BAB III-WPS Office.pptx semoga membawa berkat

semoga bermanfaat

1. BAB III LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN KELOMPOK 11 KELAS 5B Nama Anggota : Nina Sumirna Kause (51122093) Alfonsus Ropa (51122073 ) Fransisko Meang ( 51121080)

2. 1.1. LAUT TERITORIAL | Pasal 2-32 Konvensi Hukum Laun 1982) 3.1.1 Hakikat Hukum Laut Teritorial | the juridical Nature of the Territoral Sea) Menurut Dr. Boer Mauna 2005: 366 367) adadua doitrin untuk men tukan natur vuridiki nabsat hukum laut teritorial, yaitu b. Doktrin Kedaulatan Walaupun doktrin ini juga merupakan doktrin Wasik tetapi praetes internasional berorientasi padanya Menurut doktrin ini, Negara pantai tidak menipunyai dominiumtetapi hanya imperium terhadap laur tentorialnya a. Doktrin Hak Milik Menurut doktrin ini laut teritorial merupakan bagian integral dal wilayah Negara, sehingga Negara pantai mempunyai penguasaan penuli (dominium penuhi terhadap laut teritorialnya yang dapat dijadikan milik 3.1.2. Istilah dan Definisi a.Istilah Umumnya istilah yang digunakan dalam perjanjian perjanjian intermasional di bidang hukum laut dewasa ini adalah Lout Teritorial (Teritorial Sea ) b. Definisi Laporan Akhir Penyusunan Kamus istilah Hukum Internasional Kerjasama FH Unpad Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Dep Pend da n Keb 1984 72-731 menegaskan

3. 3.1.3 Status Hukum Laut Teritorial, Ruang Udara Di atas Laut Teritorial dan Dasar Laut serta Tanah Di Bawahnya (Pasal 2 KHL 1982) Pasal 2 ayat 2 KHL 1952 menegaskan bahwa kedaulatan Negara pantat selain wayan daratan dan perairan pedalamannya dan dalam tal satu Negar fairan tamannva, melipoli pula sostu jalur yang herbatasan dengannya dinamakля книгонтоnаl Selanjutno zvat 2 menemukan bahwa kedaulatan mi meliputi tuang di atas laut feriton serta dasar laut dan tanati di bawahny Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan KHL 1982 dan peraturan huksim, internasional lainnya | ayat 3) 3.1.4 Lebar Laut Teritorial Pasal 3 konvenu Hukum Laut 1982 menegaskan bahwa Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu baras vang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dan garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi( Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini) 3.1.5. Garis Pangkal Untuk Mengatur Lebar Laut Teritorial a. Macam-macam Garis Pangkal Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, ada 3 macam garis pangkal yaitu: 1)Garis pangkal normal (normal base lines) 2)Garis pangkal turus (straight base linest 3)Garis pangkal kepulauan (archipelagic base lines) b. Cara Penarikan Garis Pangkall Garis pangkal Normal Garis pangkal lurus Garis pangkal kepulauan

4. 3.1.6.Karang (Reefs): Pasal 6 Dalam hal pulau yang terletak pada atol atau pulau yang mempunyai karang karang disekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar leut teritorial arfatah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk tu parla peta yang diakui resmi oleh negara pantai yang bersangkutan 3.1.7 Perairan Pedalaman (Internal Waters) Pasal B Perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut tentorial Perairan pedalaman terdiri dan pelabuhan muara sungai, terusan, dan telox 3.1.8.Mulut sungal (Mouths of Rivers) Pasai 9 lika suatu sungai mengalir langsung ke laut garis pangkal analah suatu garis lurus melintasi mulut sungai antara titik-titik pada garis air rendah kedua tepi sungai 3.1.9. Teluk Bays). Pasal 10. Teluk adalah suatu lekukan yang jelas vang lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup nan yang bentuknya lebih daripada sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata. 3.1.10.Pelabuhan (Ports): Pasal 11. Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantal 3.1.11.Tempat Berlabuh Di Tengah Laut (Roadsteads): Pasal 12. Tempat berlabuh di tengah laut yang biasanya dipakal untuk memuat, membongkar, dan menambat kapal, dan yang terletak seluruhnya atau sebagian di luar batas luar laut territorial, termasuk dalam laut territorial(Jalan yang biasanya diperuntukkan bagi wilayah yang terletak seluruhnya atau sebagian di luar batas terluar laut teritorial, termasuk dalam laut teritorial). 3.1.12. Elevasi Surut (low-tide elevations): Pasal 13. Elevasi surut adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang.

5. 3.2. ZONA TAMBAHAN ( Contiguous Zone). Menurut Swift ( Chairil Anwar, 1989: 391 zona tambahan secara tradisonal arlalah bagian dari laut lepas , tetapi negara dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu di dałam zona tersebut Menurut Konvensi Jenewa 1958 jarak zona tambahan dari garis pangkal tidak boleh lebih dari 12 mil laut ( Pasal 24 ayat 2 Konvensi Tentang laut Teritorial Dan Zona Tambahan 1958) Di zona tambahan ini Negara pantai dapat melakukan pengawasan untuk a. mencegah pelanggaran peraturan peraturan di bidang pabean , keuangan , imigrasi , dan kesehatan ,. b. menghukum pelanggaran - pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang dilakukan di laut teritorial Negara tersebut .