BAB 5 M1 KD 3.5 - 4.5 PPh 21 selain pegawai tetap 2, 3, 4, 5.pptx

Materi Perpajakan PPh 21 selain pegawai tetap

1. PPh 21 Pegawai Tidak Tetap 2 Click to add text

2. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Bulanan , Upah Harian , Upah Mingguan , Upah Satuan , Upah Borongan

3. Click to add text

4. Contoh : Nurcahyo status belum menikah pada bulan Januari 201 9 bekerja sebagai buruh harian dan menerima upah Rp . 300.000 Jawaban : Perhitungan PPh Pasal 21 : Upah sehari Rp . 300.000 Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh ( Rp . 450.000) Rp . 0 PPh Pasal 21 yang dipotong = Rp . 0

5. Apabila Nurcahyo masih bekerja pada hari ke 16 Jawaban : Perhitungan PPh Pasal 21 : Upah s/d hari ke 16 Rp . 4.800.000 PTKP sebenarnya (16 x 54.000.000/360) ( Rp . 2.400.000) Rp . 2.400.000 PPh Pasal 21 terutang pada hari ke 16: 5% x Rp . 2.400.000 = Rp . 120.000

6. Apabila Nurcahyo masih bekerja pada hari ke 17 Jawaban : Perhitungan PPh Pasal 21 : Upah hari ke 17 Rp . 300.000 PTKP sehari (54.000.000/360) ( Rp . 150.000) Rp . 150.000 PPh Pasal 21 terutang pada hari ke 17: 5% x Rp . 150.000 = Rp . 7.500

7. Conclusion Pada hari ke 1 – 15, Nurcahyo menerima upah Rp . 300.000 perhari dan tidak dipotong PPh 21 karena nilai kumulatif upah nya belum melebihi Rp. 4.500.000 Pada hari ke 16, Nurcahyo menerima upah Rp . 300.000 dipotong PPh 21 Rp . 120.000. Jadi take home pay amount nya adalah Rp . 180.000 Pada hari ke 17 dan seterusnya , Nurcahyo menerima upah Rp . 300.000 dipotong PPh 21 Rp . 7.500. Jadi take home pay amount nya adalah Rp . 292.500

8. LATIHAN Hari Mukti (belum menikah) pada bulan April 2018 bekerja pada PT Subur , menerima upah sebesar Rp 400.000 per hari. Hari Mukti bekerja pada tanggal 2, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27 dan 31 Berapa PPh 21 yang dipotong pada tanggal 12? Pada tanggal berapa kah Hari Mukti mulai dikenakan PPh Pasal 21, berapa PPh 21 nya? Hitunglah take home pay yang diterima Hari Mukti pada tanggal 27!

9. PPh 21 Bagi orang pribadi yang berstatus bukan pegawai 3

10. Bukan Pegawai Tenaga Ahli Seniman Olahragawan Pemberi jasa Distributor perusahaan multilevel marketing

11. A. Tidak Berkesinambungan ( Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% penghasilan bruto ) Contoh : Rudi seorang agen iklan memperoleh penghasilan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp . 20.000.000. Perhitungan PPh Pasal 21 : Penghasilan bruto = Rp . 20.000.000 PKP : 50% x Rp . 20.000.000 = Rp . 10.000.000 PPh 21 : 5% x Rp . 10.000.000 = Rp. 500.000

12. B. Berkesinambungan ( Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% ( penghasilan bruto – PTKP sebulan )) Contoh : Barli melakukan jasa perbaikan komputer dengan penghasilan selama tahun 2019 sebagai berikut :

13. WP OP bisa mendapatkan pengurangan PTKP bulanan apabila memenuhi kondisi : Telah memiliki NPWP Penghasilan yang diterima / diperoleh dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 Tidak memperoleh penghasilan lainnya Pada kenyataannya sangat sulit dilakukan pemotongan dengan pengurangan PTKP bulanan mengingat sulitnya pemberi kerja mendeteksi apakah WP OP tersebut hanya semata-mata memperoleh penghasilan hanya dari dia atau tidak

14. ( Diketahui penghasilan ini bukan sumber penghasilan satu-satunya yang diperoleh Barli )

15. ( Apabila penghasilan ini merupakan sumber penghasilan satu-satunya yang diperoleh Barli )

16. PPh 21 Bagi peserta kegiatan 4

17. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu , antara lain berupa uang saku , uang representasi , uang rapat , honorarium, hadiah atau penghargaan , dan penghasilan sejenis lainnya PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah , yang diterima peserta kegiatan Contoh : Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp . 200.000.000 Perhitungan PPh 21 atas hadiah turnamen : 5% x Rp . 50.000.000 = Rp . 2.500.000 15% x Rp . 150.000.000 = Rp . 22.500.000 + Rp . 25.000.000

18. PPh 21 Bagi anggota Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dan Mantan Pegawai 5

19. PPh 21 bagi anggota Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dan Mantan Pegawai PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang terima atau diperoleh selama 1 ( satu ) tahun kalender Contoh : Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama yang bukan sebagai pegawai tetap . Dalam tahun 2018 menerima honorarium sebesar Rp . 60.000.000 Perhitungan PPh 21 atas honorarium dewan komisaris : 5% x Rp . 50.000.000 = Rp . 2.500.000 15% x Rp . 10.000.000 = Rp . 1.500.000 + Rp . 4.000.000