kinerja mutu mereka melalui pemenuhan persyaratan mutu pelanggan, pendekatan proses dan peningkatan berkelanjutan

24. Klausul ISO 9001:2015 berdasarkan alur PDCA

25. Prioritas yang ditentukan berdasarkan   dampak risiko terhadap pencapaian obyektif . Prioritas yang ditentukan berdasarkan   peluang-peluang untuk mencapai kelangsungan bisnis jangka panjang . Pemikiran berbasis risiko ( Risk based thinking ) adalah   pola pikir   dalam mengembangkan , mengimplementasikan serta meningkatkan kinerja sistem manajemen berdasarkan risiko dan peluang Pemikiran Berbasis Risiko

26. Klausul 4 Konteks Organisasi 4.4 4.3 4.2 4.1 Memahami Konteks Organisasi 2 Memahami Kebutuhan dan Harapan Pekerja & Pihak Berkepentingan Menetapkan Lingkup Sistem Manajemen Sistem Manajemen

27. 4.1 3 Memahami organisasi dan konteksnya Organisasi harus menentukan isu eksternal dan internal yang : relevan dengan tujuan organisasi mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai hasil sistem manajemen Mutu

28. Konteks Internal: Visi perusahaan Misi perusahaan Tujuan dan arahan strategis Struktur organisasi Sumber daya Budaya Hubungan kontraktual Konteks Eksternal: P olitik E konomi S osial-kultural T eknologi L egal L ingkungan ISO 9001 fokus ke tingkat bisnis strategis, bukan di tingkat operasional Konteks Organisasi

29. 4.2 5 Memahami kebutuhan dan harapan pekerja & pihak berkepentingan Organisasi harus menentukan: pihak berkepentingan, selain pekerja, yang relevan dengan sistem manajemen Mutu ; kebutuhan dan harapan yang relevan (persyaratan) pekerja dan pihak berkepentingan lainnya; kebutuhan dan harapan yang menjadi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

30. 4.3 9 Organisasi harus menentukan batasan-batasan dan penerapan sistem manajemen Mutu saat menetapkan ruang lingkup. Saat menentukan ruang lingkup, harus: mempertimbangkan isu-isu eksternal dan internal (4.1); mempertimbangkan persyaratan 4.2; mempertimbangkan kegiatan yang direncanakan atau aktivitas-aktivitas terkait yang dilaksanakan. Menetapkan Lingkup Sistem Manajemen Mutu Sistem manajemen Mutu harus mencakup kegiatan, produk dan layanan di dalam kendali atau pengaruh organisasi.

31. 4.4 13 Sistem Manajemen Mutu Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem manajemen Mutu , termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dokumen ini.

32. Klausul 5 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Kepemimpinan dan Komitmen 2 Kebijakan Peran, Tanggung jawab Wewenang Organisasi Konsultasi dan Partisipasi Pekerja 5.4 5.3 5.2 5.1

33. 5.1 3 Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen melalui : Bertanggung jawab atas efektifitas s y stem manajemen Mutu ; Menetapkan kebijakan dan sasaran tujuan Mutu ; Mengintegrasikan persyaratan sistem manajemen ke dalam proses bisnis organisasi ; Menyediakan sumber daya ; Pentingnya berkomunikasi; Memastikan sistem manajemen Mutu mencapai hasil yang dimaksudkan; Keterlibatan secara langsung; Mempromosikan perbaikan; Mendukung peran manajemen lain yang relevan u ntuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai bidang tanggung jawab mereka Kepemimpinan dan Komitmen

34. 5.2 7 Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan Mutu . Mencakup komitmen penyediaan kondisi kerja yang aman dan sehat; sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks organisasi dan sifat spesifik dari risiko dan peluang Mutu ; Sebagai kerangka kerja penetapan tujuan Mutu ; Mencakup komitmen pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; Mencakup komitmen menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko Mutu ; Mencakup komitmen penyempurnaan SM Mutu secara berkesinambungan; Mencakup komitmen konsultasi dan partisipasi pekerja, dan perwakilan pekerja (apabila ada). Kebijakan Mutu

35. 5.2 8 Kebijakan Mutu Kebijakan harus : tersedia sebagai informasi terdokumentasi; dikomunikasikan dalam organisasi; tersedia untuk pihak yang berkepentingan, jika sesuai; relevan dan sesuai

36. 5.3 11 Manajemen puncak harus memastikan tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan dalam sistem manajemen Mutu : ditugaskan dan dikomunikasikan di semua tingkat di dalam organisasi dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi. Pekerja di setiap tingkat organisasi harus bertanggung jawab atas aspek-aspek sistem manajemen Mutu yang mereka kendalikan. Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi

37. 5.3 12 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk: memastikan bahwa kesesuaian sistem manajemen Mutu dengan persyaratan- persyaratan standar ISO ; melaporkan kinerja sistem manajemen Mutu kepada manajemen puncak.

38. 5.4 15 Konsultasi dan Partisipasi Pekerja Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses konsultasi serta partisipasi pekerja dan perwakilan pekerja (apabila ada) di semua tingkat dan fungsi yang berlaku Proses konsultasi dan partisipasi dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SM Mutu .

39. Klausul 6 Perencanaan 6.1 Tindakan Penanganan Risiko dan Peluang 6.2 Tujuan dan Perencanaan untuk Mencapainya 2 6.3 Perencanaan Perubahan

40. 6.1 3 Tindakan Penanganan Risiko dan Peluang Perencanaan Sistem Manajemen Mencegah, mengurangi efek yang tidak diinginkan Mencapai peningkatan Isu internal & eks ternal P e rsyaratan Risiko / Peluang Berikan jaminan SM dapat mencapai hasil Meningkatkan efek yang diinginkan

41. Contoh Risk and Opportunity Assessment Risiko & Peluang Mutu

42. 31 Tujuan / Sasaran Mutu Organisasi harus menetapkan tujuan / sasaran Mutu pada fungsi dan tingkat yang relevan. Tujuan / sasaran Mutu harus: konsisten dengan kebijakan Mutu ; dapat diukur (jika dapat dipraktekkan) atau mampu melakukan evaluasi kinerja; Mempertimbangkan 1) persyaratan yang berlaku; 2) hasil penilaian risiko dan peluang ; 3) hasil konsultasi dengan pekerja , dan perwakilan pekerja (apabila ada); dimonitor; dikomunikasikan; diperbarui (apabila perlu). 6.2

43. Perencanaan Perubahan 32 Ketika merencanakan untuk melakukan perubahan , organisasi harus mempertimbangkan : Tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya ; Integritasi atas sistem manajemen mutu; Ketersediaan sumber daya; Alokasi atau realokasi dari tanggung jawab dan kewenangan. . 6.3

44. Klausul 7 Dukungan 7.4 7.3 7.2 7.1 Sumber Daya Kompetensi Kesadaran Komunikasi 7.5 Informasi Terdokumentasi 2

45. 7.1 3 Sumber Daya Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya untuk penetapan, penerapan , pemeliharaan dan perbaikan secara berkesinambungan sistem manajemen Mutu . Lingkup sumber daya: Orang Infrastruktur Lingkungan untuk pengoperasian proses Pemantauan dan pengukuran sumber daya Pengetahuan organisasi

46. 7.2 5 Menentukan kompetensi personil-personil yang pekerjaannya berdampak atau dapat berpengaruh pada kinerja Mutu ; Memastikan personil-personil kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman; Mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang diambil; Menyimpan informasi terdokumentasi bukti kompetensi. Kompetensi

47. 7.3 8 Pekerja harus menyadari: Kebijakan dan tujuan Mutu ; Bagaimana berkontribusi pada sistem manajemen Mutu , termasuk meningkatkan kinerja Mutu ; Implikasi dan konsekuensi ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen Mutu ; Risiko dan tindakan yang relevan ; Kesadaran

48. 7.4.1 12 U m um 7.4.1 Komunikasi Menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen Mutu , termasuk: Apa yang dikomunikasikan; Kapan komunikasi dilaksanakan; Dengan siapa berkomunikasi; Bagaimana komunikasi dilaksanakan; Mempertimbangkan aspek keragaman saat mempertimbangkan kebutuhan komunikasi.

49. 7.4.2 14 Mengkomunikasikan informasi yang relevan pada pihak internal tentang sistem manajemen Mutu termasuk perubahan-perubahan pada sistem manajemen Mutu . Memastikan proses-proses komunikasi memungkinkan pekerja berkontribusi terhadap peningkatan berkesinambungan. Komunikasi Internal

50. 7.4.3 15 Komunikasi eksternal Mengkomunikasikan pada pihak eksternal informasi sistem Manajemen Mutu yang relevan, sesuai proses komunikasi organisasi dan mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

51. 7.5.1 18 Informasi Terdokumentasi Informasi terdokumentasi sistem manajemen Mutu mencakup: Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan standar ISO ; Informasi terdokumentasi yang diperlukan organisasi untuk efektivitas sistem manajemen Mutu .

52. MANUAL MUTU & Mutu PRO SEDUR PROCES PRO SEDUR PENDUKUNG REFEREN SI & FORM ULIR INSTRUKSI KERJA RECORDS TIER 1 TIER 2 TIER 3 Hirarki Sistem Dokumentasi TIER 4 Hierarki Dokumen

53. 7.5.2 23 Pembuatan dan Pembaharuan Saat membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, harus memastikan: Informasi terdokumentasi memiliki identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi); Informasi terdokumentasi memiliki format (misalnya bahasa, versi software, grafis) dan media (misalnya kertas, elektronik); Informasi terdokumentasi dikaji dan disetujui kesesuaian dan kecukupannya.

54. Identifikasi Informasi Terdokumentasi Pemberian karakteristik secara unik dan dapat dikenali pada sebuah dokumen. Empat cara dasar yang digunakan untuk identifikasi dokumen: klasifikasi, judul, nomor identifikasi dan identifikasi personil. Klasifikasi membagi dokumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan tujuan penggunaan dokumen tersebut: kebijakan, prosedur, catatan, rencana, dan lain-lain. Judul Nomor identifikasi Klasifikasi Identifikasi personil 24

55. 7.5.3 27 Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan harus dikendalikan agar: Tersedia dan sesuai untuk digunakan, di mana dan kapan diperlukan; Dilindungi secara memadai. Aktivitas untuk mengendalikan informasi terdokumentasi mencakup: Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan; Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan keterbacaan; Pengendalian perubahan ( misalnya pengendalian versi); Retensi dan disposisi. Pengendalian Informasi Terdokumentasi

56. 7.5.3 28 Pengendalian Informasi Terdokumentasi Informasi terdokumentasi dari pihak eksternal yang diperlukan untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen Mutu harus diidentifikasi dan dikendalikan.

57. Klausul 8 Operasi 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional 2 8.2 Persyaratan Produk dan Layanan 8.3 Desain dan Pengembangan Produk & Layanan

58. 3 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional Organisasi harus merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan memelihara proses untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen Mutu Proses tersebut mencakup : a] menetapkan kriteria proses; b] menerapkan pengendalian proses; c] memelihara dan mempertahankan informasi terdokumentasi; d] menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja. Di tempat kerja multi-site, organisasi harus mengkoordinasikan bagian-bagian yang relevan dari sistem manajemen Mutu dengan organisasi lainnya.

59. 7.4.1 8 U m um Manajemen Perubahan Organisasi harus menetapkan proses pelaksanaan dan pengendalian perubahan sementara dan permanen yang mempengaruhi kinerja Mutu . Organisasi harus meninjau konsekuensi perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk yang diperlukan.

60. 9 Perubahan mencakup : perubahan produk, layanan dan proses baru atau yang sudah ada, termasuk: lokasi dan lingkungan tempat kerja; organisasi kerja; kondisi kerja; peralatan; tenaga kerja; perubahan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko Mutu ; perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pengelolaan Perubahan

61. 7.4.1 11 U m um Pengadaan Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses mengendalikan pengadaan produk dan layanan untuk memastikan kesesuaian dengan sistem manajemen Mutu .

62. 14 Mengkoordinasikan proses pengadaan dengan kontraktor , untuk mengidentifikasi bahaya dan untuk menilai dan mengendalikan risiko Mutu , yang timbul dari: Kegiatan dan operasi kontraktor yang mempengaruhi organisasi; Kegiatan dan operasi organisasi yang mempengaruhi pekerja kontraktor; Kegiatan dan operasi kontraktor yang mempengaruhi pihak lain yang berkepentingan di tempat kerja. Kontraktor

63. 15 Kontraktor Organisasi harus memastikan persyaratan sistem manajemen Mutu dipenuhi oleh kontraktor dan pekerjanya. Proses pengadaan organisasi harus menentukan dan menerapkan kriteria mutu dan kesehatan dan keselamatan kerja untuk pemilihan kontraktor.

64. 17 Outsourcing Memastikan fungsi dan proses outsourcing dikendalikan. Memastikan pelaksanaan outsourcing sesuai dengan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dan mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen Mutu . Jenis dan tingkat kontrol yang akan diterapkan pada fungsi dan proses outsourcing harus didefinisikan dalam sistem manajemen Mutu .

65. 3 8.2 Persyaratan untuk Produk dan Layanan Komunikasi Pelanggan Penentuan persyaratan untuk produk dan layanan Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk dan layanan Perubahan persyaratan untuk produk dan layanan

66. 3 8.3 Desain Perencanaan desain dan pengembangan Input desain dan pengembangan Pengendalian desain dan pengembangan Output desain dan pengembangan Perubahan desain dan pengembangan

67. Klausul 9 Kinerja 9.3 9.2 9.1 Pe m a n ta u a n , pengukuran, analisis dan evaluasi Audit Internal Tinjauan Manajemen 2

68. 3 9.1.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Menetapkan, menerapkan dan memelihara proses pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Menentukan: apa yang perlu dipantau dan diukur, termasuk: 1] sejauh mana pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; 2] kegiatan dan operasinya terkait dengan bahaya, risiko dan peluang; 3] kemajuan pencapaian tujuan Mutu ; 4] efektivitas pengendalian operasional dan lainnya; metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja; kriteria untuk mengevaluasi kinerja; kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan; kapan hasil pemantauan dan pengukuran dianalisis, dievaluasi, dikomunikasikan.

69. 4 9.1.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Organisasi harus mengevaluasi kinerja Mutu dan menentukan efektivitas sistem manajemen Mutu . Organisasi harus memastikan peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi sebagaimana berlaku, dan digunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya. Organisasi harus menyimpan secukupnya informasi terdokumentasi: bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja ; pemeliharaan , kalibrasi atau verifikasi peralatan pengukuran.

70. 9.1.2 8 Menetapkan, menerapkan dan memelihara proses mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya . Organisasi harus: Menentukan frekuensi dan metode evaluasi kepatuhan; Mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan : Memelihara pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya; Menyimpan informasi terdokumentasi hasil evaluasi kepatuhan. Evaluasi Kepatuhan

71. 7.4.1 10 U m um 9.2.1 Audit Internal Melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen Mutu sesuai dengan: Persyaratan sistem manajemen Mutu organisasi, termasuk kebijakan dan tujuan Mutu ; Persyaratan standar ISO . Diterapkan secara efektif

72. 11 9.2.2 Program Audit Internal Organisasi, harus: Merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi, persyaratan perencanaan dan pelaporan; mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan dan hasil audit sebelumnya; Menentukan kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit; Memilih auditor dan melakukan audit yang objektif dan tidak berpihak; Memastikan hasil audit dilaporkan pada manajer terkait; hasil audit yang relevan dilaporkan pada pekerja, bila perlu ke perwakilan pekerja dan pihak terkait; mengambil tindakan mengatasi ketidaksesuaian dan secara berkesinambungan memperbaiki kinerja Mutu : Menyimpan informasi terdokumentasi bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

73. 9.3 15 Tinjauan Manajemen Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen Mutu organisasi, pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas yang berkelanjutan.

74. 17 9.3 Tinjauan Manajemen Peninjauan manajemen harus mencakup pertimbangan: status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen termasuk : kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan; persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; risiko dan peluang; c) d) sejauh mana kebijakan dan tujuan Mutu telah dipenuhi; informasi tentang kinerja Mutu , termasuk tren dalam: 1) 2) 3) 4) 5) 6) ketidaksesuaian , tindakan perbaikan dan perbaikan berkelanjutan; hasil pemantauan dan pengukuran; hasil evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; hasil audit; konsultasi dan partisipasi pekerja; risiko dan peluang; kecukupan sumber daya untuk memelihara sistem manajemen Mutu yang efektif; komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan; kesempatan untuk perbaikan secara berkesinambungan.

75. 18 9.3 Tinjauan Manajemen Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan terkait dengan: Kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen Mutu yang berkelanjutan dalam mencapai tujuannya; peluang perbaikan berkelanjutan; perlu adanya perubahan pada sistem manajemen Mutu ; sumber daya yang dibutuhkan; tindakan jika dibutuhkan; Kesempatan untuk memperbaiki integrasi sistem manajemen Mutu dengan proses bisnis lainnya; Implikasi apapun terhadap arahan strategis organisasi.

76. 7.4.1 19 U m um 9.3 Tinjauan Manajemen Manajemen puncak harus mengkomunikasikan hasil tinjauan manajemen yang relevan kepada pekerja, dan bila ada, perwakilan pekerja . Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi hasil tinjauan manajemen.

77. Klausul 10 Peningkatan 2 10.3 10.2 10.1 Umum K e ti d akses u a i an dan Tindakan Korektif Peningkatan Berkesinambungan

78. 10.1 Peningkatan Menentukan peluang perbaikan dan melaksanakan tindakan untuk mencapai hasil sistem manajemen Mutu .

79. Tindakan Peningkatan Sumber pertimbangan dalam mengambil tindakan peningkatan: Analisis dan evaluasi kinerja Mutu Evaluasi kepatuhan Audit internal Tinjauan manajemen Contoh tindakan peningkatan : Melaksanakan tindakan korektif Perbaikan berkesinambungan Perubahan terobosan Inovasi Reorganisasi.

80. 10.2 5 ketidaksesuaian dan tindakan korektif Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses, termasuk melaporkan, menginvestigasi dan mengambil tindakan, untuk menentukan dan mengelola insiden dan ketidaksesuaian.

81. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 6 10.2 Jika terjadi ketidaksesuaian , organisasi harus: a] bereaksi pada waktu yang tepat terhadap ketidaksesuaian : 1] mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya; 2] menangani konsekuensinya; b] Melibatkan partisipasi pekerja (lihat 5.4) dan pihak berkepentingan yang relevan, mengevaluasi kebutuhan tindakan perbaikan menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian , dengan cara: 1] menyelidiki atau meninjau ketidaksesuaian; 2] menentukan penyebab ketidaksesuaian ; 3] menentukan apakah ketidaksesuaian ada, atau jika kemungkinan dapat terjadi;

82. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 7 10.2 (lanjutan) Jika terjadi ketidaksesuaian , organisasi harus: c] meninjau penilaian risiko yang ada, sebagaimana mestinya (lihat 6.1]: d] menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan perbaikan , dan pengelolaan perubahan (lihat 8.1.3); e] menilai risiko yang terkait dengan perubahan , sebelum mengambil tindakan; f] meninjau keefektifan tindakan yang diambil, termasuk tindakan korektif; g] membuat perubahan pada sistem manajemen , jika perlu.

83. 8 Tindakan korektif harus sesuai dengan dampak atau dampak potensial dari ketidaksesuaian yang dihadapi. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti: sifat dari ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil; hasil tindakan dan tindakan korektif apa pun, termasuk keefektifannya. Organisasi harus mengkomunikasikan informasi terdokumentasi ini kepada pekerja terkait, dan di mana mereka berada, perwakilan pekerja, dan pihak-pihak terkait lainnya. K etidaksesuaian dan tindakan korektif 10.2

84. Peningkatan Berkesinambungan Organisasi harus secara berkesinambungan memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen Mutu , dengan: meningkatkan kinerja Mutu ; mempromosikan budaya yang mendukung sistem manajemen Mutu ; mempromosikan partisipasi pekerja dalam melaksanakan tindakan untuk perbaikan sistem manajemen Mutu secara berkesinambungan ; mengkomunikasikan hasil perbaikan secara berkesinambungan yang relevan kepada pekerja, dan di mana mereka berada, perwakilan pekerja; memelihara dan mempertahankan informasi terdokumentasi sebagai bukti perbaikan secara berkesinambungan dilaksanakan. 11 10.3

85. Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Q Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assu Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Worldwide Quality Assurance Mengapa butuh standar ? *ILO global statistics Jan 2016 STATISTIK KECELAKAAN* 1 pekerja meninggal setiap 15 detik 2,3 juta kematian per tahun 6300 kematian setiap hari akibat kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja 317 juta kecelakaan per tahun

86. ISO 45001 ISO 45001 adalah Standar Internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ( K3 ) Ini menggabungkan standar internasional lainnya termasuk : OHSAS 18001. International Labour Organization's Guidelines, standards and conventions Berbagai standar nasional P ub li kasi Maret 2018 ISO 45001 K aryawan merasa kebutuhan dan keselamatan mereka diperhitungkan S istem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang kuat dapat menurunkan angka-angka kecelakaan kerja dan tingkat kesehatan yang buruk terkait dengan tempat kerja Dapat membantu menghindari biaya hukum dan bahkan dapat mengurangi biaya asuransi MENCIPTAKAN BUDAYA PERUSAHAAN YANG POSITIF

87. Klausul ISO 45001 berdasarkan alur PDCA

88. ISO 14001 ISO 14001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah , mendapatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan

89. Klausul ISO 14001 berdasarkan alur PDCA

90. 3 Organisasi harus menentukan isu eksternal dan internal yang : relevan dengan tujuan organisasi mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai hasil sistem manajemen K3L Klausul 4. Pemahaman Konteks Organisasi

91. Klausul 5. Kepemimpinan & Partisipasi Pekerja Penetapan Kebijakan K3L Melakukan tinjauan awal kondisi K3 L Identifikasi potensi bahaya , penilaian dan pengendalian risiko Perbandingan penerapan K3 L dengan perusahaan dan sector lain yang lebih baik Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3 L Penilaian efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 L secara terus-menerus Memperhatikan masukan dari pekerja

92. Kebijakan K3 L Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan; Tertulis , tertanggal dan ditanda tangani ; Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 L ; Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja , tamu , kontraktor , pemasok , dan pelanggan ; Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik ; Bersifat dinamik ; dan Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan .

93. Kebijakan K3 L

94. Kebijakan K3L yang bersifat Khusus Dibuat jika diperlukan Contoh kebijakan K3 khusus: Kebijakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol Kebijakan HIV/AIDS Kebijakan APD Kebijakan Bekerja di Ketinggian dll

95. P2K3 (Panitia Pembina K3) + Lingkungan Dasar Hukum: Permenaker 04 Tahun 1987 Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja dan Struktur P2K3 disahkan oleh disnaker setempat Susunannya terdiri dari Ketua , Sekretaris dan Anggota Ketua: Top Manajemen Sekretaris: Ahli K3 Umum Anggota: Perwakilan manajemen dan pekerja Tugas P2K3: M emberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3 Meeting Reguler P2K3 Investigasi Insiden/kecelakaan Kegiatan risk assessment Melaporkan kegiatan P2K3 kepada disnaker setempat setiap Triwulan

96. Klausul 6 . PERENCANAAN K3 L Mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya , penilaian dan pengendalian risiko Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki Menetapkan Tujuan dan Sasaran K3L

97. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Tindakan Pengendalian (Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control = HIRADC) Tersedia dokumen prosedur HIRADC Identifikasi Bahaya Fisika, Kimia, Mekanik, Listrik, Biologi, Ergonomi, Lingkungan, Psikologi Matriks Penilaian Risiko K3L High, Medium, Low Upaya pengendalian Risiko K3L Eliminasi, Substitusi, Engineering, Administrasi, APD Reduce, Reuse, Recycle

98. Aspek & Dampak Lingkungan ISO 14001 mensyaratkan organisasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan , produk dan layanan yang dapat dikontrol atau memengaruhi dan menentukan aspek-aspek yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan . A spek ' Elemen kegiatan , produk , atau layanan organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan ' Dampak ' setiap perubahan pada lingkungan , baik yang merugikan atau menguntungkan , seluruhnya atau sebagian dihasilkan dari aspek lingkungan organisasi '

99. Aspek & Dampak Lingkungan Aspek Dampak Tumpahan kimia Konsumsi listrik Emisi kendaraan Wadah limbah Tinta bekas Pembakaran Polusi air Penipisan sumber daya alam Polusi udara Polusi tanah Pencemaran air/tanah Pencemaran udara

100. Beberapa unsur dalam melakukan HIRADC Kegiatan rutin dan non rutin ( keadaan gawat darurat , bencana alam, kegiatan pemeliharaan yg diluar jadwal , pembersihan , pengoperasian mesin , shut down/start up, visit dari kontraktor / pelanggan , keadaan lain yg memang tidak rutin dilakukan oleh organisasi ) Semua kegiatan yang memungkinkan seluruh pekerja /orang mempunyai akses masuk di area kerja ( termasuk kontraktor dan juga pengunjung / tamu ). Perilaku manusia , kemampuan , dan juga faktor manusia . ( sifat , kesalahan dari pihak manusia , perilaku , kebiasaan , stress dll ). B ahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek buruk ke kesehatan dan keselamatan pekerja di organisasi . B ahaya yg timbul dari kegiatan yg berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas y an g berada dibawah kendali di lingkungan kerja dan organisasi .

101. Beberapa unsur dalam melakukan HIRADC I nfrastruktur / sarana / prasarana , peralatan dan material di tempat kerja , y an g disediakan oleh pihak organisasi atau pihak luar . P erubahan atau rencana perubahan pada organisasi , kegiatannya , dan bahan y an g digunakan . M odifikasi dari SMK3 L , termasuk y an g bersifat sementara , dan pengaruhnya terhadap kegiatan operasi , proses atau aktivitas . Semua peraturan yg mengikat yg berkaitan dengan penilaian risiko dan pengendalian yg dibutuhkan . Disain dari area kerja , proses, instalasi , mesin / peralatan , termasuk kemampuan adaptasi dari pekerja / manusia .

102. Manajemen Bahaya dan Risiko

103. Identifikasi Peraturan Perundangan K3 Perizinan K3: Kompetensi pekerja: Ahli K3 Umum, Ahli K3 Listrik, Ahli K3 Kebakaran, Petugas P3K, Internal Auditor, dll Peralatan kerja yang memiliki izin: Angkat angkut, Penyalur petir, Fasilitas damkar, Listrik, dll Perizinan diperbarui secara berkala dan dimonitor masa berlakunya Persyaratan lainnya: Best Practice (OSHA, ISO, ILO, ACGIH, dll)

104. Identifikasi Peraturan Perundangan Lingkungan Kompetensi personal: Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA), Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL), Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU), Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU), Pemantauan Pengelolaan Limbah B3, dan skema-skema sertifikasi kompetensi lingkungan hidup lainnya . Jenis Perizinan lingkungan : Izin lingkungan : prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan . Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH): persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup . Contoh Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH): Pembuangan air limbah ke air atau sumber air ; Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah P enyimpanan sementara limbah B3; P engumpulan limbah B3; Pemanfaatan limbah B3 ; Pengolahan limbah B3 ; penimbunan limbah B3; dll

105. Penetapan Sumber Daya S umber daya manusia yang kompeten Ahli K3 Umum, Ahli K3 Listrik, Ahli K3 Kebakaran, Internal Auditor, Petugas Lift, Petugas P3K, Operator Forklift, Welder, Petugas kerja di ketinggian, PPPA, PPPU, dll S arana dan prasarana Sarana tanggap darurat kebakaran, Peralatan P3K, Peralatan pengendali tumpahan, Fasilitas training & meeting, Peralatan monitoring lingkungan kerja, APD, tempat penampungan limbah sementara, dll Dukungan dana yang memadai Alokasi dana untuk training, APD, monitoring lingkungan kerja, pengukuran lingkungan, perizinan K3L, dll

106. Tujuan dan Sasaran K3 L Dapat diukur Satuan /indicator pengukuran Sasaran pencapaian Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan : Wakil pekerja ; Ahli K3 L ; P2K3 L ; dan Pihak-pihak lain yang terkait.

107. Tujuan dan Sasaran K3L

108. Klausul 7 . D UKUNGAN Dukungan sumber daya manusia di bidang K3 L Kompetensi kerja dibuktikan dengan sertifikat Kewenangan di bidang K3 L dibuktikan dengan surat izin kerja / operasi dan / atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang Dukungan prasarana dan sarana Organisasi /unit kerja yang bertanggung jawab di bidang K3 L (P2K3 L ) Anggaran yang memadai Prosedur operasi / kerja , informasi dan pelaporan serta pendokumentasian Instruksi kerja

109. Informasi Terdokumentasi Informasi terdokumentasi sistem manajemen K3L mencakup : Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan standar ISO ; Informasi terdokumentasi yang diperlukan organisasi untuk efektivitas sistem manajemen K3L .

110. MANUAL MUTU & K3L PRO SEDUR PROCES PRO SEDUR PENDUKUNG REFEREN SI & FORM ULIR INSTRUKSI KERJA RECORDS TIER 1 TIER 2 TIER 3 Hirarki Sistem Dokumentasi TIER 4 Hierarki Dokumen

111. Perencanaan dan Pengendalian Operasional Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 L Manajemen Perubahan Pengadaan Tanggap darurat Klausul 8. O PERASI

112. Prosedur operasi / kerja , informasi , pelaporan dan pendokumentasian Prosedur operasi / kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 L oleh personil yang kompeten . Informasi K3 L yang perlu dikomunikasikan Persyaratan eksternal / peraturan perundangan-undangan dan internal/ indikator kinerja K3 L ; Izin kerja Hasil identifikasi , penilaian , dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin , pesawat-pesawat , alat kerja , peralatan lainnya , bahan-bahan , lingkungan kerja , sifat pekerjaan , cara kerja , dan proses produksi ; Kegiatan pelatihan K3 L ; Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan; Pemantauan data; Hasil pengkajian kecelakaan , insiden , pencemaran lingkungan, dan tindak lanjut ; Identifikasi produk termasuk komposisinya ; Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan Audit dan peninjauan ulang SMK3 L .

113. Kegiatan Pelaksanaan Rencana K3 L Tindakan pengendalian risiko Perancangan dan rekayasa Prosedur dan instruksi kerja Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Pembelian / pengadaan barang dan jasa Produk akhir Upaya menghadapai keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri Rencana dan pemulihan keadaan darurat

114. a. Tindakan Pengendalian Risiko T indakan Pengendalian Risiko berdasarkan HIRADC Tindakan pengendalian : Pengendalian teknis / rekayasa meliputi eliminasi , substitusi , isolasi , ventilasi , higienitas dan sanitasi Pendidikan dan pelatihan ; Insentif , penghargaan dan motivasi diri ; Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi ; dan Penegakan hukum

115. b. Perancangan dan Rekayasa Adanya prosedur yang terdokumentasi dalam tahap perancangan atau perancangan ulang Prosedur dan instruksi kerja disusun selama tahap perancangan Verifikasi perancangan dilakukan oleh petugas yang kompeten Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang berimplikasi terhadap K3 L d iidentifikasi , didokumentasikan , ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang

116. c. Prosedur dan Instruksi Kerja Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan , proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur .

117. d. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3 L . Verifikasi terhadap persyaratan K3 L tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas .

118. e. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja; Menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3 L ; dan Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja , perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi , penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja .

119. f. Produk Akhir Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan , penyimpanan , pendistribusian , dan penggunaan serta pemusnahannya .

120. g. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri Memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja , dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya .

121. h. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat Memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

122. Drill Emergency Response

123. Pelaporan K3 L Jika terjadi kecelakaan , insiden, pencemaran di tempat kerja Jika ada ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan / atau standar K3 L Kinerja K3 L Identifikasi sumber bahaya K3L Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan pe r undang-undangan : Kegiatan P2K3 Kecelakaan Kerja Penyakit Akibat Kerja Pemantauan Lingkungan Kerja UKL - UPL

124. Pendokumentasian K3 L Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3 L ; Indikator kinerja K3 L ; Izin kerja ; Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko; Kegiatan pelatihan K3 L ; Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan; Catatan pemantauan data; Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut ; Identifikasi produk termasuk komposisinya ; Informasi mengenai pemasok dan kontraktor ; dan Audit dan peninjauan ulang SMK3 L .

125. Klausul 9. Pemantauan & Evaluasi Kinerja K3 L Pemeriksaan (Inspeksi Listrik, Inspeksi Higiene, Inspeksi APD, dll) Pengujian (Kalibrasi alat ukur) Pengukuran Lingkungan kerja: Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi, Psikososial Pengukuran Lingkungan: Uji emisi gas buang, uji kualitas air limbah Audit internal SMK3 L Hasil pemantauan dan evaluasi K3 L : Dilaporkan kepada pengusaha Digunakan untuk melakukan tindakan perb a ikan Dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau standar

126. 7.4.1 10 U m um Audit Internal Melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen K3L sesuai dengan: Persyaratan sistem manajemen K3L organisasi, termasuk kebijakan dan tujuan K3L ; Persyaratan standar ISO . Diterapkan secara efektif

127. 11 Program Audit Internal Organisasi, harus: Merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi, persyaratan perencanaan dan pelaporan; mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan dan hasil audit sebelumnya; Menentukan kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit; Memilih auditor dan melakukan audit yang objektif dan tidak berpihak; Memastikan hasil audit dilaporkan pada manajer terkait; hasil audit yang relevan dilaporkan pada pekerja, bila perlu ke perwakilan pekerja dan pihak terkait; mengambil tindakan mengatasi ketidaksesuaian dan secara berkesinambungan memperbaiki kinerja K3L; Menyimpan informasi terdokumentasi bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

128. 15 Tinjauan Manajemen Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen K3L organisasi, pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas yang berkelanjutan.

129. 17 Tinjauan Manajemen Peninjauan manajemen harus mencakup pertimbangan: status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen termasuk : kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan; persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; risiko dan peluang; c) d) sejauh mana kebijakan dan tujuan K3L telah dipenuhi; informasi tentang kinerja K3L , termasuk tren dalam: 1) 2) 3) 4) 5) 6) ketidaksesuaian , tindakan perbaikan dan perbaikan berkelanjutan; hasil pemantauan dan pengukuran; hasil evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; hasil audit; konsultasi dan partisipasi pekerja; risiko dan peluang; kecukupan sumber daya untuk memelihara sistem manajemen K3L yang efektif; komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan; kesempatan untuk perbaikan secara berkesinambungan.

130. 18 Tinjauan Manajemen Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan terkait dengan: Kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen K3L yang berkelanjutan dalam mencapai tujuannya; peluang perbaikan berkelanjutan; perlu adanya perubahan pada sistem manajemen K3L ; sumber daya yang dibutuhkan; tindakan jika dibutuhkan; Kesempatan untuk memperbaiki integrasi sistem manajemen K3L dengan proses bisnis lainnya; Implikasi apapun terhadap arahan strategis organisasi.

131. 7.4.1 19 U m um Tinjauan Manajemen Manajemen puncak harus mengkomunikasikan hasil tinjauan manajemen yang relevan kepada pekerja, dan bila ada, perwakilan pekerja Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi hasil tinjauan manajemen.

132. Klausul 10. Peningkatan Kinerja SMK3 L Peninjauan dilakukan terhadap : Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Peninjauan dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja

133. Pelaksanaan Perbaikan dan Peningkatan Kinerja K3 L Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan ; Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar ; Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan; Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan; Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , termasuk epidemiologi ; Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja; Adanya pelaporan ; dan / atau Adanya masukan dari pekerja / buruh

134. TAHAPAN SERTIFIKASI ISO

135. 1. Persiapan Pemahaman ISO:  Perusahaan harus memahami persyaratan dan prinsip-prinsip ISO .   Penilaian Gap:   Melakukan analisis kesenjangan antara sistem saat ini dengan persyaratan ISO .  Pengembangan Sistem Manajemen :   Mengembangkan dokumen dan prosedur yang diperlukan .  Pelatihan Karyawan :   Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang ISO dan sistem manajemen .  Audit Internal:   Melakukan audit internal untuk mengevaluasi kesesuaian sistem dengan ISO.  Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi :   Menghubungi lembaga sertifikasi yang terakreditasi .