BAB 5 - DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN.pptx

Poin-Poin Utama:
1. Pengukuran Ketidakmerataan: Bab ini menjelaskan berbagai alat dan metode untuk mengukur ketidaksetaraan pendapatan. Alat utama yang digunakan adalah Koefisien Gini

2. Licensed by Google, yang mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan Kurva Lorenz, representasi grafis dari ketidaksetaraan tersebut. Angka Koefisien Gini berkisar antara 0 (distribusi merata sempurna) hingga 1 (distribusi sangat tidak merata).

3. Konsep Kemiskinan: Bab ini mendefinisikan kemiskinan secara rinci, termasuk perbedaan antara kemiskinan absolut (kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar) dan kemiskinan relatif (kondisi di mana pendapatan seseorang jauh di bawah rata-rata masyarakat). Bab ini juga membahas Garis Kemiskinan sebagai ambang batas pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

4. Penyebab dan Dampak: Bab ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan dan kemiskinan, seperti tingkat pendidikan yang tidak setara, akses terbatas ke lapangan kerja, ketidakadilan sosial, dan kebijakan ekonomi yang tidak mendukung. Dampak dari masalah ini, seperti masalah kesehatan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial-politik, juga dibahas secara mendalam.

5. Kebijakan Pengurangan Kemiskinan: Bagian akhir bab ini biasanya menyajikan berbagai solusi dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan lembaga lain untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan. Contohnya meliputi program jaminan sosial, subsidi, program pendidikan, dan reformasi agraria.

1. Bab 5. DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN Perekonomian Indonesia Donny Abdul Latief Poespowidjojo , SE., MS., Ph.D

2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Setelah mahasiswa melalui sesi ini diharapkan dapat : Memahami pengertian distribusi pendapatan Menjelaskan konsep distrinbusi pendapatan Menerangkan teori penghitungan distribusi pendapatan Mendiskusikan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia DAL Poespowidjojo 2

3. PENGERTIAN DISTRIBUSI PENDAPATAN Distribusi pendapatan nasional mencerminkan seberapa merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya ( Dumairy , 1999). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil , tidak sesuai dengan peraturan . Sedangkan , pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun nonformal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu . Ketimpangan harus mendapat perhatian karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi , alokasi aset yang tidak efisien , menambah jumlah kemiskinan , inefisiensi , melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas , serta memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat . DAL Poespowidjojo 3

4. PENGERTIAN DISTRIBUSI PENDAPATAN Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata . Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan dan heterogenitas etnis . Ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan distribusi pendapatan yang tentunya akan mahal. Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha . Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara, baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya . Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan . DAL Poespowidjojo 4

5. PENGERTIAN DISTRIBUSI PENDAPATAN Adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi, dapat dikelompokkan menjadi dua macam: Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktivitas . Pendapatan dari sumber lain seperti sewa , laba , bunga , hadiah atau warisan . Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan , karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di bawah garis kemiskinan . Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi , dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan . DAL Poespowidjojo 5

6. Konsep Distribusi Pendapatan Pembangunan sebuah negara, dapat dilihat dari berbagai macam cara dan tolak ukur , baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan nonekonomi . Pemerataan pendapatan antarpenduduk atau rumah tangga mengandung dua segi . Peningkatan tingkat hidup masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan . Pemerataan pendapatan secara menyeluruh , dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar rumah tangga . Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama dari distribusi pendapatan , baik untuk tujuan analisis kualitatif maupun kuantitatif yaitu : Ditribusi Pendapatan Perseorangan Distribusi Pendapatan Fungsional DAL Poespowidjojo 6

7. 1. Distribusi Pendapatan Perseorangan Distribusi Pendapatan perseorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu / perorangan termasuk pula rumah tangga . Dalam konsep ini , yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang . Tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu / rumah tangga untuk memperoleh pendapatannya , banyaknya anggota rumah tangga yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta apakah penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga , hadiah , keuntungan maupun warisan . DAL Poespowidjojo 7

8. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional Distribusi Pendapatan Fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi . Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari tanah (SDA), tenaga kerja , dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya , seperti buruh menerima upah , pemilik tanah menerima sewa , dan pemilik modal menerima bunga serta laba . Jadi, setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan distribusinya pada produksi nasional , tidak lebih dan tidak kurang . Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan . DAL Poespowidjojo 8

9. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional Adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam , yaitu : pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah / gaji dan besarnya tergantung tingkat produktivitas . pendapatan dari sumber lain seperti sewa , laba , bunga hadiah / warisan . Menurut Dumairy (1996: 56), distribusi pendapatan dalam kaitannya dengan pemerataan pembagian pendapatan , dapat dilihat dari tiga segi yaitu : DAL Poespowidjojo 9

10. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional Distribusi pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat . Distribusi pendapatan antardaerah , dalam hal ini antarwilayah perkotaan dan wilayah pedesaan . Pembagian pendapatan antarwilayah , dalam hal ini antarprovinsi dan antarkawasan (barat, tengah , timur ). Pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi yaitu : Pembagian pendapatan antar golongan (size distribution income). Pembangunan pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan (urban regional income disparities). Pembangunan pendapatan antar daerah atau provinsi (regional income disparities). DAL Poespowidjojo 10

11. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional D alam kenyataan terlihat bahwa faktor-faktor yang cenderung membuat ketidaksamaan pendapatan perseorangan dapat dicari dari faktor-faktor yang bersifat perorangan dan bersifat sosial . Di dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa pendapatan terutama diterima dari penjualan sumber-sumber produksi atau penjualan jasa-jasa sumber produksi itu , akan kita temukan dua faktor yang akan membawa ketidaksamaan yaitu : Perbedaan penilaian keahlian dan bakat perseorangan . Perbedaan jumlah pendapatan . DAL Poespowidjojo 11

12. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional Kebijakan untuk mengubah pembagian pendapatan yang akan diterima penduduk selalu menjadi bahan pemikiran utama dalam perencanaan pemerintah , walaupun untuk sebagian besar berlandaskan pada etika . Pemerintah pada dasarnya dapat mengubah distribusi pendapatan dengan berbagai cara , sedikitnya ada tiga cara untuk mencapai sasaran tersebut , yaitu : pemerintah dapat mengatur kembali distribusi pendapatan melalui upaya untuk mengubah pola milik atas sumbersumber . Untuk mengubah pola itu , beberapa negara telah memungut pajak kematian dan penetapan batas jumlah pendapatan yang menciptakan milik . Pemerintah dapat mengatur kembali distribusi pendapatan dengan mencoba untuk mengubah pola harga sumbersumber ekonomi , melalui penetapan upah yang terendah atau harga terendah untuk hasil produksi tertentu . DAL Poespowidjojo 12

13. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional Pemerintah dapat mengubah pendapatan perseorangan yang bebas dari milik sumber ekonomi atau harga sumber dengan pajak pendapatan perseorangan , atau kebijakan yang mempengaruhi daya beli uang di satu pihak dan pengeluaran umum di lain pihak . Menurut Thee Kian Wie, ada tiga faktor pokok yang ikut mempengaruhi distribusi pendapatan , yaitu : Pembagian harta (assets), ketimpangan harta , baik dalam arti fisik dan bukan fisik . Harta fisik seperti modal, tanah , mesin , dan lainnya , sedangkan harta bukan fisik yaitu keterampilan manusia . Harta ini menghasilkan pendapatan , sehingga makin tinggi pendapatannya . Kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui perpajakan progresif dan pembayaran transfer ( subsidi ) kepada golongan miskin. Dalam jangka panjang ditempuh melalui perubahan pola investasi sedemikian rupa , sehingga lambat laun golongan yang berpendapatan rendah sanggup untuk memupuk lebih banyak harta . DAL Poespowidjojo 13

14. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional Stategi pembangunan , dalam hal ini lebih banyak negara yang mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada mementingkan pemecahan efektif masalah pemerataan pendapatan dan kemiskinan absolut . Sehingga diperlukan perubahan orientasi tujuan pembangunan . Kebijakan fiskal . Di samping strategi pembangunan yang kadang-kadang dapat bersifat regresif , maka kebijakan fiskal , termasuk kebijakan dalam perpajakan , ternyata sering pula bersifat regresif , walaupun di atas kertas sistem perpajakan bersifat progresif . 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang , yaitu : Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita . DAL Poespowidjojo 14

15. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional Inflasi , dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang . Ketidakmerataan pembangunan antardaerah . Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga presentase pendapatan dari harta tambahan besar dibandingkan dengan presentase pendapatan berasal dari kerja , sehingga pengangguran bertambah . Rendahnya mobilitas sosial . Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis . DAL Poespowidjojo 15

16. 2. Distribusi Pendapatan Fungsional Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negaranegara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju , sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang . Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan , industri rumah tangga , dan lain-lain. DAL Poespowidjojo 16

17. Teori Penghitungan Distribusi Pendapatan Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan tolak ukur , baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan nonekonomi . Penilaian dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek nonpendapatan . Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya . Tolak ukur untuk menilai kemerataan distribusi adalah sebagai berikut : Kurva Lorenz Rasio Gini Kriteria Bank Dunia Kemiskinan DAL Poespowidjojo 17

18. 1. Kurva Lorenz Kurva Lorenz menggambarkan distribusi secara kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk . Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal ( semakin lurus ), menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata . Sebaliknya , jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal ( semakin lengkung ), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk , distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata . DAL Poespowidjojo 18

19. 1. Kurva Lorenz Gambar ini menunjukkan bagaimana cara membuat Kurva Lorenz tersebut . Jumlah penerima pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka mutlak tetapi dalam presentase kumulatif . Misalnya , titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk termiskin (paling rendah pendapatannya ), dan pada titik 60 menunjukkan 60 persen penduduk terbawah pendapatannya . Kemudian , pada ujung sumbu horizontal menunjukkan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung pendapatannya . DAL Poespowidjojo 19

20. 1. Kurva Lorenz Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentase jumlah penduduk . Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen . Dengan demikian , kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar . Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkat tersebut . Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa presentase pendapatan yang diterima sama persis dengan presentase penerima pendapatan tersebut . Sebagai contoh , titik tengah dari diagonal tersebut betul-betul menunjukkan bahwa 50 persen pendapatan diterima . DAL Poespowidjojo 20

21. 2. Rasio Gini Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara, dapat diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal ( kemerataan sempurna ) dengan Kurva Lorenz, dibandingkan dengan luas total dan separuh bujur sangkar di mana terdapat Kurva Lorenz tersebut . Indeks atau Rasio Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan ( ketimpangan ) distribusi pendapatan nasional . 0,50 – 0,70 = ketidakmerataan 0,36 – 0,49 = sedang 0,20 -0,36 = rendah DAL Poespowidjojo 21

22. 2. Rasio Gini Rumus menghitung koefisien Gini: G = Rasio Gini Fi = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i Xi = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas i Yi = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas i DAL Poespowidjojo 22

23. 2. Rasio Gini DAL Poespowidjojo 23 Rasio Gini Indonesia Menurut BPS

24. 3. Kritera Bank Dunia Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk , yakni 40% penduduk berpendapatan terendah ( penduduk termiskin ), 40% penduduk berpendapatan menengah , serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi ( penduduk terkaya ). Kemerataan distribusi pendapatan nasional bukan semata-mata pendamping pertumbuhan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan . DAL Poespowidjojo 24

25. 4. Kemiskinan Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi , tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi , psikologi dan sosial . Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak . Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak . Menurut Basri (1995), bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan , seperti sandang , pangan , papan , pekerjaan , pendidikan , pengetahuan , dan sebagainya DAL Poespowidjojo 25

26. 4. Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/ kapita / tahun di pedesaan dan 480 kg/ kapita / tahun di daerah perkotaan . Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan , kurangnya kualitas kebutuhan dasar , rendahnya kualitas perumahan dan asetaset produktif , ketidakmampuan memelihara Kesehatan yang baik , ketergantungan dan ketiadaan bantuan , adanya perilaku antisosial (anti-social behavior ), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik , kurangnya infrastruktur dan keterpencilan , serta ketidakmampuan dan keterpisahan . Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan , tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. DAL Poespowidjojo 26

27. 4. Kemiskinan Kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu : kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal; gangguan dan tingginya risiko kesehatan ; risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya ; kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak ; dan kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial , ketersisihan dalam proses politik , dan kualitas pendidik yang rendah . DAL Poespowidjojo 27

28. 4. Kemiskinan Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat . Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan , perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka , yaitu hak sosial , budaya , ekonomi dan politik . DAL Poespowidjojo 28

29. Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas ( ketimpangan ) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan . Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan . Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan , dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik . Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang , namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini . Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi , serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan , semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya . DAL Poespowidjojo 29

30. Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang , dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi . Walaupun demikian , masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional . Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional , baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang . Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini . Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut , justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan . DAL Poespowidjojo 30

31. Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak ( kelompok masyarakat ) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik , perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis , yaitu melalui proses penetasan hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru . Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang , maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi . Penetapan pajak pendapatan / penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi . Sebaliknya , subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah , asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya . DAL Poespowidjojo 31

32. Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif ( semakin tinggi pendapatan , semakin tinggi presentase tarifnya ), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan , subsidi dan proyek pembangunan . Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan . Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan . Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata , bahkan kecenderungan yang terjadi justru sebaliknya . Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas . Semakin besar perbedaan pembagian “ kue ” pembangunan , semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi . Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini . DAL Poespowidjojo 32

33. Sekian untuk saat ini dan selanjutnya kita sambung lagi minggu depan DAL Poespowidjojo 33